Basis Data Terpadu Untuk Perlindungan Sosial: Pembentukan, Pemanfaatan, dan Pengelolaan Elan Satriawan Kepala Kelompok Kerja Kebijakan TNP2K Februari 2016.

Presentasi berjudul: "Basis Data Terpadu Untuk Perlindungan Sosial: Pembentukan, Pemanfaatan, dan Pengelolaan Elan Satriawan Kepala Kelompok Kerja Kebijakan TNP2K Februari 2016."— Transcript presentasi:

1 Basis Data Terpadu Untuk Perlindungan Sosial: Pembentukan, Pemanfaatan, dan Pengelolaan Elan Satriawan Kepala Kelompok Kerja Kebijakan TNP2K Februari 2016

2 2 Pendahuluan Kebijakan Perlindungan Sosial dan Subsidi Publik di Indonesia berubah dari yang bersifat broad-based/universal dan subsidi barang menjadi bersifat tersasar (targeted) berbasis rumah tangga/keluarga setelah Indonesia mengalami krisis 1997/98 Rejim kebijakan baru ini membutuhkan dukungan elemen-elemen pendukung untuk membentuk Sistim Pesasaran Nasional Elemen utama pertama adalah basis data dengan informasi nama, alamat dan rangking kesejahteraan merupakan kebutuhan utama bagi sistim perlindungan sosial bersasaran Basis data penerima manfaat mulai dibentuk pada tahun 2005 saat pemerintah menyiapkan program kompensasi pengurangan subsidi BBM – mengalami penyempurnaan dan pemutakhiran: 2008, 2011 dan 2015. Juga diperlukan kelembagaan yang mengatur pemanfaatan dan pengelolaan basis data tersebut

3 3 Prinsip Sistem Pensasaran Nasional 1.Adanya data dasar calon penerima manfaat  BDT berisikan nama, alamat dan karakteristik calon penerima manfaat program. Pengumpulan data ini, dari sisi legal dan substansial, dilaksanakan oleh BPS. 2.Metodologi perangkingan yang kredibel dan transparan  Perangkingan calon penerima manfaat dilakukan dengan metodologi ilmiah, memperhatikan keberagaman antar daerah dan terbuka untuk perbaikan. 3.Tersedianya mekanisme pemutakhiran yang reguler  Pemutakhiran mutlak diperlukan karena perubahan tingkat kesejahteraan penerima manfaat dapat terjadi sewaktu-waktu. Pemutakhiran dapat dilaksanakan secara top-down, maupun bottom-up. 4.Pengelolaan basis data yang profesional dan independen  Profesional karena pengelolaan BDT membutuhkan kompetensi yang spesifik, independen karena basis data memberikan dukungan kepada berbagai kementerian dan perlu harus dijaga dari kepentingan lain selain perlindungan sosial.

4 Pengembangan Basis Data Terpadu

5 5 Opsi Metode Pensasaran  Self-selection – Subsidised commodity for the poor – Public work programs  Categorical or Group – Geographic – Demographic  Individual Assessment – Community-based targeting – Means testing (MT) – Proxy means testing (PMT)

6 6 Cakupan universal dapat menjangkau semua orang miskin, namun cakupan yang bersasaran dapat menjangkau masyarakat miskin dengan biaya yang jauh lebih rendah, asalkan biaya administrasi realistis Sistem Penargetan Penerima dan Jumlah yang diterima AnggaranProporsi orang miskin yang menerima bantuan Universal10 juta orang menerima $3 $30juta30% Penargetan Sempurna 3 juta orang miskin menerima $3 $9juta + admin100% 3 juta orang miskin menerima $10 $30 + admin100% Penargetan Tidak Sempurna 2 juta orang miskin dan 1 juta orang tidak miskin menerima $3 $9juta + admin66,66% Penargetan Buruk 1 juta orang miskin dan 2 juta orang tidak miskin menerima $3 $9juta + admin33,33%

7 7 Metode Pengumpulan Data Keluarga Miskin/Rentan GENERASI PERTAMA: PSE 2005 Informasi tentang keluarga termiskin dihimpun melalui Kepala Desa dan tokoh masyarakat Dilakukan cross- check terhadap sumber informasi kemiskinan lainnya, seperti data BKKBN, survei kemiskinan yang dilakukan oleh provinsi BPS melakukan survei melalui PSE 2005 untuk mengumpulkan data karakteristik ekonomi dan sosial terhadap rumah tangga dalam list. BPS menggunakan Proxy Means Test (PMT) untuk menentukan eligibilitas penerima Daftar akhir rumah tangga miskin Daftar awal rumah tangga

