KEMENTERIAN PERTANIAN

Presentasi berjudul: "KEMENTERIAN PERTANIAN"— Transcript presentasi:

1 KEMENTERIAN PERTANIAN
RANCANGAN AWAL RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN 2019

2 SKALA PRIORITAS DALAM RPJMN
RPJP TEMA RKP 2018 SASARAN POKOK RPJP TEMA RKP 2018 SKALA PRIORITAS DALAM RPJMN ARAH RPJP Terwujudnya masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera, melalui: Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah Indonesia. Sektor pertanian, dalam arti luas, dan pertambangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi berkualitas, Terwujudnya Indonesia yang demokratis, berlandaskan hukum dan berkeadilan Terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat serta terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan Terwujudnya Indonesia yang asri dan lestari Terwujudnya Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional Terwujudnya peranan Indonesia yang meningkat dalam pergaulan dunia internasional MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERAKHLAK MULIA, BERMORAL, BERETIKA, BERBUDAYA, DAN BERADAB MEWUJUDKAN BANGSA YANG BERDAYA-SAING : 11. Struktur perekonomian diperkuat dengan mendudukkan sektor industri sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas, kelautan, dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk secara efisien, modern, dan berkelanjutan .. MEWUJUDKAN INDONESIA YANG DEMOKRATIS BERLANDASKAN HUKUM MEWUJUDKAN INDONESIA YANG AMAN, DAMAI DAN BERSATU MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG LEBIH MERATA DAN BERKEADILAN MEWUJUDKAN INDONESIA YANG ASRI DAN LESTARI MEWUJUDKAN INDONESIA MENJADI NEGARA KEPULAUAN YANG MANDIRI, MAJU, KUAT DAN BERBASISKAN KEPENTINGAN NASIONAL MEWUJUDKAN INDONESIA YANG BERPERAN AKTIF DALAM PERGAULAN INTERNASIONAL : menciptakan Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat. : peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. : pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat. : percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

3 ARAHAN RPJPN 2005-2025 UNTUK RPJMN 2020-2024 (TAHAP IV)
Visi Pembangunan INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Nasional diupayakan secara bertahap melalui RPJMN lima tahunan sebagai berikut: TIGA KATA KUNCI: Struktur Perekonomian yang Kokoh Keunggulan Kompetitif Wilayah SDM Berkualitas IV RPJMN Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing III RPJMN II RPJMN Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat Memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas SDM termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian I RPJMN Menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat Sumber: Bappenas

4 ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN EKONOMI 2020 - 2024
Faktor-faktor yang Mempengaruhi (Berdasarkan Kajian Growth Diagnostic) Akar Pemasalahan Dampak Isu Strategis 01 Regulasi yang tumpang tindih dan birokrasi yang menghambat Tidak Berjalannya Transformasi Struktural Indikator: 02 Rendahnya kualitas SDM dan produktivitas tenaga kerja Kontribusi industri manufaktur menurun 03 Pertumbuhan Ekonomi Stagnan Kualitas infrastruktur yang masih rendah Kontribusi dan produktivitas tenaga kerja manufaktur relatif stagnan 04 Intermediasi sektor keuangan rendah, dan pasar keuangan yang dangkal Rendahnya Inovasi dan Kualitas Investasi Konstribusi ekspor 05 Sistem dan besarnya penerimaan pajak belum cukup memadai untuk manufaktur terhadap total Defisit Transaksi Berjalan Relatif Masih Tinggi ekspor rendah mendorong pertumbuhan & stabilitas 06 Sistem inovasi yang tidak efektif 07 Keterkaitan hulu-hilir yang lemah Penciptaan nilai tambah dan devisa Tantangan Pemanfaatan Sumber Pertumbuhan Baru (Pariwisata dan Ekonomi Digital/Kreatif) Fasilitasi transformasi struktural melalui peningkatan efisiensi, produktivitas, nilai tambah dan penciptaan permintaan Sumber: Bappenas

