SISTEM INFORMASI KESEHATAN DI PEMERINTAHAN DAERAH

Presentasi berjudul: "SISTEM INFORMASI KESEHATAN DI PEMERINTAHAN DAERAH"— Transcript presentasi:

1 SISTEM INFORMASI KESEHATAN DI PEMERINTAHAN DAERAH
Materi (11) MK Simkes S1-Kesmas

2 Model Sistem Informasi Kesehatan Daerah
P E N E N T U K E B I J A K A N ( S T A K E H O L D E R S ) KEPALA DAERAH ANGGARAN DPRD LAIN2 KEMASAN KHUSUS (TELAAHAN, GRAFIK, DLL) PENCATATAN & PELAPORAN PENCATATAN & PELAPORAN DATA SEKUNDER, SURVEI, DLL DATA SEKUNDER, SURVEI, DLL DATA & INDIKATOR DATA, INDIKATOR, INFORMASI DATA, INDIKATOR, INFORMASI INTERAKSI ON-LINE (MODEM, INTERNET) PUBLIKASI BERKALA (PROFIL, DLL) BANK DATA KESEHATAN MANAJEMEN KESEHATAN

3 MODEL PENGORGANISASIAN DI DALAM PELAYANAN KESEHATAN
FUNGSI MANAJEMEN SISTEM KESEHATAN SISTEM PELAYANAN PENGELOLAAN KLIENT/PENDERITA JENJANG ADMINISTRASI PUSAT / PROPINSI DEPKES , DINKES PROP RS. PROP/ REGIONAL RUJUKAN PATIENT KABUPATEN DINAS KESEHATAN RS KABUPATEN RUJUKAN PATIENT PUSKESMAS PUSKESMAS KLIENT / MASY. PENDERITA

4 Peranan Sistem Informasi Kesehatan Daerah
Aspek Manajemen Data dan Informasi : - Visi Kesehatan = Indonesia Sehat 2010, perbaharuan kebijakan = Paradigma sehat - penyelenggaraan sistem kesehatan dalam berbagai program kesehatan, melalui : Perencanaan Pelaksanaan sistematis, berjenjang, Pengawasan berkelanjutan Pengendalian

5 Penataan Sistem Kesehatan Daerah
Tujuan pokok Sistem Kesehatan di suatu wilayah : 1. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat wilayah yang bersangkutan 2. merespon harapan-harapan/kebutuhan masyarakat wilayah yang bersangkutan sesuai harga diri atau HAM 3. memberikan perlindungan finansial terhadap kemungkinan dikeluarkan biaya akibat penyakit pada masyarakat yang bersangkutan

6 Fungsi-fungsi Sistem Kesehatan
PENGA WASAN DAN PENGA RAHAN PEMBIAYAAN KESEHATAN : Penarikan dana Penghimpunan dana Pengalokasian dana PENGEMBANGAN SD PELAYANAN KESEHATAN : -pelayanan individu -pelayanan masyarakat

7 Fungsi-fungsi Sistem Kesehatan
Pelayanan Kesehatan : proses memberikan dan mengelola masukan di dalam kegiatan produksi jasa kesehatan dalam organisasi Pembiayaan kesehatan : proses penarikan dana dari sumber dana (primer= RT/ perusahaan; sekunder= pemerintah) SD = dana, nakes, obat, peralatan, prasarana, sarkes, iptek Pengawasan dan pengarahan : penetapan kebijakan, pengaturan di bidang kesehatan, penilaian kinerja, penyediaan informasi kesehatan

8 Penataan Pelayanan Kesehatan
Peranan Manusia dalam Sistem Kesehatan: Kontributor a Warga negara Konsumen Pasien atau kelompok sasaran b d c Pemberi pelayanan

9 Penataan Pelayanan Kesehatan
Penetapan prioritas intervensi : - contoh : Pengobatan tuberculosis  kegiatan berupa tindakan pengobatan yang diobservasi secara langsung, sistem DOTS - penetapan prioritas butuh banyak informasi  informasi atau data epidemiologis, analisis faktor-faktor risiko dalam suatu waktu pengaruh pada beberapa penyakit - pengembangan di daerah : tersedia data atau informasi tentang pola-pola penyakit daerah tsb  uraian lebih detil (perilaku sehat masyarakat, pola penggunaan fasilitas kesehatan)

10 Penataan Pelayanan Kesehatan
Pengumpulan data : data tentang faktor-faktor risiko, status kesehatan, kegiatan intervensi  pencatatan dan pelaporan data dari survei, diskusi fokus, metode kualitatif lain, penelitian akademis Tujuan : data dan informasi benar-benar cerminkan kebutuhan masyarakat setempat

