KARYA TULIS ILMIAH ANGGUN DWI SETYA PUTRI, M.Pd., UNIVERSITAS PGRI SEMARANG 2018.

Presentasi berjudul: "KARYA TULIS ILMIAH ANGGUN DWI SETYA PUTRI, M.Pd., UNIVERSITAS PGRI SEMARANG 2018."— Transcript presentasi:

1 KARYA TULIS ILMIAH ANGGUN DWI SETYA PUTRI, M.Pd., UNIVERSITAS PGRI SEMARANG 2018

2 Teknik Penulisan Skripsi ditulis dengan menggunakan kertas HVS gram ukuran A4 atau kuarto. Pengetikan skripsi perlu mengikuti aturan-aturan berikut ini: Diketik dengan menggunakan computer, huruf jenis Times New Roman ukuran12, dicetak dalam quality letter. Jarak antara baris satu dengan baris berikutnya pada isi Bab adalah dua spasi. Jarak pengetikan dua spasi ini berlaku pula bagi jarak penulisan pada Daftar Isi.

3 Teknik Penulisan Batas tepi kiri, tepi atas, tepi kanan, dan tepi bawah masing-masing adalah kurang lebih 4 cm, 4 cm, 3 cm, dan 3 cm. Bila menggunakan Microsoft word office word (Windows) atau Word Perfect, margin kiri dan kanan masing-masing 1,20, margin atas 1,2 dan margin bawah 1,0. Pengetikan paragrap baru dimulai dengan awal kalimat yang menjorok masuk ke dalam dengan lima pukulan tik dari tepi kiri atau lima huruf (1 tab) bila dengan computer.

4 Teknik Penulisan Penulisan judul Bab dan sub-bab menggunakan HURUF KAPITAL SEMUA, tanpa garis bawah dan tanpa titik. Nomor Bab menggunakan angka Rowawi. Setiap awal dari judul sub-bab harus ditulis dengan HURUF KAPITAL, kecuali kata sambung. Nomor urut bagi judul paragraf menggunakan angka Arab atau abjad. Cara penomoran dapat menggunakan salah satu cara dari kedua cara berikut ini. Cara pertama : I., A., 1., a., 1), a), (1), (a) Cara kedua : I., 1., 1.1, 1.1.1, dst. Dalam suatu skripsi, cara penomoran ini harus digunakan secara konsisten, jadi tidak boleh dicampuradukkan

5 Teknik Penulisan Cara pertama : Cara kedua : I I A I.1 1 1.1 a 1.1.1
1) a) (1) (a) dst Cara kedua : I I.1 1.1 1.1.1 dst Perpindahan dari satu butir ke butir yang berikutnya tidak harus menjorok, melainkan dapat diketik lurus/simetris agar tidak mengambil terlalu banyak tempat dan demi keindahan format.

6 Teknik Penulisan Judul tabel ditulis di sebelah atas tabel, sedangkan judul untuk bagan, diagram, atau gambar, ditulis di sebelah bawah Tabel 4.2. Temuan Esensial Siklus I tindakan 1 Tahap Temuan Esensial Pengetahuan Awal -Ada beberapa siswa yang masih belum dapat berkonsentrasi Eksplorasi -Aktivitas siswa terlihat bersemangat ketika memanipulasi alat peraga -Ada beberapa siswa yang kaku dalam menggunakan alat peraga. Pengenalan Konsep -Kesulitan dalam membuat kesimpulan hasil percobaan Aplikasi Konsep -Ada empat siswa yang mendapat nilai dibawah 60 Gambar 4.1 Diagram Nilai Rata-rata Siklus I

7 Sampul Luar dan dalam Sampul luar skripsi berisi: (1) judul (dicetak dengan HURUF KAPITAL SEMUA dan tidak boleh menggunakan singkatan; jika ada sub-judul, maka yang ditulis dengan huruf besar hanya huruf awal dari setiap kata, (2) maksud penulisan skripsi, (3) logo Universitas, (4) nama penulis, (5) nomor induk, (6) nama Fakultas dan Universitas, dan tahun penulisan. Rumusan maksud penulisan Skripsi ditulis: Diajukan untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Isi sampul dalam sama persis dengan apa yang ditulis dalam sampul luar.

8 CONTOH PENULISAN CATATAN KAKI DAN DAFTAR PUSTAKA
UNTUK MEMAHAMI CARA PENULISAN, PERHATIKAN 6 PERBEDAAN CARA PENULISAN CATATAN KAKI DAN DAFTAR PUSTAKA! B U K U Satu orang pengarang: 1 Huala Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, cet. 2, (Jakarta:Sinar Grafika, 2006), hlm. 19. Adolf, Huala Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika. Senin, 03 Juni 2019

9 B. Dua orang pengarang 2 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, ed. 1, cet. 10, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 61. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Ed.1. Cet Jakarta: RajaGrafindo Persada. Senin, 03 Juni 2019

10 C. Tiga orang pengarang:
3Tri Hayati, Harsanto Nursadi dan Andhika Danesjvara, Hukum Administrasi Pembangunan Pendekatan dari Sudut Hukum dan Perencanaan, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 7. Hayati, Tri, Harsanto Nursadi dan Andhika Danesjvara Hukum Administrasi Pembangunan Pendekatan dari Sudut Hukum dan Perencanaan. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Senin, 03 Juni 2019

