Peran Pemerintah Daerah dalam Menurunkan Prevalensi Tuberkulosis

Presentasi berjudul: "Peran Pemerintah Daerah dalam Menurunkan Prevalensi Tuberkulosis"— Transcript presentasi:

1 Peran Pemerintah Daerah dalam Menurunkan Prevalensi Tuberkulosis
Kota Surakarta Jakarta, Februari 2019

2 1. latar belakang

3 Kota Surakarta Luas 44.04 km2 Penduduk 562.369 jiwa Kepadatan
Kecamatan 5 Kelurahan 54

4 Case Notification Rate TBC
Prov. Jawa Tengah

5 untuk penemuan kasus TBC kota Surakarta ( + sekitar )
2018 ( ) sedikit menurun disbanding 2017 ( ) ada di urutan ke-6 besar diantara 35 kota / kab Provinsi Jawa Tengah notifikasi 1.651 kasus case notification rate ( CNR ) 293 / penduduk case detection rate ( CDR ) 100.9 % ( target : ) treatment success rate ( TSR ) 2017 86.8 % ( / )

6 Case Notification Rate TBC
di Kota Surakarta

7 untuk penemuan kasus TB kota Surakarta
2018 ( 674 ) menurun dibandingkan 2017 ( 714 ) notifikasi 674 kasus case notification rate ( CNR ) 119 / penduduk case detection rate ( CDR ) 41.2 % ( target ) treatment success rate ( TSR ) 2017 90.3 % ( 608 / 674 )

8 notifikasi kasus TB kota Surakarta ( domisili ) belum mencapai target
‘kasus hilang’ karena belum dilaporkan atau belum ditemukan, di butuhkan keterlibatan sektor non kesehatan (pemerintah – swasta )

9 eliminasi tuberkulosis bagian dari urusan pemerintah daerah
2. eliminasi tuberkulosis bagian dari urusan pemerintah daerah

10 Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
RPJP NASIONAL RPJP NASIONAL RKP pedoman dijabarkan di acu memperhatikan RPJP DAERAH RKPD RPJP DAERAH dijabarkan pedoman 1 tahun 20 tahun 5 tahun di acu pedoman RENSTRA SKPD RENJA SKPD pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

11 Penguatan Hukum Instruksi Walikota Surakarta no : 440 / 4869 / 2016, tentang Percepatan Pelaksanaan Penanggulangan Tuberkulosis Kota Surakarta Peraturan Walikota Surakarta no : 12 / 2017, tentang Rencana Aksi Daerah untuk Penanggulangan Tuberkulosis Kota Surakarta Peraturan Daerah Kota Surakarta no : 11 / 2017, tentang Sistim Kesehatan Daerah Kota Surakarta Rencana revisi perwali no 16 tahun 2016 ttg pembebasan biaya t pelayanan kesehatan ( skrening TB dan pemeriksaan sputum masuk program pemeriksaan kimia darah)

12 penanggulangan tuberkulosis
3. rencana aksi daerah penanggulangan tuberkulosis kota Surakarta

13 tertanggal : 21-12-2016, untuk pelaksanaannya
di susun buku saku RAD Penangulangan TB kota Surakarta , diperkuat dengan Instruksi Walikota nomor : 440 / 4869 / 2016 tertanggal : , untuk pelaksanaannya

14 RAD P2-TB Kota Surakarta
dokumen yang memuat program aksi daerah kota surakarta, berupa langkah-langkah konkrit dan terukur, yang telah disepakati oleh para pemangku kepentingan di kota surakarta untuk mempercepat pencapaian tujuan eliminasi TB, sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah kota surakarta , dalam penanggulangan TB

15 Menuju Surakarta Eliminasi TBC 2025 dan Bebas TBC 2035
Walikota Surakarta Bp. FX Hadi Rudiyatmo memanfaatkan berbagai kegiatan dengan masyarakat : sosialisasi TOSS TBC peringatan Hari Kemerdekaan RI 2018 peringatan Hari TB 2018 kegiatan skrining TB di pasar

