Oleh : DIREKTORAT BINMAS POLDA BENGKULU

Presentasi berjudul: "Oleh : DIREKTORAT BINMAS POLDA BENGKULU"— Transcript presentasi:

1 Oleh : DIREKTORAT BINMAS POLDA BENGKULU
MATERI PEMBEKALAN MAHASISWA KKN UNIVERSITAS BENGKULU THN 2019 Tentang KAMTIBMAS DAN POLMAS Oleh : DIREKTORAT BINMAS POLDA BENGKULU

2 KAMTIBMAS Adalah suatu kondisi dinamis masy. Sbg salah satu prasyarat terselenggaranya proses bangnas yg ditandai dgn terjaminnya kam, tib & tegaknya kum , serta terbinanya tram yg mengandung puan bina serta bangkan potensi & kuat masy dlm menangkal, mencegah & menanggulangi sgl bentuk pelanggaran kum & bentuk2 gangguan lainnya yg dpt meresahkan masy. dlm menjalankan giat kehidupannya

3 SUMBER GANGGUAN KAMTIBMAS
Bersifat Konsepsional, berasal dari upaya-upaya terencana yang dilakukan dan dikembangkan oleh pihak atau oknum tertentu baik yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri. Bersifat sosial patologis, berasal dari penyimpangan-penyimpangan sosial dalamkehidupan masyarakat baik yang bersumber dari masalah sosial kemasyarakatan atau karena dampak pembangunan nasional dan faktor-faktor sosial lainnya. Bersifat alamiah, berasal dari perkembangan aspek-aspek yang bersifat alamiah ( proses alam )

4 BENTUK-BENTUK GANGGUAN KAMTIBMAS
* Tindak Pidana, yaitu perbuatan yang melanggar atau melawan hukum pidana yang berlaku, baik yang terdapat dalam KUHP maupun dalam berbagai perundang-undangan yang ada. * Penyimbangan Sosial , yaitu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan aturan- aturan, norma-norma atau madat istiasat masyarakat setempat. * Bencana alam dan wabah, yaitu suatu bencana yang menyebabkan penderitaan masyarakat setempat, atau masyarakat daerah sekitarnya * Gangguan-gangguan lain yang dapat menimbulkan kekacauan, kepanikan, kesengsaraan masyarakat dan kehancuran sarana dan prasarana di masyarakat, pemerintah dan lembaga- lembaga non pemerintah lainnya ( ketegangan antas suku, RAS, Golongan dll )

5 SEBAB-SEBAB TERJADINYA GUAN KAMTIBMAS
* Akibat perbuatan manusia ( tingkah laku, perbuatan dan tindakan yang melanggar huku atau norma-norma sosial yang berlaku ) * Akibat alamiah - Gangguan hewan/fauna dan tumbuh-tumbuhan/floran berupa hama, penyakit dan gangguan binatang buas ) - Bencana alam yang terjadi.

6 UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
GANGGUAN KAMTIBMAS PEMBINAAN KEAMANAN SWAKARSA Sistem keamanan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat , berkembang atas prakarsa dan kemauan masyarakat sendiri dalam rangka terwujudnya daya cegah, daya tangkal dan daya penanggulangan setiap terjadinya gangguan kamtibmas . POLSEK SEBAGAI PELAYANAN DAN DESA/KELURAHAN SEBAGAI PANGKAL KEGIATAN KAMTIBMAS Keberhasilan dalam mencegah timbulnya kamtibmas ditentukan oleh tugas-tugas Polri di Polsek dan di Desa . PENERAPAN POLMAS Kerjasama antara Polri dengan masyarakat lokal dan komunitas tertentu untuk mendorong dan menanggulangi gangguan kamtibmas dan penyelesaian masalah sosial yang terjadi di masyarakat .