11 D.Lebih dari tiga pengarang:
4 Sri Mamudji, et al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 5. Mamudji, Sri, dkk Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Senin, 03 Juni 2019

12 E. Editor (penyunting)/ penghimpun:
5 Achie Sudiarti Luhulima, ed., Pemahaman Bentuk- bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya, (Bandung: Alumni, 2000), hlm. 90. Luhulima, Achie Sudiarti. Ed Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya. Bandung: Alumni. Senin, 03 Juni 2019

13 F. Terjemahan/Saduran:
6Gary Goodpaster, Panduan Negosiasi dan Mediasi [A Guide to Negotiation and Mediation],diterjemahkan oleh Nogar Simanjuntak, (Jakarta: Proyek ELIPS, 1999), hlm. 41. Goodpaster, Gary Panduan Negosiasi dan Mediasi [A Guide to Negotiation and Mediation]. Terjemahan Nogar Simanjuntak. Jakarta: Proyek ELIPS. Senin, 03 Juni 2019

14 G. Bab/chapter dari buku yang merupakan kumpulan karangan:
7 Mardjono Reksodiputro, “Masih Adakah Harapan Reformasi di Bidang Hukum?” dalam Pembaharuan Hukum Kumpulan Karangan Alumni FHUI, (Jakarta: ILUNI-FHUI, 2004), hlm. 197. Reksodiputro, Mardjono “Masih Adakah Harapan Reformasi di Bidang Hukum?” Dalam Pembaharuan Hukum Kumpulan Karangan Alumni FHUI. Jakarta: ILUNI- FHUI. Hlm Senin, 03 Juni 2019

15 H. Badan Korporasi: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Lokakarya Masalah Pembaharuan Kodifikasi Hukum Pidana Nasional Buku I, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1984), hlm. 89. Badan Pembinaan Hukum Nasional Lokakarya Masalah Pembaharuan Kodifikasi Hukum Pidana Nasional Buku I. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional. Senin, 03 Juni 2019

16 II. ARTIKEL Majalah Topo Santoso, “Prospek dan Urgensi Uji Materiil UU No. 32 Tahun 2004,” Hukum dan Pembangunan 3 (Juli - September 2004), hlm Santoso, Topo Prospek dan Urgensi Uji Materiil UU No. 32 Tahun Hukum dan Pembangunan 3 (Juli – September 2004). Hlm Senin, 03 Juni 2019

17 B.Harian: 10 Imam Prihadiyoko, “Pertanyaan Rakyat, untuk Siapa Pemilu Itu?” Kompas, (10 Maret 2009), hlm. 6. Prihadiyoko, Imam Pertanyaan Rakyat, untuk Siapa Pemilu Itu?. Kompas. (10 Maret 2009). Hlm. 6. Senin, 03 Juni 2019

18 III.SKRIPSI/TESIS/DISERTASI:
11 Luhut M. P. Pangaribuan, “Lay Judges dan Hakim Ad Hoc,” (Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 2009), hlm.282. Pangaribuan, Luhut M. P Lay Judges dan Hakim Ad Hoc. Disertasi. Jakarta: Universitas Indonesia. Senin, 03 Juni 2019

19 IV. M A K A L A H: 12 Takdir Rahmadi, “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan: Prosedur Penyusunan, Lingkup Muatannya dan Kaitannya dengan Mediasi di Luar Pengadilan,” (makalah disampaikan pada Seminar Sehari tentang Legalisasi Institusional Dewan Pers Sebagai Lembaga Mediasi Sengketa Pers, Jakarta, 5 Februari 2009), hlm. 8. Rahmadi, Takdir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan: Prosedur Penyusunan, Lingkup Muatannya dan Kaitannya dengan Mediasi di Luar Pengadilan. Makalah disampaikan pada Seminar Sehari tentang Legalisasi Institusional Dewan Pers Sebagai Lembaga Mediasi Sengketa Pers. Jakarta, 5 Februari 2009. Senin, 03 Juni 2019

20 V. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:
16 Mahkamah Agung,Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Perma No.1 Tahun 2008, Ps.23 Mahkamah Agung Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Perma No.1 Tahun 2008. Senin, 03 Juni 2019

21 VI. I N T E R N E T: 17 D. T. Hartono, “Bisakah Pasar Modal Sebagai Lahan Money Laundering?” www. bapepam. go.id/ old/ layanan /warta/2005 pebruari/ money+ laundering.pdf, diunduh 22 Maret Hartono, D. T Bisakah Pasar Modal Sebagai Lahan Money Laundering?. go.id/old/layanan/warta/2005_pebruari/money+launder ing.pdf. Diunduh 22 Maret 2009. Senin, 03 Juni 2019

22 18 Ahmad Yohan, “Menggagas Kebijakan Publik yang Bebas Kepentingan Elite,” yohan. info/ mengagas-kebijakan-publik-yang-bebas-kepentingan-elit-htm, diunduh 22 Maret 2009. Yohan, Ahmad Menggagas Kebijakan Publik yang Bebas Kepentingan Elite. yohan.info/ mengagas-kebijakan-publik-yang- bebas-kepentingan-elit-htm. Diunduh 22 Maret 2009. Senin, 03 Juni 2019