SPMP DIKDASMEN 1 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2019 BIMTEK SPMP BAGI KS.

Presentasi berjudul: "SPMP DIKDASMEN 1 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2019 BIMTEK SPMP BAGI KS."— Transcript presentasi:

1 SPMP DIKDASMEN 1 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2019 BIMTEK SPMP BAGI KS

2 Tujuan Memahami konsep Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) Memahami pembagian peran antara pemerintah pusat, pemda provinsi, pemda kabupaten/kota, satuan pendidikan Memahami proses PMP yang dilaksanakan oleh pemda Memahami indikator kinerja pemda dalam melaksanakan PMP

3 Alur Kegiatan Kegiatan (2 JP) Pendahuluan Informasi Presentasi Refleksi Tujuan -Konsep SPMP -Pembagian Peran Pemerintah Pusat dan Pemda. Dan satuan pendidikan - Implementasi SPME -Implementasi SPMI Diskusi -Pelaksanaan PMP di daerah

4 S P M P Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu Pendidikan Dasar dan Menengah secara sistematis, terencana dan berkelanjutan. 4

5 PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN Penjaminan mutu pendidikan: Suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses pendidikan sesuai dengan standar mutu (Permendikbud No. 28/2016) UU no.20/2003 tentang Sisdiknas menyataka SNP adalah kriteria minimal sekolah di Indonesia. Perencanaan Peningkatan Mutu Implementasi Peningkatan Mutu Monitoring & Evaluasi Penetapan Standar Mutu Pemetaan Mutu

6 TUJUAN & FUNGSI SPMP Bertujuan : menjamin pemenuhan standar pada satuan pendidikan dasar dan menengah secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri Berfungsi : sebagai pengendali penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu. 6

7 S P M P Sistem penjaminan mutu pendidikan terdiri dari dua bagian yaitu : 1.sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang dilakukan oleh sekolah 2.sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) yang dilakukan oleh pihak di luar sekolah untuk mengawal sekolah melakukan peranannya dengan didukung oleh sistem informasi penjaminan mutu pendidikan. 7

8 SISTEM PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL Pemerintah/Pemeri ntah Daerah Pemetaan Mutu Sekolah Perencanaan Peningkatan Mutu Fasilitasi Pemenuhan/P eningkatan Mutu Inspeksi Pelaksanaan Penjaminan Mutu SISTEM INFORMASI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN Badan/Lembaga Akreditasi Audit Mutu Eksternal Penetapan Akreditasi Badan/Lembaga Standarisasi Penetapan Standar Mutu Pembuatan Strategi Peningkatan Mutu Evaluasi Pencapaian Mutu SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH (PERMENDIKBUD 28/2016) 8

9 LUARAN SPMP 9 “Sekolah yang secara sadar, mandiri dan berkesinambungan menjalankan pendidikan yang bermutu sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

10 SPMI-Dikdasmen suatu kesatuan unsur yang terdiri atas kebijakan dan proses yang terkait untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dasar dan menengah untuk menjamin terwujudnya pendidikan bermutu yang memenuhi atau melampaui SNP (Bab 1, Ayat 1, butir 4) PERMENDIKBUD No.28 Tahun 2016 tentang SPMP Dikdasmen

11 11 SPMI-Dikdasmen direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan dan dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan dasar dan menengah (Bab III, Pasal 3, ayat 2)

12 PRINSIP SPMI Mandiri, Terstandar, Akurat, Sistemik dan berkelanjutan, Holistik, dan Terdokumentasi. 12

13 Pemetaan Mutu Penyusunan Rencanaan Pemenuhan Pelaksanaan Rencanaan Pemenuhan Evaluasi/Audit Pelaksanaan Rencana Penyusunan Strategi/Penetap an Standar Mutu Baru Visi-Misi, Kebijakan sekolah Laporan hasil evaluasi: Pemenuhan 8 SNP Implementasi dari rencana aksi Dokumen perencanaan, pengembangan sekolah dan rencana aksi Kebijakan, Pemerintah (kurikulum, SNP dll) Output: Capaian Kualitas sekolah sesuai 8 SNP Dokumen Evaluasi Diri Sekolah SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH Sekolah Kepala Sekolah Guru Tata Usaha

