SISTEM STANDARDISASI NASIONAL

Presentasi berjudul: "SISTEM STANDARDISASI NASIONAL"— Transcript presentasi:

1 SISTEM STANDARDISASI NASIONAL
Presented by National Standardization Agency of Indonesia Badan Standardisasi Nasional www. bsn.or.id ©bsn2006

2 OUT LINE Latar belakang kebijakan nasional di bidang standardisasi : Meningkatkan national competitiveness Kelembagaan SSN BSN , KAN, KSNSU, NMI, Regulator, MASTAN Kebijakan Pengembangan SNI SNI sebagai satu-satunya standar yang diberlakukan secara nasional. SNI harmonis (selaras) dengan standar internasional Aktif dalam pengembangan standar internasional untuk memperkuat posisi SNI Kebijakan penerapan SNI Sukarela Dapat diadopsi ke dalam regulasi teknis (GRP) Kebijakan Penilaian Kesesuaian Berbasis kompetensiPengakuan secara internasional ©bsn2006

3 SISTEM STANDARDISASI NASIONAL
adalah tatanan jaringan sarana dan kegiatan standardisasi yang serasi, selaras dan terpadu serta berwawasan nasional, yang meliputi pemberlakuan standar, penerapan standar, akreditasi, sertifikasi, metrologi, pembinaan dan pengawasan standardisasi, kerjasama, informasi dan dokumentasi, pemasyarakatan, pendidikan dan pelatihan standardisasi ©bsn2007

4 SISTEM STANDARDISASI NASIONAL
Sesuai WTO-TBT CoGP Partisipasi PT Openness dan transparent Consensus dan impartial Harmonis dgn standar int’l Effective/efficient dan development dimension Endorsed by BSN Pengembangan SNI BSN Sukarela Sesuai kebutuhan, Melalui regulasi teknis Sesuai TBT-WTO Non-diskriminasi Sesuai dgn ISO/IEC Guide dan standard Competent based Ketertelusuran oleh NMI Akreditasi oleh KAN Signatory Member of APLAC/ILAC and PAC/IAF Kebijakan Standardisasi Penerapan SNI Penilaian Kesesuaian KAN stakeholder ©bsn2007

5 Badan Standardisasi Nasional
BSN adalah badan yang membantu presiden dalam menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. BSN merupakan satu-satunya badan standardisasi Indonesia, LPND, yang menjadi anggota ISO, yang bertugas mengembangkan dan mempromosikan kegiatan standardisasi di Indonesia. Didirikan dengan Keppres No.13/1997. BSN bukan regulator, tetapi BSN yang menetapkan SNI. Pelaksanaan SSN diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Tugas BSN terkait dengan Penilaian Kesesuaian didelegasikan kepada Komite Akreditasi Nasional KAN Koordinasi dengan National Metrology Institute (NMI) dan Metrologi Legal diterapkan melalui Komite Standar Nasional Satuan Ukuran (KSNSU) ©bsn2007

6 VISI BSN Harus setara dengan standar internasional SNI menjadi standar nasional yang efektif untuk memperkuat daya saing nasional, meningkatkan transparansi dan efisiensi pasar, sekaligus melindungi keselamatan konsumen, kesehatan masyarakat, kelestarian fungsi lingkungan dan keamanan. Keamanan produk Fasilitasi perdagangan ©bsn2007

7 Kelembagaan Sistem Standardisasi Nasional
BSN (Penetapan Kebijakan & Pedoman Standardisasi) BSN (Penetapan SNI) KAN (Akreditasi) ! Lembaga Penilaian Kesesuaian: Sertifikasi Product Sertifikasi Sistem Manajemen Lembaga Inspeksi Laboratorium Uji Kaboratorium Kalibrasi Lembaga pelatihan auditor Regulator (Pemberlakuan SNI Wajib) Panitia Teknis (Perumusan SNI) National Metrology Institute (Jaminan ketertelusuran hasil pengukuran) Masyarakat Standardisasi Nasional – MASTAN (Partisipasi stakeholders dalam konsensus) ©bsn2007

