KEBIJAKAN PP-PAUD - DIKMAS DAN STRATEGI PENGEMBANGAN MUTU

Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN PP-PAUD - DIKMAS DAN STRATEGI PENGEMBANGAN MUTU"— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN PP-PAUD - DIKMAS DAN STRATEGI PENGEMBANGAN MUTU
Oleh : HIDAYAT BIDANG PENGEMBANGAN PROGRAM DAN INFORMASI 2019

2 Struktur Organisasi PP-PAUD dan Dikmas Jawa Barat
KEPALA BAMBANG WINARJI SUB BAGIAN UMUM LIESNA DYAH P BIDANG PENG. PROGRAM & INFORMASI BIDANG PENG. SUMBER DAYA HIDAYAT UUM SUMINAR SEKSI PROGRAM DAN EVALUASI SEKSI INFORMASI DAN KEMITRAAN SEKSI PENGEMB. SDM SEKSI PENGEMB. SAT-DIK KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL EDI SUSWANTORO ABUL MUIS TINTIN KARTINI MARDI WIBOWO (PERMENDIKBUD NO. 68 TAHUN 2015)

3 Bonus Demografis Tahun Indonesia akan memperoleh bonus demografi, yakni memiliki jumlah penduduk usia produktif dengan jumlah yang melimpah, yaitu sekitar 2/3 dari jumlah penduduk keseluruhan. Dengan bonus demografi tersebut, peluang mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat dicapai. Namun, untuk mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut perlu diperhatikan strategi seperti apa yang harus dipilih dalam menyiapkan angkatan kerja berkualitas.

4 TANTANGAN DAN PERSAINGAN GLOBAL
KKNI KKNI SDM/ TENAGA KERJA/LULUSAN yang Berkualitas LEMBAGA PENDIDIKAN yang Berkualitas Satuan Pendidikan Formal Satuan Pendidikan Non Formal PENGELOLA,GURU DAN DOSEN BERKUALITAS PENGELOLA DAN PTK BERKUALITAS Akreditasi Lembaga Uji Kompetensi PTK

5 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) PERPRES no.8 tahun 2012 Jalur Pendidikan Formal Jalur Pelatihan/Pengalaman Kerja KKNI 9 S3 Sub Spesialis 8 AHLI S2 Spesialis 7 Profesional 6 S1 D4 5 D3 4 D2 3 D1 2 OPERATOR SMU SMK 1 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama

6 KERANGKA PENGEMBANGAN MUTU SATUAN DAN PROGRAM PAUD DAN DIKMAS
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 1 MUTU SATUAN PENDIDIKAN SEBAGAI PENYELENGGARA PROGRAM PAUD DAN DIKMAS STANDAR ISI 2 STANDAR PROSES 3 STRATEGI : PENINGKATAN MUTU DAN AKSES PEMENUHAN 8 STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN STANDAR PTK 4 STANDAR SARPRAS 5 STANDAR PENGELOLAAN 6 Meningkatkan mutu pendidikan memenuhi Standar Nasional Pendidikan MUTU PROGRAM-PROGRAM PAUD DAN DIKMAS YANG DISELENGGARAKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN STANDAR PEMBIAYAAN 7 STANDAR PENILAIAN 8

7 STANDAR KOMPETENSI GURU PAUD
Permendiknas No 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kualifikasi Guru PAUD A KOMPETENSI KEPRIBADIAN B KOMPETENSI PROFESIONAL C KOMPETENSI PEDAGOGIK D KOMPETENSI SOSIAL PENINGKATAN KOMPETENSI PTK (DIKLAT/BIMTEK/ORTEK/IHT)

8 STANDAR KOMPETENSI PENGELOLA LKP
Permendiknas No 42 Tahun 2009 Tentang Standar Pengelola Kursus KOMPETENSI KEWIRAUSAHAAN KOMPETENSI SOSIAL KOMPETENSI KEPRIBADIAN KOMPETENSI MANAJERIAL PENINGKATAN KOMPETENSI PTK (DIKLAT/BIMTEK/ORTEK/IHT)

9 STANDAR KUALIFIKASI DAN KOMPETENSI INSTRUKTUR LKP
Permendikbud No 90 Tahun 2014 STANDAR KUALIFIKASI DAN KOMPETENSI INSTRUKTUR PADA KURSUS DAN PELATIHAN KOMPETENSI SOSIAL KOMPETENSI PROFESIONAL KOMPETENSI PEDAGOGIK KOMPETENSI KEPRIBADIAN PENINGKATAN KOMPETENSI PTK (DIKLAT/BIMTEK/ORTEK/IHT)

10 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
DEFINISI AKREDITASI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN STANDAR ISI Pasal 1 ayat 22: Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan STANDAR PROSES STANDAR PENILAIAN STANDAR PTK Kelayakan & Kriteria STANDAR PENGELOLAAN STANDAR PEMBIAYAAN STANDAR PRASARANA UU No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum NKRI. (Pasal 1(1), PP-19/2005)

11 Sistem penjaminan mutu pendidikan nasional
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) SISTEM PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL (SPME) Pelaku : Lembaga / Satuan Pelaku : Pemerintah, PEMDA, BSNP, BAN SIKLUS KEGIATAN: Memetakan mutu Pend Membuat perencanaan peningkatan mutu Melakukan pemenuhan mutu (pengeloaan atau pun proses) Monitoring dan evaluasi proses pemenuhan mutu Menetapkan standar baru SIKLUS KEGIATAN : Memetakan mutu pendidikan Membuat perencanaan peningkatan mutu Memfasilitasi Pemenuhan Mutu Monitoring dan Evaluasi pada proses pemenuhan mutu Mengevaluasi dan menetapkan Standar Nasional Melakukan akreditasi SISTEM INFORMASI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

12 Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
Pemetaan Mutu Standar Pendidikan Perbaikan Mutu Analisis Data

13 PEMETAAN MUTU : Serangkaian kegiatan untuk mengetahui kondisi dan situasi yang menggambarkan peta mutu pendidikan Standar Nasional Pendidikan ( SNP ) yang dilakukan oleh satuan pendidikan, penyelenggara, pemerintah daerah, dan pemerintah dalam kurun waktu tertentu.

14 POLA BERFIKIR PENGEMBANGAN MUTU
DIAKREDITASI BAN PNF DILAKUKAN PENGEMBANGAN MUTU MEMENUHI STANDAR NASIONAL Caranya : Dilakukan pemetaan mutu kondisi awal Disupervisi kekurangan/ kelemahannya Diukur kondisi setelah disupervisi untuk memastikan ketercapaian setiap indikator TERAKREDITASI : A atau B SATUAN DAN PROGRAM PAUD DAN DIKMAS Catatan : Karena ingin mencapai standar yg telah ditetapkan BAN PNF maka indikatornya mengacu yang ditetapkan oleh BAN PNF Tugas kita hanya sampai pemenuhan Standar Nasional, Akreditasi menjadi kewenangan BAN PNF Scoring bagi UPT hanya untuk mengetahui tingkat ketercapaian sebelum dan sesudah dibina namun bagi BAN PNF digunakan untuk menetapkan status

15 PEMANFAATAN HASIL PEMETAAN MUTU
PEMERINTAH PUSAT BAN TREATMENT PENGEMBANGAN MODEL AKREDITASI PAUD – DIKMAS SESUAI STANDAR SUPERVISI UJI KOMPETENSI PENINGKATAN KOMPETENSI (DIKLAT) KEMITRAAN BNSP PEMERINTAH DAERAH

16 PEMETAAN MUTU BSNP DINAS PENDIDIKAN Penjamin Satuan PAUD & Dikmas
BAN PAUD PNF QUALIFIED BSNP Penjamin AKRE DITASI MUTU Satuan PAUD & Dikmas DINAS PENDIDIKAN Pengendali COMPETENCE PENILIK

