Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

SISTEM HUKUM DAN PERADILAN DI INDONESIA

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "SISTEM HUKUM DAN PERADILAN DI INDONESIA"— Transcript presentasi:

1 SISTEM HUKUM DAN PERADILAN DI INDONESIA
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN MEDIA PEMBELAJARAN BAGI GURU SMA, SMK DAN SLB Dikbud NTB @dikbudntb PPKN SISTEM HUKUM DAN PERADILAN DI INDONESIA Marwan Arjuli, S.Pd SMAN 1 Poto Tano Verifikator : Marwan Arjuli, S.Pd © Hak Cipta Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB

2 Kompetensi Inti KI/KD IPK Materi Referensi
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Kompetensi Inti KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya KI 2 : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif, dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan KI/KD IPK Materi Latihan Soal Uji Kompetensi Referensi Dikbud NTB @dikbudNTB @dikbudNTB

3 PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Kompetensi Dasar 3.3 Mendeskriprikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan UUD NRI Tahun Menyaji hasil penalaran tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 KI/KD IPK Materi Latihan Soal Uji Kompetensi Referensi Dikbud NTB @dikbudNTB @dikbudNTB

4 Indikator Pencapaian Kompetensi
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Indikator Pencapaian Kompetensi KI/KD IPK Materi Latihan Soal Uji Kompetensi Referensi Dikbud NTB @dikbudNTB @dikbudNTB

5 PENGERTIAN SISTEM HUKUM
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PENGERTIAN SISTEM HUKUM Sistem Hukum adalah kumpulan peraturan atas kaidah-kaidah tingkah laku manusia yang dibuat oleh lembaga resmi (pemerintah) berwenang yang bersifat mengikat dan memaksa serta bila dilanggar dikenakan sanksi yang tegas KI/KD IPK Materi Latihan Soal Uji Kompetensi Referensi Dikbud NTB @dikbudNTB @dikbudNTB

6 PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TATA HUKUM NASIONAL KI/KD Tata Hukum adalah keseluruhan hukum positif atau hukum yang sedang berlaku di suatu negara pada saat ini. IPK Materi Tata Hukum Bertujuan untuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan ketertiban hukum bagi suatu masyarakat dan pelaksanaan dapat dipaksakan oleh alat-alat negara yang diberikan kekuasaan. Latihan Soal Uji Kompetensi Referensi Dikbud NTB @dikbudNTB @dikbudNTB

7 1 2 3 CIRI-CIRI NEGARA HUKUM Adanya pengakuan dan perlindungan HAN
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN CIRI-CIRI NEGARA HUKUM Adanya pengakuan dan perlindungan HAN Peradilan yang bebas dan tidak memihak Legalitas dalam arti hukum KI/KD 1 IPK 2 Materi Latihan Soal 3 Uji Kompetensi Referensi Dikbud NTB @dikbudNTB @dikbudNTB

8 PENGGOLONGAN HUKUM KI/KD IPK Materi Referensi Tertulis Wujud
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Tertulis Wujud Tidak Tertulis Lokal Ruang Nasional Ius Contitutum Internasional PENGGOLONGAN HUKUM KI/KD Waktu Ius Contituendum Satu Golongan Hukum Antar Waktu Pribadi Semua Golongan IPK Hk. Tata Negara Antar Gol. Hk. Adm. Negara Publik Materi Hk. Pidana Hk. Acara Hk. Perorangn I s i Latihan Soal Hk. Keluarga Privat/Perdata Hk. Kekayaan Hk. Waris Uji Kompetensi Tugas dan Fungsi Material Pidana Formal Formal Perdata Formal Referensi Dikbud NTB @dikbudNTB @dikbudNTB

9 MAKNA LEMBAGA PERADILAN
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN MAKNA LEMBAGA PERADILAN Peradilan adalah pihak atau lembaga yang berwenang dalam memutuskan perkara hukum. Dalam UUD 1945 pasal 24 ayat 2 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. KI/KD IPK Materi Latihan Soal Uji Kompetensi Referensi Dikbud NTB @dikbudNTB @dikbudNTB

10 SUSUNAN LEMBAGA PERADILAN DI INDONESIA
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SUSUNAN LEMBAGA PERADILAN DI INDONESIA KI/KD IPK Materi Latihan Soal Uji Kompetensi Referensi Dikbud NTB @dikbudNTB @dikbudNTB

11 Perangkat Lembaga Peradilan
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Perangkat Lembaga Peradilan KI/KD Pengadilan Umum, Peradilan Agama dan PTUN : IPK Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua) Hakim Sekretaris Panitera Juru Sita Materi Latihan Soal Uji Kompetensi Referensi Dikbud NTB @dikbudNTB @dikbudNTB

12 Perangkat Lembaga Peradilan
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Perangkat Lembaga Peradilan Pengadilan Militer ; Oditurat yaitu badan yang melaksanakan penuntutan dan penyidikan KI/KD IPK Oditurat militer Oditurat militer tinggi Oditurat Jenderal Oditurat militer pertempuran Materi Latihan Soal Uji Kompetensi Referensi Dikbud NTB @dikbudNTB @dikbudNTB

13 Uji Kompetensi KI/KD IPK Materi Referensi Latihan Soal Uji Kompetensi
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KI/KD IPK Uji Kompetensi Materi Latihan Soal Uji Kompetensi Referensi Dikbud NTB @dikbudNTB @dikbudNTB

14 PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Referensi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2017). Buku Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.Edisi Revisi : Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2017). Buku Siswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.Edisi Revisi : Jakarta KI/KD IPK Materi Latihan Soal Uji Kompetensi Referensi Dikbud NTB @dikbudNTB @dikbudNTB


Download ppt "SISTEM HUKUM DAN PERADILAN DI INDONESIA"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google