8 PENGEMBANGAN SNI ©bsn2007

9 KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SNI
SNI sebagai satu-satunya standar yang diberlakukan secara nasional. SNI disusun berdasarkan konsensus dengan melibatkan semua stakeholder melalui kelembagaan yang sesuai Tatacara perumusan dan unsur penunjang lainnya diatur dalam Pedoman Standardisasi Nasional yang mengacu pada ketentuan internasional dalam perumusan standar SNI harus diupayakan harmonis (selaras) dengan standar internasional Meningkatkan partisipasi aktif unsur nasional dalam pengembangan standar internasional untuk memperkuat posisi SNI ©bsn2007

10 Pengertian SNI merupakan konsolidasi iptek dan pengalaman SNI adalah dokumen berisi ketentuan teknis (aturan, pedoman atau karakteristik) dari suatu kegiatan atau hasilnya yang dirumuskan secara konsensus dan ditetapkan oleh BSN untuk dipergunakan oleh stakeholder dengan tujuan mencapai keteraturan yang optimum ditinjau dari konteks keperluan tertentu untuk menjamin agar suatu standar merupakan kesepakatan pihak yang berkepentingan berlaku di seluruh wilayah nasional ©bsn2007

11 PROSES PENGEMBANGAN SNI
JAJAK PENDAPAT PERENCANAAN DRAFTING ADOPTING Jajak Pendapat Pemungutan Suara MASTAN Usulan MASTAN MASTAN Konsep SNI PT/SPT RSNI3 PT/SPT PNPS PT Penetapan dan Publikasi BSN Penetapan BSN Verifikasi RSNI BSN Notifikasi ke ISO Sec ©bsn2007

12 Pemeliharaan SNI Panitia teknis atau subpanitia teknis berkewajiban memelihara SNI dengan melaksanakan kaji ulang sekurang-kurangnya satu kali dalam 5 (lima) tahun setelah ditetapkan Pada kondisi tertentu yang memerlukan perubahan sebelum 5 tahun maka kaji ulang terhadap SNI tersebut dapat diusulkan kepada BSN atau panitia teknis untuk ditindak lanjuti. Panitia teknis harus melaporkan program kaji ulang setiap akhir tahun bersamaan dengan usulan PNPS. Hasil kaji ulang berupa ralat, amandemen, revisi, abolisi atau tetap tanpa perubahan ©bsn2007

13 Upaya Perbaikan Pengembangan SNI
Pembentukan Manajemen Teknis Pengembangan SNI (MTPS) Restrukturisasi ruang lingkup Panitia Teknis (PT) Mempromosikan pembentukan Masyarakat Standardisasi Memperluas partisipasi stakeholder dalam proses jajak pendapat dan pemungutan suara melalui MASTAN Mempromosikan untuk mengadopsi standar internasional dalam rangka revisi dari SNI yang ada atau perumusan SNI yang baru Mempromosikan partisipasi dalam pengembangan standar internasional Menetapkan SISNI untuk mendukung pengembangan SNI Memberdayakan Tenaga Ahli Standardisasi (TAS) sebagai Quality Control dalam proses perumusan SNI ©bsn2007

14 PENILAIAN KESESUAIAN ©bsn2007

15 Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian didefinisikan sebagai pembuktian bahwa persyaratan acuan yang berkaitan dengan produk, proses, sistem, personel atau lembaga telah terpenuhi. (ISO/IEC 17000: 2004) ©bsn2007

16 Penilaian Kesesuaian Kebijakan Penilaian Kesesuaian
Penilaian kesesuaian berbasis kompetensi Prosedur penilaian kesesuaian mengacu kepada prosedur internasional Mengupayakan pengakuan internasional Mengupayakan pelaksanaan saling pengakuan untuk memfasilitasi perdagangan ©bsn2007

17 Komite Akreditasi Nasional (KAN)
Komite Akreditasi Nasional (KAN) adalah salah satu instrumen dasar dari SSN yang memiliki tugas utama untuk memberikan akreditasi kepada lembaga sertifikasi, laboratorium pengujian/ kalibrasi, dan lembaga inspeksi. Selain itu juga KAN memiliki tugas untuk memberikan pertimbangan kepada Kepala BSN dalam menetapkan sistem dan kebijakan di bidang akreditasi dan sertifikasi. Agar sesuai dengan skema internasional, manajemen KAN harus sesuai dengan ISO/IEC ©bsn2007

18 Sistem Penilaian Kesesuaian
KOMITE AKREDITASI NASIONAL (KAN) ISO/IEC 17011 AKREDITASI LEMBAGA INSPEKSI SNI (ISO/IEC 17020) LEMBAGA INSPEKSI AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI LEMBAGA SERTIFIKASI YANG MELAKSANAKAN SERTIFIKASI PERSONEL SISTEM MUTU PRODUK SERTIFIKASI SISTEM HACCP Pedoman BSN (EN 45013) Pedoman BSN (ISO/IEC Guide 62) Pedoman BSN (ISO/IEC Guide 65) (ISO/IEC Guide 66) Pedoman BSN SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN AKREDITASI LABORATORIUM SNI (ISO/IEC 17025) Laboratorium Penguji/ Kalibrasi SERTIFIKAT PENGUJIAN/ KALIBRASI INSPEKSI SISTEM HACCP MANAJEMEN LINGKUNGAN PRODUK MUTU PERSONEL PEMASOK/INDUSTRI PROFESI Kriteria: ISO Standar Produk Standar Metoda, Produk Standar Metoda Produk, Regulasi SNI SNI SNI ©bsn2007

19 PENERAPAN SNI ©bsn2007

20 Penerapan Standar Penerapan standar adalah kegiatan menggunakan standar sebagai acuan (spesifikasi teknis, aturan pedoman) utk suatu kegiatan atau hasilnya yg pada dasar-nya bersifat sukarela (voluntary). Bila suatu standar terkait dengan kesehatan, keamanan, keselamatan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup maka standar dapat diacu dalam suatu regulasi teknis yang selanjutnya pemenuhannya bersifat wajib. ©bsn2007

21 Kebijakan Penerapan SNI
Penerapan SNI dengan menggunakan tanda SNI Penerapan dapat bersifat sukarela bagi SNI yang tidak diregulasi. Pengawasan dilakukan oleh LPK Penerapan wajib adalah bila SNI diacu dalam suatu regulasi teknis. Pengawasan dilakukan oleh LPK dan otoritas pengawasan Diperlukan koordinasi yang baik antara BSN, Regulator, KAN, LPK, otoritas pengawasan dan industri untuk mempersiapkan regulasi teknis agar dapat diterapkan dengan efektif Pelaksanaan penerapan SNI yang diberlakukan wajib harus mengacu pada prinsip TBT WTO yaitu Transparan, non diskriminatif, menggunakan standar internasional, dan mendorong saling pengakuan ©bsn2007

22 MANDATORY REGULASI TEKNIS SNI VOLUNTARY
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Memutuskan 1. pemberlakuan wajib SNI ...… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… SNI SNI diacu dalam Regulasi Teknis VOLUNTARY SNI yang telah diacu dalam Regulasi Teknis pemenuhannya menjadi wajib (mandatory) seperti halnya Regulasi Teknis tersebut ©bsn2007

23 Persiapan dalam pemberlakuan wajib SNI
Tujuan yang syah harus jelas dan dimengerti benar oleh semua pihak terkait Standar yang diacu harus harmonis dengan standar internasional, kecuali alasan iklim, geografis dan teknologi yang mendasar Infrastruktur teknis menjamin kelancaran pelaksanaan penerapan Adanya skim penilaian kesesuaian sesuai dengan produk yang diatur Kesesuaian dengan prinsip WTO/SPS, dan peraturan perundangan yang berlaku Sistem pengawasan yang akan diterapkan Kesiapan industri dalam negeri ©bsn2007

24 Terima kasih ©bsn2007