Materi Bimbingan Orientasi Pekerja Sosial Supervisor PKH, 2018 Sesi 1 PENGETAHUAN DAN KEBIJAKAN PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN TAHUN 2018.

Presentasi berjudul: "Materi Bimbingan Orientasi Pekerja Sosial Supervisor PKH, 2018 Sesi 1 PENGETAHUAN DAN KEBIJAKAN PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN TAHUN 2018."— Transcript presentasi:

1 Materi Bimbingan Orientasi Pekerja Sosial Supervisor PKH, 2018 Sesi 1 PENGETAHUAN DAN KEBIJAKAN PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN TAHUN 2018

2 outline Pengetahuan PKH Penyaluran Bantuan PKH Pendampingan dan Family Development Session Sinergi Program Komplementer Hasil Evaluasi Dampak PKH Dasar Hukum 2

3 outline Pengetahuan PKH Penyaluran Bantuan PKH Pendampingan dan Family Development Session Sinergi Program Komplementer Hasil Evaluasi Dampak PKH Dasar Hukum 3

4 PKH mempunyai dampak langsung yang signifikan terhadap kemiskinan dan kesenjangan. Selain itu, PKH meningkatkan pemerataan kesempatan bagi anak dengan mendorong investasi pada modal manusia. PKH telah terbukti menjadi program bantuan sosial paling efektif di Indonesia. PKH: menjadi program bantuan sosial utama 4 PKH dapat mendukung banyak bidang prioritas pemerintah Berkurangnya tingkat kemiskinan dan kesenjangan Memperluas program ke Wilayah-Wilayah Prioritas Tata Kelola yang Lebih Baik Meningkatkan inklusi keuangan Menurunkan angka gizi buruk Meningkatkan pencapaian pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah

5 DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas 5. PMK No. 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas PMK No. 254/PMK.05/2015 Tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga 6. Permensos No.1 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Program Keluarga Harapan 7. Peraturan Presiden No.63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai 8. SK Dirjen Nomor 12/LJS.SET.OHH/09/2016 tentang Pedoman Umum PKH 9. Perjanjian Kerjasama dengan Bank Himbara (BNI, BRI, BTN dan Mandiri ) 5

6 outline Pengetahuan PKH Penyaluran Bantuan PKH Pendampingan dan Family Development Session Sinergi Program Komplementer Hasil Evaluasi Dampak PKH Dasar Hukum 6

7 Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Pengertian PKH program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tanggal 8 Januari 2018 tentang Program Keluarga Harapan 7

8 Tujuan Program: 1.Meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial; 2.Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan; 3.Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial; 4.Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. 5.mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat. Presiden RI menyerahkan bantuan KIP, PKH, dan KIS di Dhamasraya, Februari 2018 Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tanggal 8 Januari 2018 tentang Program Keluarga Harapan 8

9 Data Jaminan Sosial Keluarga Million IDR Perbandingan Bantuan dan Pengamanan In Thousand KPM Anggaran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Perkembangan Anggaran Bansos PKH Tahun 2007 – 2018 * Perkembangan Jumlah KPM PKH Tahun 2007 – 2018 * 9 *Bantuan Sosial 2018 baru dilaksanakan 2 tahap.

10 Komponen Kesehatan Ibu Hamil/Nifas Anak usia di bawah 6 tahun Komponen Pendidikan SDSMPSMA Komponen Kesejahteraan Sosial Diutamakan Disabilitas Berat Lanjut Usia mulai dari 60 tahun Komponen PKH Syarat Kepesertaan PKH Pasal 3, 4, dan 5 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tanggal 8 Januari 2018 tentang Program Keluarga Harapan 10

11 11 Hak KPM PKH Program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Bantuan Sosial PKH Pendampingan PKH Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial Pasal 6 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tanggal 8 Januari 2018 tentang Program Keluarga Harapan

