MATERI PEMBUKA NAMA : YAKUB ABAS PEKERJAAN

Presentasi berjudul: "MATERI PEMBUKA NAMA : YAKUB ABAS PEKERJAAN"— Transcript presentasi:

1 MATERI PEMBUKA NAMA : YAKUB ABAS PEKERJAAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) PEMERINTAH KOTA TERNATE INSTANSI BAPPELITBANGDA KOTA TERNATE JABATAN PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN KEPENDUDUKAN

2 TANTANGAN KOTA TERNATE SAAT INI & KEDEPAN
SEBAGAI KOTA KEPULAUAN PERTUMBUHAN PENDUDUK TIDAK DIIMBANGI DENGAN KETERSEDIAAN LAHAN BENCANA (GUNUNG API, LONGSOR DAN BANJIR) TUMBUHNYA PERMUKIMAN KUMUH INFRSTRUKTUR DASAR YANG BELUM OPTIMAL

3 GAMBARAN UMUM KONDISI TERNATE
Terdiri dari 8 Pulau, 5 Pulau berpenghuni dan 3 Pulau tidak berpenghuni Kota Ternate Secara Geografis Berada Pada L.U & – 128 B.T Luas Wilayah : 5.795,4 Km2 Terdiri dari dari perairan 5.547,55 km2 dan daratan 162,03 km2 8 Kecamatan dan 77 Kelurahan. Jumlah Penduduk Tahun 2017 : jiwa. Dengan Klasifikasi 56 Kelurahan Pesisir /Pantai dan 21 Kelurahan Bukan Pesisir.

4 EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN
GDP Rp 38,155,043.73 Pertumbuhan ekonomi 8,02% Tumbuh 8,07%

5 Jumlah Penduduk Miskin (000) Persentase Penduduk Kemiskinan (%)
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, P1, P2 dan Garis Kemiskinan Kota Ternate, Tahun Tahun Jumlah Penduduk Miskin (000) Persentase Penduduk Kemiskinan (%) Indeks Kedalaman (P1) Indeks Keparahan (P2) Garis Kemiskinan 2012 8.00 4.00 0.27 0.02 392,362.00 2013 6.60 3.24 0.16 0.01 418,472.00 2014 6.61 3.16 0.26 0.05 434,061.00 2015 6.36 2.99 0.23 459,551.00 2016 5.74 2.67 0.22 0.03 489,810.00 2017 6.04 2.73 0.37 0.09 514,369.00 “ Pemerintah berkomitmen menekan angka kemiskinan melalui integrasi program pusat dan daerah yang bersinergi , fokus dan tepat sasaran “

6 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Ternate
Tahun IPM Kota Ternate 2012 2013 2014 2015 2016 2017 75.81 76.69 77.15 77.64 77.80 Belum Dirilis

7 Kota Ternate Tahun Anggaran 2017
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2017 No Urut URAIAN TARGET (Rp) REALISASI % 1 2 3 4 5 II 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Tidak Terduga BELANJA LANGSUNG Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 90,91 91,91 94,48 61,40 99,06 100 97,27 92,27 85,96 87,06 TOTAL BELANJA DAERAH

8 ISU - ISU AKTUAL (PERMASALAHAN PERKOTAAN) SEBAGAI KERANGKA ACUAN PROGRAM PRIORITAS RPJM 5 TAHUN KEDEPAN Keterbatasan lahan perkotaan, Pertumbuhan Penduduk dan Permukiman Tinggi yang tinggi, Tumbuhnya kawasan-kawasan kumuh. Ketidakseimbangan pertumbuhan antara kawasan (konsentrasi sentral jasa perdagangan dan permukiman hanya dipusat kota) Masih terdapat kawasan rawan bencana yang bersifat musiman (karakteristik geografis Kota Ternate sebagai wilayah rawan bencana). Belum optimalnya infrastruktur dasar sebagai bagian dari kebutuhan masyarakat yang mendasar (air bersih dan listrik) Masih adanya keterisolasian wilayah kepulauan sebagai akibat dari belum meratanya infrastruktur Tingkat kepadatan lalu lintas yang terus meningkat Pengendalian ruang dan lingkungan serta kesadaran masyarakat yang belum optimal Lapangan kerja yang masih terbatas dan angka pengangguran yang relatif masih tinggi.

9 9. Pertumbuhan ekonomi yang belum berkualitas
Tingkat inflasi yang masih tinggi sebagai akibat dari adanya sejumlah kebutuhan Pertumbuhan sektor informal yang terus meningkat belum diimbangi dengan sarana dan prasarana pendukung Belum adanya pemerataan serta pembangunan berdasarkan potensi dan karakteristik wilayah Adanya potensi ekonomi lokal dbidang kerajinan lokal dan kuliner yang belum terwadahi dan diberdayakan secara optimal.

