Strategi Pengembangan Bisnis dalam meningkatkan Pendapatan BLU

Presentasi berjudul: "Strategi Pengembangan Bisnis dalam meningkatkan Pendapatan BLU"— Transcript presentasi:

1 Strategi Pengembangan Bisnis dalam meningkatkan Pendapatan BLU
Jakarta, 17 Mei 2019 KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

2 KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
BADAN LAYANAN UMUM Instansi Pemerintah Berkedudukan sebagai instansi pemerintah (asetnya merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan) 01 Pengelolaan otonom Dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas ala korporasi Layanan masyarakat Memberikan pelayanan kepada masyarakat 05 02 Karakteristik BLU Tidak mencari keuntungan Tidak mengutamakan mencari keuntungan dalam melakukan kegiatannya Menghasilkan barang/jasa Menghasilkan barang/jasa yang seluruh/sebagian dijual kepada masyarakat 04 03 KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

3 Tujuan BLU: fleksibilitas belanja layanan publik dengan prinsip efisiensi dan produktivitas
Satker Tarif Remunerasi Pembinaan Keuangan: Indikator Kinerja Monev Regulasi Keuangan Menteri Keuangan Belanja APBN Efisiensi Belanja Optimalisasi Pendapatan (Satker) BLU Peningkatan Layanan: Akses layanan meningkat – tarif terjaga Kepuasan masyarakat meningkat Layanan Publik dan Misi Khusus Pemerintah Pemda Masya rakat BUMN Standar Pelayanan Mutu Layanan Permbinaan Teknis Regulasi Teknis Menteri Teknis KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Sumber: BKF, Kemenkeu

4 Visi PPK BLU Dimensi Pembangunan
BLU sebagai bentuk riil kehadiran negara melalui layanan publik yang berkualitas.... ….new game, new rules, higher standard of services…. Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong Visi ke-4 - Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. Visi ke-5 - Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Visi ...stigma birokrasi yang kuno, lambat, dan kaku… Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja Penataan Peraturan Implementasi Penataan Organisasi BLU Penataan Tatalaksana & Bisnis Proses Sistem Pengelolaan SDM – Reward & Punishment Mekanisme Pengawasan & Pengendalian Intern Mekanisme Akuntabilitas Kinerja – Kontrak Kinerja Mekanisme Kualitas – Standar Layanan Minimal Instansi Pemerintah Konvensional PPK BLU Agenda ke-5 - Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia Agenda Pembangunan …organisasi publik yang lebih fleksibel, meminimalkan’belenggu’ birokrasi, dan berorientasi pada kinerja, memberikan layanan publik... Dimensi Pembangunan Manusia Pendidikan Kesehatan Perumahan Mental/Karakter Dimensi Pembangunan …derajat kesehatan & status gizi. Responsiveness, & perlindungan finansial..

5 POSTUR Sehat, Mandiri, dan Adil
dimana defisit dijaga pada angka 1,84% dengan primary balance mendekati Rp0 KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

6 KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
OVERVIEW BLU Tahun 2023 PNBP : RM* 85 % : 15 % Porsi PNBP : RM 72.7 % : 27.3 % (APBN 2019) KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

7 BLU Proses Bisnis Pembinaan dan Pengawasan BLU Layanan Publik
Standar Pelayanan, Akreditasi Tarif, Remunerasi, Kontrak Kinerja Evaluasi Kinerja BLU: Kinerja Layanan Kinerja Keuangan Kepatuhan Menteri Teknis Menteri Keuangan Pengelolaan Keuangan: Efisiensi Belanja Optimalisasi Pendapatan Akuntabilitas BLU Kinerja Meningkat: Akses layanan meningkat – tarif terjaga Kepuasan masyarakat meningkat Layanan Publik Sanksi, a.l: Remunerasi berkurang, Penarikan Surplus, Pencabutan Status BLU MONITORING, EVALUASI, PENGAWASAN Reward, a.l: Insentif Remunerasi, Penghargaan KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

8 Perencanaan dan Penganggaran
Fleksibilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Kinerja pada Badan Layanan Umum Perencanaan dan Penganggaran Boleh melebihi pagu dengan sistem ambang batas Boleh untuk surplus, dan surplus tidak perlu disetor ke kas negara. Boleh menggunakan saldo surplus TAYL Akun relatif general, tidak sampai detil Revisi RBA cukup persetujuan Dewas Pelaksanaan Anggaran Boleh langsung menggunakan pendapatannya Tidak perlu setiap saat pengesahan atas belanja yang bersumber dari pendapatan BLU Dikecualikan dari sistem umum pengadaan barjas Boleh melakukan investasi atas idle cash yang ada Pengelolaan Aset Boleh melakukan pengelolaan aset untuk meningkatkan layanan, mengoptimalkan daya guna dan hasil guna, meningkatkan pendapatan. Boleh melalui KSO aset BLU Boleh melalui KSO aset pihak lain Hasil penjualan aset yang pembeliannya didanai dari pendapatan BLU tidak perlu disetor ke Kas Negara (menjadi pendapatan BLU) Boleh melakukan Kerjasama Manajerial (SDM) Pengelolaan Kinerja Otonom pada level operasional, evaluasi principal lebih kepada capaian KPIs dan Kontrak Kinerja Penghasilan individu lebih fair, based on performance Produktivitas organisasi dan SDM dapat lebih terpacu. KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

