MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN BANYUMAS Semarang, 1 Agustus 2019.

Presentasi berjudul: "MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN BANYUMAS Semarang, 1 Agustus 2019."— Transcript presentasi:

1 MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN BANYUMAS Semarang, 1 Agustus 2019

2 GAMBARAN UMUM UNSOED TERMINAL TIPE A IAIN PURWOKERTO STASIUN RAYA
RSOP HOTEL ASTON IMPERIUM

3 4,08% 132.758 Ha 27 301 30 GAMBARAN UMUM LUAS WILAYAH KABUPATEN
POSISI ASTRONOMIS 108°39’17’’- 109°27’15’’ BT dan 7°15’05’’ - 7°37’10’’ LS Ha LUAS WILAYAH KABUPATEN 4,08% DARI LUAS WILAYAH PROV. JATENG 27 KECAMATAN DESA 301 KELURAHAN 30 Sebelah Utara : Kab. Tegal dan Kab. Pemalang; Sebelah Selatan : Kab. Cilacap; Sebelah Barat : Kab. Cilacap dan Kab. Brebes; Sebelah Timur : Kab. Purbalingga, Kab. Banjarnegara, dan Kabupaten Kebumen.

4 DEMOGRAFI PENDUDUK 2017 JUMLAH PENDUDUK JUMLAH PENDUDUK LAKI-LAKI LAKI-LAKI PEREMPUAN PEREMPUAN *BPS 2017 *DINDUKCAPIL 2017

5 POTENSI DAERAH PERTANIAN PERKEBUNAN PETERNAKAN PERIKANAN PARIWISATA
PERDAGANGAN JASA

6 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, 2017
PERTUMBUHAN EKONOMI PERTUMBUHAN EKONOMI Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, 2017 *BPS Kabupaten Banyumas Selama rentang waktu 5 tahun, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas mengalami pertumbuhan fluktuatif tapi Masih paling tinggi dibanding dengan Kabupaten lain di Jawa Tengah

7 KEMISKINAN TAHUN 2018 : 13,50 % MENURUN TREN ANGKA KEMISKINAN

8 No 1 di Barlingmascakeb, dan lebih tinggi dr Provinsi
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA Angka Harapan Hidup : 73,33 Tahun IPM Tahun 2017 70,75 No 1 di Barlingmascakeb, dan lebih tinggi dr Provinsi Harapan Lama Sekolah: 12,63 Tahun Rata-rata Lama Sekolah : 7,4 Tahun Pengeluaran Per Kapita DISESUAIKAN Rp

9 KEUANGAN DAERAH APBD 2018 APBD 2019
Pendapatan : Rp PAD : Rp APBD 2019 Pendapatan : Rp PAD : Rp Inflasi Kabupaten Banyumas (2017) : 3,91 % Inflasi Kabupaten Banyumas (September 2018) : 0,08 % Upah Minimum Kabupaten Banyumas (2019) : Rp ,-

10 Kawasan Wisata Alam Batturaden KAWASAN PARIWASATA BATURADEN
POTENSI WISATA Kawasan Wisata Alam Batturaden TAMAN BALE KEMAMBANG KAWASAN PARIWASATA BATURADEN KABUPATEN 1000 CURUG

11 POTENSI WISATA PEDESAAN
CURUG GOMBLANG CURUG NANGGA CURUG CIPENDOK CURUG JENGGALA

12 KULINER KHAS Mendoan Soto Gethuk Goreng Keripik Tempe Nopia
Jenang Jaket

13 13 37 75 SMA SMK PERGURUAN TINGGI : 2 Negeri dan 11 Swasta
POTENSI PENDIDIKAN 13 PERGURUAN TINGGI : 2 Negeri dan 11 Swasta 37 SMA 75 SMK

