AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH MANAJEMEN RISIKO DI PEMERINTAHAN

Presentasi berjudul: "AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH MANAJEMEN RISIKO DI PEMERINTAHAN"— Transcript presentasi:

1 AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH MANAJEMEN RISIKO DI PEMERINTAHAN

2 (swasta/publik/pemerintah)
TUJUAN & RISIKO TUJUAN Pengendalian Internal Risiko Manajemen Risiko Organisasi (swasta/publik/pemerintah)

3 MANAJEMEN RISIKO SEKTOR PUBLIK
Cohen (2016), memiliki keunikan : Eksposur Risiko Sosial Keterbatasan Pemilihan Alat Mitigasi Risiko Kompleksitas Kebijakan dan Tata Kelola

4 ACUAN MANAJEMEN RISIKO DI INDONESIA
Pedoman Manajemen Risiko Berbasis Governance (KNKG) SNI ISO : 2011, Manajemen Risiko, Prinsip dan Panduan PMK No.12/PMK.09/2016 dan No.171/PMK/01/2016 : Penerapan Manajemen Risiko di Departemen Keuangan PP No. 60 Tahun 2018 : Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

5 SISTEM PENGENDALIAN INTERN (COSO)
Lingkungan Pengendalian Penilaian Risiko Aktivitas Pengendalian Informasi dan Komunikasi Monitoring

6 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
Tujuan organisasi secara efektif dan efisien, Keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaaatan terhadap peraturan perundang-undangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah

7 1. Lingkungan pengendalian
UNSUR SPIP 1. Lingkungan pengendalian 5. Pemantauan pengendalian intern 2. Penilaian resiko 4. Informasi dan komunikasi 3. Kegiatan pengendalian, yang terkait dengan penilaian resiko

8 PENGENDALIAN INTERNAL & MANAJEMEN RISIKO
Kualitas Pengendalian Internal Penerapan manajemen Risiko BPKP  Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

9 MATURITAS SPIP & MANAJEMEN RISIKO
Instansi pemerintah TUJUAN Risiko Pengendalian Internal PP 60/2018 SPIP Manajemen Risiko PERKA BPKP No. 4/2016 : Pedoman Penilaian & Strategi Peningkatan Maturitas SPIP

10 MANAJEMEN RISIKO – COSO ERM
Definisi Dimensi Proses yang dipengaruhi oleh Board of Directors, manajemen, dan personil lain dalam entitas, diaplikasikan pada pembentukan strategi dan pada seluruh bagian perusahaan, dirancang untuk mengidentifikasi kejadian potensial yang dapat mempengaruhi entitas, dan mengelola risiko selaras dengan risk appetite entitas, untuk menyediakan jaminan yang wajar terhadap pencapaian sasaran dari entitas. Sasaran Entitas Komponen Risiko Level Entitas

11 MANAJEMEN RISIKO – COSO ERM
Sasaran Entitas Strategis Operasional Pelaporan Kepatuhan

12 MANAJEMEN RISIKO – COSO ERM
Komponen Risiko Lingkungan Pengendalian Penetapan Sasaran Identifikasi Peristiwa Penilaian Risiko Pengelolaan Risiko Aktivitas Pengendalian Informasi & Komunikasi Monitoring & Evaluasi

13 PROSES MANAJEMEN RISIKO (PMK 845/PMK.01/2016)

14 PROSES MANAJEMEN RISIKO (ISO 31000:2009)

15 PROSES MANAJEMEN RISIKO (Crouchy)
Identify Risk Exposures Measure & Estimate Risk Exposures Find Instrument & Facilities to shift or Trade Risks Assess Effects of Exposures Assess Cost & Benefits of Instruments Form a Risk Mitigation Strategy Avoid Keep Transfer Mitigate Evaluate Performance

16 KATEGORI JENIS RISIKO (PMK 845/PMK.01/2016)
No Kategori Risiko Definisi 1 Risiko Fiskal : dapat menimbulkan tekanan fiskal terhadap APBN,baik yang berasal dari deviasi APBNmaupun kewajiban kontinjensi pemerintah pusat atau sumber risiko fiskal sebagaimana dinyatakan dalam Nota Keuangan. 2 Risiko Kebijakan : adanya penetapan kebijakan organisasi atau kebijakan dari internal maupun eksternal organisasi yang berdampak langsung terhadap organisasi. 3 Risiko Kepatuhan : disebabkan tidak mematuhi dan/ atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. 4 Risiko legal : adanya tuntutan hukum kepada organisasi. 5 Risiko Fraud : adanya kecurangan yang disengaja oleh pihak internal yang merugikan negara. 7 Risiko Operasional : yang disebabkan oleh: operasional 1) ketidak cukupan dan/ atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, dan kegagalan sistem. 2) adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional organisasi. 8 Risiko Reputasi : yang disebabkan oleh menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan eksternal yang bersumber dari persepsi 'negatif terhadap organisasi.

