PENILAIAN TINGKAT MATURITAS PENYELENGGARAN SPIP

PENILAIAN TINGKAT MATURITAS PENYELENGGARAN SPIP
SUGENG WIDIYANTO,SE.Ak.CA

SUGENG WIDIYANTO,SE.Ak.CA
MANDAT BER SPIP Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri /pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah. (Sumber : PP 60 Tahun 2008 Pasal 2) SUGENG WIDIYANTO,SE.Ak.CA

Sistem pengendalian intern
Pemerintah ( s p i p ) SUGENG WIDIYANTO,SE.Ak.CA

MATURITAS SPIP Kondisi (karakteristik) tingkat penyelenggaraan SPIP pada Instansi Pemerintah (K/L/Prov/Kab/Kota/) pada waktu tertentu. Tingkat maturitas SPIP terdiri 6 level: Level 0 : Belum ada Level 1 : Rintisan Level 2 : Berkembang Level 3 : Terdefinisi Level 4 : Terkelola dan terukur Level 5 : Optimum SUGENG WIDIYANTO,SE.Ak.CA

Pemda yang ditargetkan mencapai level 3
TUJUAN PENILAIAN SASARAN Pemda yang ditargetkan mencapai level 3 Menentukan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Memberikan saran peningkatan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP STRATEGI: PEMBINAAN SPIP YG BERKELANJUTAN DAN MONITORING PENERAPAN SPIP SECARA PERIODIK SUGENG WIDIYANTO,SE.Ak.CA

RUANG LINGKUP PENILAIAN
Penilaian atas kematangan pelaksanaan pengendalian pada level entitas dan kegiatan pokok Pemerintah sebagaimana tertuang dalam 5 unsur SPIP Penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kota dan Samplin 10 SKPD SUGENG WIDIYANTO,SE.Ak.CA

DAFTAR SKPD/UNIT KERJA YANG DINILAI
Fungsi Komunikasi dan Informatika; Fungsi Pengelolaan Keuangan dan Aset; Fungsi Pengelolaan Kepegawaian dan Diklat; Fungsi Perencanaan Daerah; Fungsi Pengawasan/Inspektorat; Fungsi Manajemen Organisasi dan Kinerja; SDPD Pelayanan Dasar (Kesehatan, Pendidikan, Sosial) Fungsi Pelayanan Perijinan. SUGENG WIDIYANTO,SE.Ak.CA

METODE PENILAIAN Penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP menggunakan pendekatan kuantitatif atas 25 fokus maturitas SPIP Setiap fokus terbagi atas 5 karakter yang sifatnya menaik dari level 0 sampai dengan 5 NO UNSUR SPIP JML FOKUS MATURITAS 1. Lingkungan Pengendalian 8 2. Penilaian Risiko 2 3. Kegiatan Pengendalian 11 4. Informasi dan Komunikasi 5. Pemantauan J u m l a h 25 SUGENG WIDIYANTO,SE.Ak.CA

TINGKAT MATURITAS SPIP
No Kategori Fokus Maturitas Level Interval Nilai Belum Ada Nilai < 1,0 1 Rintisan 1,0 < Nilai < 2,0 2 Berkembang 2,0 < Nilai < 3,0 3 Terdefinsi 3,0 < Nilai < 4,0 4 Terkelola dan Terukur 4,0 < Nilai <4,5 5 Optimum Nilai > 4,5 SUGENG WIDIYANTO,SE.Ak.CA

PDCA (PLAN, DO, CHECK DAN ACTION)
METODE PENILAIAN PDCA (PLAN, DO, CHECK DAN ACTION) SUGENG WIDIYANTO,SE.Ak.CA

UNSUR SPIP SPIP Lingkungan Pengendalian Penilaian Risiko
Penegakan Integritas dan Etika Komitmen terhadap Kompetensi Ps. 4 Kepemimpinan yang Kondusif Lingkungan Pengendalian Struktur Organisasi yang Sesuai Kebutuhan Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM Peran APIP yang Efektif Ps. 13 Hubungan Kerja yang Baik Penilaian Risiko Identifikasi Risiko Analisis Risiko Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah Pembinaan Sumber Daya Manusia SPIP Pengendalian Pengelolaan Sistem Informasi Ps. 18 Pengendalian Fisik atas Aset Kegiatan Pengendalian Penetapan & Reviu Indikator & Ukuran Kinerja Pemisahan Fungsi Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu Pembatasan Akses atas Sumber Daya Akuntabilitas terhadap Sumber Daya Ps. 41 Dokumentasi atas Sistem Pengendalian Intern Informasi & Komunikasi Sarana Komunikasi Manajemen Sistem Informasi Pemantauan Pengendalian Intern Pemantauan Berkelanjutan Evaluasi Terpisah Ps. 43 Tindak Lanjut SUGENG WIDIYANTO,SE.Ak.CA