12 Ibu hamil/ Nifas Pemeriksaan kehamilan di faskes sebanyak 4 kali dalam 3x trimester. Melahirkan oleh tenaga kesehatan di faskes. Pemeriksaan kesehatan 2 kali sebelum bayi usia 1 bulan. Usia 0-11 bulan : Imunisasi lengkap serta pemeriksaan berat badan setiap bulan. Usia 6-11 bulan : Mendapat suplemen vit A Usia 1-5 tahun : imunisasi tambahan dan pemeriksaan berat badan minimal 2 kali dalam setahun Usia 5-6 tahun : Pemeriksaan berat badan minimal 2 kali dalam setahun dan mendapatkan Vit A sebanyak 2 kali dalam setahun Usia 6 – 7 tahun: Timbang badan di faskes minimal 2 kali dalam setahun Usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar (SD. SMP. SLTA) : Terdaftar di sekolah/pendidikan kesetaraan Minimal 85 % kehadiran dikelas Anak Usia Dini Bayi Anak Sekolah Disabilitas Berat: 1.Pemeliharaan kesehatan minimal satu tahun sekali oleh tenaga kesehatan. 2.Mengikuti kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial (day care dan home care) Lansia 60 tahun ke atas: 1.Pemeriksaan kesehatan minimal satu tahun sekali oleh tenaga kesehatan. 2.Mengikuti kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial (day care dan home care) 12 Kewajiban KPM PKH Penyandang Disabilitas Berat

13 PERENCANAAN PENETAPAN CALON PESERTA PKH Daftar Calon Peserta SUMBER DATA: DATA TERPADU PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN PERTEMUAN AWAL DAN VALIDASI P2K2VERIFIKASI PENYALURAN BANTUAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMENUHAN SYARAT KOMITMEN SANKSI Ya Tidak memenuhi syarat Tidak komitmen Ya - Data berubah - Pelaporan Faskes/Fasdik /Faskesos MONITORING EVALUASI SISTEM PENGADUAN MASYARAKAT PENDAMPINGAN PKH Komitmen kembali PENGAKHIRAN BANTUAN SOSIAL PKH DAN PENDAMPINGAN PEMUTAKHIRAN DATA SOSIAL EKONOMI GRADUASI TRANSISI TRANSFORMASI KEPESERTAAN Pasal 32 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tanggal 8 Januari 2018 tentang Program Keluarga Harapan Mekanisme Pelaksanaan PKH PENETAPAN KPM Rapat Koordinasi Nasional Rapat Koordinasi Nasional Rapat Koordinasi Daerah Rapat Koordinasi Daerah Seleksi SDM Diklat Workshop Bimbingan Teknis Bimbingan Pemantapan Bimbingan Pemantapan E-Learning FDS KEGIATAN PENDUKUNG 13

14 Feb Mei Jan FebMrtApr Agt Apr MeiJunJul Nov JulAgtSepOkt NovDesJan PEMUTAHIRAN DATA Bulan Pengajuan Data Bayar BulanPenyaluran 14 Jadwal Penyaluran Bansos PKH

15 Validasi Terminasi Data sasaran: BDT/Siskada satu dan Indeks Kemiskinan Daerah serta verifikasi & validasi pendamping PKH Perubahan sasaran dari Rumah Tangga menjadi Keluarga Tambahan komponen Kesejahteraan Sosial (Penyandang Disabilitas Berat dan Lanjut Usia 70 tahun ke atas) Penyebutan Keluarga Penerima Manfaat (KPM PKH) Penggunaan Web PKH berbasis android Kepesertaan Kesatuan entitas keluarga penerima manfaat Family Development Session (FDS) diberikan pada semua peserta PKH Komplementaritas KPM PKH sebagai sasaran utama program KIP. KIS. KKS. Rastra. E-Warong Kube. Rutilahu. subsidi LPG. subsidi pupuk. subsidi PLN. Bansos Pemda Resertifikasi Kepersertaan Bantuan Sosial Perluasan Inklusi Keuangan melalui Bantuan Sosial Non Tunai yang disalurkan melalui E- Warong KUBE-PKH dan Agen Bank Kartu Kombo KKS penyaluran non tunai KPM PKH didampingi oleh Pendamping PKH dan Petugas Bank Dibangun Dashboard realtime Interoperability EDC Offline (Uji Coba) Sumber Daya Prioritas Diklat FDS untuk semua Korwil. Korkot/Korkab Bimtek FDS bagi seluruh pendamping Supervisi Peksos Rekruitmen pendamping dan operator on line Standarisasi diklat dan Bimtek Kerjasama dengan Bank Dunia. GIZ. WFP. UNICEF. AUSAID/DFAT dan Perguruan Tinggi Inisiatif Baru PKH 2016 15