10 Permasalahan Sektor Informal (PKL)
KEBIJAKAN – KEBIJAKAN STRATEGIS DALAM PENANGANAN ISU AKTUAL PERMASALAHAN PERKOTAAN Permasalahan Sektor Informal (PKL) Permasalahan Tumbuhnya permukiman yang tidak terkendali (termasuk kumuh) mempengaruhi Ketersediaan Ruang Publik dan Jalur Pedestrian Permasalahan Kurangnya Infrastruktur Jasa Perdagangan Perdagangan Modern Permasalahan Cagar Budaya Permasalahan Air Bersih Permasalahan Listrik

11 7. Permasalahan Pemenuhan Sarana Publik 8. Permasalahan Transportasi
KEBIJAKAN – KEBIJAKAN STRATEGIS DALAM PENANGANAN ISU AKTUAL PERMASALAHAN PERKOTAAN 7. Permasalahan Pemenuhan Sarana Publik 8. Permasalahan Transportasi 9. Permasalahan Rumah Tidak Layak Huni 10.Permasalahan Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan dan Kesehatan 12.Permasalahan Kurangnya Akses Permodalan Bagi UMKM dan IKM

12 KEBIJAKAN – KEBIJAKAN STRATEGIS DALAM PENANGANAN ISU AKTUAL PERMASALAHAN PERKOTAAN
Permasalahan Sektor Informal Pedagang kaki lima (PKL) yang tumbuh pesat dan belum berimbang antara kebutuhan dan ketersediaan sarana dan prasarana jasa dan perdagangan yang saat ini mencapai 750 unit. Strategi Penanganan Sektor Informal Strategi penanganan melalui investasi Pemerintah dengan membangun sarana dan prasarana yang representatif antara lain Pembangunan Pasar Higienis, Pembangunan Pasar Los, Pembangunan Ruko dan Penataan kawasan pusat perdagangan untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan pedagang (PKL) pada waktu-waktu tertentu, yang menyebabkan terjadinya kesemrautan kota.

13 BEBERAPA RUANG PUBLIK DAN PEDESTERIAN DI KOTA TERNATE

14 BEBERAPA RUANG PUBLIK DAN PEDESTERIAN DI KOTA TERNATE

15 PENANAGANAN KUMUH 2017 / 2018 KOTA TERNATE
LOKASI DUFA-DUFA, SALERO, TOBOLEU DAN SANGAJI

16 RENCANAN PENANAGANAN KUMUH KOTA TERNATE LOKASI KAMPUNG MAKASAR TIMUR

17 PENETAAN KAWASAN PARIWISATA CAGAR BUDAYA BENTENG ORANGE
SEBELUM DITATA/DITANGANI

18 SETELAH DITATA/DITANGANI

19 Permasalahan Transportasi
Pertumbuhan kendaraan setiap tahun mencapai 25% mengalami peningkatan yang drastis tidak sebanding dengan ketersediaan jalan yang menyebabkan Ternate menjadi padat dengan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Strategi Penanganan Transportasi Strategis yang dilakukan saat ini adalah menambah volume jalan dengan membuka akses jalan baru untuk mengurai kemacetan serta menjawab pertumbuhan kendaraan seperti membuka akses jalan Kota Baru – Bastiong yang sudah dilaksanakan dan rencana pembangunan jalan Salero – DufaDufa serta kedepannya akan dibuka akses koneksitas antara Ternate dan Tidore guna mengurai kepadatan penduduk dan kendaraan yang cukup tinggi dengan rencana membangun Jembatan TEMADORE (Ternate – Maitara – Tidore).

20 Permasalahan Rumah Tidak Layak Huni Sebelum
Ternate memiliki permasalahan urbanisasi yang cukup tinggi menyebabkan tingkat pendapatan menjadi rendah sehingga kemampuan membangun rumah layak huni tidak tercapai, maka banyak rumah tidak layak huni di Kota Ternate cukup tinggi. Strategi Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Barifola adalah satu komunitas/paguyuban yang dibentuk atas kesadaran dan keihlasan untuk membantu orang-orang yang punya kemampuan terbatas secara ekonomi untuk membangun rumah. Komunitas ini adalah Ikatan Keluarga Tidore (IKT), nama BARIFOLA diambil dari bahasa Tidore yang artinya “mari membangun rumah” atau bergotong royong membangun rumah. BARIFOLA ini dituangkan dalam dokumen perencanaan (RPJMD) 2010 – 2015 dan dilanjutkan di RPJMD 2016 – 2021, sebagai salah satu program populis, saat ini . Dan sesuai data yang terhimpun sudah terbangun rumah sebanyak 170 unit . Sesudah

21 APRESIASI PRESIDEN DAN MENTERI SOSIAL TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MEMBANGUN RUMAH BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU/MBR

22 Bappeda, PUPR, Perkim, DLH, Kesehatan, Damkar, dll
SIAPA YANG MELAKUKAN ITU Bappeda, PUPR, Perkim, DLH, Kesehatan, Damkar, dll PENGEROYOKAN /KOLABORASI PEMDA CSR MASYARAKAT PEMERINTAH BUMN/BUMS/BUMD Kemen PU-PR/ATR

23 OUTCOME IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN (HASIL YANG DIHARAPKAN)
KOTA TERATE Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Ternate. Menurunnya tingkat kemiskinan di Kota Ternate Mengurangi Kumuh dan Meningkatkan kualitas permukiman dan Menjamin Kota Layak Huni. Meningkatnya tingkat pertumbuhan ekonomi dibarengi dengan meninngkatnya pendapatan perkapita. Meningkatkan lapangan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran. Tumbuhnya investasi baru yang mendongkrak pertumbuhan ekonomi Menciptakan pemerataan pembangunan baik pembangunan infrstruktur, pembangunan ekonomi maupun pembangunan bidang sosial budaya. Menciptakan keseimbangan pertumbuhan antar wilayah yang terintegrasi untuk mewujudkan pemerataan pertumbuhan ekonomi.

24 TERIMA KASIH