ALUR PENILAIAN MATURITAS SPIP TINGKAT MATURITAS SPIP
PENGUMPULAN DATA PENGISIAN FORM SURVAY MATURITAS SPIP WAWANCARA KEPADA PIHAK – PIHAK TERKAIT INPUTING FORM SURVAY KE PROGRAM APLIKASI TINGKAT MATURITAS SPIP Level 1 = Rintisan (1 s.d. < 2) Level 2 = Berkembang (2 s.d. < 3) Level 3 = Terdefinisi (3 s.d. < 4) Level 4 = Terkelola dan terukur (4 s.d. < 4,5) Level 5 = Optimum ( > 4,5) ANALISIS HASIL SURVAY (PROFESIONAL JUDGEMENT) REVIU DOKUMEN PENDUKUNG SIMPULAN HASIL PENILAIAN MATURITAS SPIP SUGENG WIDIYANTO,SE.Ak.CA

Best practiCe dan normatif
Pemenuhan Data Dukung Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP SUGENG WIDIYANTO,SE.Ak.CA Best practiCe dan normatif

1. Lingkungan Pengendalian
Penegakan Integritas dan Nilai Etika Adanya praktek penegakkan integritas, seperti berjalannya sistem reward and punishment. Infrastruktur yang dibangun adalah: Aturan Perilaku, Kode Etik Profesi Kebijakan reward dan punishment SUGENG WIDIYANTO,SE.Ak.CA

Komitmen Terhadap Kompetensi Adanya praktek penerapan standar kompetensi pada setiap jabatan dan fungsi (kegiatan utama) SKPD. Infrastruktur yang dibangun adalah: Kebijakan promosi dan mutasi berbasis kompetensi (bidding, assesment, penilaian 360 derajat) Penempatan pegawai berdasarkan kompetensinya Analisis kompetensi pegawai pada setiap perannya ataupun jabatan Diklat dan Bimtek berdasarkan kebutuhan kompetensi (by needs) dari hasil analisis kompetensi pegawai Adanya penghargaan (rewards) bagi pegawai yang berprestasi SUGENG WIDIYANTO,SE.Ak.CA

Kepemimpinan yang kondusif Pimpinan (SKPD) memahami tujuan mengapa organisasi itu ada dan dan mampu mengarahkan kebijakan, program dan kegiatan dalam mencapai tujuan organisasi. Membagi tugas pencapaian target kepada tingkatan dibawahnya sampai kpd staf. Infrastruktur yang dibangun adalah: Renstra, Renja, IKU dan SKP Sistem Pengumpulan Data Kinerja Best Practice (E Performance, E Monev, E Controlling) SUGENG WIDIYANTO,SE.Ak.CA

Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan Bagian Organisasi atau SKPD melakukan analisis organisasi dengan tujuan untuk menilai apakah struktur yang ada telah sesuai dengan kebutuhan, tidak terjadi tumpah tindih TUSI dan Kewenangan. Infrastruktur yang dibangun adalah: Perda SOTK dan Perkada Tupoksi Pedoman Analisis Organisasi Data dukung lainnya adalah usulan adanya revisi struktur misal peleburan, penambahan eselon 3, perbaikan tupoksi dll. SUGENG WIDIYANTO,SE.Ak.CA

Delegasi Wewenang dan Tanggung Jawab Pendelegasian ditetapkan dengan jelas wewenang dan tanggungjawabnya dan dituangkan secara formal. Infrastruktur yang dibangun adalah: Perda SOTK beserta uraian tugas dan fungsinya Pada tingkat kegiatan utama/pokok terdapat SOP yang menggambarkan peran dan fungsinya , siapa melakukan apa dan outputnya jelas Pada tingkat kegiatan pendukung, pengelolaan keuangan dan aset, pengadaan barang dan jasa ada SOP dan jelas seperti poin b SUGENG WIDIYANTO,SE.Ak.CA

