BAGIAN REFORMASI BIROKRASI KEJAKSAAN AGUNG JAKARTA, 27 Agustus 2018

Presentasi berjudul: "BAGIAN REFORMASI BIROKRASI KEJAKSAAN AGUNG JAKARTA, 27 Agustus 2018"— Transcript presentasi:

1 BAGIAN REFORMASI BIROKRASI KEJAKSAAN AGUNG JAKARTA, 27 Agustus 2018
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA KEJAKSAAN TINGGI, KEJAKSAAN NEGERI DAN CABANG KEJAKSAAN NEGERI TAHUN BAGIAN REFORMASI BIROKRASI KEJAKSAAN AGUNG JAKARTA, 27 Agustus 2018

2 SASARAN STRATEGIS DAN IKU JAMBIN
BIRO PERENCANAAN SASARAN STRATEGIS DAN IKU JAMBIN 1 PROSES KELUARAN HASIL Penguatan Akuntabilitas Kinerja Cascading Down (Turunan): Sasaran Strategis dan IKU, Pusat ke Kejati, Kejari dan Cabjari Surat Jambin tentang Penetapan Sasaran strategis dan IKU, Lampiran Perjanjian Kinerja Kejati, Kejari dan Cabjari Penyusunan Renstra, Renja, PK, dan LKj daerah lebih kredibel; Nilai Akuntabilitas Kinerja Naik Nilai Akuntabilitas Kinerja 2017:62,11 (“B”) 2 Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pembangunan Unit Kerja ZI menuju WBK/ WBBM Membangun 16 Kejari Percontohan Membangun Jampidsus, Badiklat Biropeg, Dir D, Dir Narkotika, Dir Pertimb Hukum, Kejati Jatim, Jawa Tengah, Banten, dan Kejati Bali Mengusulkan Jampidsus, Kejati Jatim, Kejari JakBar, Kejari Cikarang, Kejari Sleman untuk sample Penilaian Indeks RB Ada unit kerja lulus WBK/WBBM; Unit Kerja eselon I dan II Kejagung, serta Kejati diusulkan ke Kemenpan untuk WBK/WBBM Nilai indeks RB naik Nilai Indeks RB 2017: 71,08 (“BB”)

3 INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA: PENETAPAN SASARAN STRATEGIS, IKU, LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA INDIKATOR KINERJA UTAMA NASIONAL RENSTRA/RENJA/PK KEJAKSAAN AGUNG JAMBIN JAMINTEL JAMPIDUM JAMPIDSUS JAMDATUN JAMWAS BADIKLAT PROVINSI KEJAKSAAN TINGGI ASBIN ASINTEL ASPIDUM ASPIDSUS ASDATUN ASWAS KTU KEJAKSAAN NEGERI KAB/KOTA SUBAG BIN SIE INTEL SEI PIDUM SIE PIDSUS SIE DATUN SIE BB PEMERIKSA CABANG KEJAKSAAN NEGERI KEC

4 PERJANJIAN KINERJA JAKSA AGUNG KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
JAMBIN JAMINTEL JAMPIDUM JAMPIDSUS JAMDATUN JAMWAS BADIKLAT SESJAM SESJAM SESJAM SESJAM SESJAM SESJAM SES BDN KABIRO/PST DIR/PST DIR DIR DIR INSPEKTUR KAPST KEPALA KEJAKSAAN TINGGI ASBIN ASINTEL ASPIDUM ASPIDSUS ASDATUN ASWAS KTU KASUBBAG KASIE KASIE KASIE KASIE PEMERIKSA KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KASUBAG BIN KASIE INTEL KASEI PIDUM KASIE PIDSUS KASIE DATUN KASIE BB PEMERIKSA KAUR KASUBSIE KASUBSIE KASUBSIE KASUBSIE KASUBSIE CABANG KEJAKSAAN NEGERI URUSAN SUBSIE

5 LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET (PER TAHUN) SESUAI IKU YANG DITETAPKAN DALAM RENSTRA (NASIONAL) KEJATI DISESUAIKAN WILAYAH HUKUMNYA KEJARI DISESUAIKAN WILAYAH HUKUMNYA CABJARI DISESUAIKAN WILAYAH HUKUMNYA SESUAI FORMULASI TARGET ANGGARAN

6 INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENJELASAN: PENETAPAN SASARAN STRATEGIS, IKU, LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana dan perdata di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi .……*. Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana dan perdata di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi ….…*. FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA: Jumlah penerimaan kas negara dari pengembalian kerugian negara (UP atau Denda atau perampasan barang bukti aset hasil tindak pidana) dari jalur pidana dan perdata dibagi jumlah kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus pidana dan perdata x 100%.  Rumus:  *) pada tahun berjalan Rumus ini digunakan untuk menghitung capain kinerja. Catatan: Untuk kerugian negara yang disetor sebagai PNBP Kejaksaan dalam akun Uang Pengganti, denda, dan perampasan aset hasil tindak pidana dalam perkara tindak pidana korupsi, denda dan perampasan aset hasil tindak pidana dalam perkara TPPU, Tindak Pidana Perpajakan, Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai serta putusan gugatan perdata karena tersangka atau terdakwa meninggal dunia padahal secara pasti telah timbul kerugian keuangan negara. Data di Kejaksaan Tinggi di tambah data di kejaksaan negeri di wilayah hukum kejaksaan tinggi Indikator “persentase” artinya untuk in put yang jumlahnya tidak dapat dipastikan, misalnya pengembalian kerugian keuangan Negara setiap tahunnya tidak dapat dipastikan jumlahnya. Jumlah penerimaan negara dalam eksekusi*) Jumlah kerugian negara dalam Putusan inkracht *) X 100%

7 INDIKATOR KINERJA UTAMA
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA: PENETAPAN SASARAN STRATEGIS, IKU, LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET PENJELASAN Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana dan perdata di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi .……*. Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana dan perdata di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi ….…*. …..% (RP) FORMULASI PENGUKURAN TARGET: Sesuai target dalam renstra, atau Apabila target dalm renstra tidak realistis, maka hitung target dng rumus, sbb Jumlah penerimaan kas negara dari pengembalian kerugian negara (UP atau Denda atau perampasan barang bukti aset hasil tindak pidana) dari jalur pidana dan perdata dibagi jumlah kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus pidana dan perdata x 100%.  Rumus:  *) pada tahun sebelumnya Contoh: Untuk target perjanjian kinerja tahun 2018, maka gunakan data tahun 2017. Pada tahun 2017: Pengembalian kerugian Negara secara keseluruhan yang berhasil disetor sebagai PNBP adalah Rp ,- sedangkan jumlah kerugian KN dalam seluruh amar putusan pada tahun 2017 adalah Rp ,- Jumlah penerimaan negara dalam eksekusi*) Jumlah kerugian negara dalam Putusan inkracht *) X 100%

8 INDIKATOR KINERJA UTAMA
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA: PENETAPAN SASARAN STRATEGIS, IKU, LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET PENJELASAN 50% = X 100% = 50% masukan menjadi target tahun 2018, dan Rp masukan menjadi nilai rupiah. MENGHITUNG CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 Pada tahun 2018: Pengembalian kerugian Negara secara keseluruhan yang berhasil disetor sebagai PNBP adalah Rp ,- sedangkan jumlah kerugian KN dalam seluruh amar putusan pada tahun 2018 adalah Rp ,- 100% = x Rumus capaian indikator kinerja utama 100 50 Target 2018 =

9 SEKIAN DAN TERIMA KASIH
BAGIAN REFORMASI BIROKRASI SEKIAN DAN TERIMA KASIH