KAJI TERAP TUPOKSI TKPRD KAB. SINTANG KE BKPRD KABUPATEN SLEMAN SENIN, 29 OKTOBER 2018 DISAMPAIKAN OLEH KEPALA DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN.

Presentasi berjudul: "KAJI TERAP TUPOKSI TKPRD KAB. SINTANG KE BKPRD KABUPATEN SLEMAN SENIN, 29 OKTOBER 2018 DISAMPAIKAN OLEH KEPALA DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN."— Transcript presentasi:

1 KAJI TERAP TUPOKSI TKPRD KAB. SINTANG KE BKPRD KABUPATEN SLEMAN SENIN, 29 OKTOBER 2018 DISAMPAIKAN OLEH KEPALA DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN SINTANG DI BAPPEDA KABUPATEN SLEMAN

2

3

4 TUJUAN DIBENTUK TKPRD 1.Untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas penataan ruang daerah 2.Meningkatkan dan mensinergikan koordinasi antar perangkat daerah dan antar tingkat pemerintahan.

5 STRUKTUR ORGANISASI TKPRD 1.KELOMPOK KERJA PERENCANAAN RUANG 2.KELOMPOK KERJA PEMANFAATAN RUANG 3.KELOMPOK KERJA PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

6 SOP TKPRD Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas dari TKPRD Kabupaten Sleman, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pokja, yaitu: 1.SOP Pokja Perencanaan Ruang 2.SOP Pokja Pemanfaatan Ruang 3.SOP Pokja Pengendalian Pemanfaatan Ruang

7 MEKANISME PELAKSANAAN, PELAPORAN DAN OUTPUT TKPRD 1.MEKANISME PELAKSANAAN TUPOKSI TKPRD 2.BENTUK PELAPORAN TKRPD 3.OUTPUT DARI TKPRD

8 PERMASALAHAN TKPRD 1.Tantangan krusial yang masih dihadapi TKPRN dan TKPRD, antara lain adalah kurang sinerginya langkah kerja antar kementerian/lembaga anggota TKPRN dan SKPD anggota TKPRD. Penyebab utamanya adalah belum ditetapkannya mekanisme dan tata kerja internal TKPRN serta hubungan kerja antara TKPRN dengan TKPRD, sehingga penyelenggaraan penataan ruang belum dapat terselenggara secara optimal. 2.Dalam hal penyelenggaraan penataan ruang daerah, hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan Ditjen Bina Pembangunan Daerah menunjukkan bahwa kinerja TKPRD sebagai badan ad-hoc yang berfungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dan Bupati/ Walikota dalam koordinasi penataan ruang di daerah belum optimal. Penyebab utama TKPRD belum optimal adalah:  Masih tumpang tindihnya peraturan perundangan dan fungsi antar institusi;  Belum rincinya pedoman dan tata kerja organisasi,  Belum ada dukungan pendanaan yang signifikan,  Masih banyaknya pihak yang tidak memandang penting BKPRD;  Belum adanya mekanisme reward and punishment sehingga daerah tidak terpacu untuk mengefektifkan peran BKPRD; dan  Masih rendahnya kapasitas sumberdaya manusia daerah khususnya terkait dengan penguasaan materi Bidang Penataan Ruang.