16 perkiraan kebutuhan anggaran untuk penanggulangan tuberkulosis
4. perkiraan kebutuhan anggaran untuk penanggulangan tuberkulosis kota Surakarta

17 Strategi Penanggulangan TB RAD P2-TB
Penguatan Kepemimpinan Program dan Dukungan Sistem Peningkatan Akses Layanan TOSS-TB yang Bermutu Pengendalian Faktor Resiko Penularan TB Peningkatan Kemitraan melalui Forum Koordinasi TB Peningkatan Kemandirian Masyarakat Menanggulangi TB Penguatan Manajemen Program

18 Perkiraan Kebutuhan Anggaran Penanggulangan TB RAD P2-TB Kota Surakarta
TAHUN ( Rp.) strategi 2017 2018 2019 2020 2021 1 2 3 4 5 6 Jumlah total menjadi kewajiban bersama pemerintah daerah kota Surakarta dan pihak terkait lainnya

19 Pelaksanaan RAD P2TB kota Surakarta
5. mengawal Pelaksanaan RAD P2TB kota Surakarta

20 Dibentuk Tim Advokasi Anggaran ( BASUDEWA )
TBC merupakan penyakit menular yang berdampak luas, sehingga memerlukan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah untuk menanggulanginya. Kegiatan- kegiatan yang tercantum dalam RAD Penanggulangan Tuberkulosis kota Surakarta perlu dipastikan untuk dilaksanakan. Dibentuk tim advokasi anggaran ( Tim BASUDEWA ) yang melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat Tim BASUDEWA : Tim Bahas Anggaran Surakarta Demi Waras Wasis Wareg Mapan Papan untuk Penanggulangan TBC Kota Surakarta ( SK. Walikota No. 440/57.17/I/2017 )

21 Struktur Tim BASUDEWA Tim Pengarah Walikota ( Penasehat )
Sekretaris Daerah ( Pembina ) Penanggungjawab Kepala Dinas Kesehatan Kota Asisten Pengembangan Ekonomi SEKDA Tim Pelaksana Pengurus Inti (5) Anggota Bid. Advokasi (13) Anggota Bid. Kampanye Publik (13) Anggota Bid. Peningkatan Kapasitas (8)

22 LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
PEMERINTAH AKADEMISI UNSUR TIM ADVOKASI ORMAS RUMAH SAKIT LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT PERKUMPULAN

23 Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab
menyusun rencana advokasi anggaran ( pemerintah-swasta-masyarakat ) untuk penanggulangan TBC kota Surakarta melakukan koordinasi dengan berbagai pihak ( pemerintah-swasta-masyarakat ) untuk memastikan keterlibatan semua pihak dalam penanggulangan TB di kota Surakarta melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan RAD Penanggulangan TB kota Surakarta dan melaporkan hasil kegiatan kepada Walikota

24 Perubahan Penting Yang Terjadi
Meningkatnya peran serta pemerintah & non pemerintah RAD P2-TB dilakukan pengawalan untuk pelaksanaan nya melalui monev Isu TB tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan tapi juga non Kesehatan

25 Pembelajaran dari Tim BASUDEWA
perhatian unsur non kesehatan public-swasta-masyarakat meningkat. Ada partisipasi aktif unsur non kesehatan : public-swasta-masyarakat. RAD P2-TB terjaga pelaksanaanya karena dilakukan pengawalan dengan dilakukan monitoring evaluasi secara berkala. Ada alokasi anggaran APBD untuk pembiayaan kegiatan Tim BASUDEWA Keterlibatan unsur non pemerintah sebagai Ketua Tim BASUDEWA untuk menghindari munculnya konflik kepentingan

26 hasil monitoring evaluasi pelaksanaan RAD P2-TB kota Surakarta
6. hasil monitoring evaluasi pelaksanaan RAD P2-TB kota Surakarta

27 jadwal kunjungan monitoring
Monitoring Evaluasi Implementasi RAD P2-TB Kota Surakarta jadwal kunjungan monitoring alat bantu monitoring

