SELAMAT DATANG PESERTA PERTEMUAN OPTIMALISASI ASET PADA SATKER BLU

Presentasi berjudul: "SELAMAT DATANG PESERTA PERTEMUAN OPTIMALISASI ASET PADA SATKER BLU"— Transcript presentasi:

1 SELAMAT DATANG PESERTA PERTEMUAN OPTIMALISASI ASET PADA SATKER BLU
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN Bogor, 16 s.d 18 Mei 2019

2 HASIL MONITORING & EVALUASI PPK BLU
BIDANG LAYANAN KESEHATAN DAN PENDIDIKAN Bogor, 16 s.d 18 Mei 2019

3 Dasar Hukum : PP Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.05/2017 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum, Permenkes Nomor 63 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Lingkungan Kementerian Kesehatan Kepdirjen-611/PB/2017 Pedoman Teknis Monev BLU.

4 Latar Belakang : Adanya Hasil l Monev Tahun 2017 yang belum ditindak lanjuti antara lain : KSO yang Belum dibuat SOP/Belum diUpdate Satker BLU belum memanfaatkan fleksibilitas yang di berikan dalam pengadaan barang dan jasa Belum mengoptimalkan aset yang dimilikinya Perlu dilakukan pemantauan terkait pembayaran remunerasi Hasil Monev 2017 yang belum di tindak lanjuti di 2018 antara lain : Laporan khusus Dewan Pengawas yang perlu diverifikasi & dikonfirmasi terkait nilai piutang dan utang RS serta pengawasan pagu DIPA dan pagu SPK/kontrak yang tidak terkontrol Belum dibuat SOP/Belum diUpdate penyusunan SOP beauty contest SOP pemilihan bank mitra untuk deposito SOP penerimaan dan pengeluaran kas BLU SOP Kerja sama di bidang IT dengan vendor SIRS yang hanya berupa software dan belum ada transfer knowledge dengan pegawai RS Perlu adanya monitoring terhadap kontrak-kontrak yang telah jatuh tempo. 4. Kondisi keuangan RSUP H Adam Malik Medan yang masuk dalam kategori tidak sehat 6. Satker BLU belum memanfaatkan fleksibilitas yang diberikan dalam pengadaan barang dan jasa Pelaksanaan tugas SPI belum dilakukan secara maksimal terkendala pada beberapa peraturan terkait SOP SPI belum diterbitkan oleh pemimpin BLU. 8. Penetapan target pendapatan Tahun 2017 dan 2018 terlalu konservatif (pesimis). 9. Terdapat aset yang belum dimanfaatkan secara optimal.

