SISTEM PENGUPAHAN DI KOTA TERNATE DISAMPAIKAN PADA SOSIALISASI PENYESUAIAN UMK KOTA TERNATE TAHUN 2018 HOTEL BATIK, 08 MARET 2018 Oleh : RONNY ARIES KABID.

Presentasi berjudul: "SISTEM PENGUPAHAN DI KOTA TERNATE DISAMPAIKAN PADA SOSIALISASI PENYESUAIAN UMK KOTA TERNATE TAHUN 2018 HOTEL BATIK, 08 MARET 2018 Oleh : RONNY ARIES KABID."— Transcript presentasi:

1 SISTEM PENGUPAHAN DI KOTA TERNATE DISAMPAIKAN PADA SOSIALISASI PENYESUAIAN UMK KOTA TERNATE TAHUN 2018 HOTEL BATIK, 08 MARET 2018 Oleh : RONNY ARIES KABID HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

2 AGENDAAGENDA I. DASAR HUKUM PENGUPAHAN II. PENGERTIAN UPAH DAN UPAH MINIMUM III. KOMPONEN UPAH MINIMUM IV. MEKANISME PERHITUNGAN UPAH MINIMUM V. PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA TERNATE VI. STRUKTUR DAN SKALA UPAH VII. BESARAN UPAH MINIMUM KOTA TERNATE TAHUN 2018 VIII. PENERAPAN UPAH MINIMUM KOTA TERNATE TAHUN 2018 I. DASAR HUKUM PENGUPAHAN II. PENGERTIAN UPAH DAN UPAH MINIMUM III. KOMPONEN UPAH MINIMUM IV. MEKANISME PERHITUNGAN UPAH MINIMUM V. PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA TERNATE VI. STRUKTUR DAN SKALA UPAH VII. BESARAN UPAH MINIMUM KOTA TERNATE TAHUN 2018 VIII. PENERAPAN UPAH MINIMUM KOTA TERNATE TAHUN 2018

3 1. UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 2. Keputusan Menakertrans RI No. KEP. 231/MEN/2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum. 3. Peraturan Menakertrans RI No. 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum. 4. Instruksi Presiden RI No. 9 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja. 5.Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. 6.Peraturan Menaker No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/ Buruh di Perusahaan. 6. Peraturan Menaker No. 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. 7. Peraturan Menaker No. 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak. 8. Permen Menaker No. 1 Tahun 2017 Tentang Struktur dan Skala Upah. DASAR HUKUM PENGUPAHAN

4 4 NoAmanat Peraturan MenteriKeterangan 1 Permen tentang Tunjangan Hari Raya (THR) Permenaker No. 6 Tahun 2016 2 Permen tentang Uang Servis pada Usaha Tertentu Permenaker No. 7 Tahun 2016 3 Permen tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Permenaker No. 20 Tahun 2016 4 Permen tentang Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Permenaker No. 21 Tahun 2016 5 Permen tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah Permenaker No. 1 Tahun 2017 6 Permen tentang Formula Penetapan Upah Minimum Point 5, 6, dan 7 (belum Terbit Permenaker-nya) 7 Permen tentang Upah Minimum Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota 8 Permen tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi dan/atau Kabupaten/ Kota PERATURAN TURUNAN PP NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN

5 PENGERTIAN UPAH MENURUT PASAL 1 BUTIR 30 UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN dan MENURUT PASAL 1 AYAT 1 PP NO. 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN UPAH SEBAGAI HAK BURUH YANG DITERIMA DAN DINYATAKAN DALAM BENTUK UANG SEBAGAI IMBALAN DARI PENGUSAHA ATAU PEMBERI KERJA KEPADA BURUH YANG DITETAPKAN DAN DIBAYARKAN MENURUT PERJANJIAN KERJA, KESEPAKATAN, ATAU PERUNDANG-UNDANGAN, TERMASUK TUNJANGAN BAGI BURUH DAN KELUARGANYA ATAS SUATU PEKERJAAN DAN/ATAU JASA YANG TELAH ATAU AKAN DILAKUKAN. Syarat dan Tujuan pemberian upah Syarat dalam pemberian upah adalah mampu memberikan kepuasaan kepada pekerja artinya mampu memberikan upah yang sebanding dengan perusahaan yang sama, adil, dan menyadari fakta bahwa setiap orang memiliki perbedaan akan kebutuhan. Tujuan dalam pemberian upah adalah untuk memacu ketertarikan para tenaga kerja yang berbakat untuk masuk keperusahaan, meningkatkan loyalitas dan mempertahankan karyawan yang berbakat serta memberikan motivasi kepada karyawan.