16 Validasi Terminasi Penggunaan BDT sebagai baseline untuk penetapan calon KPM. Penggunaan E-PKH untuk validasi, resertifikasi dan pemutakhiran data. Integrasi data PKH dengan data PFM dan NIK Kemendagri. Komplementaritas berbasis NIK Integrasi SIM E-PKH dan SIKSNG Pengalihan Asistensi Lanjut Usia Terlantar membuat penyesuaian target PKH Lansia menjadi Lansia 60 tahun keatas. Merespon kebutuhan keluarga yang memiliki Penyandang Disabilitas (tidak berarti harus disabilitas berat). Kepesertaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau Family Development Session (FDS) oleh pendamping bagi KPM secara Masif Contact Centre PKH (integrasi call senter dan median sosial dengan contact center Bank-Bank Himbara) Bantuan Sosial Penggunaan Dashboard Realtime. Teknologi Electronic Data Capture (EDC) Offline dan V-Sat Teknologi Interoperability. Komplementaritas atau keterpaduan Bantuan Sosial, antara lain KIP, KKS, KIS, BPNT dan sebagainya. Sumber Daya Pelatihan P2K2 atau FDS bagi Koordinator Wilayah dan Koordinator Kabupaten. Pelatihan mandiri oleh Dinas Sosial Reruitmen Pekerja Sosial Supervisor. Kerjasama dengan World Bank untuk PforR. Kerjasama dengan GIZ untuk studi banding Kerjasama dengan WFP terkait FDS. Kerjasama dengan DFAT terkait persiapan Graduasi. Kerjasama dengan Save the Children terkait case management dan supervisi peksos. Kerjasama dengan Bina Swadaya, UKMN, YPI terkait akses modal UMKM Inisiatif Baru PKH 2017 16

17 04/08/2019 outline Pengetahuan PKH Penyaluran Bantuan PKH Pendampingan dan Family Development Session Sinergi Program Komplementer Hasil Evaluasi Dampak PKH Dasar Hukum

18 Target dan Realisasi PKH 2016-2018 Keterangan 2016 1) 2017 2) Februari 2018 2) TargetRealisasiTargetRealisasiTargetRealisasi 3) Alokasi (Trilyun Rp)9,18,512,812,617,34,9 Sasaran (Ribu KPM)6,0005,9826,0006,22810,0009,772 Indeks (Rp)2.175.000 1.890.000 - Kesehatan1.200.000 - Pendidikan SD450.000 - Pendidikan SMP750.000 - Pendidikan SMA1.000.000 - Lanjut Usia2.400.000 2.000.000 - Penyandang Disabilitas3.600.000 - PKH Akses 4 2.000.000 Keterangan: 1)Indeks Variasi 2)Indeks Flat 3)Realisasi tanggal 9 Maret 2018 (OMSPAN) 4)Khusus di wilayah tertinggal/terpencil; pulai-pulai kecil dan/atau perbatasan antar Negara. 18 * Indeks bantuan sosial PKH ditentukan berdasarkan komponen variasi anggota keluarga

19 Fitur Tabungan Tabungan adalah Simpanan berupa Rekening Bank yang dapat ditarik secara tunai Produk TabunganKU – Lakupandai Mendukung program Keuangan Inklusif Wadah menyalurkan bantuan sosial PKH dan bantuan tabungan lainnya 19 Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) merupakan sarana untuk menyalurkan Bansos & Subsidi Pemerintah. KKS mempunyai fungsi ganda yaitu menjadi Tabungan dan Dompet (e-wallet). Sistem ini menjadi karya inovatif pertamakali yang digunakan diantara banyak negara yang melakukan Bantuan Tunai Bersyarat (Conditional Cash Transfer) Fitur e-Wallet e-Wallet adalah Simpanan uang elektronik Dapat digunakan belanja barang / tidak bisa di tarik Tunai Kuota Barang Wadah menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai, Bantuan LPG 3 Kg, dan bantuan barang lainnya Inovasi Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Kartu Keluarga Sejahtera KKS LANSIA KKS KKS DISABILITAS

20 Launching PKH oleh Presiden 20

21 Peta Sebaran & Sarana Penyaluran Bantuan Sosial Agen Bank/Outlet & ATM Bank Himbara yang tersebar diseluruh Indonesia mampu mengcover 10 juta orang Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan secara system sudah Interoperability. OUTLET 18.921 ATM 60.992 AGEN BANK 193.901 21

22 Pemindahbu kuan ke Rekening Penarikan Uang secara Tunai PKH Dana Bantuan (Kas Negara) Rekening Pemberi Bantuan E-wallet 1. Data (hasil pemeriksaan Kemensos dan Bank) untuk pembukaan rekening & kartu Kombo 3. Transfer dari Kas Negara ke Rek Pemberi Bantuan 6. Transaksi menggunakan Kartu Kombo dan PIN 7. KPM Memilih Jenis Transaksi (PENCAIRAN) 5. Transfer dari Rek Pemberi Bantuan ke Rek Penerima Bantuan 2. Rekening penerima bantuan (Kartu Kombo & Tabungan) (REGISTRA SI) 4. Data digunakan untuk e-wallet bantuan KEMENTERIAN SOSIAL RI BANK PENYALUR KELUARGA PENERIMA MANFAAT Pembelian Bahan Pangan Data Penerima BPNT Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai (Perpres no. 63 Tahun 2017) Rencana Bansos Lainnya (LPG 3 Kg, Listrik, Rutilahu). 22

23 Penyaluran Bantuan Sosial PKH Non Tunai 23

24 04/08/2019 outline Pengetahuan PKH Penyaluran Bantuan PKH Pendampingan dan Family Development Session Sinergi Program Komplementer Hasil Evaluasi Dampak PKH Dasar Hukum

25 25 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jaminan Sosial Keluarga NUR PUJIANTO Direktur SULISTYANINGSIH Kasubdit Sumberdaya ARIF ROHMAN Kepala Seksi Analisi dan Pemetaan Potensi Sumber Daya MUKTININGSIG Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya SUDARSONO Kasubdit Kepesertaan MOCH SLAMET SANTOSO Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi Kepesertaan TARMI Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Kepesertaan RAHMAT KUSNADI Kasubdit Validasi dan Terminasi IRWAN PRABOWO Kepala Seksi Validasi AGUSTINUS SUNARMAN Kepala Seksi Teminasi KEUKEU KOMARAWATI Kasubdit Bantuan Sosial JASWADI Kepala Seksi Perencanaan Kebutuhan Bantuan Sosial HERU CAHYONO Kepala Seksi Pemanfaatan Kebutuhan Bantuan Sosial RISNA KUSUMANINGRUM Kasubag Tata Usaha

26 Pendampingan PKH fasilitasi mediasi advokasi Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Verifikasi Komitmen anggota KPM PKH Pemutakhiran Data Fasilitasi Program Komplementer Penyaluran Bansos PKH anggota KPM PKH mengakses layanan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. memfasilitasi KPM PKH mendapatkan program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lain. paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan; Memastikan setiap ada perubahan sebagian atau seluruh data anggota KPM PKH Memastikan Bansos PKH diterima KPM tepat jumlah dan tepat sasaran 26

