RAKORNAS PKH SAMBUTAN MENTERI SOSIAL RI Jakarta, 2 Mei 2019.

Presentasi berjudul: "RAKORNAS PKH SAMBUTAN MENTERI SOSIAL RI Jakarta, 2 Mei 2019."— Transcript presentasi:

1 RAKORNAS PKH SAMBUTAN MENTERI SOSIAL RI Jakarta, 2 Mei 2019

2 ANGKA KEMISKINAN TERUS MENURUN
ON PROFIL KESEJAHTERAAN SOSIAL ANGKA KEMISKINAN TERUS MENURUN Sumber: BPS

3 TREN GINI RATIO MENURUN, IPM MENINGKAT
ON PROFIL KESEJAHTERAAN SOSIAL TREN GINI RATIO MENURUN, IPM MENINGKAT Sumber: BPS

4 FAKTOR PENDORONG PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
Meningkatkan akses warga di pelosok terhadap aktivitas ekonomi PERTUMBUHAN EKONOMI YANG MERATA Peningkatkan anggaran perlindungan sosial dari 249,7 T di tahun 2015 menjadi 387,3 T di tahun 2019, yang difokuskan pada 40% masyarakat terbawah, melalui: PKH, Bantuan Pangan, JKN/PBI, Dana Desa, PIP, Bidik Misi, dan subsidi di luar subsidi pajak. PENGUATAN PERLINDUNGAN SOSIAL Dua faktor utama ini melindungi masyarakat Indonesia dari dampak perlambatan ekonomi global. Pembangunan kesejahteraan sosial dan perlindungan sosial berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi Sumber: Kemenkeu RI

5 KOMITMEN PEMERINTAH DALAM
PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL NAWACITA Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia Penguatan program-program perlindungan sosial di masa pemerintahan Jokowi semakin memperkuat model Indonesia sebagai negara kesejahteraan Negara terlibat secara sungguh-sungguh dalam upaya mengentaskan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan pemberdayaan SEMANGAT MENGHIDUPKAN NEGARA KESEJAHTERAAN

6 konsepsi negara kesejahteraan melandasi seluruh bangunan dari pembentukan NKRI dan menjiwai konstitusi yang dibangun oleh para Founding Fathers di mana negara berkewajiban memenuhi kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia NEGARA KESEJAHTERAAN

7 Kebangkitan negara kesejahteraan tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di banyak negara, terutama di Asia. Ini ditandai dengan lahirnya kebijakan sosial di banyak negara Asia untuk mengaktivasi program-program perlindungan sosial antara lain dalam bentuk bantuan langsung/ tunai (cash transfer). cash transfer kepada keluarga atau rumah tangga merupakan komponen kunci yang efektif dalam penanganan kemiskinan --Armando Barrientos dan David Hulme (2010)--

8 PKH SEBAGAI MODEL CCT DI INDONESIA
Akses KPM ke layanan kesehatan : 92% Akses anak KPM ke sekolah : 78% Penggunaan dana bantuan : 60% untuk pendidikan Keterlibatan dalam P2K2 setiap bulan : 79%

9 PENYEMPURNAAN PELAKSANAAN PKH
Penyaluran bantuan melalui KKS yang memiliki 2 fungsi: tabungan dan e-wallet. BANTUAN SOSIAL Proses bisnis PKH terakomodir secara integratif dalam satu sistem (e-PKH) SISTEM INFORMASI MANAGEMEN peningkatan kualitas modul dan pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), serta kebijakan verifikasi komitmen KPM PKH untuk seluruh anggota keluarga. PENINGKATAN KAPASITAS KEPESERTAAN PKH memperkuat peran dan fungsi SDM PKH secara berjenjang. MANAGEMEN SDM PELAKSANA PKH

10 KOMITMEN BERSAMA TERHADAP PEMUTAKHIRAN BDT SANGAT PENTING
DATA KEMISKINAN MEMILIKI PERAN SENTRAL DALAM MENENTUKAN EFEKTIFITAS SELURUH PROGRAM PENANGANAN KEMISKINAN Updating perlu dilakukan secara periodik guna menghindari atau mereduksi adanya inclussion error ataupun exclussion error KOMITMEN BERSAMA TERHADAP PEMUTAKHIRAN BDT SANGAT PENTING

11 KERJASAMA KELEMBAGAAN
dalam rangka menjamin kualitas data Kementerian Sosial bekerja sama dengan kementerian/ lembaga lain seperti dengan Kemdagri terkait dengan data kependudukan, dengan TNP2K dan BPS terkait dengan perangkingan rumah tangga, dengan Kementerian ATR/BPN terkait dengan kepemilikan aset, dan dengan Kemendes terkait dengan dukungan alokasi anggaran dana desa untuk proses verifikasi dan validasi

12 PERAN PEMDA Pemerintah Daerah diharapkan turut proaktif dalam proses pemutakhiran data, termasuk memastikan mekanisme Musdes atau Muskel berjalan sebagaimana mestinya Mekanisme Musdes dan Muskel merupakan upaya meningkatkan kualitas pengelolaan data kemiskinan secara lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif

13 PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
PKH harus diarahkan tidak semata untuk melindungi warga dari gejolak pertumbuhan tetapi juga sebagai alat untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang inklusif dalam rangka mencapai kesejahteraan PKH harus menciptakan hubungan positif antara “keamanan mata pencaharian” dan “peningkatan otonomi atau pemberdayaan’ bagi warga miskin TRANSFORMASI MASYARAKAT MISKIN MERUPAKAN UNSUR TERPENTING DALAM SETIAP UPAYA PENANGANAN KEMISKINAN JANGKA PANJANG

14 PENUTUP Indonesia masih jauh dari wujud ideal negara kesejahteraan. Yang harus kita lakukan adalah menyiapkan fondasi bagi hadirnya negara kesejahteraan UPAYA SERIUS PEMERINTAH JOKOWI DALAM PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG BERTUMPU PADA PERTUMBUHAN EKONOMI YANG ADIL DAN MERATA, KEBIJAKAN PERLINDUNGAN SOSIAL, DAN PEMBANGUNAN KUALITAS MANUSIA MERUPAKAN LANGKAH STRATEGIS AWAL DALAM MEMBANGUN FONDASI YANG KOKOH. PKH merupakan bagian terpenting dari fondasi negara kesejahteraan yang sedang kita bangun

15 TERIMA KASIH