Kebijakan Pembinaan SDM Adanya grand design/ serangkaian kebijakan pegawai sejak rekrutmen, pembinaan SDM dan saat pemberhentian. Grand design meliputi: Analisis kebutuhan pegawai, formasi, penyelenggaraan rekrutmen dan penempatan saat setelah rekrutmen sesuai dengan praktik yang baik. Pola Diklat berbasis kebutuhan (Diklat by needs) yang disusun berdasarkan analisis kompetensi pegawai dalam menjalankan TUSI Pola karir yang jelas dan transparan (Manajemen Talenta) Pelayanan Administrasi Kepegawaian berjalan dengan baik berdasarkan pengelolaan data yang akurat dan tepat waktu Pelayanan persiapan pensiun dan administrasinya berjalan dengan baik. SUGENG WIDIYANTO,SE.Ak.CA

Efektivitas Peran APIP APIP diberikan kewenangan penuh secara profesi ditandai dengan adanya “audit charter”. Inspektorat mempunyai kemampuan: Memberikan keyakinan memadai terhadap “ketaatan dan 3E” melalui audit operasional. Kinerja pengawasan dilakukan evaluasi melalui penelaahan sejawat (peer reviu) antar tim ataupun antar lembaga APIP. APIP mampu memberikan “early warning” terhadap adanya risiko melaui kegiatan “evaluasi maupun reviu” APIP mampu memberikan peran konsultatif dengan Bimtek, Diklat maupun Klinik konsultasi bagi SKPD maupun Pemda. SUGENG WIDIYANTO,SE.Ak.CA

Hubungan kerja yang baik Organisasi (SKPD) menjalin hubungan kerja yang baik dengan ‘mitra kerja” dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Terdapat SOP yang mengatur pola hubungan kerja kegiatan utama yang melibatkan Instansi lain. Contoh: SOP rekonsiliasi data “aset dan keuangan” Mekanisme pengelolaan aset dana hibah dan block grant dari 3 unsur (pemberi hibah atau K/L; penerima hibah SKPD dan Bagian Aset) Pengelolaan dana kapitasi (BPJS, Puskesmas, Dinas Kesehatan dan Badan Pengelola Keuangan) SOP Pengusulan kenaikan pangkat (SKPD Pengusul, BKD dan BKN) Tindak Lanjut temuan (SKPD, Inspektorat dan BPK) SUGENG WIDIYANTO,SE.Ak.CA

2. Identifikasi Risiko Identifikasi Risiko
Organisasi mempunyai pedoman identifikasi Risiko (Penilaian Risiko) atau pedoman lainnya dalam rangka melakukan identifikasi risiko dan melakukan mitigasi risiko. Praktik yang dipersamakan: Adanya pedoman evaluasi atas pelaksanaan SOP atas kegiatan utama. SOP yang ada dievaluasi titik-titik kritis bermasalah yang menjadikan SOP tidak aplikatif dan berisiko. SOP dilakukan perbaikan untuk digunakan sebagai alat pengendalian yang sudah dikendalikan risikonya. Pengembangan aplikasi dalam layanan publik, maupun pelaksanaan kegiatan. Desain pengembangan aplikasi berbasis komputer (e gov) didasaran perbaikan pengendalian dan proses yang terkendali sehingga kegiatan (output) menjadi lebih handal, lebih cepat dan lebih akurat. SUGENG WIDIYANTO,SE.Ak.CA

2. Penilaian Risiko Penilaian Risiko
Organisasi mempunyai pedoman Analisis Risiko (Penilaian Risiko) atau pedoman lainnya. Hasil analisis risiko dibuatkan mitigasinya dan diterapkan serta dievaluasi terus menerus. Praktik yang dipersamakan: Perbaikan SOP disosialisasikan dan di aplikasikan. Perbaikan kebijakan Lingkungan Pengendalian dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi, seperti Perbaikan Penilaian Kinerja Pegawai. Pengembangan E Performance, Sistem Reward dan Punishmnet dan semua perbaikan kebijakan di lingkungan pengendalian Segala jenis pengembangan E Goverment pada dasarnya dilakukan untuk mitigasi risiko (Layanan yang cepat, handal, akurat dan mencegah penyimpangan) Catatan. Bila tidak sesuai dengan pedoman Penilaian risiko nilai tidak maksimal SUGENG WIDIYANTO,SE.Ak.CA

