PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn) Dosen LISTIYONO SANTOSO, S.S. M.Hum.

Presentasi berjudul: "PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn) Dosen LISTIYONO SANTOSO, S.S. M.Hum."— Transcript presentasi:

1 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn) Dosen LISTIYONO SANTOSO, S.S. M.Hum

2 + 5000 km Indonesia, 225 Juta penduduk, > 500 grup etnik, 17.000 pulau, keanekaragaman budaya, kekayaan alami

3 JATI DIRI BERWAWASAN KEBANGSAAN SEBAGAI PEMERSATU BANGSA INDONESIA P.Miangas P.Rote Sabang Merauke

4 TANTANGAN KEHIDUPAN KEBANGSAANINDONESIA SAAT INI. Bahaya manusia Indonesia menjadi manusia “marginal dan individualis” Globalisasi dengan modernisasi di segala bidang berimplikasi pada melemahnya kehidupan kebangsaan kita Menipisnya nasionalisme, lunturnya semangat gotong- royong, menguatnya ikatan2 primordial, merajalelanya tindakan2 kekerasan dll

5 .. NOASPEK YANG DIBANDINGKANPERINGKAT 1Buta huruf usia > 15 tahun44 dari 49 2Literasi Membaca39 dari 41 3Kemampuan berkomunikasi49 dari 49 4KKN dan Praktik Tak Etis49 dari 49 5Pengangguran generasi muda48 dari 49 6Daya tarik terhadap Iptek34 dari 49 7Pengembangan teknologi dan aplikasi46 dari 49 8Kemampuan alih teknologi49 dari 49 9Implementasi Tekno-informasi47 dari 49 10Literasi IPA38 dari 42 11Riset Dasar45 dari 49 12Indeks berkompetisi59 dari 60

6 TIDAK SINCERE (Tidak Tulus Ikhlas – Tidak Sungguh-sungguh) SEMU (Senang Basa Basi & Budaya Abs) Akibat dari the existing situation AKIBATNYA: DATA TIDAK AKURAT, KEBIJAKAN TIDAK TEPAT, TIDAK RELEVAN, DLL

7 PENGANTAR PPKN Latar Belakang Hadirnya era (paradoks) GLOBALISASI; 1. Dunia tanpa batas 2. Menguat dan melemahnya identitas kebangsaan Krisis Kebangsaan dan identitas nasional Kebanggaan sebagai warga negara Indonesia

8 DASAR PEMIKIRAN & LANDASAN MOTIVASI & SEMANGAT JUANG RAKYAT INDONESIA SCR SPONTAN MEMBELA NEG.PROKLAMASI 17 - 8 1945 UUD-45 BAB XII PSL.30 HAK & KEWAJIBAN WN. IKUT SERTA DLM USAHA PEMBELAAN NEGARA PERANG KEMERDEKAAN (1945-19 49) UU N0.22 TH 1961 PERTI UU N0.22 TH 1961 PERTI UUDS 1950 UUD 1945 (5/7-1945) SIS.HAN.RA WALAP.3.R (SD,SLP,SLA) LPKSLKDWALAWA (1968-1973) UU.NO.20 TH.1982 DIK.PACAD LIN.DIKTI DIK KEWIRAAN (MULAI 73/74) DIK KEWIRAANDIK KEWARGANEGARAAN PPBN LPKS DIK KEWARGANEGARAAN HUB.WN DG NEG PPBN DIK.WAR

9 SKB MENDIKBUD & MENHANKAM TH. 1973 UU NO.20 TH.1982 KEP.DIKTI TH.1993 UU NO.20 TH.1989 KEP.MENDIKBU D TH.1994 KEP. DIRJEN DIKTI TH. 2000 DIKWIR BERSIFAT INTRA KURIKULUM DISELENGGARAK AN SEBELUM TEMPUH UJIAN SARJANA MUDA DIKWIR ADALAH PPBN THP LANJUT PD TK. DIKTI, BAGIAN TDK TERPISAHKAN DARI PENYELENGGA RAAN SISDIKNAS WAJIB DIIKUTI SELURUH MAHASISWA DIKWIR TERMASUK DLM KURIKULUM MKDU BERSAMA- SAMA DLM -DIK AGAMA -DIK PANCASILA -ISD -IAD -ABD  SIFATNYA WAJIB DIKWIR BAG. DIKWAR TERMASUK ISI KURIKULUM PD SETIAP JENIS, JALUR & JENJANG PENDIDIKAN DIKWAR MROK MKU BERSAMA- SAMA DGN DIK PANCASILA MRPK KURIKULUM NAS, WAJIB DIIKUTI SELURUH MAHASISWA M.K DIKWAR SERTA PPBN MERUPAKAN SALAH SATU KOMPONENTDK DPT DIPISAHKAN DR KELOMPOK MK. PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN DLM SUSUNAN KURIKULUM INTI PERTI M.K DITAWARKAN ADALAH MT.KULIAH WAJIB DIAMBIL OLEH SERIAP MAHASISWA PD PERTI. UTK PROGRAM DIP/POLITEKNIK & PROGRAM SARJANA

