KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN TATA NEGARA

Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN TATA NEGARA"— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN TATA NEGARA
Dr. M.R. Khairul Muluk, M.Si Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN TATA NEGARA

2 BENTUK NEGARA UNITARISME FEDERAL KONFEDERASI

3

4 TRIAS POLITICA MONTESQUIE
JUDICATIVE POWER EXECUTIVE LEGISLATIVE PEMBAGIAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN

5 Mengapa Perlu Ada Pemerintah?
Menciptakan Law and Order (ketentraman dan ketertiban) Agen Utama dalam Managing Development (administrasi pembangunan) Menciptakan welfare (kesejahteraan) melalui fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi

6 Tataran Normatif Alinea IV Pembukaan UUD 1945
“kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia … “

7 Desentralisasi Urusan Pemerintahan
DPR/DPD/MPR PRESIDEN (Pemerintah Pusat) MA/MK BPK Delegasi Dekonsentrasi Desentralisasi INSTANSI VERTIKAL DAERAH OTONOM BADAN OTORITA

8 Mengapa Perlu Ada Pemerintahan Daerah ?
Wilayah Negara terlalu luas dan merupakan negara kepulauan terbesar Penduduk terlalu banyak dengan aspirasi dan kebutuhan yang beragam Perlunya menciptakan kesejahteraan secara demokratis

9 Kebijakan pemerintah Public Policy: whatever government choose to do or not to do (Thomas R. Dye, 1979) Kebijakan Publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan (William N. Dunn)

10 Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan UU No.12 Tahun 2011
UUD NRI 1945 TAP MPR UU/Perppu Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Peraturan Daerah Provinsi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

11 SIKLUS KEBIJAKAN PENENTUAN AGENDA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN EVALUASI
FORMULASI PENGAMBILAN KEPUTUSAN SIKLUS KEBIJAKAN Howlett & Ramesh, 1995

12 Policy Formulation the creative development of effective and acceptable policy responses to what has been placed on the institutional agenda Pengembangan secara kreatif kebijakan yang efektif dan dapat diterima untuk merespons apa yang telah ditetapkan dalam agenda kelembagaan

13 Kebijakan yang efektif
Kebijakan yang mampu memberi solusi terhadap persoalan yang diidentifikasi Kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan Kebijakan yang sesuai dengan visi dan misi yang telah dicanangkan Kebijakan yang dapat diimplementasikan Kebijakan sistemik yang mampu mengeluarkan output yang sesuai dengan rencana

14 Kebijakan yang dapat diterima
Kebijakan yang dapat diterima oleh masyarakat atau konstituen Kebijakan yang dapat diterima oleh aktor-aktor yang terkait Kebijakan yang dapat dijalankan karena memperoleh dukungan baik internal maupun eksternal pembuat kebijakan atau pemerintah

15 KEGagalan Kebijakan Kebijakan Jelek Pelaksanaan Jelek Nasib Jelek