KEMAJUAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KALIMANTAN SELATAN Oleh Ir. H. Nurul Fajar Desira, CES Kepala Bappeda Selaku Ketua Pokja PUG Provinsi Kalimantan.

Presentasi berjudul: "KEMAJUAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KALIMANTAN SELATAN Oleh Ir. H. Nurul Fajar Desira, CES Kepala Bappeda Selaku Ketua Pokja PUG Provinsi Kalimantan."— Transcript presentasi:

1 KEMAJUAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KALIMANTAN SELATAN Oleh Ir. H. Nurul Fajar Desira, CES Kepala Bappeda Selaku Ketua Pokja PUG Provinsi Kalimantan Selatan Verifikasi Data APE Tahun 2018 Banjarbaru, 30 Oktober 2018 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2 POKOK BAHASAN 1. Capaian Pelaksanaan Pembangunan Gender di Kalimantan Selatan 2. Arah Pembangunan Terkait Gender 3. Komitmen dan Implemntasi Kepala Daerah dalam Pembangunan Gender

3 KEPENDUDUKAN JUMLAH PENDUDUK TH 2018 MENURUT JENIS KELAMIN (JIWA) Jumlah Penduduk BERTAMBAH dari 4.119.794 pada Tahun 2017, menjadi 4.182.695 pada Tahun 2018. Dengan Ratio Jenis Kelamin Sebesar 103. Tingkat Pertumbuhan Penduduk TERKENDALI dari, 1,65% tahun 2016 menjadi 1,59% pada tahun 2017.

4 IPM KALSEL ANGKA Indeks Pembangunan Manusia KALSEL DI Tahun 2017 adalah sebesar 69.65, masih di bawah Rata-Rata Indonesia dan terbaik ke-4 di tingkat Provinsi Se-Kalimantan. Angka Kematian Ibu 188 (2013) Angka Kematian Bayi 43 (2013)

5 ANGKA RATA-RATA LAMA SEKOLAH & HARAPAN LAMA SEKOLAH APS SMA Laki-Laki : Perempuan 68,80 : 69,02 (2016)

6 USIA HARAPAN HIDUP

7 PENGELUARAN PERKAPITA (Ribu Rupiah/Orang/Tahun) Pengeluaran Perkapita di Kalimantan Selatan pada terus meningkat setiap tahun, dimana pada Tahun 2016 sebesar 11.307 Ribu Rupiah menjadi adalah 11.600 Ribu Rupiah/Org/Tahun pada Tahun 2017 Dari 13 Kab/Kota di Kalsel, Kota Banjarmasin berada pada urutan teratas untuk pengeluaran perkapita yaitu 13.899 Ribu Rupiah/ Org/Tahun

8 Tingkat Pengangguran di Kalimantan Selatan Tahun 2017 menurun menjadi 4,77%. Angka ini lebih baik bila dibandingkan dengan persentase pengangguran Indonesia, namun masih di bawah Kalteng dan Kalbar untuk Regional Kalimantan Tingkat pengangguran Kab/Kota di Kalsel tertinggi adalah Kabupaten Tanah Bumbu dan Banjarmasin, diharapkan dengan pengembangan Kawasan Industri mampu menyerap tenaga kerja yang ada. Gini Ratio Kalsel Tahun 2017 sebesar 0,347, Maret 2018 turun menjadi 0,344 dibawah nasional namun tertinggi di regional Kalimantan. TINGKAT PENGANGGURAN – GINI RATIO Tk. Partisipasi Angkt. Kerja Laki-Laki : Perempuan 80,38 : 52,77 (2017) Tk. Pengangguran Terbuka Laki-Laki : Perempuan 5,24 : 4,04 (2017)

9 KEMISKINAN – INFLASI Kemiskinan Kalsel di Tahun 2017 sebesar 4,85 dibawah Rata-rata Nasional dan Turun menjadi 4.54 di Tahun 2018. Penduduk miskin di Kalsel Tahun 2018 mencapai 189 Ribu Jiwa. Angka Kemiskinan di Kalsel sangat bergantung pada naik turunnya Inflasi. Tahun 2017 Inflasi naik sedikit namun terkendali, di angka 3,9. Pencapaian pengendalian inflasi diatas target dalam perencanaan Tahun 2017.