6 PENGERTIAN UPAH MINIMUM Upah Minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Menurut Peraturan Pemerintah No.78 tahun 2015 tentang Pengupahan, pasal 41 ayat 2 “Upah minimum sebagaimana dimaksud merupakan Upah bulanan terendah yang terdiri atas: a. Upah tanpa tunjangan; atau b. Upah Pokok Termasuk Tunjangan Tentang”. Menurut Pasal 94 Undang-Undang (UU) no. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, maka besarnya upah pokok sedikit-dikitnya 75 % dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap.

7 KOMPONEN UPAH MINIMUM Berikut adalah pengertian dari gaji pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap menurut Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. SE- 07/Men/1990 tentang Pengelompokan Upah dan Pendapatan Non Upah : a. Gaji Pokok Gaji pokok adalah adalah imbalan dasar (basic salary) yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan. b. Tunjangan Tetap Tunjangan tetap adalah pembayaran kepada pekerja yang dilakukan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran pekerja atau pencapaian prestasi kerja tertentu. c. Tunjangan Tidak Tetap Tunjangan Tidak Tetap adalah pembayaran yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tidak tetap dan dibayarkan menurut satuan waktu yang tidak sama dengan waktu pembayaran upah pokok. Pasal 94 UU 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan UPAH MINIMUM = GAJI POKOK (75% dari Upah Minimum) + TUNJANGAN TETAP (25% dari Upah Minimum)

8 MEKANISME PERHITUNGAN UPAH MINIMUM

9 9 Berikut adalah formula yang ditetapkan dalam PP 78/2015, Pasal 44 Ayat 2 : UMn = UMt + {UMt x (Inflasi t + % Δ PDB t)} UMn: Upah minimum yang akan ditetapkan. UMt: Upah minimum tahun berjalan. Inflasi t: Inflasi yang dihitung dari periode September tahun yang lalu sampai dengan periode September tahun berjalan. Δ PDB t: Pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang dihitung dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang mencakup periode kwartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode kwartal I dan II tahun berjalan. PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA TERNATE

10 Ringkasan Permen No. 1 Tahun 2017 Struktur Upah adalah susunan tingkat upah dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi atau dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Skala Upah adalah kisaran nilai nominal upah dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar untuk setiap golongan jabatan. Struktur dan Skala Upah adalah susunan tingkat upah dari yang terendah s/d yang tertinggi atau dari yang tertinggi s/d yang terendah yang memuat kisaran nilai nominal upah dari yang terkecil s/d yang terbesar untuk setiap golongan jabatan. Golongan Jabatan adalah pengelompokan jabatan berdasarkan nilai atau bobot jabatan Masa Kerja* adalah lamanya pengalaman melaksanakan pekerjaan tertentu yang dinyatakan dalam satuan tahun yang dipersyaratkan dalam suatu jabatan. *pemahaman tentang masa kerja dalam permen 1 tahun 2017 ini berbeda dari pemahaman sebelumnya, bukan lamanya masa kerja yang dihitung dari awal bekerja. Upah yang tercantum dalam Struktur dan Skala Upah merupakan Upah Pokok. STRUKTUR DAN SKALA UPAH

11 11

12 1.Pasal 90 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 2.Pasal 2 Kepmenaker 231/2003 (1) Pengusaha dilarang membayar upah pekerja lebih rendah dari upah minimum. (2) Dalam hal pengusaha tidak mampu membayar upah minimum, maka pengusaha dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan upah minimum. a. Dari aspek hukum pidana, kesepakatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk membayar upah di bawah upah minimum merupakan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 1 (satu) - 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100 juta dan paling banyak Rp 400 juta. (Ps. 185 UU 13/2003). b. Dari aspek hukum perdata, kesepakatan dalam suatu perjanjian, termasuk perjanjian kerja, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang- undangan. c. Dari aspek hukum administrasi, apabila pengusaha tidak mampu membayar upah minimum dan ada kesepakatan untuk membayar menyimpang/kurang dari ketentuan upah minimum, maka kesepakatan tersebut harus didasarkan atas persetujuan penangguhan dari pihak yang berwenang. PENERAPAN UPAH MINIMUM KOTA TERNATE

13 Terima Kasih…..