14 POTENSI PENDIDIKAN UNSOED UMP IAIN PURWOKERTO STT TELKOM

15 FASILITAS KESEHATAN 23 RUMAH SAKIT 39 PUSKESMAS

16 FASILITAS KESEHATAN RS MARGONO SOEKARJO RSUD BANYUMAS
RST WIJAYA KUSUMA RSOP PURWOKERTO

17 INFRASTRUKTUR PENDUKUNG
Fasilitas Transportasi Terminal Type A (Bulupitu Purwokerto) dan Type B (Ajibarang-Wangon) Stasiun Besar Kereta Api Pengembangan Bandara JB. Soedirman dan Tunggulwulung Cilacap Pembangunan Double Track KA JKT-PWT-YK Rencana Pembangunan Jalan Tol Pejagan-Brebes-Cilacap BRT Trans Jateng Purwokerto-Purbalingga Angkutan Berbasis Online Fasilitas Pendukung lainnya Jaringan Listrik Pada Tahun 2016 terjual sebanyak Kwh; Ketersediaan energi listrik dari PLTPB dan PLTMH Jaringan Telefon dan Selular 80 % telah terjangkau; PDAM mengaliri sebanyak Rumah Tangga Jaringan Aspal telah sepenuhnya menjangkau Ibukota, Kecamatan dan Desa.

18 TERMINAL (BULUPITU) TIPE A PURWOKERTO STASIUN RAYA PURWOKERTO
TRANSPORTASI TERMINAL (BULUPITU) TIPE A PURWOKERTO STASIUN RAYA PURWOKERTO BRT-TRANSJATENG TAKSI TRAVEL

19 PERHOTELAN JAVA HERITAGE HOTEL HOTEL ASTON IMPERIUM HOTEL WISATA NIAGA
HOTEL SURYA YUDHA

20 PERBANKAN 64 BANK UMUM 41 BPR

21 PERBANKAN BNI 46 B R I B C A MANDIRI BANK JATENG BPR BKK

22 PENGHARGAAN YANG DITERIMA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

23 PRESTASI PEMKAB BANYUMAS
Penghargaan Opini WTP Pemkab Banyumas memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian 8 kali berturut-turut sejak LKPD Tahun 2011 s.d 2018

24 PRESTASI PEMKAB BANYUMAS
Penghargaan Predikat Kepatuhan Tinggi di Bidang Pelayanan Publik Pemkab Banyumas melalui penilaian PTSP Se-Indonesia dikategorikan dalam Zona Hijau, bersama dengan Pemkab Bantul, Pemkab Gunungkidul, dan Pemkot Bogor.

25 PRESTASI PEMKAB BANYUMAS
PERINGKAT I PRO INVESTASI Pemkab Banyumas memperoleh Penghargaan Peringkat I Pro Investasi Se-Jawa Tengah

26 KINERJA KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018
No KINERJA KABUPATEN 1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) BB 2. Survey Kepuasan Masyarakat 82,71 3. Penghargaan Kepatuhan Tinggi dari Ombudsman ( 9 OPD ) 99,23 4. Evaluasi dan Monitoring Upaya Pencegahan KKN dari KPK 87 5. Penghargaan Unit Pelayanan Publik dari MENPAN RB B+ (Kategori Baik) 6. Kabupaten Pro Investasi Tk. Propinsi Jawa Tengah Terbaik I 7. Penghargaan Nilai Kepatuhan dari Ombudsman ( Khusus PTSP) 100 9. Penghargaan Nilai Kompetensi dari Ombudsman (Khusus PTSP) 87,01 (1 dari 4 Kab Terbaik Se-Indonesia)

27 PENYELENGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN BANYUMAS

28 Menjadikan Banyumas Yang Maju, Adil-Makmur, dan Mandiri
MISI 8 MISI 1 VISI DAN MISI Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat MISI 7 MISI 2 Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan industri kerakyatan, Pariwisata dan industri kreatif berbasis sumber daya lokal Meningkatkan kualitas hidup warga melalui pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan VISI Menjadikan Banyumas Yang Maju, Adil-Makmur, dan Mandiri Option A Option B MISI 6 MISI 3 Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan MISI 5 MISI 4 Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan pangan

29 MAL PELAYANAN PUBLIK Tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang jasa dan atau pelayanan adminstrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman.