3. Aktivitas Pengendalian
Reviu Kinerja Organisasi mempunyai dokumen penetapan kinerja mulai dari IKU tingkat Kab/Kota didecline dan diselaraskan dalam IKU SKPD. IKU dalam Renstra SKPD digunakan sebagai dasar Penetapan Kinerja Tingkat Eselon II dan III serta dialokasikan dalam Tapkin eselon dibawahnya. SKPD telah melakukan evaluasi atas pencapaian kinerja secara berkala dan menggunakan hasilnya untuk memperbaiki cara/ metode kerja SKPD. Metode kerja dikembangkan secara terus menerus dilihat dengan adanya evaluasi SOP dan Perbaikan SOP dan strategi bekerja yang efektif dan efisien yang ditandai dengan perbaikan kualitas ouput dan meningkatnya capaian kinerja program (outcome) SUGENG WIDIYANTO,SE.Ak.CA

Pembinaan Sumber Daya Manusia Pembinaan Sumber Daya Manusia dalam aktivitas pengendalian pada dasarnya, melihat risko yang disebabkan dari sumber SDM (Man). Risiko yang bersumber dari SDM adalah kurangnya kuantitas maupun kualitas SDM, sehinggga perlu adanya pengendalian. Infrastruktur yang perlu ada: Analisis kebutuhan pegawai, formasi, penyelenggaraan rekrutmen dan penempatan saat setelah rekrutmen sesuai dengan praktik yang baik. Standar kompetensi setiap jabatan dan peran dan dilakukan analisis kompetensi setia pegawai dalam menjalankan TUSI. Standar kinerja pegawai berbasis pelaksanaan TUSI diikuti dengan pola karir yang jelas dan transparan (Manajemen Talenta) Diterapkan penilaian pegawai melalui SKP dan dilakukan evaluasi secara berkala ( contoh Kota Surabaya: E SDM + E Performance + E Finger ) SUGENG WIDIYANTO,SE.Ak.CA

Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi Pada dasarnya merupakan aktivitas pengendalian dengan, melihat risko dari sumber “method”. Pengendalian aplikasi untuk menjamin validitas, kelengkapan, dan akurasi data dan keamanan akses sistem informasi. Infrastruktur yang perlu ada: Adanya SOP dan manual sistem informasi/aplikasi Terdapat pengendalian umum seperti adnya back up data, jauh dari risiko kebakaran, ditempatkan ditempat yang aman dll. Terdapat pengendalian sistem informasi seperti pembatasan akses, pasaword, pembagian tugas /fungsi operator, otorisator dan admin berdasarkan SK. Adanya evaluasi atas pengendalian apakah masih ada risiko yang masih tersisa (residual) atau bahkan risiko pernah benar-benar terjadi. SUGENG WIDIYANTO,SE.Ak.CA

Pengendalian Fisik atas Aset Bertujuan untuk menjaga asset dari kehilangan, pencurian dan kerusakan. Selain itu juga pengendalian administrasi dalam rangka dukungan validitas data dan perhitunga dalam laporan keuangan. Infrastruktur yang perlu ada: Pedoman pengelolaan Aset/BMD Rekonsiliasi BMD dan Belanja Modal antara Pengguna Barang dengan Akuntansi. Adanya SOP/mekanisme peminjaman aset/penggunaan aset oleh personil (mobil, laptop, kamera dll) SOP penempatan peralatan penting dan berharga dari gangguan kebakaran, kerusakan dan kecurian. Dilakukan evaluasi apakah SOP/Metode yang diterapkan masih mengandung risiko, atau bahkan pernah terjadi kebakaran, kehilangan aset atau adanya aset yang tercatat dalam KIB namun fisiknya tidak ditemukan. SUGENG WIDIYANTO,SE.Ak.CA