10 KEP.MENDIKBUD NO.056/U/1994 KURIKULUM INTIKURIKULUM LOKAL BERLAKU SECARA NASIONAL HARUS DICAKUP DLM STATUS PROG. STUDI PROGRAM SARJANA TERDIRI ATAS: -MATA KULIAH UMUM (MKDU) -MATA KULIAH DASAR KEAHLIAN (MKDK) -MATA KULIAH KEAHLIAN (MKK)  KURIKULUM INTI WAJIB  (MKDU) (1). DIK. PANCASILA (2). DIK. AGAMA (3). DIK KEWIRAAN/KEWARGANEGARAAN  DITETAPKAN OLEH MASING2 PERTI  MERUPAKAN CIRI KHAS PERTI YBS. KURIKULUM LOKAL LOKAL  (MKU) (1). BHS. INDONESIA (2). BHS. INGGRIS (3). OLAHRAGA (4). IBD (5). IAD (6). FILSAFAT ILMU

11 KEP.MENDIKNAS NO.232/U/2000 KURIKULUM INTI BERLAKU SECARA NASIONAL HARUS DICAKUP DLM STATUS PROG. STUDI TERDIRI ATAS: (1). KELOMPOK MPK (2). KELOMPOK MKK (3). KELOMPOK MKB (4). KELOMPOK MPB (5). KELOMPOK MBB  POK-MPK PD KUR MPK YG WAJIB DIBERIKAN DLM KURIKULUM SETIAP PROG. TERDIRI DARI : (1). DIK. PANCASILA (2). DIK. AGAMA (3). DIK KEWIRAAN/KEWARGANEGARAAN KURIKULUM INSTITUSIONAL  BAGIAN DARI KURIKULUM DIKTI  TERDIRI ATS TAMBAHAN DARI KELOMPOK ILMU DLM KURIKULUM INTI YG DISUSUN DNG MEMPERHATIKAN KEADAAN&KEBUTUHAN SERTA CIRI KHAS PERTI YBS.  POK – MPK  SCR INSTRUKSUAL TERMASUK : (1). BHS. INDONESIA (2). BHS. INGGRIS (3). FILSAFAT ILMU (4). IBD (5). IAD

12 UU NO.20 - 1982UU NO.2 - 1989 PPBNDIK WIR DIK KEWARGANEGARAAN DIK DASAR BELA NEG. GUNA MENUMBUHKAN KECINTAAN PD. TANAH AIR KESADARAN BERBANGSA&BERNEG. INDONESIA, KEYAKINAN PANCASILA SBG IDEOLOGI NEG, KERELAAN BERKORBAN UTK NEG. SERTA MEMBERIKAN KEMAMPUAN AWAL BELA NEG. FUNGSI HANKAM NEGARA * MEMELIHARA & TINGKAT TANNAS DNG TANAM SERTA PUPUK KECINTAAN PD TANAH AIR, KESADARAN BERBANGSA&BERNEGARA INDONESIA, MENGHAYATI&MENGAMALKAN PANCASILA&UUD 1945, SHG MEMILIKI SIKAP MENTAL YG MEYAKINI HAK & KEWAJIBAN SERTA TANGGUNG JAWAB SBG WN. YG RELA BERKORBAN UTK MEMBELA BGS&NEG SERTA KEPENTINGANNYA. MERUPAKAN USAHA UTK MEMBEKALI PESERTA DIK DNG PENGET.&KEMAMPUAN DSR. BERKENAAN DGN HUB.ANTARA WN.DGN NEG SERTA PPBN AGAR MENJADI WN.YG DPT DIANDALKAN OLEH BANGSA&NEGARA. SKEP DIRJEN DIKTI No.267 THN 2000 TUJUAN DIK KEWARGANEGARAAN *DPT PAHAM&MAMPU MELAKS.HAK&KEWAJIBAN SCR RUTIN,JUJUR,&DEKRATIS SERTA IKLAS SBG WN WN.RI YG BERTANGGUNG JAWAB *MENGUASAI PENGET.&PAHAM TTG BERAGAM MASALAH DSR KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA&BERNEG. YG HENDAK DIATASI DENGAN PENERAPAN PEMIKIRAN YG BERLANDASKAN PANCASILA, WASANTARA&TANNAS SCR KRITIS&BERTANGGUNG JAWAB. *PUPUK SIKAP&PERILAKU YG SESUAI DNG NILAIS KEJUANGAN SERTA PATRIOTISME YG CINTA TANAH AIR, RELA BERKORBAN BG NUSA & BANGSA.