30 KRONOLOGI PENETAPAN MPP
FESTIVAL KINERJA 2017 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA (LAN) DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA LAYAK MEMILIKI MPP PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS SIAP

31 KRONOLOGI PENETAPAN MPP
KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 11 TAHUN 2018 TANGGAL 9 JANUARI 2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2018 No KABUPATEN / KOTA PROVINSI 1. PEMERINTAH KOTA PADANG SUMATERA BARAT 2. PEMERINTAH KOTA PALEMBANG SUMATERA SELATAN 3. PEMERINTAH KOTA PEKANBARU RIAU 4. PEMERINTAH KOTA DENPASAR BALI 5. PEMERINTAH KOTA MAKASSAR SULAWESI SELATAN 6. PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KALIMANTAN TIMUR 7. PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO JAWA TIMUR 8. PEMERINTAH KOTA TANGERANG BANTEN 9. PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG 10. PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO 11. PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS JAWA TENGAH MPP KE-12 SE-INDONESIA , KE-2 SETELAH JAWA TIMUR, PERTAMA DI JAWA TENGAH

32 (MPP) 01 9 Januari 2018 02 TARGET 03 PENETAPAN 04 ANGGARAN
KRONOLOGI PENETAPAN MPP 01 9 Januari 2018 PENETAPAN PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK 02 TARGET (MPP) DITARGETKAN PADA AKHIR TAHUN 2018, MPP HARUS BEROPERASI 03 PENETAPAN APBD 2018 SUDAH DITETAPKAN DAN BELUM TERPASANG ANGGARAN MPP 04 ANGGARAN DIANGGARKAN MELALUI PERUBAHAN APBD

33 GEDUNG MAL PELAYANAN PUBLIK
Sudah ada Gedung baru yang belum mulai digunakan Rencana digunakan untuk Pusat Jajanan Serba Ada (PUJASERA ) Dengan pertimbangan urgensi/prioritas, Gedung yang semula direncanakan untuk PUJASERA ditetapkan penggunaannya melalui Keputusan Bupati Banyumas No. 027/501/2018 Tanggal 10 Oktober 2018 tentang Penetapan Alih Status Penggunaan dan Penggantian Nama Barang Milik Daerah Kabupaten Banyumas

34 TUJUAN PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK
Memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan; 01 Meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia. 02 Meningkatkan pelayanan yang mudah, murah, aman, berkualitas, dan cepat dalam rangka penempatan dan perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia 03

35 MAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BANYUMAS
DASAR HUKUM MAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BANYUMAS Peraturan Menteri PAN RB Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaran Mal Pelayanan Publik Keputusan Menteri PAN RB Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Lokasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik

36 TAHAPAN PEMBENTUKAN MPP
01 KOORDINASI PELAYANAN BAIK INSTANSI PUSAT DAN DAERAH SERTA BUMN/D SERTA SWASTA YANG AKAN DI INTEGRASIKAN 02 PENGATURAN KELEMBAGAAN, MEKANISME KERJA ANTAR INSTANSI, BISNIS PROSES 03 PENYIAPAN SARANA PRASARANA 04 PERSIAPAN SDM PELAYANAN DAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN YANG TERINTEGRASI 05 LAUNCHING MPP

37 LANGKAH PERSIAPAN & KOORDINASI DENGAN INSTANSI PUSAT/DAERAH :
TAHAPAN PEMBENTUKAN MPP KOORDINASI PELAYANAN BAIK INSTANSI PUSAT DAN DAERAH SERTA BUMN/D DAN SWASTA YANG AKAN DI INTEGRASIKAN 1 LANGKAH PERSIAPAN & KOORDINASI DENGAN INSTANSI PUSAT/DAERAH : RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN MPP Telah dilaksanakan pada tanggal 7 Maret, 20 Maret dan 23 Agustus 2018 AUDIENSI DAN PEMBAHASAN DENGAN INSTANSI VERTIKAL Sosialisasi MPP dari Tim Kemenpan RB pada tanggal 21 Maret dan 29 Agustus kepada OPD dan Instansi Vertikal PEMBENTUKAN TIM MPP Telah dibentuk Tim Pembentukan Mal Pelayanan Publik Tahun 2018 melalui Keputusan Bupati Nomor 061/420/Tahun 2018 4. PENYUSUNAN ATURAN TERKAIT MPP Dilakukan pembahasan aturan-aturan yang terkait dengan MPP antara Dinas Daerah dengan Instansi Vertikal