5 KAITAN ANTARA SDGs DENGAN FOKUS PEMBANGUNAN
TPB/SDGs: KAITAN ANTARA SDGs DENGAN FOKUS PEMBANGUNAN Goal 16 Goal 1 Goal 2 Indeks Perilaku anti Korupsi Indeks Lembaga Demokrasi Indeks Kebebasan Sipil Indeks Hak-Hak Sipil Tingkat Kemiskinan Perlindungan sosial Pelayanan Dasar Tingkat Kerawanan Pangan Pertanian Berkelanjutan Goal 7 Goal 2 Bauran energi barukan Prevalence of undernourishment (POU) Prevalensi Stunting pada Balita Goal 8 Laju Pertumbuhan PDB per Kapita Pekerja non formal sektor pertanian Goal 3 Angka Kematian Ibu Prevalensi dan Insidensi Penyakit Menular dan Tidak Menular Goal 9 Nilai tambah manufaktur terhadap PDB Penduduk terlayani Mobile Broadband Polhukam Goal 4 Rata-rata Lama Sekolah Angka Partisipasi Pendidikan Kualitas Pendidikan Goal 12 Pengarusutamaan SCP di dalam Dokumen Perencanaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) Manusia Goal 5 Pem bangunan ASFR (Age specific Fertility Rate) Kesetaraan Gender Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan dan perempuan Goal 14 Kawasan konservasi perairan Tangkapan ikan berada dalam biologis yang aman Ekonomi Goal 15 Infrastruktur Kewilayahan Tutupan hutan dan lahan Rehabilitasi lahan terdegradasi Goal 6 Goals 9 Pembangunan prasarana transportasi Goal 17 Air minum layak Sanitasi Layak Pengelolaan Sumber Daya Air Pertumbuhan ekspor Produk Non Migas Goal 11 Perumahan layak huni Sistem transportasi yang aman Goal 10 Goal 11 Goal 7 Rasio elektrifikasi Koefisian Gini Daerah tertinggal yang terentaskan Penduduk kota yang tinggal di daerah kumuh Ruang terbuka perkotaan Sumber: Bappenas

6 KONVENSI GLOBAL PERUBAHAN IKLIM:
PEMBANGUNAN RENDAH KARBON INDONESIA SEBAGAI PLATFORM BARU PEMBANGUNAN NASIONAL Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK) adalah kebijakan perencanaan pembangunan terintegrasi dan strategi investasi rendah karbon untuk RPJMN dan Roadmap SDG 2030 yang mendorong Indonesia menurunkan intensitas emisi dan emisi GRK. Daya dukung dan daya tampung SDA dan LH menjadi faktor penentu dalam perumusan kebijakan dan target PRK. Trade Off Inter-related Human Activities Carrying Capacity Dampak/ Tekanan Energi Industri Air Daya Tampung + Kelautan IKLH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Pertanian Kehutanan Emisi Daya Dukung Kehati Ketersediaan Permukiman Perikanan Tutupan Lahan Trade Off Intensitas Emisi Emisi GRK Target Sektor Ekonomi Kemiskinan Sumber: Bappenas

7 KONDISI SAAT INI BIDANG PANGAN DAN PERTANIAN
NERACA PERDAGANGAN KOMODITI PERTANIAN TANPA PERKEBUNAN PANGAN DAN PERTANIAN PRODUKSI PERTANIAN Ribu US $ Kebutuhan bahan pangan semakin meningkat, sementara kendala dan tantangan produksi dalam negeri semakin meningkat Catatan: Neraca perdagangan Ekspor Impor 1) Produksi Padi dalam bentuk Gabah Kering Giling (GKG); 2) Produksi gula dalam bentuk Gula Kristal Putih (GKP) KUALITAS KONSUMSI DAN HARGA PANGAN SHARE PDB DAN TENAGA KERJA Skor PPH Produksi dan harga Jagung 25,00 - Beras Harga komoditas pangan relatif tinggi dan cenderung meningkat 20,00 15,00 +1,97% 10,00 Daging Sapi 5,00 Kedelai Cadangan beras pemerintah menurun - Share Pertanian Tenaga Kerja Pertanian Share Industri Tenaga Kerja Industri 81,40 83,40 85,20 86,00 88,00 Sumber: Bappenas

8 Pemantapan Ketahanan Pangan
KONDISI SAAT INI TANTANGAN ARAH KEBIJAKAN POKOK 1 Produksi komoditas pertanian meningkat: Padi 4,7%; Jagung 15,2%; Daging 15% 1 Peningkatan permintaan komoditas pertanian untuk pangan, pakan dan bioenergi Memantapkan penyediaan pangan utama dalam negeri Peningkatan kualitas konsumsi dan gizi masyarakat. Skor PPH 88,0 dan Angka Rawan Pangan 7,91 2 Peningkatan permintaan pangan berkualitas, dan pangan olahan 2 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas input, sarana prasana dan IPTEK pertanian dan perikanan Pengembangan aktivitas ekonomi hulu-hilir pertanian dan perikanan yang mensejahterakan pelakunya 3 Share PDB sektor Pertanian 12,68%, menampung 29% penduduk usia kerja 3 Mengembangkan nilai tambah dan keterpaduan aktifitas hulu-hilir pangan, pertanian dan perikanan 4 Peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pelaku sistem pangan, pertanian dan perikanan Meningkatkan keterjangkauan dan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat 5 Terjaganya fungsi dan keberlanjutan ekosistem pangan, pertanian, dan perikanan Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan SDM pertanian dan perikanan Menjaga dan meningkatkan keberlanjutan ekosistem pangan, pertanian dan perikanan Sumber: Bappenas 4

9 RPJMN 2020-2024 - VISI PEMBANGUNAN INDONESIA 2045: BIDANG PANGAN DAN PERTANIAN
2015- 2020- 2025- 2030- 2035- 2040- 2020 2025 2030 2035 2040 2045 • Infrastruktur pertanian dan perdesaan; • SDM pertanian dan perdesaan; • Produktivitas komoditas; • Eksplorasi pangan alternatif (aqua- based). Infrastruktur pertanian dan perdesaan; SDM dan teknologi pangan; Penataan ruang; Pengembangan aqua-based foods. Mengakhiri kelaparan; Mengatasi double-burden nutrition issues. Basis agro-food industri. Transformasi ke skala usaha. Agro-food Industri; Efisiensi sistem pangan. Efisiensi sistem pangan (value chain); Tingkat daya saing sistem pangan. Sistem pangan yang produktif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan. Sumber: Bappenas 5

10

11 RANCANGAN AWAL RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KEMENTERIAN PERTANIAN LUMBUNG PANGAN DUNIA 2045 VISI PERTANIAN 2045 VISI Mewujudkan Petani Sejahtera melalui Pangan Pertanian yang Mandiri 1. Mewujudkan ketahanan pangan 2. Mewujudkan industri pangan dan pertanian berdaya saing 3. Mewujudkan kesejahteraan petani 4. Mewujudkan reformasi birokrasi MISI Fokus Peningkatan produksi pangan & pertanian Fokus Penguatan Sumberdaya Pertanian Fokus Peningkatan Daya Saing dan inovasi pertanian Fokus Penguatan Reformasi Birokrasi Peningkatan Produksi dan Daya Saing Komoditas Tanaman Pangan Peningkatan Produksi dan Daya Saing Komoditas Hortikultura Peningkatan Produksi dan Daya Saing Komoditas Perkebunan Peningkatan Produksi dan Daya Saing Komoditas Peternakan Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Pendidikan Pertanian Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainya Kementan Development Constraints : Kondisi Pembiayaan Kondisi Budaya Kondisi Sumber Daya Alam PENGARUSUTAMAAN Kesetaraan Gender Tata Kelola (Governance) Pembangunan Berkelanjutan Modal Sosial Budaya Transformasi Digital Kaidah Pembangunan Pertanian: Berbasis Kawasan Membangun Perbatasan Menjaga Keberlanjutan