13 ERA MENGISI KEMERDEKAAN PD AWAL ISI KEMERDEKAAN TIMBUL BBG MASALAH TIMBUL PERGANTIAN KABINET SEBANYAK 27 X BBG PEMBERONTAKAN DI/TII, APRA, RMS, ANDI AZIZ, KAHAR MUZAKAR, PRRII/PERMESTA, DLL. BBG PENYIMPANGAN DLM GAR NEG SHG TIMBUL DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959 UNTUK KEMBALI KPD UUD 1945. PENYIMPANGAN YG MENDASAR MERUBAH IDEOLOGI PANCASILA DGN IDEOLOGI KOMUNIS DGN MELETUSNYA G-30 S/PKI & DPT DITUMPAS BERKAT PERJUANGAN ABRI BERSAMA RAKYAT, LAHIR ORBA ORBA, KEMBALI KPD TATANAN DUP YG BARU LAK PANCASILA SCR MURNI & KONSEKUEN, SELAMA ORBA PEMBANGUNAN JALAN LANCAR, TINGKAT DUP RAKYAT PERKAPITA NAIK, TTP GARNEG & RAKYAT KURANG BERMENTAL BAIK, SHG TIMBUL KKN DLM SKALA BESAR, AKIBAT KRISIS UANG, EK, MONETR & AKHIRNYA KRISIS KEPERCAYAAN DGN DITANDAI TURUNNYA KEPEMIMPINAN NAS. KONDISI TSB MENJADI PEMICU TERJADINYA KERAWANAN SOSIAL AKIBAT KESENJANGAN SOSIAL, SHG TERJADIGEJOLAK SOSIAL. REFORMASI PD HAKEKATNYA REFORMASI ADALAH PERUBAHAN YG TERATUR, TERENCANA, TERARAH & TAK RUBAH/TUMBANGAN SESUATU YG SIFATNYA MENDASAR, TTP SCR AKTUAL SUDAH KEBABLASAN SHG TERJADI KRISIS MULTIDIMENSIONAL YG PD INTINYA KRISIS MORAL BS.

14 NILAI-NILAI JUANG YG TERKANDUNG DALAM ISI KEMERDEKAAN 1.MENCERDASKAN BANGSA 2.MENGENTASKAN KEMISKINAN 3.PERANGI KETERBELAKANGAN 4.KUASAI IPTEK 5.KEMANDIRIAN 6.DAYA SAING/KOMPETITIF 7.BERPIKIR SCR OBYEKTIF RASIONAL 8.CINTA TANAH AIR 9.PERSATUAN & KESATUAN YG LANDASI NI2 JUANG BS, PANCASILA, UUD'45, WASANTARA, TANNAS, GBHN, UU & TAP MPR, SHG BANGSA INDONESIA SEMANGAT & TEKAD UNTUK KELUAR DARI KRISIS MULTIDIMENSIONAL BERJUANG SEC NON-FISIK SSI BID TUGAS PROFESI MASING2