17 PEMBINAAN DAN FASILITASI VERIFIKASI KETERCAPAIAN
PROSES PELAKSANAAN PEMBINAAN SATUAN PENDIDIKAN MENCAPAI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN PROSEDUR Melakukan pemetaan program satuan pendidikan berbasis 8 standar nasional yg ditetapkan BAN dan telah menggunakan system online 8 SNP ISI PRO-SES PTK SAR-PRAS MANA JEMEN BIAYA EVALUASI SKL PEMETAAN MUTU SATUAN Melakukan bimbingan dan pembinaan kepada satuan pendidikan dan focus pada indicator setiap standar yang belum tercapai. Pelaksanaan pembinaan melibatkan para penilik dan ormit di setiap kecamatan PEMBINAAN DAN FASILITASI VERIFIKASI KETERCAPAIAN Melakukan verifikasi akhir tingkat ketercapaian idnikator setiap 8 standar setelah dilakukan bimbingan dan pembinaan DIAKREDITASI OLEH BAN PAUD PNF

18 MENGAPA PEMENUHAN SNP PENTING
Pemenuhan SNP sebagai bentuk kesungguhan penyelenggaraan/ layanan pendidikan yang bermutu (8 standar pendidikan terpenuhi) Pemenuhan SNP sebagai kepastian memiliki hak dan kewenangan dalam melakukan uji kompetensi dan ujian di tingkat satuan pendidikan MENGAPA PEMENUHAN SNP PENTING Pemenuhan SNP sebagai kepastian satuan pendidikan yang legal, dan memenuhi amanat UU no 20 tahun 2003 Pemenuhan SNP sebagai kepastian satuan pendidikan diselenggarakan dengan input-proses dan output yang dapat dijamin kualitasnya Pemenuhan SNP sebagai bentuk kesiapan dalam menghadapi persaingan regional dan global Pemenuhan SNP sebagai bentuk memberikan kepercayaan public layanan pendidikan yang bermutu

19

20 ALUR KEGIATAN SUPERVISI TAHUN 2019
Penyiapan Bahan Perawatan Hasil Supervisi (Koordinasi Hasil Data Pelaksanaan Supervisi ke Dinas Kab./Kota) Koordinasi dan Konsultasi Ormit/Dinas di Jawa Barat dan DKI Jakarta ALUR KEGIATAN SUPERVISI TAHUN 2019 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Supervisi ke Lembaga Satuan Pelaksanaan Orientasi teknis Pendamping di 6 Zona Monitoring Bimtek Supervisi Jawa Barat dan DKI Jakarta Sosialisasi Bimtek Supervisi di 33 kab./kota Jawa Barat dan DKI Jakarta Pendampingan Bimtek Supervisi di 33 kab./kota Jawa Barat dan DKI Jakarta

21 Koordinasi dan Konsultasi Ormit/Dinas di Jawa Barat dan DKI Jakarta
PERENCANAAN Penyiapan Bahan Koordinasi dan Konsultasi Ormit/Dinas di Jawa Barat dan DKI Jakarta Pelaksanaan Orientasi teknis Pendamping di 6 Zona Waktu : Bulan Maret s.d April Lokasi : Kab. Bandung dan Kota Bandung SDM : Kapus, Kabid PSD, Seksi PSP, Penyedia B/J Output : Film IVL 3 Judul Instructional Video Life Pemenuhan 8 SNP Buku Bahan Supervisi PAUD,PKBM dan LKP Laporan Produksi Waktu : Bulan April s.d Mei Lokasi : Ormit Provinsi di Kota Bandung Dinas Jabar 27 Kab./Kota (13 wilayah) & DKI 6 Kota (3 wilayah) SDM : Kapus, Kabid,Kasi, Kasubag, (Staff Seksi PSP, Seksi Ika, Seksi PPE, Seksi SDM dan TU) Output : Penyiapan Ortek Pendamping (6 Lokasi) Penyiapan Sosialisasi Bimtek Supervisi (38 Lokasi) Laporan Koordinasi dan Konsultasi. Waktu : Bulan Mei Lokasi : 6 Lokasi pada 6 Zona SDM : Kapus, Kabid,Kasi, (Staff Seksi PSP), 6 NS dan Panita Daerah Dinas Kab./Kota Output : 140 pendamping ( Penilik, Pengawas, Asesor) yang di ortek. Laporan Pelaksanaan Ortek

