PERKEMBANGAN hpi PADA AWAL PERTUMBUHAN

Presentasi berjudul: "PERKEMBANGAN hpi PADA AWAL PERTUMBUHAN"— Transcript presentasi:

1 PERKEMBANGAN hpi PADA AWAL PERTUMBUHAN
Aturan2 yg ada timbul dari kebiasaan. DICANTUMKAN DLM HUKUM NASIONAL Aturan2 perdagangan internasional dicantumkan dlm peratuan perUUan negara. HADIRNYA LEMBAGA INTERNASIONAL: GATT, WTO, PBB

2 UNIFIKASI & HARMONISASI HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Hukum nasional yg mengatur HPI dapat berbeda satu sama lainnya. Dalam unifikasi hukum: penyeragaman mencakup penghapusan dan penggantian suatu sistem hukum dengan sistem hukum yang baru. Tujuan utama harmonisasi: hanya berupaya mencari keseragaman atau titik temu dari prinsip-prinsip yang bersifat fundamental dari berbagai sistem hukum yang ada.

3 UNIFIKASI & HARMONISASI HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Penerapan atau pemberlakuan perjanjian atau konvensi internasional adalah cara paling banyak digunakan dalam mencapai unifikasi hukum. Pada saat suatu negara turut serta, aksesi atau meratifikasi suatu perjanjian maka negara tersebut terikat dengan aturan perjanjian tersebut

4 Lembaga-lembaga yang Bergerak Dalam Unifikasi dan Harmonisasi Hukum
World Trade Organization (WTO) The International Institute for The Unification Of Private Law (UNIDROIT) The United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) The International Chamber Of Commerce (ICC)

5 WTO Didirikan tahun 1995, sebagai pengganti GATT.
Berpusat di Jenewa , Swiss. Tujuan dan struktur organisasi diatur dengan perjanjian pendirian organisasi perdagangan dunia.

6 WTO Tujuan WTO adalah unifikasi hukum, selain itu juga berupaya mendorong harmonisasi, standar-standar teknis bagi perdagangan internasional. Bidang pengaturan WTO meliputi sektor perdagangan, jasa, penanaman modal, hingga kekayaan intelektual menjadi bidang cakupan pengaturan (perjanjian) WTO.

7 UNIDROIT Dibentuk th 1940, berpusat di Roma.
Tujuan utama adalah melakukan kajian untuk mengharmonisasi aturan-aturan hukum privat, khususnya hukum komersial (dagang) diantara negara atau sekelompok negara. Masalahnya adalah harmonisasi tersebut banyak tergantung kepada keinginan dan kerelaan negara-negara untuk mau menerimanya.

8 Prinsip Kontrak Internasional UNIDROIT Principles
Prinsip Kebebasan Berkontrak Prinsip Iktikad baik dan Transaksi Jujur Prinsip pengakuan hukum kebiasaan Prinsip Kesepakatan melalui penawaran dan penerimaan Prinsip larangan negosiasi dgn iktikad buruk Prinsip Menjaga kerahasian Prinsip perlindungan pihak lemah dari syarat baku Prinsip syarat sahnya kontrak Prinsip pembatalan karena perbedaan besar Prinsip contraproferentem dalam penafsiran Prinsip menghormati kontrak dalam kesulitan Prinsip Pembebasan dalam force majeur

9 UNCITRAL Tujuan utamanya adalah mengurangi perbedaan-perbedaan hukum diantara negara-negara anggota yang dapat menjadi rintangan perdagangan internasional. UNCITRAL berupaya untuk membuat produk dan instrumen hukum yang modern yang dapat memberi kebutuhan hukum untuk memperlancar perdagangan internasional. Produk UNCITRAL adalah dalam bentuk legislative texts, legislative guides dan nonlegislative guides.

10 The International Chamber of Commerce (ICC)
Berdiri tahun 1919, pusat di Paris. Organisasi pengusaha yang dapat mempengaruhi kebijakan atau keputusan negara-negara berkaitan dengan perdagangan internasional. Kebijakan yang ditempuh ICC adalah memberikan aturan-aturan dan standar-standar di bidang hukum perdagangan internasional.

11 ICC Maksud utama adanya peraturan adalah untuk mempermudah perusahaan-perusahaan atau para pedagang di seluruh dunia untuk bertransaksi dagang. Peran lain ICC adalah : Sbgi forum penyelesaian sengketa (arbitrase); Menyebarluaskan informasi kebijakan/ aturan negara kpd pengusaha2 perdagangan int’l; Pelatihan merancang kontrak.