8 8

9 9 Kinerja Pensasaran Sebelum BDT Hanya sekitar 30% penduduk miskin yang menerima ketiga program perlindungan sosial (Raskin, BLT, Jamkesmas) Disebabkan: kualitas data pensasaran belum adanya sistim pensasaran nasional Desil konsumsi rumah tangga Persentase penerima bantuan Sumber: Susenas 2009

10 10 Metode Pengumpulan Data PPLS 2011 Tujuan: menurunkan inclusion dan exclusion error Pre-List Rumah Tangga (Berdasarkan peta kemiskinan yang berasal dari data Sensus Penduduk 2010) Data individual dari program lain Konsultasi dengan Rumah Tangga Miskin Penyisiran + + + Daftar awal Rumah Tangga Disurvei pada PPLS 2011 Penyusunan Daftar Awal Rumah Tangga Menerima bantuan Tidak menerima bantuan MiskinTidak miskin

11 11 Proses Pengembangan Basis Data Terpadu Analisis Data & Pengembangan Model PMT TNP2K Basis Data Terpadu Perbaikan Metodologi Pengumpulan Data: Penggunaan sensus penduduk untuk menyusun pre-list awal. Rumah tangga yang disurvei lebih banyak (45% vs. 29% pada tahun 2008). Pelibatan komunitas miskin untuk memberikan informasi RTM Variabel yang dikumpulkan lebih banyak, meningkatkan akurasi estimasi rumah tangga miskin. Perbaikan Metodologi Pemeringkatan dan Pemutakhiran Informasi: Perbaikan metode Proxy Mean Testing (PMT) dengan memperhatikan variasi variabel penentu kesejahteraan dari setiap kabupaten/kota. Mengintegrasikan dengan Data Administrasi Kependudukan (ADMINDUK). Pengumpulan Data (PPLS 2011)

12 12 Sebagian Kelompok Variabel Kriteria Penentu RTS Kelompok kriteriaDetail kriteria Deskripsi pilihan pada kriteria

13 13 Rumah tangga mana yang kesejahteraannya lebih baik? Lebih berhak menerima KPS karena kondisi anggota keluarga lain tidak bekerja, memiliki jumlah tanggungan lebih banyak, dan kondisi pasangan tidak bekerja. Secara kasat mata terlihat lebih berhak menerima KPS

14 14 BDT Mencakup 40% Populasi Indonesia dengan Status Sosial Ekonomi Terendah GARIS KEMISKINAN Mencakup 5,7 juta rumah tangga atau 28,6 juta jiwa BASIS DATA TERPADU Mencakup 24,7 juta rumah tangga atau 96,4 juta jiwa PENERIMA KPS/KKS Mencakup 15,5 juta rumah tangga atau 65,6 juta jiwa 11,2% 40% 60% 25% Miskin Inclusion Error Exclusion Error PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI) JKN Mencakup 21,8 juta rumah tangga atau 86,4 juta jiwa 35% Hampir Miskin/ Rentan Berisikan informasi nama, alamat dan karakteristik sosial-ekonomi 24,7 juta rumah tangga/96,4 juta individu

15 15 Ilustrasi Data Rumah Tangga dan Keluarga dalam BDT KRT/PKRT/ARTKPSKKSKIPKIS A0.A0.Bapak/KRT/KKKPSV-V A0.Ibu/PKRT/PKKTertera namanya dalam KPS V A1.- Anak 1 *Tertera namanya dalam KPS ?-V A1. Menantu (istri/suami dari Anak 1)--V A1. Cucu 1 – SD (anak dari Anak 1)-VV A1. Cucu 2 – Balita (Anak dari Anak 1)--V A0.- Anak 2- usia sekolah tidak sekolah-VV A0.- Anak 3 – SMA/MA-VV A0.- Anak 4 - SMP/MTs-VV A0.- Anak 5 - SD/MI-VV Catatan: * Keluarga dalam Rumah Tangga (RT) A sehingga dalam RT A ada dua keluarga yaitu A0 dan A1. Meskipun demikian sejak awal, semua ART tercakup dalam data KIS dan anak usia sekolah (6-21) tercakup dalam data KIP termasuk yang di luar sekolah.