Pentapan Indikator dan Reviu Indikator Organisasi mempunyai dokumen penetapan kinerja mulai dari IKU tingkat Kab/Kota didecline dan diselaraskan dalam IKU SKPD. IKU dalam Renstra SKPD digunakan sebagai dasar Penetapan Kinerja Tingkat Eselon II dan III serta dialokasikan dalam Tapkin eselon dibawahnya. SKPD telah melakukan evaluasi atas pencapaian kinerja secara berkala dan menggunakan hasilnya untuk memperbaiki cara/ metode kerja SKPD. Bukti/data dukung yang perlu ada: SK Pembentukan Tim Evaluasi atau Tim Revisi Renstra/IKU Renstra dan perubahan Renstra IKU Kab/Kota dan IKU SKPD beserta perubahannya Sistem pengukuran kinerja (Sistem data Kinerja), Contoh E SAKIP SUGENG WIDIYANTO,SE.Ak.CA

Pemisahan Fungsi Pemisahan Fungsi untuk menjaga agar transaksi utama (proses bisnis utama) di SKPD tidak ditangani 1 orang sehingga mengandung “risiko” kecurangan. Contoh Transaksi: Proses SPP, SPM dan SP2D Proses Perijinan Proses Administrasi kepegawaian “kenaikan pangkat” Tindak Lanjut temuan audit dll. Bukti/data dukung yang perlu ada: SOP atas kegiatan dimaksud dalam contoh Pembatasan Akses Aplikasi dan SK pengelola aplikasi SUGENG WIDIYANTO,SE.Ak.CA

Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting Otorisasi atas kejadian penting atau transaksi utama untuk menjamin bahwa proses telah disetujui oleh yang mempunyai kewenangan untuk menyetuji (otorisasi). Pengaturan otorisasi ditetapkan dalam SK/SOP Contoh Transaksi: Proses SPP, SPM dan SP2D Penerimaan Pendapatan Proses Perijinan Proses Administrasi kepegawaian “kenaikan pangkat” Tindak Lanjut temuan audit , Surat Tugas Audit dll. Bukti/data dukung yang perlu ada: SOP atas kegiatan dimaksud dalam contoh SK penetapan pejabat yang berwenang atau Uraian Tugas dalam SOTK SUGENG WIDIYANTO,SE.Ak.CA

Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu Adanya perintah dalam pedoman/SOP terkait kewajiban pencatatan transaksi dan kejadian secara akurat dan tepat waktu, sehingga laporan dan data-data transakasi selalu up to date. Contoh Transaksi yang dicatat up to date: Pencatatan transaksi keuangan (belanja, pendapatan dll) Data-data Ijin yang dikeluarkan Data Aset (penambahan dan pengurangan) selalu up to date Tindak Lanjut temuan audit terkini dll. Bukti/data dukung yang perlu ada: SOP atas kegiatan dimaksud dalam contoh Aplikasi pencatatan “on line” maupun “of line” selalu up to date. SUGENG WIDIYANTO,SE.Ak.CA

Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Catatan Pada dasarnya merupakan aktivitas pengendalian dengan, melihat risko dari sumber “method”. Pembatasan akses untuk menjamin keamanan sumber daya dan catatan dari pencurian/kerusakan/penyimpangan Infrastruktur yang perlu ada: Adanya SOP/manual sistem pengamanan Aset/ BMD Terdapat pengendalian umum sumber daya jauh dari risiko kebakaran, ditempatkan ditempat yang aman dll. Terdapat pengendalian sistem informasi seperti pembatasan akses, pasaword, pembagian tugas /fungsi operator, otorisator dan admin berdasarkan SK. Adanya evaluasi atas pengendalian apakah masih ada risiko yang masih tersisa (residual) atau bahkan risiko pernah benar-benar terjadi. . SUGENG WIDIYANTO,SE.Ak.CA

Akuntabilitas Pencatatan dan Sumber Daya Adanya sistem pengelolaan yang menjamin akuntabilitas pencatatan sumber daya seperti sistem aplikasi transaksi, sistem pengumpulan data, dan rekonsiliasi atas transaksi keuangan maupun non keuangan (data perijinan, data penduduk, dll). Adanya penetapan personil yang bertanggungjawab atas transaksi pencatatan dan validasi data. Mungkin ada aplikasi tertentu untuk setiap SKPD atau urusan, sehingga data-data atas kegiatan pokok valid dan handal. . SUGENG WIDIYANTO,SE.Ak.CA

Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta transaksi dan kejadian penting Dokumentasi transaksi dan kejadian penting meliputi catatan, register transaksi keuangan, maupun non keuangan seperti data kinerja dan pelaporannya. Dokumentasi atas SPI: Catatan/notulen berikut dokumentasinya atas pembahasan program dan kegiatan (strategi, langkah kerja dan pembahasan permasalahan) Catatan/notulen rapat perumusan kebijakan Sistem pengarsipan data-data penting SKPD . SUGENG WIDIYANTO,SE.Ak.CA

4. Infokom Informasi yang Relevan
Pemda memiliki kebijakan / prosedur atau pedoman infokom / kehumasan untuk memperoleh informasi yang penting dalam mencapai tujuan Instansi Pemerintah. Hal yang perlu dibangun: Pedoman informasi publik keterbukaan publik, menyangkut apa yg harus dikomunikasikan dan yang dibatasi. Informasi layanan publik sehingga masyarakat paham (persyaratan perijinan, persyaratan KTP dll). Berbagai macam sarana informasi yang dibangun Contoh Kota Surabaya membangun Government Resources Management System (GRMS) yaitu Sistem pengelolaan sumber daya pemerintahan yang terintegrasi dari aktivitas birokrasi hulu sampai dengan hilir. . SUGENG WIDIYANTO,SE.Ak.CA

4. Infokom Komunikasi yang Efektif
Pemda telah memiliki kebijakan/ SOP/ pedoman untuk mengkomunikasikan pengendalian, kebijakan dan prosedur yang dibangun tanggungjawab dan peran masing-masing pegawai. Contoh: Internal Media komunikasi antara pimpinan dan bawahan, seperti rapat rutin dan terjadwal, group WA, alamat group official dll. Eksternal Media Center, Warga (informasi internal melalui Web.) Contoh Kota Surabaya membangun sarana pengaduan melalui aplikasi seperti E Wadul, E Sapawarga SUGENG WIDIYANTO,SE.Ak.CA

5. Pemantauan SPIP Pemantauan berkelanjutan
Pemda telah memiliki kebijakan/ SOP/ pedoman untuk pemantauan berkelanjutan seperti: Adanya supervisi atas pelaksanaan kegiatan pokok, Pembandingan hasil dengan standar atau target (Realisasi belanja/penyerapan anggaran) Rekonsiliasi aset, belanja, dan pencocokkan antar data sebagai sarana uji validitas Membandingkan SOP dengan praktik Dll. SUGENG WIDIYANTO,SE.Ak.CA

5. Pemantauan SPIP Evaluasi Terpisah
Evaluasi terpisah yaitu penilaian atas efektivitas pengendalian, melalui evaluasi, reviu, dan pengujian oleh Tim Satgas SPIP atau Inspektorat. Kegiatan seperti contoh di bawah, namun dilakukan oleh tim eksternal atau tim khusus yang dibentuk; Pembandingan hasil dengan standar atau target (Realisasi belanja/penyerapan anggaran) Rekonsiliasi aset, belanja, dan pencocokkan antar data sebagai sarana uji validitas Membandingkan SOP dengan praktik Dll. SUGENG WIDIYANTO,SE.Ak.CA

TERIMA KASIH BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR Jalan Raya Bandara Juanda Nomor 38 Sidoarjo 61254 Telepon (031) Faksimile (031) SUGENG WIDIYANTO,SE.Ak.CA

PENILAIAN TINGKAT MATURITAS PENYELENGGARAN SPIP

Presentasi serupa

Presentasi berjudul: "PENILAIAN TINGKAT MATURITAS PENYELENGGARAN SPIP"— Transcript presentasi:

Presentasi serupa

Tentang proyek

Tanggapan

Masuk

Otorisasi melalui jaringan sosial:

PENILAIAN TINGKAT MATURITAS PENYELENGGARAN SPIP

Presentasi serupa

Presentasi berjudul: "PENILAIAN TINGKAT MATURITAS PENYELENGGARAN SPIP"— Transcript presentasi:

Presentasi serupa

Tentang proyek

Tanggapan