5 Hasil Monev 1. Pendapatan Operasional Beban Operasional (POBO)
A. IKT (Indikator Kerja Terpilih), terdiri dari : 1. Pendapatan Operasional Beban Operasional (POBO) 2. Modernisasi Pengelolaan BLU (Penerapan Aplikasi BLU Integrated Online System/BIOS) B. Pengelolaan Utang Piutang, Pengelolaan Aset Tetap, Optimalisasi Idle Cash, dan Pengelolaan KSO pada BLU RSUP C. Kesesuaian Bisnis Utama dengan Substansi BLU pada BLU BBLK Terdapat dua BBLK yang dimonev pada tahun 2018, menunjukkan bahwa kedua BBLK lebih dominan dalam melakukan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dibandingkan dengan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat), sementara secara aturan, tugas utama Balai adalah untuk menyelenggarakan UKM. D. Tanggapan atas Rekomendasi Hasil Monev Tahun Sebelumnya Dari 11 BLU RSUP & BBLK yang dimonev, hanya 9,1% BLU yang sudah memberikan tanggapan atas seluruh rekomendasi monev sebelumnya. HASIL MONEV 2018 A. IKT 1. a. Terdapat 3 (Tiga) BLU dengan nilai rata-rata POBO triwulanan dibawah standar : RSUP Adam Malik, RSUP Persahabatan, RSUP Satdjito b. Terdapat 1 (Satu) BLU dengan nilai rata-rata POBO melebihi 100% : RSUP Kariadi 2. BLU dengan capaian penerapan aplikasi BIOS yang masih dibawah standar 100% yaitu RSUP Sanglah Denpasar. Rendahnya capaian tersebut dikarenakan terdapat beberapa variabel dalam tahapan Aplikasi BIOS yang belum dapat dipenuhi oleh tim IT dari RSUP Sanglah. B. 1. Pengelolaan utang piutang RSUP Seluruh BLU RSUP yang dimonev telah memiliki data rincian utang dan piutang yang akuntabel, namun hanya 66,7% RSUP yang telah memiliki upaya untuk membayar atau menunda pembayaran utang, misalnya dengan melakukan rekonsiliasi antara Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, Unit, dan Bagian Keuangan. 66,7% BLU RSUP telah memiliki kebijakan penagihan piutang yang dituangkan ke dalam suatu SOP. 2. Pengelolaan Aset Tetap Terdapat 33,3% BLU RSUP yang memiliki aset dalam sengketa, misalnya aset tanah yang dicatat oleh BLU namun sertifikatnya dimiliki oleh pihak lain. Biasanya sengketa aset ini berkaitan dengan kepemilikan tanah oleh Kementerian Kesehatan sebelum adanya desentralisasi ke pemerintah daerah atau adanya tukar guling aset antara Kementerian Kesehatan dengan pihak lain, sementara pada saat pembentukan BLU dari Perusahaan Jawatan (Perjan) aset tersebut dicatatkan menjadi aset milik BLU. 3. Optimalisasi Idle Cash Hanya terdapat 16,7% BLU RSUP yang memiliki SOP optimalisasi idle cash, hal ini disebabkan keterlambatan pembayaran piutang BPJS yang terus-menerus menggerus saldo kas BLU sehingga BLU tidak memandang perlu untuk menyusun SOP optimalisasi idle cash. 4. Pengelolaan KSO Hanya 50% BLU RSUP yang sudah menyusun kajian baik dalam aspek teknis, keuangan, dan hukum sebelum melakukan KSO dengan pihak ketiga. Akibatnya, beberapa KSO pada BLU RSUP diindikasikan merugikan BLU dan perlu untuk dikaji ulang.

6 HASIL MONEV PADA BLU KESEHATAN RS KHUSUS
Monev dilakukan pada 6 (enam) BLU RS Khusus dari total 19 BLU RS Khusus Kementerian Kesehatan. Kinerja Keuangan Terdapat 2 BLU yang kinerja keuangannya mengalami penurunan atau kurang bisa berkembang dengan baik selama beberapa tahun terakhir. Penurunan tersebut disebabkan oleh kekhususan layanannya . Potensi Pengembangan Kekhususan Layanan UKP Yang Menjadi Tugas dan Fungsi BLU. Terdapat 3 BLU RS Khusus yang kekhususan layanannya masih dapat dikembangkan. Hal ini dapat dilihat dari presentase layanan khusus lebih besar daripada layanan umum. KET : 1. Enam Satker BLU RS Khusus yang di monev : RS Kusta Dr.Tadjuddin Chalid Makasar RSPI Prof. Dr. Sulianto Saroso RS Mata Cicendo Bandung RS Stroke Nasional Bukittinggi RS Kusta Dr. Sitanala RS Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang 2. Dua Satker BLU RS Khusus yang mengalami penurunan kinerja keuangannya : RS Kusta dr. Rivai Abdullah Palembang RS Kusta dr. Sitanala Tangerang. 3. Tiga Satker BLU RS Khusus yang kekhususan layanannya masih dapat dikembangkan : RSPI Sulianti Saroso. 4. Semua BLU yang dimonev masih mengalami kendala dalam mengembangkan layanan UKP yang bersifat umum, sebagai contoh RS Kusta yang layanan UKP yang bersifat khusus Mengalami penurunan belum dapat mengembangkan layanan UKP yang bersifat umum karena masih terkendala izin operasional menjadi RS Umum dan masyarakat masih banyak yang belum tahu tentang layanan UKP yang bersifat umum dari RS Kusta.