22 PELAKSANAAN Sosialisasi Bimtek Supervisi di 33 kab./kota Jawa Barat dan DKI Jakarta Pendampingan Bimtek Supervisi di 33 kab./kota Jawa Barat dan DKI Jakarta Monitoring Bimtek Pelaksanaan Supervisi Jawa Barat dan DKI Jakarta Waktu : Bulan Juni s.d Agustus Lokasi : Dinas Jabar 27 Kab./Kota & DKI Jakarta Sudin I dan 2 (11 Kota). SDM : Dirjen PAUD Dikmas, Sesditjen, Direktur PAUD, Kapus, Kabid,Kasi, Kasubag, (Staff Seksi PSP, Seksi Ika, Seksi PPE, Seksi SDM, TU dan Pamong Belajar), 140 Pendamping, 38 NS, 76 Panitia Daerah. Output : 3700 Satdik PAUD dan Dikmas (2700 Jawa Barat dan 1000 DKI Jakarta) Laporan Sosialisasi 38 lokasi. Waktu : Bulan Juli s.d September Lokasi : Dinas Jabar 27 Kab./Kota & DKI Jakarta Sudin I dan 2 (11 Kota). SDM : 140 Pendamping Output : Pemenuhan 8 SNP untuk 3700 Satdik PAUD dan Dikmas (2700 Jawa Barat dan 1000 DKI Jakarta) Laporan Pelaksanaan Bimbingan Teknis 38 Lokasi Waktu : Bulan Jul s.d September Lokasi : Dinas Jabar 27 Kab./Kota (13 wilayah) & DKI 6 Kota (5 wilayah) SDM : Kapus, Kabid,Kasi,(Staff Seksi PSP, Seksi Ika, Seksi PPE, Seksi SDM dan TU), Output : 3700 Satdik PAUD dan Dikmas (2700 Jawa Barat dan 1000 DKI Jakarta) 140 Pendamping Bimtek Laporan Monitoring

23 EVALUASI Perawatan Hasil Supervisi
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Supervisi ke Lembaga Satuan Perawatan Hasil Supervisi (Koordinasi Hasil Data Pelaksanaan Supervisi ke Dinas Kab./Kota) Waktu : Bulan Oktober s.d Nopember Lokasi : Dinas Jabar 27 Kab./Kota (13 wilayah) & DKI 6 Kota (3 wilayah) SDM : Kapus, Kabid,Kasi (Staff Seksi PSP, Seksi Ika, Seksi PPE, dan TU) Output : 228 Responden 33 Lokasi, Jabar dan DKI Jakarta Laporan Evaluasi Waktu : Bulan Nopember Lokasi : Dinas Jabar 27 Kab./Kota (13 wilayah) & DKI 6 Kota (3 wilayah) SDM : Kapus, Kabid,Kasi (Staff Seksi PSP, Seksi Ika, Seksi PPE, dan TU) Output : Buku Data Hasil Supervisi. Laporan Pelaksanaan Supervisi

24 TARGET CAPAIAN PENGEMBANGAN MUTU 2019 2018 2017 2016
> SATUAN PENDIDIKAN 2019 2018 > SATUAN PENDIDIKAN 2018 2017 > SATUAN PENDIDIKAN 2017 2016 > SATUAN PENDIDIKAN 2016 2015 6.000 SATUAN PENDIDIKAN Dibutuhkan dukungan pemerintah daerah dalam anggaran dan kerjasama dalam melakukan pembinaan mencapai SNP

25 DATA LEMBAGA PAUD DAN DIKAMS DI JABAR - 2018
Terdaftar Terisi Terpetakan Terverifikasi PAUD 27188 1488 1099 322 LKP 2911 183 170 116 PKBM 1859 252 193 129 Dapodik-Okt-2018

26 DATA LEMBAGA PAUD DAN DIKAMS DI DKI JAKARTA - 2018
Terdaftar Terisi Terpetakan Terverifikasi PAUD 4547 171 121 82 LKP 869 37 32 PKBM 325 75 57 42 Dapodik-Okt-2018

27 Syarat peserta pemetaan mutu rekomendasi disdik kab/kota
Terdaftar di dapodik (memiliki npsn) Belum diakreditasi atau habis masa akreditasinya Tidak sedang dalam proses pengajuan akreditasi Tidak sedang dalam pembinaan ban Siap mengikuti akreditasi

28 Hatur Nuhun