PEMBENTUKAN DAN FUNGSI LKS BIPARTIT DI PERUSAHAAN

Presentasi berjudul: "PEMBENTUKAN DAN FUNGSI LKS BIPARTIT DI PERUSAHAAN"— Transcript presentasi:

1 PEMBENTUKAN DAN FUNGSI LKS BIPARTIT DI PERUSAHAAN
DISKUSI PRAKTEK PEMBENTUKAN DAN FUNGSI LKS BIPARTIT DI PERUSAHAAN Pekalongan, 14 Februari 2019

2 POSISI LKS BIPARTIT Kenyamanan Sejahtera Upah tinggi Hidup layak
Pekerja LKS Bipartit Perusahaan Konsultasi Komunikasi Efisiensi Produktifitas Stabilitas profit

3 PERAN LKS BIPARTIT KELEMBAGAAN: PROGRAM KERJA:
Forum komunikasi dan konsultasi permasalahan dan isu hubungan industrial; Fasilitator dan mediator kepentingan dalam hubungan industrial. PROGRAM KERJA: Meningkatkan kompetensi, kualitas kerja dan kesejahteraan pekerja; Meningkatkan produk bermutu dan berdaya saing. PRODUK: Saran, rekomendasi dan memorandum

4 PROGRAM KERJA LKS BIPARTIT
Motivasi kerja; Bimbingan rohani; Disiplin kerja MEMBANGUN KARAKTER Pelatihan kerja; Penelitian dan pengembangan; Serifikasi. KEMAMPUAN KOMPETENSI Pengupahan dan reward; Fasilitas (sarana prasarana kerja); .jaminan sosial pekerja dan keluarga. KESEJAHTERAAN

5 Adanya saran, rekomendasi dan memorandum
ALASAN PEMBENTUKAN MEDIA FORUM KERANGKA ACUAN REPUTASI VALUE TUNTUTAN CUSTOMER REGULASI Adanya kebutuhan komunikasi antara Pengusaha dan SP untuk menyampaikan keinginan/kepentingan UU dan Permenaker Adanya saran, rekomendasi dan memorandum Social Compliance Audit Daerah dan nasional

6 DISKUSI PRAKTEK PERSIAPAN PEMBENTUKAN KEGIATAN
Apa perlunya LKS Bipartit dibentuk, kan sudah ada perundingan bipartit, yang ada tuntutan, memberikan ruang dan legetimasi tuntutan, menjadi makin ribet, dll PERSIAPAN PEMBENTUKAN KEGIATAN

7 sengketa kepentingan dalam HI
DISKUSI PRAKTEK Melambatnya pertumbuhan ekonomi; Depresiasi nilai tukar dollar; Regulasi yang membebani; Upah yang selalu naik; daya beli menurun dan tingginya harga bahan baku, dll Beban kebutuhan ekonomi Upah belum mencukupi kebutuhan; Upah lembur berkurang/hilang; Pengurangan hari dan jam kerja; Kurangnya kesejahteraan dan fasilitas Pengusaha memandang kenaikan UMK menjadi beban biaya. Pekerja memandang sebagai keharusan meskipun masih jauh dari harapan Pengurangan hari dan jam kerja; Menghilangkan kerja lembur; Pendisiplinan masuk kerja sanksi pemotongan keterlambatan; Menghilangkan penggantian sisa cuti dengan uang; Menghitung masa kerja dari penetapan; Punishment. Mogok kerja, unjuk rasa sengketa kepentingan dalam HI

8 CONTOH BAHASAN Seiring terbitnya regulasi tentang Jaminan Pensiun yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015, Perusahaan memilik wacana menerbitkan kebijakan tentang Penetapan Masa Kerja, dengan ketentuan sebagai berikut: Masa kerja dihitung dari pekerja ditetapkan; Penetapan masa kerja sebagai dasar perhitungan kompensasi PHK, struktur skala upah dan penghargaan masa kerja; Kebijakan ini berlaku surut. Pertimbangan kebijakan: Pasal 50 UU Naker: Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara Pengusaha dan Pekerja; Pasal 2 PP 8 Tahun 1981 Perlindungan Upah: hak untuk menerima upah timbul pada saat adanya hubungan kerja dan berakhir pada saat hubungan kerja putus; Praktek pekerja PKWT diakhiri tidak ada kompensasi jika diakhiri (normatif ganti rugi atas sisa kontrak Pasal 62 UU Naker)