11 Pengawasan dan Pengarahan
Fungsi : - penetapan kebijakan kesehatan - pengaturan di bidang kesehatan - penilaian kinerja - penyediaan informasi kesehatan Dinas kesehatan perlu memahami yang terjadi di seluruh Sistem Kesehatan  susun strategi yang pengaruhi perilaku berbagai pelaku kesehatan

12 Pengawasan dan Pengarahan
Sistem kesehatan perlu didukung Sistem Informasi kesehatan yang baik  dukung pengambilan keputusan Masalah : SIK selama ini  mengumpulkan dan mengelola banyak data dan informasi  belum digunakan secara optimal/ mubazir Kebutuhan dalam pengawasan dan pengarahan : telaahan pendek secara periodik dengan variasi geografis; kegiatan kesehatan sektor swasta dan sektor pemerintah non-kesehatan; kebutuhan keseahtan dan harapan dari masyarakat

13 Pengembangan SIKDA Prinsip dasar :
Perlu dikenali perilaku pemakai yang akan dihasilkan oleh SIKDA Identifikasi tepat perilaku pemakai berkaitan dengan konsumsi informasi, terutama proses pengambilan keputusan dalam manajemen kesehatan Identifikasi dan disusun kebutuhan informasi dari pemakai berkaitan pengambilan keputusan Pertimbangan mulai pengembangan SIKDA secara bertahap Perhatian pada terpadunya pencatatan dan pelaporan agar tidak memberatkan, dan kualitas data terjamin

14 Sistem Informasi Kesehatan di Dinas Kesehatan Daerah
Skema laporan : Laporan Puskesmas Profil Kes. Kab/ Kota Pengolahan Data Laporan Bulanan Kab/Kota Laporan RS Kegiatan DinKes Kab/Kota

15 Sistem Informasi Kesehatan di Dinas Kesehatan Daerah
Input SIK Kab/Kota : - Sumber data : laporan RS, GFK, hasil survei kesehatan Kab/Kota dan pengumpulan data sekunder non-kesehatan, raw data (data digital) dari database SIK Puskesmas - Internal sistem dari SIK Kab/Kota : para pengguna di lingkungan Dinkes Kab/Kota  akses data langsung ke database SIK Kab/Kota

16 Sistem Informasi Kesehatan di Dinas Kesehatan Daerah
Output SIK Kab/Kota : - data yang telah diproses secara matematis  result = indikator-indikator kepentingan Kab/Kota (=rasio/statistik, tabel, grafik/chart) Software aplikasi : - komputer standalone di Puskesmas : window dengan Visual Basic  entry data, pengolahan data, penyajian data. Software penunjang : EPIINFO/ SPSS (olah data statistik), MS Word, Excell, Power Point

17 Sistem Informasi Kesehatan di Dinas Kesehatan Daerah
Dinas Kesehatan Kab/Kota : server digunakan sistem LAN dengan software : - operating system Windows NT - SQL database engine, intranet - Dial-In networking - Messaging ( server) - fungsi server : pengontrol LAN dan bank data kesehatan di Kabupaten/Kota

18 Aliran Data SIK Kabupaten/Kota
Puskesmas melakukan data entry  transfer file digital memakai modem ke Kabupaten  Kabupaten/Kota terima file digital tsb Database engine di Server melakukan kompilasi data dan pengolahan otomatis Database server mengeluarkan laporan sesuai permintaan operator Kab/Kota Pengguna internal Dinkes sebagai anggota jaringan bisa akses data langsung ke server, dan buat laporan di komputer workstation

19 Aliran Data SIK Kabupaten/Kota
Pengguna diluar Dinkes : Bupati, Kepala Dinkes Kabupaten/Kota, Dinkes Propinsi, Depkes akses ke server Dinkes Kab/Kota dengan direct dial-up. Laporan dalam bentuk tertentu : html format Feedback untuk Puskesmas  pengiriman intranet , akses Puskesmas ke server Dinkes Kab/Kota Hak akses maupun tulis ke server diatur sesuai kewenangan

20 Kebutuhan Perangkat Keras
sesuai rancangan pada aliran data : - setiap Puskesmas diberikan 2 buah personal komputer : data entry dan pengolahan data Puskesmas. Server dilengkapi modem untuk komunikasi dengan Dinkes Kabupaten/Kota - DinKes Kabupaten/Kota dipasang 1 buah server dengan 2 workstation untuk menampung seluruh database dari Puskesmas, Rumah sakit. Jaringan dilengkapi modem - Propinsi dan Pusat : 1 buah remote workstation yang dirancang untuk akses data di Dinkes Kabupaten/ Kota