10 10 IPG dan IDG

11 11 PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN Jumlah PNS Perempuan 52,25% (2015)

12 12 KONDISI PEKERJA MENURUT SEKTOR Jumlah perempuan yang bekerja di sektor Industri dan jasa lebih besar dibanding dengan laki-laki, sedangkan perempuan dan laki-laki yang bekerja di sektor pertanian hampir sama.

13 PERKAWINAN ANAK 13 Presentase perempuan berumur 20-24 tahun yang pernah kawin, yang usia perkawinan pertama di bawah 18 tahun (2017) KALIMANTAN SELATAN memiliki angka Perkawinan Anak Tertinggi Se-INDONESIA dengan persentase 39,53 %.

14 DAMPAK PERKAWINAN ANAK 14 Kelahiran APL yang dilayani Tn. Kesehatan 94,28% (2017)

15 PREVALENSI BALITA STUNTING (RISKESDAS 2013) 15 Prevalensi stunting di Indonesia 37,2% merupakan masalah yang sangat serius, jauh di atas batas ambang yang diperkenankan di setiap negara (20%). Terdapat 15 provinsi >40%, hanya 5 provinsi <30%, dan tidak ada provinsi yang <20% 15

16 DISABILITAS di KALIMANTAN SELATAN 16 Perda Kalimantan Selatan No 17 Tahun 2013 tentang pemenuhan hak hak disabilitas. Penyesuaian UU No. 8 Tahun 2016 tentang pemenuhan hak-hak dan perlindungan penyandang disabilitas DIREVISI dalam Ranperda tentang pemenuhan hak-hak dan perlindungan penyandang disabilitas (2018) dan disusun Rencana Aksi Daerah Penanganan Disabilitas Jumlah penyandang Disabilitas Kalimantan Selatan Tahun 2017 sekitar 19.621 dengan 1.360 penyandang disabilitas berat. Sementara untuk Lanjut Usia Terlantar di Tahun 2016 sejumlah 29.048 Akan dibentuk UPT Panti Disabilitas untuk penanganan disabilitas. Pembangunan Sarana dan Prasarana yang mengakomodir aksesibilitas Penyandang Disabilitas. Penyediaan Lapangan Kerja Untuk Disabilitas

17 PELAKSANAAN PUG DI KALSEL

18 ARAH PEMBANGUNAN KALIMANTAN SELATAN TERKAIT GENDER

19 PENGANTAR Pendekatan Penyusunan RKPD MONEY FOLLOW PROGRAM HOLISTIK-TEMATIK, INTEGRATIF DAN SPASIAL Pengendalian perencanaan Perkuatan perencanaan dan penganggaran untuk RKPD 2019 Perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan Perkuatan integrasi sumber pendanaan Pembangunan Bersifat INKLUSIF dan Dengan Pendekatan PENGARUSUTAMAAN GENDER

20 ARAH PEMBANGUNAN KALSEL TAHUN 2019 Sektor Pertambangan 2016 = 20,94%  2017= 20,75 % Shifting(pergeseran) KEDAULATAN PANGAN PARIWISATA HILIRISASI INDUSTRI PERDAGANGAN Sektor Utama Non Tambang 1.Pertanian, Kehutanan, perikanan 2.Industri pengolahan, terutama nonmigas 3.Perdagangan 4.Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 5.Transportasi dan pergudangan FOKUS2019