14 PEMBAGIAN PERANAN Dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah a.merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI; b.menyusun dokumen SPMI c.membuat perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam Rencana Kerja Sekolah; d.melaksanakan pemenuhan mutu baik dalam pengelolaan sekolah maupun proses pembelajaran; e.menetapkan standar baru dan menyusun strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi; f.membentuk unit penjaminan mutu atau mengintegrasikan SPMI pada manajemen satuan pendidikan; dan g.mengelola data mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan a.Mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat satuan pendidikan; b.melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap pelaku pendidikan di satuan pendidikan dalam pengembangan penjaminan mutu pendidikan; c.melaksanakan pemetaan mutu pendidikan berdasarkan data mutu pendidikan di satuan pendidikan; d.melakukan monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan; dan e.memberikan rekomendasi strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dibantu Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS)

15 Kondisi awal Kondisi Setelah pelatihan dan pendampinga n Kondisi Setelah 6 bulan implementasi Kondisi Setelah 1 tahun dst………….. 15 Baseline Skor : x Penilaian I : Skor : x+y Penilaian II : Skor : x+y+z Pelatihan dan pendampingan awal penjaminan mutu Pendampingan penjaminan mutu © Standar Kompetensi Lulusan © Standar Isi © Standar Proses © Standar Penilaian © Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan © Standar Pengelolaan © Standar Pembiayaan © Standar Sarana dan Prasarana 8 SNP Peta mutu pendidikan di SP  Raport Sekolah Pelaksana: Pengawas HASIL IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

16 BSNP DITJEN DIKDASMEN LPMP SEKOLAH BAN DINAS PEMETAAAN 8 SNP (periodic per tahun) Akreditasi per 4 tahun SNP Rekomendasi Peningkatan Mutu Ditjen Teknis Balitbang Pemetaan, Fasilitasi & supervise PMP Peningkatan Mutu Catatan Penilaian Masyarakat (DUDI, Donor, dll) SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN EKSTERNAL 16 © SKL © Standar Isi © Standar Proses © Standar Penilaian © Standar PTK © Standar Pengelolaan © Standar Pembiayaan © Standar Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi (LPTK) Puspendik UN 8 Standar Nasional Pendidikan:

17 PEMBAGIAN PERANAN Dalam Sistem Penjaminan Mutu Eksternal DITJEN DIKDASMEN a. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan SPMI dan SPME; b.mengembangkan pedoman SPMI c.melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap satuan pendidikan d. pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap SDM pemerintah daerah dalam pengembangan SPMI dan SPME; e. memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikdasmen f. memfasilitasi pemenuhan mutu g.mengembangkan sistem informasi mutu Pendidikan h.menyusun laporan dan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan Pemerintah Provinsi a. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan SPMI-Dikmen dan SPME-Dikmen; b. pembinaan, pembimbingan, pendampingan, pengawasan, dan pengendalian satuan pendidikan c. memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikmen d. memfasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan e.menyusun rencana strategis peningkatan mutu pendidikan berdasarkan pemetaan. Pemerintah Kab/Kota a. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan SPMI-Dikdas dan SPME-Dikdas; b.pembinaan, pembimbingan, pendampingan, pengawasan, dan pengendalian satuan pendidikan c. memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikdas d. memfasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan e. menyusun rencana strategis peningkatan mutu pendidikan berdasarkan pemetaan. TPMP Provinsi a.pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI-Dikmen; b.memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikmen c.menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan di tingkat provinsi TPMP Kab/Kota a.pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI-Dikdas; b.memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikdas c.menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan di tingkat kabupaten/kota LPMP a.pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap satuan pendidikan b.memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikdasmen c.pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap SDM pemerintah daerah d.menyusun laporan dan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibantu

18 18 Proses Bisnis PMP oleh Pemerintah Daerah Pengembangan SPMPDM di Pemerintah Daerah Pengembangan Kelembagaan PMP Daerah Kerjasama Berbagai Pemangku Kepentingan Pengembangan SDM PMP di Daerah Pemetaan Mutu Pendidikan di Satuan Pendidikan Fasilitasi Penjaminan Mutu Pendidikan ke Sekolah Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan Implementasi SPMI di Satuan Pendidikan Budaya Mutu di Satuan Pendidikan

19 19 TUGAS PEMERINTAH DAERAH DALAM PMP Penyusunan Peta Mutu Rekomendasi Strategi Peningkatan Mutu Pengelolaan Data Mutu Monitoring dan Evaluasi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pembelajaran Fasilitasi Peningkatan Mutu Manajemen Kerjasama dengan Pemangku Kepentingan Pengimbasan Pengembangan Sekolah Model Implementasi SPMI di Seluruh Satuan Pendidikan Rencana Strategis Peningkatan Mutu Peta Mutu dan Rencana Peningkatan Mutu Pembentukan Tim PMP Daerah Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan Pengembangan SDM PMP Daerah Sosialisasi

