Ruang Lingkup MENJADI PNS YANG AKUNTABEL KONSEP AKUNTABILITAS MEKANISME AKUNTABILITAS AKUNTABILITAS DALAM KONTEKS MENJADI PNS YANG AKUNTABEL 3 PENDAHULUAN.

Presentasi berjudul: "Ruang Lingkup MENJADI PNS YANG AKUNTABEL KONSEP AKUNTABILITAS MEKANISME AKUNTABILITAS AKUNTABILITAS DALAM KONTEKS MENJADI PNS YANG AKUNTABEL 3 PENDAHULUAN."— Transcript presentasi:

1

2

3 Ruang Lingkup MENJADI PNS YANG AKUNTABEL KONSEP AKUNTABILITAS MEKANISME AKUNTABILITAS AKUNTABILITAS DALAM KONTEKS MENJADI PNS YANG AKUNTABEL 3 PENDAHULUAN

4 Pegawai ASN berfungsi sebagai : Plaks kebijakan publik Playanan Publik Perekat & Pemersatu Bangsa UU No. 5 ttg ASN Bahwa apa yang dikerjakan akan dievaluasi pihak lain Reward atau Punishment 4

5 TUPEL : PESERTA DIHARAPKAN MAMPU :  MEMAHAMI NILAI2 DASAR & KONSEP AKUNTABILITAS SERTA MENGAKTUALISASIKANNYA.  MPUNYAI PILIHAN YG TEPAT & BENAR KETIKA TRJADI KONFLIK KPENTINGAN DLM MASY.  MEMAHAMI TUGAS & SADAR AKAN PENTINGNYA KINERJA DLM ORGANISASI.  MLAYANI MASY SCR ADIL & MERATA.  NETRALITAS PNS  MENGAKTUALISASIKAN NILAI2 DASAR AKUNTABILITAS 5

6 6

7 Modul 1 Konsep Akuntabilitas Apa yang Dimaksud dengan Akuntabilitas Apa yang Dimaksud dengan Akuntabilitas 5 Aspek Penting dalam Akuntabilitas 5 Aspek Penting dalam Akuntabilitas Mengapa Akuntabilitas Penting? Mengapa Akuntabilitas Penting? Bagaimana Tingkatan dalam Akuntabilitas? Bagaimana Tingkatan dalam Akuntabilitas? 7

8 Apa yang Dimaksud dengan Akuntabilitas Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik : Mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan, antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis 1 2 8

9 Memperlakukan warga secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Menunjukan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan 3 4 Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik : Apa yang Dimaksud dengan Akuntabilitas 9

10 Akuntabilitas adalah sebuah hubungan (Accountability is a relationship) Akuntabilitas berorientasi pada hasil (Accountability is results-oriented) Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan (Accountability requires reporting) 5 ASPEK PENTING DLM AKUNTABILITAS Akuntabilitas memerlukan konsekuensi (Accountability is meaningless without consequences) Akuntabilitas memperbaiki kinerja (Accountability improves performance) 10

11 Mengapa Akuntabilitas Penting? Untuk menyediakan kontrol demokratis (peran demokrasi) Untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan (peran konstitusional) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas (peran belajar) 11

12 Bagaimana Tingkatan dalam Akuntabilitas? 12

13 Modul 2 Mekanisme Akuntabilitas Apa Mekanisme Akuntabilitas yang ada dalam Birokrasi di Indonesia? Apa Mekanisme Akuntabilitas yang ada dalam Birokrasi di Indonesia? Bagaimana Menciptakan Lingkungan Kerja yang Akuntabel? Bagaimana Menciptakan Lingkungan Kerja yang Akuntabel? Langkah-Langkah Apa yang Harus Dilakukan dalam Menciptakan Framework Akuntabilitas? Langkah-Langkah Apa yang Harus Dilakukan dalam Menciptakan Framework Akuntabilitas? 13

14 Perencanaan Strategis Kontrak Kinerja Laporan Kinerja 14

15 Langkah-Langkah Apa yang Harus Dilakukan dalam Menciptakan Framework Akuntabilitas? 15

16 Modul 3 Akuntabilitas dalam Konteks  Transparansi dan Akses Informasi  Praktek Kecurangan (Fraud) dan Perilaku Korup  Penggunaan Sumber Daya Milik Negara  Penyimpanan dan Penggunaan Data dan Informasi Pemerintah  Konflik Kepentingan 16

17 Transparansi dan Akses Informasi perwujudan transparansi tata kelola keterbukaan informasi publik dengan terbitnya payung regulasi yakni UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 17