21 VISI “ Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri dan Berdaya Saing” MISI 1.Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Agamis, Sehat, Cerdas dan Terampil 2.Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Professional dan Berorientasi pada Pelayanan Publik 3.Memantapkan Kondisi Sosial Budaya Daerah yang Berbasiskan Kearifan Lokal 4.Mengembangkan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Percepatan Pengembangan Ekonomi dan Sosial Budaya 5.Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Berbasis Sumberdaya Lokal, dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan PRIORITAS KALIMANTAN SELATAN RKPD 2016 “MELANJUTKAN PENINGKATAN PENCAPAIAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT” RKPD 2017 “MEMBANGUN DAYA SAING DAERAH MENUJU KALSEL MANDIRI, TERDEPAN, DAN BERKELANJUTAN ” RKPD 2018 “MEMACU INVESTASI MELALUI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG MERATA DAN BERDAYA SAING MENUJU KALSEL MAPAN ” RKPD 2019 “BERGERAK MENUJU PERTUMBUHAN EKONOMI YANG MERATA UNTUK KALSEL MAPAN” RPJMD PROV. KALSEL 2016-2021 PRIORITAS RKPD 2019 234 PP 130 PP 13 PD 6 PD

22 22 Sumber: RPJMD KALSEL 2016-2021 ARAH PEMBANGUNAN TERKAIT PUG BERDASAR RPJMD VISI “ Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri dan Berdaya Saing” MISI 1.Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Agamis, Sehat, Cerdas dan Terampil 2.Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Professional dan Berorientasi pada Pelayanan Publik 3.Memantapkan Kondisi Sosial Budaya Daerah yang Berbasiskan Kearifan Lokal 4.Mengembangkan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Percepatan Pengembangan Ekonomi dan Sosial Budaya 5.Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Berbasis Sumberdaya Lokal, dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan TUJUAN MISI 1 Meningkatkan daya saing sumber daya manusia SASARAN 1.Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat 2.Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 3.Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja 4.Meningkatnya Pemahaman Keagamaan 5.Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender INDIKATOR SASARAN TARGET CAPAIAN Kondis i Awal 20162017201820192020 Partisipasi Perempuan di Pekerjaan Non Perta nian 42,2444,0044,2544,5044,7545,00 Unmeed Need10,59,58,57,56,55,5

23 KEBIJAKAN TERKAIT PEMBANGUNAN GENDER DI KALSEL 1.Perda Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah 2.Perda Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3.Peraturan Gubernur Nomor 019 Tahun 2010 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 4.Peraturan Gubernur Nomor 067 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 5.Surat Edaran Gubernur Nomor :263/107-PUG/BPPPA Tahun 2015 Tentang Penyusunan Perencanaan & Penganggaran Yang Responsif Gender (PPRG) 6.Surat Edaran Gubernur Nomor :440/107-PUG/BPPPA Tahun 2015 Tentang Penyusunan Perencanaan & Penganggaran Yang Responsif Gender (PPRG)

24 KOMITMEN DAN IMPLEMENTASI PROGRAM KEGIATAN KDH DALAM PEMBANGUNAN TERKAIT GENDER

25 KEGIATAN GEMAR MAKAN IKAN DAN ISI PIRINGKU BAGI IBU HAMIL Kerjasama antara PKK – Dinas Kelautan dan Perikanan – Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan dalam kegiatan Isi Piringku untuk pemenuhan Gizi bagi 2053 Ibu Hamil dalam rangkaian Hari Pangan Sedunia Tahun 2018

26 KEGIATAN IVA TEST Ketua Tim Penggerak PKK Ibu Gubernus Kalimantan Selatan terus menggerakan PKK dan Posyandu dengan didampingi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan untuk melaksanakan kegiatan IVA TES dalam rangka mengurangi angka kanker serviks bagi para perempuan di Kalimantan Selatan. Di Tahun 2018 salah satu Kab/Kota di Kalsel meraih penghargaan terbaik ketiga nasional dalam pelaksanaan IVA Tes.