20 Tugas Pemerintah Daerah Dalam Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Melaksanakan pendataan mutu dan penyusunan rencana peningkatan mutu pendidikan. Melalui tahap pengelolaan data mutu, data mutu yang dihasilkan diolah menjadi peta mutu. Berdasarkan pemetaan mutu disusun Rekomendasi Strategi Peningkatan Mutu sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Peningkatan Mutu Pendidikan. Rencana Strategis Peningkatan Mutu Pendidikan disosialisasikan kepada pemangku kepentingan lain sebagai awal dari pengembangan kerja sama untuk peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah di daerah.

21 Lanjutan... Pemerintah daerah membentuk Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah (TPMPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota Selanjutnya Pemerintah Daerah menyusun Rencana Strategis Peningkatan Mutu Pendidikan dengan bantuan TPMPD TPMPD membantu Pemerintah Daerah dalam implementasi penjaminan mutu pendidikan, yaitu: (1)Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan ke sekolah, (2)Pengembangan SDM penjaminan mutu pendidikan di daerah, dan (3)Pengembangan sekolah model dan pengimbasannya ke sekolah di sekitarnya

22 Lanjutan.. TPMPD bersama para pemangku kepentingan melakukan fasilitasi peningkatan mutu manajemen sekolah dan fasilitasi peningkatan mutu pembelajaran. Tugas yang dilakukan oleh TPMPD melalui fasilitasi ke sekolah dan pengembangan SDM penjaminan mutu diharapkan dapat terlaksananya Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di seluruh satuan pendidikan di daerah. Selanjutnya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala guna mengetahui kemajuan dari penjaminan mutu pendidikan di daerah sehingga diketahui kemajuan pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP).

23 TPMPD Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah (TPMPD) dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang dimotori oleh Dinas Pendidikan. TPMPD diketuai oleh Sekretaris Dinas Pendidikan (ex-officio) dengan anggota dari Dinas Pendidikan (Bidang-bidang), Bappeda, Dewan Pendidikan, LPTK/Perguruan Tinggi, dan Koordinator Pengawas. Bagi TPMPD Provinsi diharapkan ada anggota dari Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).

24 INDIKATOR KINERJA PEMERINTAH DAERAH DALAM IMPLEMENTASI PMP NoRencana AksiOutput (kriteria/ukuran keberhasilan)Outcome/Impact 1Peta Mutu PendidikanPeta tematik mutu pendidikan pada skala wilayahOutcome: 1.Peningkatan mutu pendidikan sekolah model. 2.Terimbasnya mutu pendidikan dari sekolah model ke sekolah lain. 3.Meningkatnya komitmen daerah dalam PMP Impact: Budaya mutu pendidikan pada satuan pendidikan dan pemerintah daerah. 2Rencana strategis peningkatan mutu pendidikan Rencana strategis program peningkatan mutu pendidikan di daerah 3Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan Semua satuan pendidikan mendapat fasilitasi dalam implementasi SPMI 4Penyiapan SDM PMP Setiap daerah memiliki fasilitator daerah yang memadai dan berkompeten. Terpantaunya kinerja fasilitator daerah yang telah dilatih 5Pengembangan sekolah binaan Tersedia sekolah model untuk setiap jenjang pada wilayah dan didaftarkan pada SI; Hasil SPMI seluruh sekolah model (rapor sekolah) terupdate dalam SI 6Pengembangan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan pendidikan di daerah Terjalinnya kerjasama yang efektif antara pemerintah daerah dengan semua pemangku kepentingan pendidikan dalam implementasi PMP di satuan pendidikan

25 PEMETAAN MUTU Penyusunan Peta Mutu Rekomendasi Strategi Peningkatan Mutu Pengelolaan Data Mutu Data Mutu Wilayah Data dan Informasi Tambahan Spesifik Wilayah Peta Mutu dan Rencana Peningkatan Mutu Database Sistem Informasi Penjaminan Mutu

26 PENGEMBANGAN ORGANISASI PMP DAERAH Analisis Kebutuhan Pengembangan Struktur Organisasi Pembentukan TPMPD Penerapan Penerapan SPMI di Semua Sekolah Pengembangan SDM PMP Pengembangan Sekolah Model Monitoring dan Evaluasi Bimbingan Teknis/Pendamp ingan