28 sejak terbentuk, Tim BASUDEWA telah melakukan 2 x kegiatan monitoring evaluasi : 2017 dan 2018
terdapat perubahan signifikan peran dan keterlibatan OPD non kesehatan, baik dalam bentuk kegiatan maupun alokasi anggaran alokasi anggaran untuk kegiatan penanggulangan TBC di RENJA OPD non Kesehatan tidak bisa muncul dengan nama “TBC”, sehingga menginduk di pos anggaran yang ada misal : diseminasi info, renovasi rumah layak huni, peningkatan kapasitas, pemberdayaan perempuan, peningkatan kesehatan masyarakat

29 masih banyak OPD yang belum tahu adanya regulasi untuk P2TB ( Instruksi Walikota dan PERWALI RAD P2TB ) dari 26 OPD, baru 6 ( enam ) OPD yang sudah alokasi anggaran untuk kegiatan P2-TB di rencana kerja anggaran 2019 nya : 5 Kecamatan dan Bag. KESRA alasan OPD yang sudah alokasi anggaran untuk kegiatan P2TB : TB merupakan masalah bersama dan harus diatasi bersama lintas sektor monev 2017

30 80 % OPD tahu adanya regulasi untuk P2TB ( Instruksi Walikota dan PERWALI RAD P2TB )
52 % OPD tahu strategi penanggulangan TB yang ada dalam RAD P2TB Surakarta ada 44 % OPD yang memiliki program kegiatan terkait kesehatan, namun baru 36 % OPD yang sudah mengajukan usulan untuk kegiatan P2TB monev 2018

31 peran dan keterlibatan pemerintah daerah kota Surakarta
7. peran dan keterlibatan pemerintah daerah kota Surakarta dan para pihak terkait

32 Alokasi Anggaran untuk P2 TB Dinas Kesehatan
POS 2017 ( Rp ) 2018 ( Rp. ) 2019 ( Rp ) APBD DKK DBHCHT Mitra ( CTB ) Mitra ( GF-TB )

33 terdapat peningkatan anggaran APBD untuk P2TB
terdapat penurunan anggaran DBHCHT , untuk pembangunan RSUD Kecamatan Pasar Kliwon alokasi BOK PKM untuk kegiatan P2TB di pastikan melalui ‘desk’ tiap PKM kegiatan P2TB kota Surakarta juga di dukung dana hibah dari mitra ( CTB-KNCV dan GF-TB )

34 CSR Mobil SIGAP TBC ada 18 mobil dengan stiker TOSS TB : MOBIL SIGAP TBC, untuk kegiatan KIE dan skrining TBC di masyarakat ( 10 pasar kota Surakarta ) 1 mobil dari CSR PT. TASPEN biaya stiker CTB-KNCV ; 17 mobil operasional PKM biaya stiker BLUD PKM

35 DINAS PPPA&PM Walikota menyetujui proposal permohonan dana untuk kegiatan SEMAR ( Semangat Membara Berantas TB ) organisasi mantan pasien TB.RO dari PPPA&PM Kegiatan Karya Bhakti Daerah/MMD dari Dinas PPPA&PM dengan materi Pengendalian TBC di Kota Surakarta

36 DISHUBKOMINFO & HUMAS PROTOKOL
Sosialisasi TBC melalui siaran TA TV Sosialisasi tentang TBC melalui bulletin pemerintah kota Sosialisasi TBC melalui siaran RRI

37 update TB bagi DPM / Klinik peran KOPI TB penguatan jejaring TB 14 RS
penguatan penerapan ISTC menyusun PPK ( panduan praktik klinik ) TB, CP ( clinical pathway ) TB, SPO skrining batuk dan SPO ‘jalur cepat’ kasus batuk

38 Sonjo Warga Sosialisasi TOSS TB
oleh Walikota Surakarta Bp. FX Hadi Rudiyatmo pada acara “Sonjo Warga” di Kelurahan Setabelan Kecamatan Banjarsari sebagai dukungan terhadap Gerakan Masyarakat Menuju Indonesia Bebas Tuberkulosis

39