27 PENYEDIAAN RUANG LAKTASI

28 PEMENUHAN GIZI BAGI IBU HAMIL DAN ANAK ANAK Dengan AKI, AKB dan Stunting yang masih tinggi di Kalimantan Selatan, pengentasan permasalahan tersebut menjadi fokus dalam pembangunan manusia dalam Misi Kalsel Sehat. Gubernur Kalsel turun langsung dalam memberikan pemenuhan Gizi bagi Ibu Hamil dan Anak-Anak

29 PEMENUHAN KEBUTUHAN MELALUI BANTUAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT LANJUT USIA Masyarakat Lanjut Usia juga menjadi fokus dalam pencapaian kesejahteraan sosial, para lansia baik laki-laki dan perempuan mendapatkan bantuan sosial untuk meringankan beban kebutuhan sehari-hari yang dilaksanakan melalui program kegiatan di Dinas Sosial

30 KEGIATAN PENANAMAN BIBIT UNGGUL UNTUK KEDAULATAN PANGAN DI KALSEL BESERTA PETANI Sektor Pertanian merupakan motor penggerak ekonomi kerakyatan di Kalsel, Gubernur pun tidak ragu-ragu untuk turun kesawah Bersama para petani baik laki-laki maupun perempuan dengan tujuan untuk pemenuhan pangan yang berkualitas di Kalsel

31 KEGIATAN BIDANG PENDIDIKAN, BUDAYA, PEMUDA DAN OLAHRAGA Masa depan bangsa ada di tangan Anak-anak dan Pemuda. Dengan Prioritas Pembangunan Kalsel Cerdas, Kalsel Berbudaya dan memberikan kesempatan yang adil baik laki-laki maupun perempuan dalam mengakses Pendidikan dan ekspresi berbudaya diharapkan mampu meningkatkan Pembangunan Manusia di Kalimantan Selatan.

32 PENYULUHAN DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK sebagai bentuk upaya penurunan angka perkawinan anak di Kalimantan Selatan yang saat ini masih tertinggi Se- Indonesia

33 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI SEKTOR UMKM Sektor UKM di Kalimantan Selatan berperan penting dalam peningkatan kegiatan perekonomian selain pertanian. Dukungan kebijakan di Sektor UKM yang banyak menyerap pengusaha professional khususnya para perempuan menjadikan pemberdayaan perempuan di Kalimantan Selatan terus meningkat.

34 PEMBERDAYAAN PENGUSAHA DAN PROFESIONAL PEREMPUAN Peran Pengusaha dan Professional Perempuan sangat penting dalam pembangunan di Kalimantan Selatan. Dengan jumlah 46,85% Tenaga Profesinal Perempuan di Kalsel menunjukan peran penting Perempuan di sektor Lapangan kerja dan perekonomian. Di Tahun 2018 ini Gubernur Kalsel juga memperoleh Lifetime Achievement dari IWAPI.

35 AKTIVITAS KDH DENGAN LEGISLATOR PEREMPUAN KALIMANTAN SELATAN Legislator perempuan yang sekarang duduk di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan saat ini berjumlah 8 dari 54 anggota Dewan atau sebesar 14,81 %. Para Legislator ini turut berperan penting dalam pelaksanaan pengarusutamaan Gender Di Kalsel, dengan salah satu produknya Perda Kalsel No. 11 Tahun 2018 Tentang PP dan PA

36 KEGIATAN PELATIHAN PPRG KEPADA SKPD TEKNIS Pelatihan PUG melalui PPRG terus dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan oleeh SKPD Driver kepada SKPD Teknis. Pelatihan PUG ini rutin dilaksanakan setiap Tahun untuk meningkatkan Kualitas SDM Pemerintah dalam melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Gender

37 KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PENGAWASAN PPRG Bimtek Pengawasan PPRG dilaksanakan dengan tujuan untuk memperkuat SDM Inspektorat untuk melaksanakan pengawasan PPRG, baik untuk Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kota/Kabupaten Se- Kalimantan Selatan

38 TERIMA KASIH