18 Adanya peluang Insentif atau tekanan untuk melakukan praktik curang Sikap atau rasionalisasi untuk membenarkan perilaku curang 18

19 Setiap PNS harus memastikan bahwa: Semua penggunaan sesuatu dengan aturan dan prosedur yang berlaku Menggunakannya secara bertanggung- jawab, dan dalam penggunaannya menggunakan secara efisien Memelihara fasilitas secara benar dan bertanggungjawab. 19

20 akuntabilitas adalah bagaimana pemerintah atau aparatur dapat menjelaskan semua aktifitasnya dengan memberikan data dan informasi yang akurat terhadap apa yang telah mereka laksanakan, sedang laksanakan dan akan dilaksanakan 20

21 Relevant (relevan), Informasi dan Data Harus : Reliable (dapat dipercaya) Understandable (dapat dimengerti) Comparable (dapat diperbandingkan) 21

22 Bahwa konflik kepentingan sebenarnya nyata ada Persepsi bahwa konflik kepentingan nyata ada Potensi konflik kepentingan yang mungkin timbul. Konflik kepentingan adalah situasi yang timbul di mana tugas publik anda dan kepentingan pribadi bertentangan Konflik kepentingan dapat terjadi: 22

23 Modul 4 Menjadi PNS yang Akuntabel Apa yang diharapkan dari seorang PNS? Perilaku Individu (Personal Behaviour) Perilaku Berkaitan dengan Transparansi dan Akses Informasi (Transparency and Official Information Access) Menghindari Perilaku yang Curang dan Koruptif (Fraudulent and Corrupt Behaviour) 23

24 Apa yang diharapkan dari seorang PNS? Perilaku Individu (Personal Behaviour) PNS bertindak sesuai dengan persyaratan legislatif, kebijakan lembaga dan kode etik yang berlaku untuk perilaku mereka PNS tidak mengganggu, menindas, atau diskriminasi terhadap rekan atau anggota masyarakat Kebiasaan kerja PNS, perilaku dan tempat kerja pribadi dan profesional hubungan berkontribusi harmonis, lingkungan kerja yang aman dan produktif 24

25 Perilaku Berkaitan dengan Transparansi dan Akses Informasi (Transparency and Official Information Access) PNS tidak akan menyalahgunakan informasi resmi untuk keuntungan pribadi atau komersial untuk diri mereka sendiri atau yang lain 25 PNS akan mematuhi persyaratan legislatif, kebijakan setiap instansi dan semua arahan yang sah lainnya mengenai komunikasi dengan menteri, staf menteri, anggota media dan masyarakat pada umumnya 1 2

26 Menghindari Perilaku yang Curang dan Koruptif (Fraudulent and Corrupt Behaviour)  PNS tidak akan terlibat dalam penipuan atau korupsi  Penipuan merupakan kegiatan yang tidak jujur yang menyebabkan kerugian keuangan aktual atau potensial untuk setiap orang atau badan tersebut  PNS akan melaporkan setiap perilaku curang atau korup  PNS akan melaporkan setiap pelanggaran kode etik badan mereka 26

27 Perilaku Terhadap Penggunaan Sumber Daya Negara (Use of Public Resources) PNS bertanggung jawab untuk pengeluaran yang resmi PNS menggunakan sumber daya yang didanai publik secara rajin dan efisien PNS tidak menggunakan waktu kantor atau sumber daya untuk pekerjaan partai politik atau keuntungan pribadi atau keuangan PNS mematuhi kebijakan dan pedoman dalam penggunaan setiap instansi komputasi dan komunikasi fasilitas, dan menggunakan sumber daya tersebut secara bertanggung jawab dan secara praktis 27 ` ` ` `

28 Perilaku Berkaitan dengan Penyimpanan dan Penggunaan Data serta Informasi Pemerintah (Record Keeping and Use of Government Information)  PNS merekam tindakan dan keputusan mereka untuk memastikan transparansi  PNS memastikan mereka mematuhi pencatatan rencana masing-masing keagenan  PNS menjamin penyimpanan aman informasi sensitif atau rahasia  PNS, di mana diperbolehkan, berbagi informasi untuk mendorong efisiensi dan kreativitas 28

29  PNS akan memastikan kepentingan pribadi atau keuangan tidak bertentangan dengan kemampuan mereka untuk melakukan tugas-tugas resmi mereka dengan tidak memihak  Ketika konflik kepentingan yang timbul antara kinerja tugas publik dan kepentingan pribadi atau personal, PNS akan memastikan mereka mengatur secara hati- hati untuk kepentingan umum Dilihat dari Konflik Kepentingan (Conflicts of Interest) 29

30