7 HASIL MONEV PADA BLU KESEHATAN RS KHUSUS
Kendala Dalam Mengembangkan Layanan UKP Yang Bersifat Umum. Alternatif solusi yang paling diinginkan dan paling siap/paling memungkinkan dilaksanakan oleh BLU untuk dapat meningkatkan kinerja keuangan BLU : 6 BLU Rumah Sakit Khusus yang dimonev telah memiliki alternatif solusi yang diinginkan dan paling siap/paling memungkinkan dilaksanakan oleh BLU untuk dapat meningkatkan kinerja keuangan BLU. KET : 4. Semua BLU yang dimonev masih mengalami kendala dalam mengembangkan layanan UKP yang bersifat umum, sebagai contoh RS Kusta yang layanan UKP yang bersifat khusus Mengalami penurunan belum dapat mengembangkan layanan UKP yang bersifat umum karena masih terkendala izin operasional menjadi RS Umum dan masyarakat masih banyak yang belum tahu tentang layanan UKP yang bersifat umum dari RS Kusta.

8 Hasil Monev pada BLU Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat
Monev pada BLU Balai Kesehatan dilakukan pada 3 BLU dari 5 BLU Balai Kesehatan (BBKPM Surakarta, BBKPM Bandung & BBKPM Makassar) 1 BBKPM Surakarta bisnis utamanya adalah Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), Sementara 2 BBKPM lebih dominan Upaya Kesehatan Pribadi (UKP). Realisasi Pendapatan pada ketiga BLU Balai Kesehatan pada tahun lebih rendah atau tidak sesuai dengan RSB dan RBA. Potensi UKP dari tiga BLU Balai Kesehatan semuanya masih dapat dikembangkan, hal ini dapat terlihat dari masih tingginya permintaan UKP. Apabila tingginya permintaan UKP bisa dikelola dengan baik tentu akan dapat meningkatkan kinerja keuangan BLU. KET : Kebijakan internal ketiga BLU Balai Kesehatan terkait rencana pengembangan BLU ke depan lebih dominan akan mengarah UKP dari pada UKM. Monev pada BLU Balai Kesehatan dilakukan pada 3 BLU dari 5 BLU Balai Kesehatan (BBKPM Surakarta, BBKPM Bandung & BBKPM Makassar) BBKPM Surakarta bisnis utamanya adalah Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), Sementara BBKPM Bandung & BBKPM Makassar lebih dominan Upaya Kesehatan Pribadi (UKP). Pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan UKP pada tiga BLU Kesehatan BBKPM Surakarta, BBKPM Bandung dan BBKPM Makassar lebih dominan bila dibandingkan dengan pendapatan yang berasal dari RM. Pendapatan yang didapat dari UKP belum cukup mampu untuk membiayai kebutuhan BLU baik untuk kegiatan UKP dan juga UKM. Walaupun permintaan UKP sangat tinggi akan tetapi pendapatan yang diterima tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan untukmembiayai UKP tersebut.

9 Temuan Lainnya Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Satker BLU RS Perlu adanya reviu atas unit bisnis di Rumah Sakit, apakah cost-plus, hanya sekedar breakeven atau bahkan justru menjadi beban tambahan untuk Rumah Sakit. Pengembangan dan penajaman fungsi evaluasi dan analisis terhadap pengeluaran pengeluaran dan kondisi keuangan oleh manajemen sehingga ada early warning system dan upaya pengendalian awal terhadap masalah.

10 Temuan Lainnya • tarif tidak update (3 tahun)
• pemisahan otorisasi pengeluaran belum ada • realisasi rendah karena kurangnya koordinasi dan tidak patuh pada perencanaan optimalisasi aset sudah baik, namun perlu diperkuat dgn SOP2 kerjasama dan perjanjian2 KSO/KSM sesuai dengan PMK 136/2016 pengelolaan poliklinik belum memadai, belum ada SOP, bukti bayar belum ada, disetor tiap bulan, msh tunai pembayaran belum non-tunai layanan penunjang spt air bersih, keualitas asrama masih minim SPI belum ditetapkan oleh Direktur Monev di beberapa satker bidang layanan pendidikan : Poltekkes Bengkulu : RPL berpotensi mengurangi PNBP • tarif tidak update (3 tahun) • pemisahan otorisasi pengeluaran belum ada • realisasi rendah karena kurangnya koordinasi dan tidak patuh pada perencanaan • optimalisasi aset sudah baik, namun perlu diperkuat dgn SOP2 kerjasama dan perjanjian2 KSO/KSM sesuai dengan PMK 136/PMK.05/2016 Poltekkes Medan pengelolaan poliklinik belum memadai, belum ada SOP, bukti bayar belum ada, disetor tiap bulan, msh tunai pembayaran belum non-tunai layanan penunjang spt air bersih, keualitas asrama masih minim SPI belum ditetapkan oleh Direktur

11 Temuan Lainnya • peningkatan PNBP dari aset dan asrama masih bisa lebih optimal. potensi PNBP dri aset mll kantin elektromedik agar segera dilakukan optimalisasi idle cash dari 2017 belum dilaksnakaan Monev di beberapa satker bidang layanan pendidikan : Poltekkes Surabaya : potensi PNBP dri aset mll kantin elektromedik agar segera dilakukan optimalisasi idle cash dari 2017 belum dilaksnakaan Poltekkes Surakarta peningkatan PNBP dari aset dan asrama masih bisa lebih optimal

12 Kontrol manajemen atas belanja BLU sangat lemah
ISU LAINNYA Kontrol manajemen atas belanja BLU sangat lemah Pembagian kewenangan atas pengelolaan rekening belum sesuai Optimalisasi aset belum sesuai PMK 136/PMK.05/2016 Pengangkatan pegawai BLU tenaga profesional non PNS belum mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan. Terdapat kelebihan pembayaran remunerasi atas capaian kinerja Terdapat ketidaksesuaian perhitungan pajak dokter. KET : Kontrol manajemen atas belanja BLU sangat lemah, dibuktikan dari masih banyaknya pemberian uang muka kepada unit-unit kerja dan belanja yang tidak didahului dengan persetujuan PPK (mekanisme reimburse). Pembagian kewenangan atas pengelolaan rekening belum sesuai. misalnya rekening dana kelolaan yang masih dikelola oleh bendahara penerimaan serta belum dipisahkannya rekening operasional penerimaan dan pengeluaran, sehingga satu rekening dikelola oleh dua orang. 3. PMK 136/PMK.05/2016 tentang Pengelolaan Aset pada Badan Layanan Umum. Dua tahun setelah PMK tersebut ditetapkan, namun masih banyak BLU yang belum menggunakan aturan tersebut sebagai pedoman atas pelaksanaan optimalisasi aset BLU. Sesuai ketentuan, pengangkatan pegawai non PNS BLU seharusnya harus dimintakan persetujuan kepada Menteri Keuangan karena hal ini berkaitan dengan besaran porsi remunerasi yang akan diberikan. Terdapat kelebihan pembayaran remunerasi atas capaian kinerja, yang disebabkan pemahaman satker BLU atas perhitungan hasil capaian kinerja belum merata sehingga banyak penafsiran dalam pembayaran remunerasi yang didasarkan pada capaian kinerja. Perhitungan pajak dokter, untuk P1 dan P2 tahun 2017 (menggunakan norma) dengan aturan yang berlaku dan untuk non dokter fungsional perhitungan pajak menggunakan metode final. HAL YANG MENJADI PERHATIAN : MOHON BAGI SATKER YANG DIMONEV, UNTUK SEGERA MENINDAKLANJUTI HASIL TEMUAN2 MONEV TERSEBUT SECARA DETAIL AKAN DISAMPAIKAN OLEH TIM DARI PK BLU ESOK HARI.

13 TERIMA KASIH

14 setelah seluruh rangkaian acara selesai.
Materi dapat diunduh melalui alamat website : setelah seluruh rangkaian acara selesai.