Arah Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional

Presentasi berjudul: "Arah Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional"— Transcript presentasi:

1 Arah Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional
Direktorat Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Kementerian PPN/Bappenas Jakarta, 22 Februari 2018

2 CAPAIAN BIDANG EKONOMI
Pertumbuhan ekonomi mampu tumbuh stabil dalam kisaran 5 – 6 persen dengan tren meningkat sepanjang 1 Inflasi Indonesia terus menurun, berada di bawah 4 persen Perkembangan PDB per kapita (USD, harga berlaku) Cadangan devisa cenderung terus meningkat 2 Pertumbuhan Ekonomi Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi (Persen) PDB per kapita Indonesia mendekati batas kelas menengah ke atas Stabilitas Ekonomi Transformasi Struktural Pertumbuhan industri perlu ditingkatkan lebih tinggi dari pertumbuhan nasional sehingga kontribusinya meningkat Ekspor industri Indonesia perlu ditingkatkan agar bisa setara dibandingkan negara-negara lain Pencapaian visi bidang ekonomi terlihat dari kinerja pertumbuhan ekonomi dan proses transformasi struktural, serta terjaganya stabilitas makroekonomi Pertumbuhan dan Share Industri Manufaktur (Persen) Kontribusi Ekspor Non Migas Industri terhadap Total Ekspor Non Migas 2016 (Persen) Inflasi Umum (Persen) Cadangan Devisa dan Neraca Pembayaran GNI Per kapita 2017 USD 3.533 Tahun 2018 PDB/kapipta USD 3.927; GNI/kapita USD 3.805

3 Peluang Pengembangan Ekonomi Kreatif

4 Ekonomi Kreatif Dalam RPJMN 2015-2019
TARGET KONTRIBUSI EKONOMI KREATIF Memfasilitasi Orang Kreatif (OK) di sepanjang rantai nilai yang dimulai dari tahap kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, hingga konservasi. ARAH KEBIJAKAN STRATEGI URAIAN SASARAN Satuan Baseline 2014 20192 1 Pertumbuhan PDB Ekonomi Kreatif1 Persen 7,1 12,0 2 Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif Juta Orang 13,0 3 Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa Ekraf terhadap Total Ekspor 5,8 10,0 Milliar USD3 11,48 18,93 Memperluas pasar produk kreatif Indonesia baik di pasar ekspor maupun pasar domestik Memfasilitasi proses kreasi seperti pembangunan ruang kreasi, jaringan orang kreatif Memfasilitasi usaha kreatif sepanjang rantai produksi dengan menyediakan akses ke sumber permodalan atau pasokan SDM produksi, dan akses ke pasar Memfasilitasi penumbuhan usaha kreatif terutama bagi usaha pemula Sumber: Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 1Atas dasar harga berlaku 2Proyeksi Bekraf dan BPS pada tahun 2019: Pertumbuhan PDB 9,6%, Jumlah teanga kerja 16,9 juta orang (tumbuh 5,95%) 3Menggunakan proyeksi Total Ekspor berdasarkan prognosa FPP Bappenas

5 Kontribusi Ekonomi Kreatif terhadap Perekonomian Nasional
Sumber: Bekraf dan BPS, 2018 Banyak keberhasilan yang telah dicapai: Ekonomi kreatif terus tumbuh dan mampu memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, menyumbang 7,44% terhadap PDB nasional pada tahun 2016 Jumlah usaha/perusahaan ekonomi kreatif terus meningkat dan menyebar di 34 provinsi, berdasarkan hasil Listing Sensus Ekonomi 2016 sebanyak 8,2 juta usaha Dukungan kebijakan masih diperlukan untuk : Meningkatkan pertumbuhan PDB Ekraf. Meningkatkan kontribusi subsector Ekraf berbasis digital/konten: (1) Film, Animasi, dan Video; (2) Aplikasi dan Game Developer; (3) Musik Mendorong pertumbuhan populasi usaha Ekraf di luar Jawa (65,37% tersebar di Jawa pada tahun 2016)

6 Kontribusi PDB per-Subsektor Ekonomi Kreatif
TAHUN 2016 Subsektor Ekraf dengan laju pertumbuhan tertinggi 2016: Sumber: Bekraf dan BPS, 2018