15 KONDISI AKTUAL SAAT INI ERA ORBA 32 THN BAWA DAMPAK KERAWANAN SOSIAL YG TINGSI, KRNG TAK PERHATIKAN : 1.KESEIMBANGAN BANGWIL, AKIBATKAN KESENJANG­AN SOSIAL ANTAR WIL 2.PROSES DEMOKRASI, YAITU BERKEMBANGNYA PRIMORDIALISME YG AKIBATNYA TERSUMBAT ARUS KOMUNIKASI SHG PROSES DEMOKRASI TiDAK JALAN 3. PROSES BIROKRASI, YAITU BIROKRASI DLM SISTEM PEMERINTAHAN TERLALU PANJANG, SHG TIMBULKAN PRAKTEK KKN, YG TIMBULKAN GEJOLAK SOSIAL & TERJADI KESENJANGAN SOSIAL. DLM DUPNAS. AKIBAT KRISIS KRISIS KEUANGAN EKONOMl MONETER AKHIR TERJADI KRISIS KEPERCAYAAN ATAS DESAKAN MASYARAKAT YG DISPONSORI PARA MAHASISWA AKIBATKAN PRES SOEHARTO LENGSER DARI PRES & DIGANTI OLEH WAPRES B.J HABIBIE PEMERINTAHAN PRES BJ. HABIBIE MRPK LANJUTAN PEMERINTAHAN SOEHARTO HAL YG MENDASAR ADALAH LEPASNYA TIM-TIM DR NKRI

16 KONDISI AKTUAL SAAT INI ERA REFORMASI SELAMA reformasi DLM LAK RODA PEMERINTAHAN SCR AKTUAL BELUM DPT LAK AGENDA REFORMASI, HAL INI TERBUKTI BELUM TERTANGGULANGI KRISIS YG ADA SAAT INI. ADA 2 PENDAPAT 1.KONDISI KRISiS SAAT INI AKIBAT ORBA SELAMA 32 THN KRN SUDAH MFNGAKAR BUDAYA KKN DARI BIROKRAT/PENGUASA 2.GUS DUR BELUM SEPENUHNYA LAK AGENDA REFORMASI KHUSUSNYA PEMBERANTASAN KKN & GAKKUM, PEMULIHAN EKONOMI & DITAMBAH KASUS BULOG & KASUS BRUNEI KONDISI TSB DITANGGAPI OLEH WAKIL RAKYAT DI DPR DGN DIKELUARKAN MEMORANDUM I & II DAN SI MPR 1 AGUSTUS 2001 KONDISI AKTUAL SAAT INI ADALAH KONDISI KRISIS MULTIDIMENSIAL DLM DUPNAS. YG LIPUTI ASPEK IPOLEKSOSBUD HANKAM ASPEK IDEOLOGI  KURANGNYA PENGHAYATAN & PENGAMALAN PANCASILA AKIBATNYA KRISIS MORAL BANGSA ASPEK POL  PERSETERUAN ANTAR ELIT POL YANG PANJANG AKIBATKAN KRISIS JAK POL NAS KRN TAK ADA ETIKA, BUDAYA, KOMUNIKASI&KOMPROMI POL. SHG BERPENGARUH THDP JAK EK, SOSBUD & HANKAM ASPEK EK  JAK POL TAK JELAS, AKIBATKAN KRISIS EK YG SENGSARAKAN RAKYAT ASPEK SOSBUD  PERMUSUHAN ANTAR SUKU BERKEMBANG, ANTAR AGAMA, AKBATKAN KRISIS SOSBUD ASPEK HANKAM  KURANGNYA RASA AMAN DI KALANGAN MASYARAKAT, AKIBAT BELUM TERIMANYA KEWENANGAN YANG JELAS ANTARA POLRI & TNI

17 PARADIGMA P-PKn SAAT INI UU NO 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 37 (2) menyebutkan bahwa pendidikan tinggi wajib memuat: 1) Pendidikan Agama, 2) Pendidikan Kewarganegaraan, dan 3) Bahasa (revisi UU No 2/1989) Era Reformasi: dari ‘otoritarian’ (Pendidikan Kewiraan) ke demokratisasi (Pendidikan Kewarganegaraan). Alasannya: 1) pola pembelajaran bersifat indoktrinatif dan monolitik, 2) muatan materinya sarat kepentingan ideologi rezim

18 Perkembangan Pendidikan Demokrasi di Indonesia Civics (1957-1962) Pendidikan Kemasyarakatan (1964): sejarah dan ilmu bumi Pendidikan Kewargaan Negara (1968-1969) Pendidikan Civics dan Hukum (1973) Pendidikan Moral Pancasila (1970-1984) Filsafat Pancasila (1970-sekarang) PPKn (1994) Pendidikan Kewiraan (1989-1990an) Pendidikan Kewargaan (2000-2003) Pancasila dan PKn (2003-sekarang)

