Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

STRUKTUR ORGANISASI DITRESKRIMSUS

Diterbitkan olehHadian Agusalim Telah diubah "5 tahun yang lalu

Presentasi serupa

Presentasi berjudul: "STRUKTUR ORGANISASI DITRESKRIMSUS"— Transcript presentasi:

1 STRUKTUR ORGANISASI DITRESKRIMSUS
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS STRUKTUR ORGANISASI DITRESKRIMSUS DIRRESKRIMSUS WADIR UNSUR PIMPINAN KABAGWASSIDIK KABAGBINOPSNAL KANIT (3) KSB MINOPSNAL KSB ANEV KSB RENMIN KAURREN KAURMIN KAURKEU KAURTU KASIKORWAS PPNS KASUBSIBANSIDIK KASUBSIBINPUAN UNSUR PEMBANTU PIMPINAN/PELAYAN KASUBDIT I /INPRODAG KASUBDIT II / EKONOMI KASUBDIT III /PIDTER KASUBDIT IV /KORUPSI KANIT 2 /ITE/CYBER KANIT 1 /PERBANKAN KANIT 2 /FISMONDEP KANIT 1 /DEPARTEMEN KANIT 2 /NON DEPT KANIT 1 /SUMDAGLING KANIT 2 /NON SUMDALING KANIT 1 HAKI & PERDAG UNSUR PELAKS TUGAS POKOK

Download ppt "STRUKTUR ORGANISASI DITRESKRIMSUS"

Presentasi serupa

TUGAS DAN WEWENANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

TUGAS DAN WEWENANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
Dasar Hukum Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun Undang.

Dasar Hukum Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun Undang.
PENYIMPANGAN HUKUM FORMAL

PENYIMPANGAN HUKUM FORMAL
RUMKIT BHAYANGKARA TINGKAT II

RUMKIT BHAYANGKARA TINGKAT II
Aspek bisnis di bidang TI

Aspek bisnis di bidang TI
TENTANG TATA PERSURATAN DI LINGKUNGAN DEPDIKNAS

TENTANG TATA PERSURATAN DI LINGKUNGAN DEPDIKNAS
PEJABAT-PEJABAT PUBLIK :

PEJABAT-PEJABAT PUBLIK :
PEJABAT-PEJABAT PUBLIK : DEFINISI HAN DEHANN SARANA NON YURIDIS.

PEJABAT-PEJABAT PUBLIK : DEFINISI HAN DEHANN SARANA NON YURIDIS.
PENANGANAN TINDAK PIDANA

PENANGANAN TINDAK PIDANA
Struktur Organisasi Pendidikan dan Kebudayaan

Struktur Organisasi Pendidikan dan Kebudayaan
HARGA POKOK PROSES II PRODUK HILANG AWAL PROSES, PRODUK HILANG AKHIR PROSES, PRODUK CACAT, DAN PRODUK RUSAK.

HARGA POKOK PROSES II PRODUK HILANG AWAL PROSES, PRODUK HILANG AKHIR PROSES, PRODUK CACAT, DAN PRODUK RUSAK.
D1A.731 Keamanan Komputer dan Jaringan {3 SKS} #5 Achmad Syafa’at, S.Kom. Universitas Subang Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Sistem Informasi

D1A.731 Keamanan Komputer dan Jaringan {3 SKS} #5 Achmad Syafa’at, S.Kom. Universitas Subang Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Sistem Informasi
WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PNS

WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PNS
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) No. 5 Tahun 2014

UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) No. 5 Tahun 2014
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
ANALISIS HARGA POKOK PRODUKSI DENGAN METODE FULL Antonius Djentera Betan.20201201 for further detail, please visit http://library.gunadarma.ac.id.

ANALISIS HARGA POKOK PRODUKSI DENGAN METODE FULL Antonius Djentera Betan for further detail, please visit
JUAL PADA HOME INDUSTRI MANISAN PALA CIPAKU

JUAL PADA HOME INDUSTRI MANISAN PALA CIPAKU
OTONOMI KHUSUS (Otonomi khusus NAD, Papua, DKI Jakarta dan Yogyakarta)

OTONOMI KHUSUS (Otonomi khusus NAD, Papua, DKI Jakarta dan Yogyakarta)
KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN GAJI BERKALA TERHADAP Yayu Meylani

KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN GAJI BERKALA TERHADAP Yayu Meylani
KERUGIAN NEGARA VS KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

KERUGIAN NEGARA VS KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

Presentasi serupa

Iklan oleh Google