38 PENGATURAN KELEMBAGAAN, MEKANISME KERJA ANTAR INSTANSI, BISNIS PROSES
TAHAPAN PEMBENTUKAN MPP PENGATURAN KELEMBAGAAN, MEKANISME KERJA ANTAR INSTANSI, BISNIS PROSES 2 PRODUK HUKUM TERKAIT MPP : Keputusan Bupati Banyumas No. 061/420/2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Tim Pembentukan MPP Kabupaten Banyumas, Peraturan Bupati No.38 Tahun 2018 tanggal 25 September 2018 tentang Pemberian Mandat Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala DPMPPTSP Peraturan Bupati Banyumas no.43 Tanggal 5 Oktober 2018 tentang Mal Pelayanan Publik Keputusan Bupati Banyumas No. 027/501/2018 Tanggal 10 Oktober 2018 tentang Penetapan Alih Status Penggunaan dan Penggantian Nama Barang Milik Daerah Kabupaten Banyumas Keputusan Bupati Banyumas No. 060/523/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang Nama dan Lokasi MPP

39 PENGATURAN KELEMBAGAAN, MEKANISME KERJA ANTAR INSTANSI, BISNIS PROSES
TAHAPAN PEMBENTUKAN MPP 2 PENGATURAN KELEMBAGAAN, MEKANISME KERJA ANTAR INSTANSI, BISNIS PROSES ... LANJUTAN Nota kesepahaman antara Pemerintah Daerah dengan Instansi Vertikal (Kepolisian Resor Banyumas, Imigrasi, BP3TKI, Bank Jateng, KPP Pratama) tanggal 12 Desember 2018 Perjanjian Kerjasama antara DPMPPTSP Kabupaten Banyumas dengan Instansi Vertikal (Kepolisian Resor Banyumas, Imigrasi, BP3TKI, Bank Jateng, KPP Pratama, BPJS Kes, BPJS Tenaga Kerja) tentang Penyelenggaraaan Pelayanan Terpadu Di Mal Pelayanan Publik tanggal 27 Desember 2018 Keputusan Bupati Banyumas No.060/664/2018 tanggal 28 Desember tentang Mulai Berlakunya Pelayanan Pada MPP MEKANISME KERJA DAN BISNIS PROSES Peraturan Bupati tentang Tata Hubungan Kerja antar Penyelenggara Pelayanan di MPP Penyusunan Standar Pelayanan untuk semua jenis layanan oleh masing-masing Dinas/Instansi

40 PENYIAPAN SARANA PRASARANA
TAHAPAN PEMBENTUKAN MPP PENYIAPAN SARANA PRASARANA 3 Ruang Koordinator MPP Ruang Tamu/Transit Ruang Server dan Ruang Kontrol Ruang Rapat Loket-loket untuk Dinas/Instansi yang menyelenggarakan layanan di MPP Back Office DPMPPTSP Klinik Layanan Informasi dan Perbantuan OSS Meja Formulir, Mesin Antrian, Meja Security/Informasi, Charger HP Ruang Lapak Aduan Banyumas Pantry, Kantin, Gudang dan Mushola Ruang Merokok, Ruang Laktasi, Play Ground, Pojok Buku Toilet biasa dan difabel Area Parkir

41 GEDUNG MPP Pembangunan Anggaran Gedung Anggaran Sarana Prasarana
Gedung MPP berdiri diatas tanah Pemerintah Daerah seluas m2 Dengan luas bangunan m2 Dibangun dalam 4 Tahun, dengan Total Anggaran 7,5 Milyar : TA 2015 ( 1,1 Milyar) Pematangan Lahan & Struktur Basement TA 2016 ( 3 ,4 Milyar ) Struktur Lantai s/d Atap TA 2017 ( 2,8 Milyar ) Pengerjaan Arsitektual : Dinding, Jendela, Lantai Basement , Kamar Mandi, WC TA 2018 ( 200 Juta ) Pembuatan Ram Difabel, KM Difabel, Kanopi Teras Anggaran Gedung Anggaran Sarana Prasarana Tahun 2018 Total 2,33 Milyar melalui : DPU ( 900 Juta ) Pengerjaan Interior : Partisi, Backdrop, Lemari, Meja DPMPPTSP ( 1,4 Milyar ) Pengadaan Meja & Kursi (untuk Tamu, Ruang Rapat & Loket), Pengadaan AC dan Komputer/PC DINKOMINFO ( 30 Juta) Pemasangan Jaringan Internet Pada Tahun Anggaran Total Anggaran 2,5 Milyar : DPMPPTSP (2 Milyar ) Tambahan & Peningkatan Sarpras DINKOMINFO (500 Juta) Pemasangan LAN dan Tambahan Jaringan Internet Anggaran Sarana Prasarana