27 Menjadi orang tua yang sukses Memahami perilaku belajar anak usia dini Menumbuhkan perilaku positif anak Membantu anak sukses di sekolah PIP dan Bidik Misi Mengatur sumber daya yang terbatas Strategi menabung dan berhutang Memulai usaha sendiri Usaha Mikro. Kecil Menengah Kewirausahaan Pemasaran KUBE Jasa dan produksi E-Warong da KUBE PKH Pemasaran Online BPNT Pencegahan kekerasan Pencegahan penelantaran termasuk Anak Berkebutuhan Khusus Mencegah Kekerasan dalam Rumah Tangga Perlindungan Ibu PKSA Pentingnya 1000 Hari Pertama Kehidupan Gizi Ibu Hamil dan pemeriksaaan kehamilan Menyusui dan layanan kesehatan setelah kehamilan Kesakitan dan Kesehatan Lingkungan (cuci tangan, jamban etc) KIS PMT Modul Peningkatan Kemampuan Keluarga Pendidikan Ekonomi Perlindungan Anak Kesehatan dan Gizi Perawatan kesehatan lansia dan PDB. Pemenuhan kebutuhan dasar Lansia dan PDB. Home Care Services Kesejahteraan Sosial Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) 27

28 Transformasi Kepesertaan PKH T R A N S I S I T R A N S I S I RESERTIFIKASI Masih miskin dan memenuhi syarat PKH Masih miskin tetapi tidak memenuhi syarat PKH Masih miskin tetapi tidak memenuhi syarat PKH Tidak miskin tetapi masih memenuhi syarat PKH Tidak miskin tetapi masih memenuhi syarat PKH Tidak miskin dan tidak memenuhi syarat PKH GRADUASI GRADUASI GRADUASI GRADUASI “Resertifikasi merupakan pendataan ulang dan evaluasi status kepesertaan dan sosial ekonomi KPM PKH.” Sumber: Pasal 32 ayat (5) Permensos RI No. 10 Tahun 2017 tanggal 10 Juli 2017 tentang Program Keluarga Harapan “Graduasi merupakan kondisi KPM PKH yang sudah memiliki status ekonomi tidak miskin” Sumber: Pasal 32 ayat (6) Permensos RI No. 10 Tahun 2017 tanggal 10 Juli 2017 tentang Program Keluarga Harapan Transisi merupakan kondisi KPM PKH yang masih memiliki komponen dan status ekonomi miskin sehingga mendapatkan penambahan bansos PKH dan pendampingan paling lama 3 (tiga) tahun. Sumber: Pasal 32 ayat (7) Permensos RI No. 10 Tahun 2017 tanggal 10 Juli 2017 tentang Program Keluarga Harapan 28

29 Mulai Bulan ke-3 Bulan ke-6 Bulan ke-24 Bulan ke-36 Sumber: Graduation model, CGAP ANALISIS PASAR TARGETING BANTUAN KONSUMSI/PENDAPATAN TABUNGAN (mulai dibangun budaya menabung untuk inklusi keuangan selanjutnya) TRANSFER ASET PENDAMPINGAN Penghidupan yang Berkelanjutan Kemiskinan Kronis Komponen Utama Model Graduasi KPM PKH PELATIHAN KETERAMPILAN Melalui a.l. KUBE, KUR, E-Warong KUBE PKH dsb Melalui Bimsos,FDS dan berbagai ketrampilan lain G2P in Fiji (Source: CGAP) SASSA card in South Africa. Source: CFI-ACCION Melalui a.l. PKH, ASLUT, ASPDB, KIS, dsb KKS, PKSA, KIP 29 Tahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun ke-3 Tahun ke-4Tahun ke-5

30 04/08/2019 outline Pengetahuan PKH Penyaluran Bantuan PKH Pendampingan dan Family Development Session Sinergi Program Komplementer Hasil Evaluasi Dampak PKH Dasar Hukum

31 PKH 6 -> 10 jt KPM PIP Program Indonesia Pintar (KIP) 17.5 Juta Jiwa PIS Program Indonesia Sehat ( PBI KIS) 92.4 Juta Jiwa BPNT 1,4 -> 10Juta Keluarga RASTRA 14,3 Juta RT Subsidi LPG 26 Juta RT 2,3 Juta UMK Subsidi PLN 19,1 Juta RT/450 VA 4,1 Juta RT/900 VA ASLUT 150.000 Jiwa ASPDB 50.000 Jiwa Program Komplementer PKH 31 Kemendikbud Kemenkes Kemensos; Bulog Kemen-ESDM PLN Kemensos

32 04/08/2019 outline Pengetahuan PKH Penyaluran Bantuan PKH Pendampingan dan Family Development Session Sinergi Program Komplementer Hasil Evaluasi Dampak PKH Dasar Hukum

33 Realisasi Bantuan PKH Tahun 2017 TahunPagu (Rp)Realisasi (Rp)% Target (KPM) Realisasi % (KPM) 2014 4,449,944,358,000 4,399,051,425,209 98.86 3,000,000 2,797,773 93.26 2015 5,580,195,777,000 5,580,165,855,000 99,94 3,500,000 3,510,054 100.29 2016 7,795,830,092,000 7,791,392,301,186 99.94 6,000,000 5,981,528 99.69 201712,736,176,016,00012,484,028,210,31498,026,000,0006,228,810103,80 Realisasi Bantuan PKH Tahun 2014 – 2017 Sebaran Bantuan Per Bank Tahun 2017 Kategori Target (KPM) Realisasi (KPM) % PKH Regular 5.751.000 5.989.509 104,14 PKH Lansia 150.000 145.721 97,14 PKH Disabilitas 49.000 47.087 96,10 PKH Akses 50.000 51.495 102,99 Total 6.000.000 6.228.810 103,80 103.8

34 Sumber : Hasil Pengolahan MIS PKH (Kemensos Tahun 2016 dan 2017) No Komponen20162017 Jumlah Jiwa Penerima Manfaat 11.320.678 12.104.945 Jumlah KPM 5.981.528 5,917,182 Anggota KPM Yang Menerima Manfaat PKH Tahun 2016-2017

35 Data Jaminan Sosial Keluarga Dampak PKH terhadap Pola Konsumsi KPM Tahun 2015 - 2016 Sumber : Evaluasi TNP2 K (2015) Sumber : Evaluasi World Bank (2016) Dampak Yang Teridentifikasi : Penurunan penderita kerdil berat/ severe stunting berkurang 2.7 %; Peningkatan Akses KPM terhadap Fasilitas Kesehatan setelah Menerima PKH Tahun 2016 Sumber :Evaluasi Bank Dunia (2016)

36 Peningkatan Akses PKH Terhadap Fasilitas Pendidikan Keterangan : peningkatan akses faskes dihitung dari % kehadiran di sekolah > 85% Sumber : World Bank (2016)

37 Jumlah Anak KPM PKH Berprestasi di Bidang Akademik Siswi berprestasi dari anak keluarga PKH di Pontianak 2017 37 Sebanyak 743 anak KPM memperoleh peringkat 10 besar di sekolahnya. Terdiri dari 356 anak di SD/MI, 188 anak di SMP/MTs, dan 199 anak di SMU/MAS. (data dihimpun dari 18 Kab/Kota 17 Provinsi pada tahun xxxx) Sebanyak 78 anak KPM pun memperoleh Bidik Misi untuk melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri, dan 2 anak KPM melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Luar Negeri

38 Jumlah Anak KPM PKH Berprestasi Tahun 2017 Bidang OlahragaBidang SainsBidang Keagamaan Keterangan : Data Dihimpun Dari 16 Kab/Kota 10 Provinsi Keterangan : Data Dihimpun Dari 16 Kab/Kota 11 Provinsi Keterangan : Data Dihimpun Dari 18 Kab/Kota 13 Provinsi 38 Selain berprestasi di bidang akademik, Anak KPM berprestasi di bidang olahraga, sains dan kegamaan. Sebanyak 131 anak KPM berprestasi di bidang olahraga, 54 anak KPM berprestasi di bidang sains, 28 anak KPM berprestasi di bidang keagamaan baik di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.