12 MEMBANGUN PERTANIAN PENDEKATAN SUBSEKTOR Vs PENDEKATAN KAWASAN
1 Tanpangan Perkebunan Hortikultura Peternakan MEMBANGUN PERTANIAN PENDEKATAN SUBSEKTOR Vs PENDEKATAN KAWASAN Pendekatan subsektor 4 3 1 2 Tanpangan Perkebunan Hortikultura Peternakan Struktur Program Struktur Petani Pertanian terpadu (bioindustri) Pendekatan Kawasan 4 Pertanian

13 13

14 Tuntutan Daya Saing Produk
Pasar Global Persyaratan Mutu Keamanan Pangan Sanitary dan Phytosanitary PP No. 28 Th. 2004 Keamanan Mutu Gizi Pangan Tuntutan Daya Saing Produk No.48/permentan/T.140/10/2009 ttg GAP Penjabaran Hukum N0.62/Permentan/OT.140/10/2010) ttg Registrasi N0. 73/Permentan/OT.140/7/2013) ttg GHP UU No. 13 Th. 2010 Ttg Hortikultura Tolak Ukur Kinerja Pemerintah Pusat dan Daerah Bentuk penghargaan terhadap produsen  GAP, SOP, PHT Menuju Sertifikasi 19

15 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
Melakukan Upaya percepatan peningkatan produksi melalui pemanfaatan secara optimal sumberdaya pertanian 1 STRATEGI Meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan lahan Meningkatkan infrastruktur dan sarana pertanian Mengembangkan dan memperluas logistik benih/bibit Mendorong penguatan kelembagaan petani Memperkuat Kelembagaan Penyuluhan Mengembangan dan mendorong pembiayaan pertanian Memperkuat jaringan pasar produk pertanian Melakukan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, penanganan pasca bencana alam serta perlindungan tanaman Mengelola dan mendorong pemanfaatan subsidi dan kredit pembiayaan usaha pertanian Mendorong upaya perlindungan usaha pertanian melalui asuransi pertanian Meningkatkan dukungan inovasi dan teknologi

16 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
Melaksanakan koordinasi kebijakan di bidang peningkatan diversifikasi pangan dan pemantapan ketahanan pangan 2 STRATEGI Melakukan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan untuk meningkatkan ketersediaan pangan, memperkuat keterjangkauan pangan serta penguatan kelembagaan pangan Mendorong kemandirian pangan di level kabupaten dan keluarga Menciptakan kegemaran konsumsi pangan berbahan sumberdaya lokal

17 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
Pembangunan dengan pendekatan wilayah, gender, dan kerjasama internasional 3 STRATEGI Pengembangan Kawasan pertanian Mendukung pengembangan daerah perbatasan dan terbelakang Mendukung kemandirian perdesaan Fokus komoditas Penguatan Implementasi gender mainstreaming di sector pertanian Implementasi kerjasama bilateral, regional an internasional dengan berlandaskan kepada kepentingan nasional

18 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
Memperkuat faktor pendukung kesuksesan pembangunan pertanian 4 STRATEGI Meningkatkan kapasitas SDM pertanian Meningkatkan dukungan dan layanan perkarantinaan Mengelola regulasi Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi Mengelola sistem perencanaan Mengelola sistem pengawasan mengelola dan memanfaatkan keanekaragaman hayati Mendorong berkembangnya bioindustri dan bioenergi

19 DUKUNGAN KEBIJAKAN LINTAS SEKTOR
Kebijakan Fiskal Kebijakan Moneter Kebijakan Perdagangan Kebijakan Industri Kebijakan Penelitian Terintegrasi Kebjiakan Pendidikan Vokasi Kebijakan Ekonomi Hijau Kebijakan Tara ruang Kebijakan Kelembagaan Masyarakat Kebijakan Infrastruktur Kebijakan investasi Kebijakan IoT 19

20 Terima kasih Kementerian Pertanian