7 FORUM KEMITRAAN POLISI MASYARAKAT
Furum antara Polri dan Masyarakat dengan mengakomodir kegiatan Polmas di luar FKPM dengan menitik beratkan kegiatan kelompok masyarakat berdasarkan community of interest misalnya etnik. Hobi. Agama dan sosbub

8 HEKEKAT FORUM KEMIITRAAN POLISI MASYARAKAT
FKPM Statis : Wadah untuk mengumpulkan masyarakat dan baket/info dalam upaya mencari pemecahan masalah. FKPM Dinamis : Prinsip menjalin kerjasama antara Polri dan Masyarakat dengan kedudukan sejajar menjunjung tinggi nilai-nilai sosial/kemanusiaan dan menampilkan sikap santun saling menghargai antara Polri dan Warga Masyarakat dalam rangka memecahkan masalah sosial melalui upaya secara terpadu, sistematis, terencana dan berkesinambungan.

9 T U J U A N a. Tujauan Strategis
1. Membangun kemitraan Polri & masyarakat dlm wadah & sarana komunikasi yg efektif 2. Meningkatkan partisipasi & kesadaran serta ketaatan warga masy. thdp hukum & peraturan per-undang2an utk menciptakan stabilitas ktbm di lingkungannya melalui siskam swakarsa 3. memberdayakan masy. scr bersama-sama utk mencegah & memecahkan mslh sosial yg berdampak dpt menjadi sumber gangguan ktbm dilingkungannya T U J U A N a. Tujauan Strategis

10 b.Tujuan Taktis Operasional
Mendorong masy. utk memecahkan mslh sos yg berdampak dpt menjdk sumber gangguan ktbm (problem solving) secara koordinatif dgn Polri sbg fasilitator. Merumuskan kesepakatan bersama dlm upaya memecahkan mslh-2 sos tersebut yang terjadi di lingkungannya. Melkkan langkah-2 antisipasi & koordinasi scr cepat & tepat. SUSUNAN, BENTUK KEGIATAN DAN UNSUR-UNSUR FKPM FKPM dilksnk pd kesatuan kewilayahan Polri pd tingkat : a. Polda b. Polres c. Polsek

11 Unsur-unsur yang dilibatkan :
Kegiatanya berupa : a. Pertemuan silaturahmi warga b. Diskusi c. Seminar d. Kampanye ktbm dan / atau e. Giat lain sesuai kebutuhan masyarakat & kebiasaan masy. setempat Unsur-unsur yang dilibatkan : a. Polri b. Kelompok warga masyarakat Pengelompokan FKPM berdsrkn kepentingan komunitas : a. Etnik atau kesukuan b. Hobby c. Pekerjaan/profesi d. Semangat dan nilai-nilai keagamaan dan/atau e. Semangat dari nilai-nilai adat & budaya /sosial budaya setempat

12 * Mengembangkan Pokdarkamtibmas agar dapat bermanfaat bagi semua pihak
STRATEGI * Menghimbau / Mengajak seluruh komponen Masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam membangun/menciptakan Kamtibmas yang baik di lingkungan masing-masing. * Membangun pola pikir masyarakat secara berkesinambungan hingga menjadi budaya, untuk dapat mengerti akan pentingnya Hukum. * Merapatkan barisan untuk selalu memantau kondisi lingkungan dari hal-hal yang akan berdampak pada ganggungan Kamtibmas, dengan selalu berkoordinasi dan atau melaporkan kepada pihak Polisi terdekat. * Mengembangkan Pokdarkamtibmas agar dapat bermanfaat bagi semua pihak

13 PENGERTIAN MASYARAKAT
Sekelompok orang/warga yang hidup dalam suatu wilayah yang memiliki kesamaan kepentingan. Contoh : Masyarakat pedesaan, masyarakat perkotaan, masyarakat nelayan, masyarakat pertanian,dsb.

14 PENGERTIAN POLMAS Penyelenggaraan tugas kepolisian dengan cara memberdayakan masyarakat melalui kemitraan Polisi dan warga masyarakat, sehingga secara bersama-sama mampu mendeteksi gejala yang dapat menimbulkan permasalahan di masyarakat, mampu mendapatkan solusi untuk mengantisipasi permasalahannya dan mampu memelihara keamanan serta ketertiban di lingkungannya

15 PENGERTIAN POLMAS SEBAGAI STRATEGI
Implementasi pemolisian proaktif yang menekankan kemitraan sejajar antara polisi dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penangkalan kejahatan, pemecahan masalah sosial yang berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas dalam rangka meningkatkan kepatuhan hukum dan kualitas hidup masyarakat.

16 PENGERTIAN POLMAS SEBAGAI FALSAFAH
suatu model pemolisian yang menekankan hubungan yang menjunjung nilai-nilai sosial/kemanusiaan dalam kesetaraan, menampilkan sikap perilaku yang santun serta saling menghargai antara polisi dan warga sehingga menimbulkan rasa saling percaya dan kebersamaan dalam rangka menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi kepolisian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

17 PENGERTIAN PEMBINAAN MASYARAKAT
Segala upaya yang meliputi komunikasi, konsultasi, penyuluhan, penerangan, pembinaan, pengembangan dan berbagai kegiatan lainnya dalam rangka untuk memberdayakan segenap potensi masyarakat guna menunjang keberhasilan tujuan terwujudnya keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat

18 PENGERTIAN KEMITRAAN. Segala upaya membangun sinergi dengan potensi masyarakat yang meliputi komunikasi berbasis kepedulian, konsultasi, pemberian informasi dan berbagai kegiatan lainnya demi tercapainya tujuan masyarakat yang aman, tertib dan tenteram.

19 PENGERTIAN PEMECAHAN MASALAH
Proses pendekatan permasalahan Kamtibmas dan kejahatan guna mencari solusi untuk memahami, analisis masalah, dan usulkan alternatif-alternatif solusi dalam rangka menciptakan rasa aman, tentram dan tertib

20 PENGERTIAN FKPM Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) adalah wahana komunikasi antara Polri dan warga yang dilaksanakan atas dasar kesepakatan bersama dalam rangka pembahasan masalah Kamtibmas dan masalah-masalah sosial guna menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi kepolisian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

21 PENGERTIAN BKPM Balai Kemitraan Polri dan Masyarakat (BKPM) adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan Polisi dan warga dalam membangun kemitraan.

22 DASAR PERTIMBANGAN PENERAPAN POLMAS
POLA PENYELENGGARAAN PEMOLISIAN YANG BERTUMPU KEPADA KONSEP PENINGKATAN JUMLAH POLISI DAN/ATAU PENINGKATAN INTENSITAS KEGIATAN POLISI TIDAK MAMPU MENGATASI ATAU MENEKAN ANGKA GANGGUAN KAMTIBMAS YANG BERKEMBANG PESAT DI DALAM MASYARAKAT. PENDEKATAN KONVENSIONAL KE PENDEKATAN MODERN PRAKTEK KETERLIBATAN MASYARAKAT TRADISIONAL DALAM PEMOLISIAN POLA-POLA PENYELESAIAN MASALAH MASYARAKAT MELALUI ADAT KEBIASAAN PARADIGMA REFORMASI DALAM NEGARA DEMOKRASI PENERAPAN POLMAS SEBAGAI FALSAFAH DAN STRATEGI MERUPAKAN LANGKAH YANG TEPAT PENINGKATAN YAN POLRI.

23 MANFAAT PENERAPAN POLMAS
A. PENAMBAHAN KEKUATAN MELALUI PELIBATAN WARGA MASYARAKAT SEBAGAI MITRA YANG SETARA. B. PENDEKATAN PROAKTIF MENGUTAMAKAN PEMECAHAN MASALAH KAMTIBMAS DAN MASALAH SOSIAL. C. SOLUSI TDH DAMPAK PERKEMBANGAN SOSIAL, BUDAYA, EKONOMI DAN POLITIK YANG SANGAT PESAT DAPAT MENIMBULKAN MASALAH YANG SEMAKIN KOMPLEKS DAN MELUAS. D. KEMITRAAN POLISI DAN MASYARAKAT UNTUK MELAKSANAKAN DETEKSI DINI. E. PENERAPAN STRATEGI POLMAS BAGI INDONESIA SANGAT TEPAT/COCOK DENGAN BUDAYA MASYARAKAT INDONESIA.

24 TUJUAN POLMAS TERWUJUDNYA KEMITRAAN POLISI DAN MASYARAKAT YANG DIDASARI KESADARAN BERSAMA. MENANGGULANGI PERMASALAHAN YANG DAPAT MENGGANGGU KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT. PROSES YANG BERKELANJUTAN DALAM MEMBANGUN KEMITRAAN. WARGA MASYARAKAT DIBERDAYAKAN UNTUK IKUT AKTIF.

25 METODE POLMAS MELALUI PENYELENGGARAAN KEMITRAAN ANTARA POLRI DENGAN WARGA MASYARAKAT YANG DIDASARI PRINSIP KESETARAAN GUNA MEMBANGUN KEPERCAYAAN WARGA MASYARAKAT TERHADAP POLRI, SEHINGGA TERWUJUD KEBERSAMAAN DALAM RANGKA MEMAHAMI MASALAH KAMTIBMAS DAN MASALAH SOSIAL, MENGANALISIS MASALAH, MENGUSULKAN ALTERNATIF-ALTERNATIF SOLUSI YANG TEPAT DALAM RANGKA MENCIPTAKAN RASA AMAN, TENTRAM DAN KETERTIBAN (TIDAK HANYA BERDASARKAN PADA HUKUM PIDANA DAN PENANGKAPAN), MELAKUKAN EVALUASI SERTA EVALUASI ULANG TERHADAP EFEKTIFITAS SOLUSI YANG DIPILIH.

26 POLA OPERASIONALISASI POLMAS:
A. UPAYA PEMECAHAN MASALAH GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT. B. PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN KEPADA MASYARAKAT. C. UPAYA PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DARIPADA PENINDAKAN HUKUM; D. UPAYA PENINDAKAN HUKUM MERUPAKAN ALTERNATIF TINDAKAN YANG PALING AKHIR, BILA CARA-CARA PEMULIHAN MASALAH ATAU CARA-CARA PEMECAHAN MASALAH YANG BERSIFAT PERSUASIF TIDAK BERHASIL.

27 PRINSIF-PRINSIF POLMAS
KOMUNIKASI INTENSIF KESETARAAN KEMITRAAN TRANSPARANSI AKUNTABILITAS PARTISIPASI PERSONALISASI DESENTRALISASI OTONOMISASI PROAKTIF ORIENTASI PD PEMECAHAN MASALAH ORIENTASI PD PELAYANAN

28 MODEL PENERAPAN POLMAS
MODEL-MODEL POLMAS YG DIKEMBANGKAN MELALUI : A. MODIFIKASI PRANATA SOSIAL & POLA PEMOLISIAN MASY. TRADISIONAL (MODEL A); B. INTENSIFIKASI FUNGSI POLRI DI BIDANG BIN MASY (MODEL B); C. PENYESUAIAN MODEL COMMUNITY POLICING DR NEGARA2 LAIN (MODEL C). MODEL POLMAS YG DITERAPKAN DI SUATU KEWIL. TDK SELALU SAMA DGN MODEL POLMAS YG DITERAPKAN DI KEWILAYAHAN LAINNYA. PENERAPAN MODEL POLMAS DI KEWIL. DISESUAIKAN DGN KARAKTERISTIK WILAYAH, MASY & SASARAN POLMAS YG DITENTUKAN OLEH MASING2 PIMPINAN SATWIL YG BERWENANG.