9 Optimalisasi Aset untuk Peningkatan Pendapatan RS
- Kebutuhan layanan kesehatan masih sangat tinggi - Dana APBN Terbatas - Beban JKN makin berat - Nilai aset BLU cukup tinggi - Total Asset Turnover masih rendah - Fleksibilitas Pengelolaan Aset BLU Optimalisasi Aset sebagai alternatif sumber penerimaan dalam rangka mendukung layanan Tantangan Peluang KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

10 Alternatif sumber pendanaan pembangunan sarpras untuk BLU
RM/PNBP/Pinjaman KL Pinjaman BLU Cost of fund pemerintah relatif murah Potensi revenue tidak terbagi Banyak potensi kreditur (perbankan, BUMN infrastruktur) Risiko seluruhnya pada BLU (tidak terbagi), a.l. misprocurement (pembangunan tidak selesai, fraud), risiko bisnis (revenue tidak terealisasi) Belum ada aturan operasional (PMK) khusus untuk Pinjaman BLU Fiscal space pemerintah maupun BLU terbatas KPBU Risiko terbagi dengan swasta secara terbatas Mendapatkan pendampingan dan prosedur relatif jelas Beban fiskal tertunda dan tidak tercatat sebagai utang dalam neraca Pemerintah Potensi additional revenue menjadi keuntungan pemerintah/BLU (untuk KPBU-AP) Prosedur panjang Cost of fund swasta yang tinggi Tambahan extra cost dari kegiatan pendampingan dan penjaminan Risiko fiskal bagi APBN di masa depan (untuk KPBU-AP) KSO Tidak ada utang/bukan pinjaman Tidak ada risiko fiskal untuk APBN Semua risiko terbagi dengan swasta Prosedur relatif cepat karena merupakan prosedur Business to Business dan merupakan kewenangan Pimpinan BLU Cost of fund yang tinggi dari swasta Potensi additional revenue akan dibagi dengan mitra Tantangan bagi BLU untuk proses penyiapan (tidak ada pendampingan) Antar BLU Hampir tidak ada cost of fund Tidak ada utang yang akan tercatat dalam neraca pemerintah (merupakan transaksi antar BLU yang akan tereliminasi) Prosedur bisa relatif cepat (mekanisme KSO atau hutang piutang) Perlu sinergi dan kesepakatan antar BLU (khususnya bagi yang memiliki dana untuk digunakan pihak lain) Perlu perubahan aturan dan/atau petunjuk teknis baik dari Kemenkeu maupun Kementerian Teknis KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

11 GROWTH STRATEGY Perbaikan Internal Rumah Sakit Efisiensi proses bisnis Peningkatan akuntabilitas operasional RS Improvement STEP 1 Pengembangan Internal Integrasi SIM-RS di semua lini RS Pemenuhan sertifikasi (Standar Nasional Akreditasi RS) Development STEP 2 STEP 3 Perluasan Bisnis Kerja sama dengan instansi - perusahaan Social Responsibility Activity (eg. CSR) Expansion Fase Perkembangan Rumah Sakit Pemerintah  “Business like” KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

12 Sinergi BLU Profesional Melayani
Inovasi IT Office automation Integrasi/Komunikasi Data (BIOS) Kolaborasi Kerjasama Aset, SDM Pengadaan Bersama Prioritas antar BLU Sinergi BLU Profesional Melayani Optimalisasi Kas: Investasi Pinjaman antar BLU BLU Social Responsibility: Penanganan Bencana Bakti Sosial KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

13 Process Effectiveness Revenue Enhancement
Mengefektifkan penagihan piutang Optimalisasi kas Manajemen persediaan Memaksimalkan term pembayaran dan diskon dari supplier Mengurangi kebocoran pengeluaran Perbaikan strategi pengadaan Outsourcing jasa kebersihan, keamanan, dll. Kontrol kepatuhan terhadap clinical pathway Pasien pulang sesuai jadwal Optimalisasi aset/fasilitas Prioritas dan Segmentasi pasar Pengembangan dan peluncuran produk Assurance and integrity billing Perbaikan proses business, sistem akuntansi Otomatisasi proses benchmarking dengan best practice industri Process Effectiveness Revenue Enhancement Working Capital Optimization Strategic Cost Reduction BLU Performance Improvements KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

14 TERIMA KASIH 021- 3812767 ppkblu@kemenkeu.go.id
Phone: Website: