FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS JEMBER 2019

Presentasi berjudul: "FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS JEMBER 2019"— Transcript presentasi:

1 FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS JEMBER 2019
STRATEGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL SEBAGAI UPAYA MENDUKUNG PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS JEMBER 2019

2 Profile Name : Irma Prasetyowati, S.KM., M.Kes
Department : Epidemiology , Biostatistic and Population Faculty of Public Health, Universitas Jember : Dean Faculty of Public Health Universitas Jember Address : Jl. Kalimantan 37 Jember Indonesia

3 Tujuan Materi IPM Dimensi Pengukuran IPM Kesejahteraan Sosial
Strategi Percepatan Peningkatan IPM Bidang Kesehatan Strategi Percepatan Peningkatan IPM Bidang Pendidikan Strategi Percepatan Peningkatan Bidang Ekonomi

4 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
Adalah nilai capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Ukuran komponen kualitas hidup dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yaitu: Umur panjang dan sehat Pengetahuan Standar hidup layak

5

6 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) 2018
No.32/04/Th. XXII, 15 April 2019

7 Metode Penghitungan IPM
Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) Dimensi Standar Hidup Layak Pengeluaran per Kapita per tahun yang disesuaikan (96 Komoditas PPP) Dimensi Pengetahuan Harapan Lama Sekolah (HLS) Rata-Rata Lama Sekolah (RLS 25 th +) Agregasi Indeks Rata-Rata Ukur/Geometrik 7

8 DIMENSI PENGUKURAN IPM
INDIKATOR INDEKS DIMENSI Umur panjang dan sehat Angka harapan hidup pada saat lahir Indeks Harapan Hidup Pengetahuan Angka Melek Huruf (AMH) Rata-Rata Lama sekolah (RLS) Indeks Pendidikan Standar hidup layak Pengeluaran perkapita Rill yang disesuaikan (PPP rupiah) Indeks Daya Beli

9 Apa Manfaat IPM ? UKURAN KEBERHASILAN DANA ALOKASI UMUM DANA INSENTIF
IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) TARGET PEMBANGUNAN IPM merupakan salah satu indikator target pembangunan pemerintah dalam pembahasan asumsi makro di DPR-RI DANA ALOKASI UMUM IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator dalam penentuan Dana Alokasi Umum (DAU) DANA INSENTIF DAERAH Komponen IPM (HLS, RLS, dan Pengeluaran) merupakan indikator yang digunakan dalam penghitungan Dana Insentif Daerah (DID) 9

10 Bagaimana Memaknai IPM?
IPM merupakan indikator jangka panjang sehingga perlu kehati-hatian dalam memaknainya. KEMAJUAN pembangunan manusia dapat dilihat dari: KECEPATAN IPM Kecepatan IPM menggambarkan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pembangunan manusia dalam suatu periode STATUS IPM Status IPM menggambarkan level pencapaian pembangunan manusia dalam suatu periode: → Sangat tinggi → Tinggi → Sedang : IPM ≥ 80 : 70 ≤ IPM < 80 : 60 ≤ IPM < 70 → Rendah : IPM < 60

11 IPM Indonesia Berstatus “TINGGI”
Tren IPM Indonesia, Umur Harapan Hidup saat Lahir: 71,20 tahun 71,39 Rata-rata Lama Sekolah: 8,17 tahun Harapan Lama Sekolah: 12,91 tahun 66,53 67,09 67,70 68,31 68,90 69,55 70,18 70,81 Pengeluaran per Kapita per tahun yang disesuaikan: Rp IPM Indonesia Pada tahun 2018, capaian pembangunan manusia yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 71,39 Pembangunan manusia Indonesia pada tahun 2018 berstatus TINGGI 11

12 Tren Pertumbuhan IPM 2010- 2018 0,82% 0,90% 0,91% 0,93% 0,87% 0,91%
Pada tahun 2018, IPM Indonesia tumbuh 0,82 persen. Pertumbuhan tahun ini lebih rendah dibanding tahun 2017. Selama , IPM Indonesia mencatat pertumbuhan rata-rata 0,82% per tahun sebesar 0,88 persen. 0,90% 0,91% 0,93% 0,87% 71,39 0,91% 70,81 0,90% 70,18 0,84% 69,55 68,90 68,31 67,70 67,09 66,53 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

13 Tren Komponen IPM Umur Harapan Hidup saat Lahir/UHH (Tahun)
71,20 71,06 70,78 70,90 70,59 70,40 Tahun 2018 tumbuh 0,19 persen 70,20 70,01 69,81 Harapan Lama Sekolah/HLS (Tahun) Tahun 2018 tumbuh 0,47 persen Rata-Rata Lama Sekolah/RLS (Tahun) Tahun 2018 tumbuh 0,86 persen HLS RLS 12,39 12,55 12,72 12,85 12,91 11,29 11,44 11,68 12,10 8,17 7,46 8,10 7,52 7,59 7,61 7,73 7,84 7,95 Pengeluaran Per Kapita/tahun Disesuaikan (Ribu Rupiah) Tahun 2018 tumbuh 3,70 persen 11 059 10 664 9 903 10 150 10 420 9 815 9 858 9 437 9 647 Meningkatnya IPM disebabkan oleh peningkatan pada semua komponen pembentuk indeks. Kecepatan persentase pengeluaran per kapita tercatat paling menonjol. 37

14 STATUS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI Tahun 2018 Papua naik statusnya
DKI Jakarta 80,47 DI Yogyakarta 79,53 Kalimantan Timur 75,83 Kepulauan Riau 74,84 Bali 74,77 Riau 72,44 Sulawesi Utara 72,20 STATUS Banten 71,95 Sumatera Barat 71,73 PEMBANGUNAN Jawa Barat 71,30 Aceh 71,19 Sumatera Utara 71,18 MANUSIA DI Jawa Tengah 71,12 Sulawesi Selatan 70,90 PROVINSI Jawa Timur 70,77 Kep. Bangka Belitung 70,67 Jambi 70,65 Tahun 2018 Bengkulu 70,64 Sulawesi Tenggara 70,61 Kalimantan Utara 70,56 Kalimantan Tengah 70,42 Papua naik statusnya Kalimantan Selatan 70,17 Sumatera Selatan 69,39 menjadi “sedang” Lampung 69,02 Sulawesi Tengah 68,88 IPM tertinggi tercatat di Maluku 68,87 Maluku Utara 67,76 Provinsi DKI Jakarta Gorontalo 67,71 Nusa Tenggara Barat 67,30 Kalimantan Barat 66,98 Sulawesi Barat 65,10 Nusa Tenggara Timur 64,39 Papua Barat 63,74 Papua 60,06 14

15 Pertumbuhan IPM Terendah
Kecepatan IPM Pertumbuhan IPM Tertinggi Papua 60,06 (IPM) “Sedang” (Status) 1,64% (Pertumbuhan) Sulawesi Barat 65,10 “Sedang” 1,24% Papua Barat 63,74 1,19% Pertumbuhan IPM Terendah Bali 74,77 (IPM) “Tinggi” (Status) 0,63% (Pertumbuhan) Kepulauan Riau 74,84 “Tinggi” 0,52% DKI Jakarta 80,47 “Sangat Tinggi” 0,51% 15

16 Perubahan Status Pembangunan Manusia 2017- 2018
Provinsi yang Mengalami Perubahan Status Pembangunan Manusia: 2017: Status RENDAH 2018: Status SEDANG 2017: Status SEDANG 2018: Status TINGGI 2017: 69,84 2018: 70,56 2017: 69,99 2018: 70,67 KALTARA IPM 2017: 69,99 IPM 2018: 70,65 2017: 69,86 2018: 70,61 BABEL JAMBI SULTRA KALTENG KALSEL BENGKULU PAPUA 2017: 59,09 2018: 60,06 2017: 69,95 2018: 70,64 2017: 69,79 2018: 70,42 2017: 69,65 2018: 70,17 40

17 Status Pembangunan Manusia di Provinsi, 2018
Papua: 60,06 DKI Jakarta: 80,47 1 PROV Sangat Tinggi (IPM ≥ 80) 12 PROV Sedang (60 ≤ IPM < 70) Sumsel, Lampung, NTB, NTT, Kalbar, Sulteng, Gorontalo, Sulbar, Maluku, Malut, Pabar, Papua DKI Jakarta 2017: 1 2017: 18 Tinggi (70 ≤ IPM < 80) Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Bengkulu, Kep. Babel, Kep. Riau, Jabar, Jateng, DI Yogyakarta, Jatim, Banten, Bali, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Kaltara, Sulut, Sulsel, Sultra 21 PROV - PROV Rendah (IPM < 60) 2017: 14 2017: 1 17

18 29 26 296 163 Status Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota, 2018
Kab. Nduga: 29,42 Kota Yogyakarta: 86,11 29 Kab/ Kota Sangat Tinggi (IPM ≥ 80) Sedang (60 ≤ IPM < 70) 296 Kab/ Kota 5,1% Kab/Kota 57,6 % Kab/Kota 2017: 23 2017: 299 Tinggi (70 ≤ IPM < 80) 31,7% Kab/Kota 163 Kab/ Kota 26 Kab/ Kota Rendah (IPM < 60) 5,6% Kab/Kota 2017: 160 2017: 32 18

19 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL
Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

20 Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan sosial adalah suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat.

21

22 Strategi Percepatan Peningkatan IPM Bidang Kesehatan

23 Strategi Percepatan Bidang Kesehatan
Kesehatan Masyarakat Pengendalian Penyakit Akses dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan Jumlah, Jenis, Kualitas dan Pemerataan Tenaga Kesehatan

24 sinergitas antar Kementerian/Lembaga
daya guna kemitraan dalam dan luar negeri integrasi perencanaan, bimbingan teknis dan pemantauan-evaluasi efektivitas penelitian dan pengembangan kesehatan tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih kompetensi dan kinerja aparatur Kementerian Kesehatan sistem informasi kesehatan integrasi

25 1. Meningkatnya Kesehatan Masyarakat
Meningkatnya persentase persalinan di fasilitas kesehatan sebesar 85%. Menurunnya persentase ibu hamil kurang energi kronik sebesar 18,2%. Meningkatnya persentase kabupaten dan kota yang memiliki kebijakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebesar 80%.

26 2. Meningkatnya Pengendalian Penyakit
Persentase kab/kota yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan sebesar 40%. Penurunan kasus Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) tertentu sebesar 40%. Kab/Kota yang mampu melaksanakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah sebesar 100%. Menurunnya prevalensi merokok pada pada usia ≤ 18 tahun sebesar 5,4%.

27 3. Meningkatnya Akses dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas yang terakreditasi sebanyak Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang terakreditasi sebanyak 481 kab/kota.

28 4. Meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan
Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas sebesar 90%. Jumlah bahan baku obat, obat tradisional serta alat kesehatan yang diproduksi di dalam negeri sebanyak 35 jenis. Persentase produk alat kesehatan dan PKRT diperedaran yang memenuhi syarat sebesar 83%.

29 5. Meningkatnya Jumlah, Jenis, Kualitas dan Pemerataan Tenaga Kesehatan
Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan sebanyak Puskesmas. Persentase RS kab/kota kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang sebesar 60%. Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak 56,910 orang.

30 6. Meningkatnya sinergitas antar Kementerian/Lembaga
Meningkatnya jumlah kementerian lain yang mendukung pembangunan kesehatan. Meningkatnya persentase kab/kota yang mendapat predikat baik dalam pelaksanaan SPM sebesar 80%.

31 7. Meningkatnya daya guna kemitraan dalam dan luar negeri
Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR untuk program kesehatan sebesar 20%. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan sebanyak 15. Jumlah kesepakatan kerja sama luar negeri di bidang kesehatan yang diimplementasikan sebanyak 40.

32 8. Meningkatnya integrasi perencanaan, bimbingan teknis dan pemantauan-evaluasi
Jumlah provinsi yang memiliki rencana lima tahundan anggaran kesehatan terintegrasi dari berbagai sumber sebanyak 34 provinsi. Jumlah rekomendasi monitoring evaluasi terpadu sebanyak 100 rekomendasi.

33 9. Meningkatnya efektivitas penelitian dan pengembangan kesehatan
Jumlah hasil penelitian yang didaftarkan HKI sebanyak 35 buah. Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan pengembangan kesehatan yang diadvokasikan ke pengelola program kesehatan dan atau pemangku kepentingan sebanyak 120 rekomendasi. Jumlah laporan Riset Kesehatan Nasional (Riskesnas) bidang kesehatan dan gizi masyarakat sebanyak 5 laporan.

34 10. Meningkatnya tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih
Persentase satuan kerja yang dilakukan audit memiliki temuan kerugian negara ≤1% sebesar 100%.

35 11. Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur Kementerian Kesehatan
Meningkatnya persentase pejabat struktural di lingkungan Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan sebesar 90%. Meningkatnya persentase pegawai Kementerian Kesehatan dengan nilai kinerja minimal baik sebesar 94%.

36 12. Meningkatkan sistem informasi kesehatan integrasi
Meningkatnya persentase Kab/Kota yang melaporkan data kesehatan prioritas secara lengkap dan tepat waktu sebesar 80%. Persentase tersedianya jaringan komunikasi data yang diperuntukkan untuk akses pelayanan e-health sebesar 50%.

37 Strategi Percepatan Peningkatan IPM Bidang Pendidikan

38 Strategi Percepatan Peningkatan IPM Bidang Pendidikan
Pendidikan dasar dan PADU Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Luar Sekolah

39 Pendidikan dasar dan PADU
Pemerataan dan perluasan akses Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing Penguatan tatakelola akuntabilitas dan pencitraan publik

40 1. Pemerataan dan perluasan akses
Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan Pemerataan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik Pengadaan perpustakaan sekolah Reahabilitasi ruang kelas Bantuan Operasional Sekolah Penyelenggaraan kelas layanan khusus pendidikan dasar

41 2. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing
Pengembangan model pendidikan PADU Peningkatan kapasitas institusi dan SDM pendidikan PADU Pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan PADU Pengembangan kurikulum, metode pembelajaran, dan sistem penilaian pendidikan dasar Pengembangan profesi pendidikan dasar Perbaiakan sarana dan bahan ajar pendidikan dasar

42 3. Penguatan tatakelola akuntabilitas dan pencitraan publik
Sosialisasi pendidikan PADU Pengembangan kapasitas dewan pendidikan dan komite sekolah Pengembangan EMIS (Education Management Information System)

43 Program Pendidikan Menengah
Pemerataan dan perluasan akses Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing Penguatan tatakelola akuntabilitas dan pencitraan publik

44 1. Pemerataan dan perluasan akses
Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan Pemerataan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik Peningkatan kuantitas peserta didik pada sekolah kejuruan Rehabilitasi ruang kelas Bantaun Operasioanl Sekolah

45 2. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing
Pengembangan kurikulum Pengembangan mutu buku pendidikan Pendidikan kecakapan hidup Pembinaan dan fasilitasi anak berprestasi Perbaikan fasilitas KBM Penataan keahlian bidang SMK Pengembangan mutu dan keunggulan Pengembangan pemanfatan ICT

46 3. Penguatan tatakelola akuntabilitas dan pencitraan publik
Pengembangan apasitas dewan pendidikan dan komite sekolah Pengembangan EMIS

47 Program Pendidikan Luar Sekolah
Pemerataan dan perluasan akses Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing Penguatan tatakelola akuntabilitas dan pencitraan publik

48 1. Pemerataan dan perluasan akses
Peningkatan sosialisasi dan promosi Pengembangan pendidikan kesetaraan Pengembangan keaksaraan fungsional Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan Bantuan biaya operasional Pengembangan budaya baca.

49 2. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing
Pengembangan kurikulum Pengembangan pendidikan luar sekolah Penyediaan materi pendidikan Pengembangan sertifikasi Pengembangan model unggulan

50 3. Penguatan tatakelola akuntabilitas dan pencitraan publik
Peningkatan partisipasi masyarakat Penataan pengembangan sistem informasi manajemen

51 Strategi Percepatan Peningkatan IPM Bidang Ekonomi

52 Strategi Percepatan Peningkatan IPM Bidang Ekonomi
Pengembangan ekonomi kreatif. Meningkatkan akses golongan masyarakat bawah dalam kegiatan ekonomi masyarakat produktif. Peningkatan anggaran kemitraan (CSR) dari dunia usaha. Membangun Lembaga kredit mikro untuk masyarakat miskin pemberdayaan masyarakat miskin dengan cara tribina, yaitu: bina manusia, bina lingkungan, dan bina usaha

53 Menciptakan paket-paket usaha pedesaan menuju kemandirian pedesaan, kelestarian lingkungan, ekowisata pedesaan. Misalnya: paket usaha kompos organik, paket pertanian organik, paket energi pedesaan, dan lain-lainnya. Menggalakkan usaha-usaha informil berbasis bahan bekas dan “used material” lainnya, misal: bisnis kertas bekas, plastik bekas, barang rongsokan. Sekaligus dalam rangka reduce, reuse, recycle, dan zero waste. Pendampingan dan pembinaan beberapa usaha mikro masyarakat sebagai percontohan di tiap Kabupaten/Kota dengan membangun kompetisi yang sehat.

54 Gerakan Masyarakat Hidup Sederhana,
Persentase (%) pagu indikatif APBD harus lebih fokus kepada program-program akselerasi peningkatan daya beli masyarakat. Menekan laju pertumbuhan penduduk baik alami maupun migrasi.

55 sinkronisasi Optimalisasi Program yang telah ada di masing masing OPD
Sinergi dan sharing data dalam monitoring dan evaluasi Desa sebagai unit pemerintahan masyarakat terkecil --> Dana Desa --> pendampingan dan optimalisasi baik di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi

56 Assesment Policy Development Assurance

57 Kesimpulan Strategi Program Indikator Monev dan Riset Operasional IPM

58 Menjadi Manusia yang Berakhlak (karakter positif), Berilmu dan Bermanfaat di dukung Kemampuan Komunikasi dan Tehnologi

59 TERIMA KASIH