39 Sumber: Susenas 2014 Untuk 20% keluarga termiskin…PKHNon-PKH Perbedaan % [sekitarnya individu] Balita yang di-immunisasi secara penuh68%62% 6% ** [~30,000] Anak berusia 7 sampai 12 dan belajar di tahap SD 89%81% 8%** [~61,000] Anak berusia 13 sampai 15 dan belajar di tahap SMP 66%64% 2%** [~7,000] Dalam data 20% keluarga termiskin ditemukan perbedaan yang signifikan antara hasil pembangunan modal manusia antara anak PKH dan non-PKH. Data ini menegaskan bahwa PKH membantu keluarga membuat pilihan yang lebih baik mengenai investasi di pelayanan kesehatan dan pendidikan 39 Data survey menegaskan bukti bahwa PKH bisa meningkatkan peluang untuk anak-anak

40 40 Data : Susenas 2015 and 2016 BPS Sumber: Presentasi Kepala Badan Kebijakan Fiskal, 7 September 2017 DAMPAK PKH PADA KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN 40 PKH dan Program Indonesia Pintar adalah program yang paling efektif dalam mengurangi kemiskinan dan rasio gini Subsidi Listrik PKH Subsidi Diesel Rastra Subsidi LPG Indonesia Pintar Efektifitas dalam mengurangi Rasio Gini (poin / tr Rp) Efektifitas dalam mengurangi kemiskinan (% / tr Rp)

41 Ibu Siti Aisyah KPM PKH : Bantuan PKH Non Tunai Sebagai Bentuk Perkembangan Zaman 41

42 PKH Mengantarkan Anak Saya Meraih Beasiswa Bidik Misi dan Prestasi Olimpiade 42

43 SOSIALISASI CONTACT CENTER 43

44 SDM Pelaksana PKH TINGKATJABATANJUMLAH Pusat Koordinator National Board of PKH1 Tenaga Ahli19 Asisten Tenaga Ahli2 Adm. Pangkalan Data Pusat34 Operator Contact Center4 RegionalKoreg7 Provinsi Korwil6464 Adm. Database Provinsi130 Kabupaten / Kota Korkab/Korkot546 Pekerja Sosial Supervisor421 Adm. Database Kab/Kota2.143 Kecamatan Pendamping Sosial PKH35.272 Pendamping PKH Akses1.674 Asisten Pendamping92 Asisten Pendamping PKH Akses4 JUMLAH40.413

45 PENGEMBANGAN CALL CENTER PESERTA DAN NON PESERTA PKH: 1500299 1500299 TENAGA PELAKSANA PKH DAN DINAS: 021 – 3144321 021 – 3144321 Ext. 2444 INTEGRASI TAHAP AWAL 1500299 DENGAN CONTACT CENTER HIMBARA 14000 1500046 14017 1500286

46 PENGEMBANGAN MEDIA SOSIAL INTEGRASI TAHAP AWAL 1500299 DENGAN CONTACT CENTER HIMBARA 14000 1500046 1500286 14017 pkh.kemsos.go.id pengaduan@pkh.kemsos.go.id kemsos.pkh linjamsoskemensos @kemsos_pkh kemsos_pkh

47 DESAIN PENANGANAN PENGADUAN DI CONTACT CENTER PERMASALAHAN UMUM PKH PERMASALAHAN TERKAIT PENYALURAN BANTUAN 47

48 Praktik Melakukan Pengaduan melalui Call Center 48

49 Terima Kasih 49