DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Presentasi berjudul: "DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI"— Transcript presentasi:

1 DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
EVALUASI PERKEMBANGAN DESA Disampaikan Oleh : Dr. EKO PRASETYANTO PP., M.Si., MA. DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI 2019

2 BIODATA 1. Nama : Dr. Eko Prasetyanto PP., M.Si.,MA 2.Jabatan : Direktur Evaluasi Perkembangan Desa, Ditjen Bina Pemdes, Kemendagri 3. Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda (IV/c) 4. Tempat Tgl./lhr : Bantul, 4 Juni Pendidikan : Pasca Sarjana Ilmu Ekonomi 6. Alamat Ktr : Jl. Raya Ps. Minggu Km.19 Jaksel 7. Alamat Rmh : Taman Griya Kencana A10/7, Kota Bogor 8. Hp : /

3 DASAR HUKUM

4 UU DASAR 1945 TAP MPR UU NO. 6/2014 DASAR HUKUM
PP 43 TAHUN 2014 PP 47/2015 & PP 11/2019 PP 8/2016, PP 22/2015, PP 60/2014 TAHUN 2014 PERPRES 7/2015 TENTANG ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA PERPRES 11/2015 TENTANG KEMENTERIAN DALAM NEGERI

5 KONSTRUKSI DESA KE DEPAN
MAJU, MANDIRI & SEJAHTERA TANPA KEHILANGAN JATI DIRINYA

6 FILOSOFIS DESA ADALAH FONDASI NEGARA BAGI BANGSA INDONESIA

7 MEMBANGUN DESA DESA MEMBANGUN

8 EVALUASI ?

9 3 PERTANYAAN DASAR DIMANA KITA SEKARANG (EXISTING CONDITION) ?
MAU KEMANA KITA (TARGET) ? BAGAIMANA STRATEGI MENCAPAI TARGET (ACTION PLANS)

10 EVALUASI PERKEMBANGAN DESA
DASAR HUKUM PERMENDAGRI 81/2015 TENTANG EVALUASI PERKEMBANGAN DESA

11 Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Pekan Inovasi
KEMENTERIAN DALAM NEGERI Ruang Lingkup Permendagri No.81 Tahun 2015 Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Pekan Inovasi Desa & Kelurahan Penentuan lokasi Labsite Model Pengembangan Desa & kel. Perlombaan Desa dan Kelurahan

12 Penilaian & kategori hasil Perkembangan Desa
KEMENTERIAN DALAM NEGERI Desa Cepat Berkembang; Kategori Nilai ≥ 451 Penilaian & kategori hasil Perkembangan Desa Desa Berkembang; Kategori Nilai Desa Kurang Berkembang. Kategori Nilai ≤ 300

13 Penilaian & kategori hasil Perkembangan Kelurahan
KEMENTERIAN DALAM NEGERI Kelurahan Cepat Berkembang; Kategori Nilai ≥ 351 Penilaian & kategori hasil Perkembangan Kelurahan Kelurahan Berkembang; Kategori Nilai Kelurahan Kurang Berkembang. Kategori Nilai ≤ 200

14 PEMERINTAHAN (MAX 243) KEWILAYAHAN (MAX 100) KEMASYARAKATAN (MAX 214)

15 KEMENTERIAN DALAM NEGERI
EVALUASI BIDANG BID. PEMERINTAHAN BID. KEWILAYAHAN BID. KEMASYARAKATAN a. Pemerintahan; b. Kinerja; c. Inisiatif & kreativitas dlm pemberdayaan masy. Desa & kelurahan berbasis teknologi informasi/E- Government; Pelestarian adat dan budaya. Identitas; Batas; Inovasi; Tanggap & siaga bencana; Pengaturan investasi. a. Partisipasi masyarakat; b. Lembaga kemasy.; c. Pemberdayaan kesej. keluarga; d. Kamtib; e. Pendidikan; f. Kesehatan; g. Ekonomi; h. Gul. kemiskinan; dan i. Peningkatan kapasitas kemasy.