19 PANCASILA DAN PKn ERA REFORMASI Menciptakan DEMOKRASI GOOD GOVERNANCE Negara Hukum Dan Masyarakat Sipil Yang Kuat

20 ISTILAH DAN DEFINISI CIVICS CIVICS EDUCATION CITIZENSHIP CITIZENSHIP EDUCATION

21 ISTILAH DAN DEFINISI Henry Randall Waite dalam The Citizen and Civics merumuskan bahwa CIVICS adalah the science of Citizenship, the relation of man, the individual, to man in organized colletions, the individual in his relation to the state Civics adalah ilmu kewarganegaraan yang membicaran hubungan manusia dengan (a) manusia dalam perkumpulan yang terorganisasi, (b) individu-individu dengan negara

22 Civic Education (pendidikan kewargaan) secara substantif; 1) mendidik generasi muda menjadi warga negara yang cerdas dan sadar akan hak dan kewajibannya, 2) membangun kesiapan warga negara sebagai warga dunia (global society) Civic Education adalah pendidikan yang mencakup pemahaman dasar tentang cara kerja demokrasi dan lembaga-lembaganya, pemahaman tentang rule of law, HAM, partisipasi demokrasi, pengembangan budaya demokrasi dan perdamaian.

23 KOMPETENSI DASAR Kompetensi Mata Kuliah ini: 1. Kecakapan dan kemampuan penguasaan pengetahuan kewargaan (civic knowledge), 2. Kecakapan dan kemampuan sikap kewargaan (civic dispositions); pengakuan kesetaraan, toleransi, kebersamaan, keberagaman, dsb. 3. Kecakapan dan kemampuan mengartikulasikan ketrampilan kewargaan (civic skills); seperti partisipasi publik, kemampuan melakukan kontrol atas kekuasaan.

24 TUJUAN PERKULIAHAN 1.Membentuk kecakapan partisipatif yang bermutu dan bertanggungjawab dalam kehidupan politik; baik lokal, nasional dan global. 2.Menjadikan warga masyarakat yang baik dan mampu menjaga persatuan dan integritas bangsa guna mewujudkan Indonesia yang kuat, sejahtera dan demokratis; 3.Menghasilkan mahasiswa yang beprikir komprehensif, analitis dan kritis. 4.Mengembangkan kultur demokrasi;kebebasan, persamaan, toleransi, dsb. 5.Membentuk mahasiswa menjadi good and responsible citizen

25 Ruang lingkup Materi

26 No TanggalPokok Bahasan/Materi 1Ruang Lingkup P-PKn 2Filsafat Pancasila (1) 3Filsafat Pancasila (2) 4Identitas Nasional 5HAK dan Kewajiban Warga Negara 6HAM dan Rule of Law (1) 7HAM dan Rule of Law (2) 8UTS 9 10Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi 11Geopolitik Indonesia 12Geostrategi Indonesia (1) 13Geostrategi Indonesia (2) 14Wawasan Nusantara 15Negara Indonesia dan Pancasila 16Pekan Tidak tenang 17UAS 18

27 PARADIGMA PENDIDIKAN PPKn Paradigma FEODALISTIK 1) mahasiswa objek; 2) monolitik; 3) doktriner; 4) sentralistik dan antidialog. Paradigma HUMANISTIK 1) mahasiswa subjek: memiliki potensi dan karakteristik; 2) dialogis; 3) Orientasi pembelajaran menekankan learning to know, learning to be, learning to do dan learning to live together

28 URGENSI PPKn Lahirnya ERA DEMOKRATISASI; Proses transisi demokrasi Indonesia yang melalui: 1) reformasi konstitusional, 2) reformasi kelembagaan, dan 3) pengembangan kultur dan budaya politik Kemunculan ideologi transnasional; Krisis kebangsaan sebagai akibat dari krisis kepemimpinan

29 Apa pentingnya belajar PPKN Mengapa konstitusi harus diamandemen; Makna Identitas; dan sumber2 identitas nasional: Demokrasi:nilai-nilai perjuangkan;indikator; Pancasila dihubungkan dengan ideologi bangsa lain,