7 KERANGKA PEMBANGUNAN RANCANGAN TEKNOKRATIS RPJMN 2020-2024
Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetititf di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur VISI 2045 Development Constraints : Kondisi Investasi Kondisi SDA RPJPN Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan TEMA PENGARUSUTAMAAN Kaidah Pembangunan : Membangun Kemandirian Menjaga Keberlanjutan Menjamin Keadilan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim Tata Kelola (Governance) Kesetaraan Gender Modal Sosial dan Budaya FOKUS PEMBANGUNAN POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN & KEAMANAN FOKUS PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN Sentra-Sentra Pertumbuhan Komoditas Unggulan Daerah Pertumbuhan Perkotaan 1 2 3 FOKUS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR Transportasi Telekomunikasi Sumber Daya Air Perumahan dan Pemukiman 4 Hukum dan Regulasi Pertahanan dan Keamanan Politik FOKUS PEMBANGUNAN MANUSIA Pelayanan Dasar dan Perlindungan Sosial SDM Berkualitas dan Berdaya Saing Membangun Karakter Bangsa Pembangunan Berbasis Teknologi Digital Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Digital FOKUS PEMBANGUNAN EKONOMI Pangan Energi Industri Kemaritiman dan Kelautan 5 Sumber Daya Air & Kehutanan 6

8 Pendekatan Baru: Peningkatan Bauran Kebijakan dan Pendanaan

9 Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk Pertumbuhan Berkualitas
Tema dan Prioritas RKP 2020 Tema: Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk Pertumbuhan Berkualitas

10 PROGRAM PRIORITAS DAN KEGIATAN PRIORITAS PN 3 RKP 2020 (1)
PROGRAM PRIORITAS DAN KEGIATAN PRIORITAS PN 3 RKP 2020 (1) Penguatan Kewirausahaan dan UMKM (PP 1) Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Investasi di Sektor Riil (PP 2) 3 Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja (PP 3) 1 2 KP: Meningkatkan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar Meningkatkan akses pembiayaan bagi wirausaha Meningkatkan kapasitas dan jangkauan lembaga usaha Meningkatkan penciptaan peluang usaha Meningkatkan kontribusi dan keberlanjutan usaha-usaha sosial Membangun dan merevitalisasi sentra industri kecil dan menengah KP: Meningkatkan industri berbasis pertanian yang didukung sistem bisnis terintegrasi hulu-hilir Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah industri non-agro yang didukung didukung sistem bisnis terintegrasi hulu-hilir Meningkatkan daya saing destinasi dan industri pariwisata yang didukung penguatan rantai pasok Mengembangkan destinasi berbasis wisata alam Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk kreatif dan digital Memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi Meningkatkan hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa Meningkatkan rantai nilai industri halal dan produk sehat KP: Meningkatkan peran dan kerja sama dengan dunia usaha Meningkatkan kualitas penyelenggaraaan pendidikan dan pelatihan vokasi Meningkatkan sertifikasi kompetensi Meningkatkan tata kelola pendidikan dan pelatihan vokasi Harus dicari: kontribusi PDB agro-fishery Meningkatnya nilai tambah sektor

11 PROGRAM PRIORITAS DAN KEGIATAN PRIORITAS PN 3 RKP 2020 (2)
PROGRAM PRIORITAS DAN KEGIATAN PRIORITAS PN 3 RKP 2020 (2) Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (PP 4) Perkuatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi (PP 5) 4 5 KP: Meningkatkan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa Meningkatkan akses dan pendalaman pasar ekspor Meningkatkan efektivitas Free Trade Agreement (FTA) dan diplomasi ekonomi Meningkatkan partisipasi dalam global production network/GPN (inbound dan outbound) Mengelola impor Meningkatkan pengadaan pemerintah yang menggunakan produk dalam negeri Meningkatkan citra dan diversifikasi pemasaran pariwisata dan produk kreatif Fasilitasi start-up technology yang memasok produk dan jasa ke pasar internasional KP: Meningkatkan pendalaman pasar keuangan Meningkatkan kapabilitas iptek dan penciptaan inovasi Mengembangkan teknologi digital untuk meningkatkan transformasi ekonomi dan efisiensi pelayanan Meningkatkan efisiensi sistem logistik Meningkatkan efisiensi pergerakan wisatawan Meningkatkan pengembangan industri dan pariwisata yang berkelanjutan Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital

12 KEGIATAN PRIORITAS DAN PROYEK PRIORITAS TERKAIT EKONOMI KREATIF
KEGIATAN PRIORITAS PROYEK PRIORITAS 1.b. Meningkatkan akses pembiayaan bagi wirausaha Meningkatkan akses pembiayaan pelaku kreatif, termasuk dari modal ventura, pasar modal, angel investors, dan impact bond 1.c. Meningkatkan kapasitas dan jangkauan lembaga usaha Memperluas diklat manajemen usaha dan pemasaran Mengembangkan pendampingan dan inkubasi di ruang kreatif 1.e. Meningkatkan kontribusi dan keberlanjutan usaha-usaha social Menyerdehanakan prosedur pendirian dan formalisasi usaha kreatif dan sosial; 2.f. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk kreatif dan digital Menyediakan insentif inovasi dan pengembangan brand Menyediakan insentif penerapan dan komersialisasi HKI Fasilitasi rantai pasok dan scale-up karya dan platform kreatif unggulan Meningkatkan kerja sama pengembangan kota kreatif 2.g. Memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi Menyediakan insentif untuk investasi, temasuk untuk start-up 3.c. Meningkatkan sertifikasi kompetensi Memperluas sertifikasi kompetensi pelaku kreatif 4.g. Meningkatkan citra dan diversifikasi pemasaran pariwisata dan produk kreatif Memperluas pemasaran produk kreatif, termasuk melalui e-commerce; 4.h. Fasilitasi start-up technology yang memasok produk dan jasa ke pasar internasional Mengembangkan ’start-up parks’ dan center of excellence Meningkatkan kerja sama dan komersialisasi riset menjadi produk teknologi dan usaha digital; 5.c. Mengembangkan teknologi digital untuk meningkatkan transformasi ekonomi dan efisiensi pelayanan Mengembangkan peta jalan transformasi ekonomi digital; Memperkuat industri fintech, e-commerce, on-demand service, dan internet of things; 5.g. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital Penguatan data ekonomi kreatif Penyediaan data ekonomi digital

13 FOKUS PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF 2020
Pengembangan Ekraf berbasis budaya/tradisi: kuliner, kriya, fashion  34 provinsi dengan dukungan dana dekonsentrasi Pengembangan Ekraf berbasis budaya kontemporer/konten digital (Film, Animasi Game Developer, Musik)  Fokus di kota-kota kreatif terdepan Kolaborasi Bekraf dengan stakeholders dalam rangka “improve & scale up” berbagai rintisan kegiatan unggulan pada periode , antara lain: Pengembangan insentif/fasilitasi kota/klaster kreatif Pendampingan ekspor barang dan jasa (seni budaya, karya berHKI, dll) Pengembangan creative/impact lab & start-up funding Scale-up rintisan karya kreatif menjadi mass production  scale-up IKKON & Kopikkon Sertifikasi internasional untuk pekerja kreatif untuk going global, dll. Sumber: Draft Rancangan RPJMN Teknokratik , BAPPENAS 2018

14 Pengembangan bakat & kompetensi SDM Ekraf
Contoh: Sinergi Program dan Kegiatan dalam Pengembangan Bakat & Kompetensi SDM Ekraf Pengembangan bakat & kompetensi SDM Ekraf Kegiatan Edukasi Ekraf Fasilitasi pendirian lembaga pendidikan Ekraf Pengembangan kurikulum Ekraf Sistem sertifikasi profesi Beasiswa pendidik Ekraf Link & match pengembangan SDM dan kebutuhan industri Stakeholders terkait: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; Kementerian Ketenagakerjaan; Kementerian Perindustrian; Badan Ekonomi Kreatif; Kementerian Agama; Kementeian Koperasi dan UKM; Badan Koordinasi Penanaman Modal; Badan Nasional Sertifikasi Profesi Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Perguruan Tinggi Pelaku usaha Ekraf, social enterprise dan komunitas kreatif, dll. Sumber: Draft Rperpres Rindekraf

15 TERIMA KASIH

16 MASUKAN LANGKAH PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF di DAERAH
Pemetaan potensi subsektor Ekraf yang ada  penentuan subsektor unggulan dan prioritas Pemetaan strategi pengembangan masing-masing subsektor, terutama subsektor unggulan dan prioritas dengan pendekatan THIS  “Improve and scale-up” subsektor Ekraf yang sudah berkembang saat ini. Integrasi berbagai sumber pendanaan  anggaran tersebar di berbagai OPD, potensi partisipasi dana masyarakat dan dunia usaha. Penentuan indikator/target/lokasi kegiatan yang terukur pencapaiannya dan sesuai kapasitas daerah. Penguatan koordinasi, kerangka regulasi dan kelembagaan dalam pengembangan Ekraf di daerah