16 SECARA NASIONAL DARI TAHUN 2008-2017
JUMLAH DESA/KELURAHAN SECARA NASIONAL DARI TAHUN NO TAHUN JUMLAH KELURAHAN DESA 1 2008 7.878 65.189 2 2010 8.068 68.442 3 2015 8.430 74.754 4 2017* 8.479* 74.957*

17 PEMERINTAHAN, KEWILAYAHAN, KEMASYARAKATAN
LABSITE..... PEMERINTAHAN, KEWILAYAHAN, KEMASYARAKATAN

18 LABSITE ADALAH SEBUAH DESA DAN KELURAHAN YANG DAPAT DIJADIKAN PERCONTOHAN BAGI DESA DAN KELURAHAN LAINNYA PENGERTIAN (BAB I KETENTUAN UMUM, PASAL 1 NO.19)

19 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
LABSITE DASAR HUKUM MAKSUD DAN TUJUAN PERAN DAN URGENSI MEKANISME KERJA KELEMBAGAAN TATA CARA PENENTUAN LOKASI PENDAMPINGAN PENGANGGARAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

20 KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Tim EPDes/Kel PUSAT PROVINSI Terdiri atas: a. Reg. I wil. Sumatera; b. Reg II wil. Jawa-Bali; c. Reg. III wil. Kalimantan & Sulawesi; Reg. IV wil. Papua, Maluku & Nusa Tenggara; Keanggotaan Komponen lingkup Kemendagri; Praktisi akademis; tenaga ahli. K/L terkait kebutuhan. Untuk kelancaran dibentuk Sekretariat. Kedudukan, tugas & tgg. jawab ditetapkan dgn Kepmendagri. terdiri dari: Pejabat yang menangani bid. Pemdeskel; Pejabat SKPD terkait; Praktisi akademis; dibentuk Sekretariat; Melibatkan unsur terkait; Kedudukan, tugas, tgg jwb ditetapkan dgn Kep. Gub.

21 KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KABUPATEN/KOTA a. Terdiri dari: Pejabat yang menangani bidang Pemdeskel; Pejabat SKPD terkait yang didalamnya termasuk Camat; Praktisi akademis. b. Dibentuk Sekretariat. c. Dapat melibatkan unsur terkait sesuai kebutuhan. Kedudukan, tugas, tanggung jawab ditetapkan dgn Kep. Bupati/Walikota.

22 POKOK PERMASALAHAN

23 PETA SEBARAN DESA PER PROVINSI
Aceh 6497 Kepri 275 Kaltara 447 Gorontalo 657 Sulut 1505 Malut 1063 Sumut 5417 Sulteng 1842 PaBar 1742 Papua 5411 Riau 1591 Kalbar 2031 Kaltim 841 Sumbar 928 Kalteng 1432 Jambi 1399 Babel 309 Sulbar 575 Bengkulu 1341 Kalsel 1864 Maluku 1198 Sultra 1915 Sulsel 2255 Sumsel 2853 Jumlah Desa Lampung 2435 Banten 1238 Jabar 5312 Jateng 7809 DIY 392 Jatim 7724 Bali 636 NTB 995 NTT 3026

24 PENINGKATAN KAPASITAS :
ASPEK KOGNITIF ASPEK PSIKOMOTORIK ASPEK AFEKTIF

25 ASPEK KEWILAYAHAN ASPEK PEMERINTAHAN ASPEK KEMASYARAKATAN

26 DAS SEIN DAS SOLLEN EVALUASI--FEEDBACK BINWAS

27 MANDIRI……

28 ALONE CAN DO SO LITTLE TOGETHER CAN DO SO MUCH

29 EVALUATION EVALUATION

30 FUNGSI PEMERINTAH PUBLIC REGULATION PUBLIC GOODS EMPOWERMENT
KUASA MENGATUR KUASA ADMINISTRATIF

31 OM ANOBADRAH KRAWATO YANTU WISWATAH…
DARI DESA MARI MEMBANGUN BANGSA