16 16 Korelasi Distribusi Rumah Tangga Miskin dan Jumlah 40% Penduduk Dengan Kesejahteraan Terendah Sangat Tinggi

17 17 Pengalaman Internasional Terkait Dengan Tingkat Akurasi Pentargetan Rumah Tangga Sumber: Coady et al. 2004 & TNP2K 2014 Kartu Perlindungan Sosial - KPS (Indonesia)

18 18 Mekanisme Pemutakhiran Basis Data Terpadu 2015 PPLS11 DAFTAR AWAL Daftar RT sementara Forum Konsultasi Publik daftar rumah tangga sementara DESA Distribusi daftar rumah tangga sementara ~28.1 Juta Daftar RT hasil konsultasi publik yang telah disahkan Bupati/Walikota Daftar rumah tangga yang telah disahkan oleh Bupati/Walikota Pengolahan dan perangkingan PPLS11 DAFTAR FINAL Pendataan Basis Data Terpadu Pengesahan oleh Bupati/ Walikota Form Rekap Pengganti Raskin (2012-2014) Form Rekap Pengganti Raskin (2012-2014) Perubahan Data PBI Pengganti KPS (2013) Pengganti KPS (2013) Data MIS-PKH (2007-2014) Data MIS-PKH (2007-2014) (ODK)*

19 19 Integrasi Sistim Data Penerima Manfaat Program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu Hasil Verifikasi Validasi Sistem Registrasi Tunggal Program Perlindungan Sosial LAINNYA JKN/KISKIP/BSMRASKINPKH BLSM/SK S SUBSIDI LISTRIK LAINNYA PROGRA M DAERAH

20 Pengelolaan dan Pemanfaatan BDT

21 21 Produk dan Layanan BDT Data Agregat/Distribusi tingkat Provinsi, Kabupaten & Kecamatan Data Individu DENGAN Nama & Alamat Data Individu DENGAN Nama & Alamat Digunakan hanya untuk program-program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial Pengguna: kementerian/lembaga dan instansi pelaksana program, baik di pusat maupun daerah Dibutuhkan surat permohonan dari pengguna yang berisi deskripsi dan sasaran program + Pernyataan Integritas Penggunaan Data (untuk ikut menjaga integritas data) Untuk tujuan analisis atau perencanaan Pengguna: instansi pemerintah pusat dan daerah, lembaga penelitian, NGO, dll Dibutuhkan surat permohonan dari pengguna (+proposal penelitian bila untuk penelitian) http://dataterpadu@tnp2k.go.iddataterpadu@tnp2k.go.id Data Individu TANPA Nama & Alamat Data Individu TANPA Nama & Alamat Untuk keperluan perencanaan program Pengguna: pemerintah pusat maupun daerah Dapat diakses melalui website TNP2K http://bdt.tnp2k.go.id/

22 22 Website Basis Data Terpadu www.bdt.tnp2k.go.id

23 23 Aplikasi Pencarian Nama, Status Sosial, dan Informasi Kependudukan

24 24 Layanan dan Dukungan pada K/L dan Daerah Untuk Program Perlindungan Sosial JKN/PBI Bantuan Siswa Miskin Program Keluarga Harapan Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial Ditetapkan oleh K/L atau Pemerintah aerah penyelenggara program Kriteria diterapkan kepada Basis Data Terpadu Daftar nama dan alamat individu/ keluarga/rumah tangga sasaran masing-masing program Raskin Program perlindungan sosial lainnya dengan sasaran individu/keluarga/rumah tangga Kriteria kepesertaan program perlindungan sosial

25 25 BDT Sebagai Sumber Data Tunggal Program Perlindungan Sosial

26 26 Data tidak untuk kepentingan politik dan komersial Pemanfaatan Basis Data Terpadu (BDT) Masyarakat luas Permintaan dari 21 Kementerian dan Lembaga Permintaan dari 31 Provinsi Permintaan dari 308 Kabupaten/Kota 56 65 513

27 27

28 28

29 Dampak Penggunaan BDT Untuk Ketepatan Sasaran

30 30 Penggunaan Basis Data Terpadu (BDT) Sejak 2012 Memperbaiki Ketepatan Sasaran Program Perlindungan Sosial Bidang Pendidikan Kesalahan Penentuan Sasaran Berkurang Ketepatan Sasaran BSM Mengalami Perbaikan Sumber: Susenas, 2009 dan 2013 Exclusion ErrorInclusion Error Exclusion ErrorInclusion Error

31 31 Keberlanjutan Pendidikan Anak Usia Sekolah Pada Rumah Tangga 40% Termiskin Sumber: Analisis data Susenas Maret 2013 dan Maret 2014

32 32 Penggunaan Basis Data Terpadu (BDT) Sejak 2012 Memperbaiki Ketepatan Sasaran Program Perlindungan Sosial Bidang Kesehatan Ketepatan Sasaran Jamkesmas Mengalami Perbaikan Kesalahan Penentuan Sasaran Berkurang Sumber: Susenas, 2012 dan 2014 Exclusion Error Inclusion Error - 13.93 - 3.91

33 Terima kasih