PERAN DISPERINDAGKOP-UKM DALAM PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BANJARNEGARA DISPERINDAGKOP-UKM KABUPATEN BANJARNEGARA.

Presentasi berjudul: "PERAN DISPERINDAGKOP-UKM DALAM PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BANJARNEGARA DISPERINDAGKOP-UKM KABUPATEN BANJARNEGARA."— Transcript presentasi:

1 PERAN DISPERINDAGKOP-UKM DALAM PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BANJARNEGARA
DISPERINDAGKOP-UKM KABUPATEN BANJARNEGARA

2 I. Latar Belakang Kemiskinan merupakan tantangan pembangunan di negara berkembang termasuk Indonesia. Kegagalan dalam proses penanggulangan kemiskinan dan pengangguran acap kali terjadi akibat kurangnya pemahaman atas penyebab kemiskinan itu sendiri. Kemiskinan merupakan permasalahan multi dimensi dan lintas sektoral sehingga untuk menanggulangi kemiskinan harus dilakukan melalui sinergitas penargetan wilayah intervensi oleh SKPD dengan program dan kegiatan sesuai tupoksi masing-masing dibawah koordinasi dan pengendalian Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).

3 Latar Belakang Kemiskinan secara umum didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut antara lain adalah kebutuhan akan sandang-pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, serta partisipasi dalam kehidupan sosial politik.

4 II. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Ekonomi
Entrepreneur Koordinator Fasilitator Simulator

5 1. Sebagai Entrepreneur Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menjalankan usaha bisnis (BUMD, BUMDES, Perusda, UPTD dsb} 2. Sebagai Koordinator, Pemerintah Daerah dapat bertindak sebagai koordinator untuk menciptakan suatu kebijakan ekonomi. Pemerintah daerah juga bisa melibatkan kelompok-kelompok masyarakat dalam proses pengumpulan dan pengevaluasian terhadap kondisi ekonomi. 3. Sebagai Fasilitator Pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan attitudinal (perilaku atau budaya masyarakat) yang ada di daerahnya. 4. Sebagai Stimulator Pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut.

6 III. Pengembangan Kewirausahaan / UKM
Pengembangan kewirausahaan yang berbasis pada kemandirian lokal perlu dikembangkan, karena dengan hal tersebut akan tercipta lapangan pekerjaan serta mengembangkan inovasi-inovasi untuk secara mandiri berusaha memenuhi kebutuhan ekonomi. Pengembangan kewirausahaan untuk mewujudkan kemandirian lokal tersebut bisa diupayakan dalam bentuk usaha kecil dan menengah (UKM). Kemandirian lokal, melalui pengembangan produk unggulan dan pengembangan UKM saat ini dapat menjadi strategi yang efektif dalam pengembangan ekonomi daerah, karena dari produk unggulan tersebut mampu mengangkat martabat suatu daerah yang berdampak pada peningkatan sumber keuangan daerah.

7 PERKEMBANGAN JUMLAH KOPERASI di kab. banjarnegara

8 PERKEMBANGAN OMSET KOPERASI

9 PERKEMBANGAN JUMLAH UMKM DI KAB. BANJARNEGARA

10 PERKEMBANGAN OMSET UMKM DI KAB. BANJARNEGARA

11 IV. Karakteristik UKM /IKM
Sistem pembukuan yang relatif sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar, kadangkala pembukuan tidak di -up to date sehingga sulit untuk menilai kinerja usahanya. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi Modal terbatas Pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas.

12 Karakteristik UKM /IKM
Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit diharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang. Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar sangat terbatas Kemampuan untuk memperoleh sumber dana dari pasar modal rendah, mengingat keterbatasan dalam sistem administrasinya. Untuk mendapatkan dana di pasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti sistem administrasi standar dan harus terapan

13 IV. Masalah yang dihadapi UKM / IKM
Faktor Internal : Kurangnya Permodalan dan Terbatasnya Akses Pembiayaan. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Terbatasnya Sarana dan Prasarana Usaha. Lemahnya Jaringan Usaha dan Kemampuan Penetrasi Pasar. Faktor Eksternal : Iklim Usaha Belum Sepenuhnya Kondusif. Implikasi Otonomi Daerah. Implikasi Perdagangan Bebas. Sifat Produk dengan Ketahanan. Pendek. Terbatasnya Akses Pasar.