27 PENGEMBANGAN SEKOLAH BINAAN DAN PENGIMBASAN Implementasi SPMI di Sekolah Model dan Sekolah Imbas Penyiapan Infrastruktur Penyiapan SDM Seleksi dan Penetapan Sekolah Model dan Sekolah Imbas Analisis Kebituhan Pendampingan Sekolah Model dan Sekolah Imbas Pelatihan SPMI untuk Sekolah Model dan Sekolah Imbas Monev Sekolah Model dan Sekolah Imbas Laporan Implementasi Sekolah Model dan Sekolah Imbas Pedoman, Juklak, Juknis

28 Sekolah Binaan & Pengimbasan PMP 28 Sekolah Inti Sekolah Imbas

29 MONITORING DAN EVALUASI IMPLEMENTASI SPMPDM DI DAERAH Observasi Wawancara Penyusunan Rancangan Monev Penyusunan Instrumen Monev Penyiapan Infrastruktur dan SDM Penyusunan Laporan Monev Identifikasi Substansi Monev Penyusunan Jadwal Monev Pelaksanaan Monev Observasi

30 Roadmap Sekolah Berbudaya Mutu 2015 2016 2017 2018 2019  Rintisan learning center di kab/kota  Sertifikasi pengawas sebagai auditor mutu  Implementasi penjaminan mutu mandiri  Pemetaan mutu sekolah  Penerbitan Permendikbud tentang penjaminan mutu  Pengembangan jejaring mutu (MoU dengan Pemda dan LPTK)  Pembentukan UPMP daerah  Pembentukan tim fasilitator nasional dan daerah  Integrasi data untuk pemetaan mutu  Pemetaan mutu sekolah  Rintisan implementasi penjaminan mutu mandiri  Penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Penjaminan Mutu Pendidikan  Implementasi penjaminan mutu mandiri  Pemetaan mutu sekolah  Sinkronisasi perencanaan peningkatan mutu pendidikan tingkat nasional dan daerah  Penerbitan Permendikbud tentang fungsi pengawas sebagai auditor mutu  Penyelesain MoU dengan seluruh Pemda dan LPTK/PT  Tersedia learning center dan research center di seluruh provinsi  Tersedia UPMP di seluruh daerah  Pemenuhan pengawas sebagai auditor mutu yang bersertifikat  Implementasi penjaminan mutu mandiri  Pemetaan mutu sekolah  Evaluasi program dan dampaknya 50% sekolah memenuhi SNP 35% sekolah memenuhi SNP74% sekolah memenuhi SNP 90% sekolah memenuhi SNP  Tersedia learning center di seluruh kab/kota  Sertifikasi pengawas sebagai auditor mutu  Implementasi penjaminan mutu mandiri  Pemetaan mutu sekolah  Evaluasi program dan dampaknya 16% sekolah memenuhi SNP KETERANGAN Implementasi penjaminan mutu mandiri terdiri dari Penyediaan fasilitator Pendampingan peningkatan mutu sekolah Pengembangan sekolah inti dan pengimbasan Monitoring dan evaluasi *UPMP adalah Unit Penjaminan Mutu Pendidikan 4

31 Diskusi.... Pelaksanaan PMP di daerah: Diskusikan: 1.Program apa yang telah dilakukan pemerintah daerah (disdik kab./kota/provinsi) dalam mendukung peningkatan mutu sekolah? 2.Apakah program yang dilaksanakan disdik tersebut ada dampaknya bagi sekolah? 3.Apa hambatannya dalam mengimplementasikan program tersebut? Diskusi menggunakan LK 2.1

32 2.1 LK Program Peningkatan Mutu oleh Pemda/Disdik No.Nama Program/Kegiatan Dampak peningkatan mutu bagi sekolah Hambatan dalam penerapannya 1.Contoh pengisian: Sosialisasi K13 bagi Guru Contoh pengisian: Meningkatnya pemahaman guru tentang konsep K13 Contoh pengisian: Sosialisasi belum cukup memberikan kompetensi pada guru dalam penerapannya di sekolah Sulit dalam mempraktikan karena konsep yang disampaikan pada sosialisasi sangat teoritik, tidak aplikatif 2.Olimpiade Sains 3.Sekolah Sehat 4.dst

33 Presentasi... Sharing hasil diskusi kelompok dengan kelompok lainnya...

34 Refleksi... Hal apa yang belum dipahami terkait konsep penjaminan mutu pendidikan? Apakah sekolah selama ini sudah melakukan penjaminan mutu pendidikan? Apa yang seharusnya sekolah lakukan agar dapat memberikan layanan mutu kepada siswa?

35