42 LAUNCHING MPP Uji Coba layanan melalui Soft Opening MPP pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas Tinjauan lokasi MPP oleh Bupati Banyumas pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 Tinjauan persiapan launching MPP oleh Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah III KEMENPAN RB pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 Dari hasil tinjauan tersebut disimpulkan bahwa Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas siap di Launching secara resmi (Grand Opening) pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 Tinjauan persiapan launching MPP oleh Gubernur Jawa Tengah, pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 Grand Opening MPP dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 oleh Menpan RB dan dihadiri oleh Petinggi POLRI, Sekda Prop Jateng, Dirjen Naker, Sekda & Kepala PTSP se-Jateng serta Pimpinan Instansi Vertikal & BUMD/N

43 JENIS PELAYANAN DI MAL PELAYANAN PUBLIK
18 Jumlah Dinas/Instansi Pemerintah/BUMN/D dengan jumlah layanan sebanyak 103 PADA SAAT GRAND OPENING 19 Jumlah Dinas/Instansi Pemerintah/BUMN/D dengan jumlah layanan sebanyak 143 SAMPAI SAAT INI

44 148 JENIS PELAYANAN DI MAL PELAYANAN PUBLIK
DINDUKCAPIL DPMPPTSP 61 perizinan dan non perizinan Verifikasi Dokumen Kependudukan (LTSA-PTKLN) DINHUB DLH AMDAL UKL UPL DELH DPLH SPPL IZIN PPLH Andalalin DINAKERKOP UKM DINPERKIM Kartu Kuning (AK-1) Pendaftaran ID CPMI (LTSA-PTKLN) Penerbitan Rekomendasi Paspor (LTSA-PTKLN) Advice Planning Tata Ruang Site Plan Perumahan DPU DINKES Rekomendasi Teknis IMB Administrasi Rujukan Pemeriksaan Kesehatan( LTSA-PTKLN) 39 Izin Kesehatan DINKOMINFO GERAI PROV JATENG Rekomendasi Menara Telekomunikasi Lapak Aduan Banyumas BKD Izin pertambangan Izin perdagangan (API-P dan API-U) Izin perhubungan (izin trayek) Pelayanan Pajak Reklame

45 JENIS PELAYANAN DI MAL PELAYANAN PUBLIK
BANK JATENG POLRES BANYUMAS Pelayanan Kantor Kas Bank Jateng Cabang Koordinator Purwokerto Pelayanan Perpanjangan SIM Penerbitan perpanjangan SKCK Rekomendasi SKCK Pelayanan Laporan Kehilangan dan Pengaduan Masyarakat Pelayanan Pemeriksaan kesehatan untuk perpanjangan SIM BP3TKI JATENG Pelayanan Verifikasi Dokumen Akhir Keberangkatan Calon Pekerja Migran Indoesia (CPMI) Pelayanan Pembekalan Akhir Pemberangkatan CPMI Pelayanan Validasi Dokumen dan Penerbitan e-KTKLN Pelayanan Kengaduan Kasus Pekerja Migran Indonsia (PMI) TASPEN Permohonan informasi Ketaspenan Permohonan Pembayaran Klim Hari Tua, Pensiunan, Jaminan Kecelakaan, dan Jaminan Kematian Permohonan mutasi kantor bayar Permohonan Usul SK. Janda Permohonan Usul Penambahan Keluarga

46 JENIS PELAYANAN DI MAL PELAYANAN PUBLIK
BPJS KESEHATAN Pelayanan Informasi Pelayanan pendaftaran peserta Pekerja Penerima Upah Pelayanan Pendaftaran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah BPJS KETENAGAKERJAAN Pelayanan Pendaftaran Peserta Pekerja Penerima Upah Pendaftaran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Pembayaran Iuran Peserta Sektor Jasa Konstruksi Pencetakan Kartu Kepesertaan Pekerja Migran Indonesia KPP PRATAMA Pelayanan Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pelayanan ID Billing KANTOR IMIGRASI Pelayanan Penerbitan Paspor Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)

47 SEKIAN TERIMA KASIH