14 V. Upaya Pemberdayaan UKM dan Industri Kecil
1. Peningkatan Kemampuan Finansial 2. Pengembangan Pemasaran, Dalam hal ini terdapat tiga cara strategi pemberdayaan pemasaran, yaitu: a. Meningkatkan Akses Usaha Kecil Kepada Pasar b. Proteksi pasar c. Menggeser struktur pasar monopoli menjadi persaingan 3. Pengembangan Sumber Daya Manusia 4. Strategi Pengaturan dan Pengendalian a. Pengaturan dan Perijinan b. Perencanaan Tata Ruang c. Fungsi Kelembagaan Strategi Pemberdayaan Dalam melakukan pemberdayaan terhadap UKM maka diperlukannya adanya strategi dalam pemberdayaan.

15 VI. Strategi Pemberdayaan Usaha Industri Kecil
a. Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif b. Bantuan Permodalan c. Perlindungan Usaha d. Pengembangan Kemitraan e. Pelatihan f. Membentuk Lembaga Khusus g. Memantapkan Asosiasi h. Mengembangkan Promosi i. Mengembangkan Kerjasama Yang Setara.

16 PROGRAM KEGIATAN KOPERASI 2018
PROGRAM / KEGIATAN KOPERASI DAN UMKM PROGRAM KEGIATAN KOPERASI 2018 No. Program/Kegiatan Jenis Pelatihan Target 1. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi AMT Kepemimpinan, 30 Orang 2. Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian Pelatihan Kader Koperasi Pelatihan Kelembagaan 60 Orang 3. Pelatihan Pengelolaan Koperasi Penyusunan Laporan Keuangan Pelatihan Manajemen Resiko Pelatihan Pelaporan Perpajakan 25 Orang 4. Peningkatan Sumber Daya Lembaga Koperasi Temu Usaha 40 Orang

17 Indikator Kinerja ( output )
PROGRAM kegiatan umkm 2018 No. Program/Kegiatan Indikator Kinerja ( output ) Target 1. Peningkatan kerjasama di bidang HAKI Jumlah UMKM yang mendapat fasilitas hak produk    25 UMKM 2. Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi UMKM Meningkatnya prosentase (%) jumlah pinjaman yang dilunasi 50 % 3. Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan Peningkatan jumlah UMKM yang mendapat fasilitas pinjaman dana pemerintah ( KUR dan lain-lain) 200 UMKM 4. Fasilitasi permasalahan proses produksi Usaha Kecil Menengah Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan MUK dan CPMB 40 UMKM 6. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan Jumlah UMKM yang mengikuti AMT 7. Fasilitasi kemudahan formalisasi badan Usaha Kecil Menengah  Peningkatan jumlah UKM yang sudah berijin 400 UMKM 8. Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah Jumlah industri rumah tangga, industri kecil dan industri rumah tangga yang dibina 94 UMKM

18 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2018
OPD : DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) NO JENIS BELANJA (BL/BTL) NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN TARGET LOKASI (Desa/Kecamatan) OUT PUT OUT COME JUMLAH ANGGARAN (Rp) BL PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI UMKM 1 Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah Meningkatkan sumber daya masyarakat yang berkualitas 60 UMKM Kab. Banjarnegara Jumlah Industri rumah tangga, industri kecil menengah yang dibina PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH Fasilitas bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya Pelatihan pengolahan Salak dan talas 20 IKM salak, 20 IKM talas Jumlah industri kecil menengah yang dibina untuk memanfaatkan sumber daya PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 34 UMKM Jumlah IKM yang dibina IPTEK sistem produksi PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN Penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kaki lima dan asongan Meningkatkan kedisiplinan pedagang kaki lima dan asongan 50 PKL Banjarnegara, Purwareja Klampok, Batur, Purwanegara, Mandiraja Jumlah pedagang kaki lima yang mendapatkan penyuluhan aturan PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI Pembinaan Kemampuan teknologi Industri Pelatihan Sabut Kelapa, Keramik membatik ramah lingkungan 30 IKM Kec. Susukan, Kec.Pwj. Klampok, Kec. Mandiraja Jumlah Industri kecil menengah yang dibina kemampuan teknologi industri PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA UKM YANG KONDUSIF Fasilitas permasalahan proses produksi usaha kecil menengah Mreningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pelaku usaha UMKM 40 IKM Jumlah UMKM yang meningkat pengetahuannya

19 Matur nuwun