29 POLA TRADISIONAL DISEBUT POLMAS MODEL A, :
A. MODEL SISKAMLING, (MODEL A1) ANTARA LAIN: 1) RONDA KAMPUNG (MODEL A11); 2) PAM DI LINGKUNGAN KAWASAN (MODEL A12). 3) PAM LINGKUNGAN KERJA MODEL PEMBERDAYAAN PRANATA SOSIAL/ ADAT (MODEL A2), ANTARA LAIN: 1) JAGA BAYA, JAGA TIRTA (MODEL A21); 2) PECALANG (MODEL A22); 3) PELA GANDONG (MODEL A23).

30 Kriteria Keberhasilan Polmas
KRITERIA YG DPT DIJADIKAN TOLAK UKUR KEBERHASILAN POLMAS ( PS 55 ): INTENSITAS KOMUNIKASI ANTARA PETUGAS DENGAN MASYARAKAT MENINGKAT. KEAKRABAN HUBUNGAN PETUGAS DENGAN MASYARAKAT MENINGKAT. KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP POLRI MENINGKAT INSTENSITAS KEGIATAN FORUM KOMUNIKASI PETUGAS DAN MASYARAKAT MENINGKAT. KEPEKAAN/ KEPEDULIAN MASY. THD MASALAH KAMTIBMAS DI LINGK.NYA MENINGKAT. DAYA KRITIS MASY. THD AKUNTABILTAS SELESAIAN MASALAH KAMTIBMAS MENINGKAT. KETAATAN WARGA MASY. THD ATURAN YG BERLAKU MENINGKAT. PARTISIPASI MASY. DLM HAL DETEKSI DINI, PERINGATAN DINI, LAP. KEJADIAN MENINGKAT KEMAMPUAN MASY. ELEMINIR AKAR MASALAH MENINGKAT. KEBERADAAN & BERFUNGSINYA MEKANISME PENYELESAIAN MASALAH MENINGKAT. GANGGUAN KAMTIBMAS MENURUN.

31 Indikator Kinerja Penerapan Polmas dr Aspek Petugas ( Ps 56 )
A. KESADARAN BHW MASY. ADL STAKEHOLDER YG HARUS DILAYANI. B. KESADARAN ATAS TGG JWB TUGAS KPD MASY. C. SEMANGAT LAYANI & LINDUNGI SBG KEWAJIBAN PROFESI. D. KESIAPAN & KESEDIAAN TERIMA KELUHAN/ADUAN MASY. E. KECEPATAN RESPON PENGADUAN/ KELUHAN/ LAPORAN MASY. F. KECEPATAN DATANGI TKP. G. KESIAPAN MEMBERIKAN BANTUAN YG SANGAT DIBUTUHKAN MASY. H. KEMAMPUAN SELESAIKAN MASALAH, KONFLIK/PERTIKAIAN ANTAR WARGA. I. KEMAMPUAN AKOMODIR/TANGGAPI KELUHAN MASYARAKAT. J. INTENSITAS KUNJUNGAN PETUGAS THD WARGA. Indikator Kinerja Penerapan Polmas dr Aspek Masyarakat ( Ps 57 ) a. KEMUDAHAN PETUGAS/PEJABAT DIHUBUNGI OLEH WARGA MASY. B. LOKET PENGADUAN/ LAP. MUDAH DITEMUKAN. C. MEKANISME PENGADUAN MUDAH, CEPAT DAN TIDAK MENAKUTKAN. D. RESPON/ JAWABAN ATAS PENGADUAN CEPAT/ SEGERA DIPEROLEH. E. TINGKAT KEPERCAYAAN MASY. TERHADAP POLRII. F. KEMAMPUAN FORUM TEMUKAN & IDENTIFIKASIKAN AKAR MASALAH. G. KEMANDIRIAN MASY. ATASI PERMASALAHAN DI LINGK.NYA H. BERKURANGNYA KETERGANTUNGAN MASY. KPD PETUGAS. I DUKUNGAN MASY. DALAM, BENTUK INFORMASI, PEMIKIRAN/ MATERI.

32