17 Manajemen Risiko dan Sustainability
Agar dapat menjalankan fungsi dan mencapai tujuan, Pemerintah perlu melakukan transformasi dan menyesuaikan diri dengan kondisi global yang terus berkembang. Terdapat beberapa risiko baru yang terus bermunculan, termasuk yang melekat pada peningkatan pentingnya keberlanjutan lingkungan dan sosial.

18 Manajemen Risiko dan Sustainability
Fungsi manajemen risiko berkolaborasi dengan fungsi sustainability untuk mengidentifikasi dan merespon tekanan eksternal maupun internal yang dapat berdampak pada pencapaian tujuan. (WBCSD, ) Konsep sustainability/ sustainable development menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi, lingkungan, dan sosial.

19 Integrasi Manajemen Risiko dan Sustainability

20 Top 10 Risiko Global Laporan Risiko Global 2016 yang dihasilkan oleh Forum Ekonomi Dunia mengidentifikasi 10 risiko teratas berdasarkan kemungkinan atau dampak. Selama 10 tahun terakhir, daftar ini telah beralih dari fokus pada risiko ekonomi terhadap lebih banyak risiko kemasyarakatan, geopolitik dan lingkungan.

21 Top 10 Risiko Global Top 10 Risiko Global Berdasarkan Dampak
Top 10 Risiko Global Berdasarkan Likelihood (Kemungkinan Keterjadian) Migrasi paksa dalam skala besar (Risiko Sosial) Cuaca ekstrim (Risiko Lingkungan) Kegagalan mitigasi dan adopsi perubahan iklim (Risiko Lingkungan) Konflik antar negara (Risiko Geopolitik) Bencana Alam (Risiko Lingkungan) Kegagalan pemerintah nasional (Risiko Geopolitik) Pengangguran (Risiko Ekonomi) Pencurian atau Kecurangan Data (Risiko Teknologi) Krisis Air (Risiko Sosial) Perdagangan Gelap (Risiko Ekonomi) Top 10 Risiko Global Berdasarkan Dampak Kegagalan mitigasi dan adopsi perubahan iklim (Risiko Lingkungan) Senjata pemusnah massal (Risiko Geopolitik) Krisis Air (Risiko Sosial) Migrasi paksa dalam skala besar (Risiko Sosial) Harga Energi (Risiko Ekonomi) Hilangnya keanekaragaman hayati dan hancurnya ekosistem (Risiko Lingkungan) Krisis Fiskal (Risiko Ekonomi) Penyebaran Infeksi (Risiko Sosial) Penggelembungan Aset (Risiko Ekonomi) Ketidakstabilan Sosial yang Mendalam (Risiko Sosial)

22 Manajemen Risiko dan SDGs
Sustainable development/pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa datang untuk memenuhi kebutuhannya. (the Brundtlant Commission, 1987) Pilar pembangunan berkelanjutan adalah keberlangsungan ekonomi, tanggung jawab ekonomi, tanggung jawab sosial, dan reformasi institusi. (Konferensi Rio UNDSFD, 1993)

23 Manajemen Risiko dan SDGs
The Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah 17 tujuan yang dicanangkan oleh United Nations Development Programme. Tujuan tersebut diharapkan dapat tercapai pada Tahun 2030. Implementasi SDGs telah dimulai sejak Tahun 2016.

24 SDGs

25 Contoh Kasus SDGs 13: Climate Action Target 13.3:
“Meningkatkan pendidikan, peningkatan kesadaran dan kapasitas manusia dan kelembagaan untuk mitigasi perubahan iklim, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini”.

26 Identifikasi Jenis Risiko
Risiko Fiskal: Menimbulkan tekanan fiskal terhadap APBN. Risiko Kepatuhan dan Kebijakan: Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.33/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 Tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim; dimana Pemerintah dan Pemerintah Daerah dihimbau untuk menyusun aksi adaptasi perubahan iklim dan mengintegrasikannya dalam rencana pembangunan wilayah.

27 Risiko Operasional: Kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kurangnya kompetensi sumber daya manusia, kurangnya teknologi/belum memiliki teknologi canggih yang sesuai Risiko Reputasi: Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat (jika terjadi kegagalan) Risiko Teknologi: Keterbatasan teknologi saat ini

28 Risiko Lingkungan: Kegagalan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
Risiko Sosial: Migrasi paksa bagi daerah terdampak iklim, berkurangnya mata pencaharian dan naiknya pengangguran

29 Rekomendasi Perlunya peningkatan pendidikan, kesadaran, kapasitas manusia dan kelembagaan untuk mengintegrasikan manajemen risiko dan pembangunan berkelanjutan dalam rencana pembangunan wilayah Pemerintah (baik pusat maupun Pemda) di Indonesia agar Tujuan Pembangunan dapat tercapai secara sinergis dan sistematis.