Perkembangan Politik Ekonomi Masa Orde Baru Soeharto.

Presentasi berjudul: "Perkembangan Politik Ekonomi Masa Orde Baru Soeharto."— Transcript presentasi:

1 Perkembangan Politik Ekonomi Masa Orde Baru Soeharto

2 Kelompok 1 Abdul Aziz Naufal R Irna Nuraeni Muhammad Hanif Mira Awaliah Sindiawati Toto Sutisna

3 Lingkup Materi 1 Latar Belakang 2 Politik 3 Ekonomi

4 Latar Belakang 1

5 1 Beberapa peristiwa penting sebelum peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto antara lain Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura), Reshuffle Kabinet, dan keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966.

6 Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura) 1 Aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan Front Pancasila terus berlangsung tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di berbagai daerah. Tuntutan yang disampaikan tidak lagi hanya mengenai pembubaran PKI, tetapi juga mengenai perbaikan ekonomi dan pembubaran kabinet. Tuntutan perbaikan ekonomi disampaikan karena masyarakat semakin sulit memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ketiga tuntutan itu kemudian dikenal dengan Tritura yang isinya adalah sebagai berikut: 1)Bubarkan Partai Komunis Indonesia. 2)Retool Kabinet Dwikora. 3)Turunkan harga/Perbaikan ekonomi.

7 Reshuffle Kabinet 1 Karena semakin meningkatnya aksi-aksi demonstrasi, maka Presiden Soekarno terpaksa mengadakan reshuffle kabinet. Kabinet Dwikora menjadi Kabinet Dwikora yang disempurnakan dengan cara menambah jumlah anggotanya menjadi 102 orang. Pelantikan kabinet yang berlangsung pada tanggal 24 Februari 1966 diwarnai aksi demonstrasi secara besar-besaran. KAMI melakukan aksi turun ke jalan sehingga lalu- lintas praktis terhenti total. Pada keesokan harinya Presiden Soekarno menyatakan pembubaran KAMI. Pusat kegiatan KAMI, yaitu Kampus UI dinyatakan tertutup bagi mahasiswa. Oleh karena itu, mahasiswa kembali turun ke jalan dan menamakan dirinya Kabinet Jalanan.

8 Sidang Kabinet 11 Maret 1966 1 Pada tanggal 11 Maret 1966, diadakan sidang kabinet untuk mencari jalan keluar dari berbagai krisis yang semakin memuncak. Untuk mengamankan jalannya sidang itu, satu pasukan yang tidak mengenakan tanda pengenal ditempatkan di sekitar istana. Pasukan itu ternyata pasukan Kostrad yang dipimpin oleh Kepala Stafnya Letjen Kemal Idris. Melihat pasukan yang tidak dikenal itu, Komandan Pasukan Cakrabirawa segera menyampaikan kepada Presiden bahwa ada pasukan liar di sekitar istana. Presiden segera bergegas meninggalkan sidang kabinet, diikuti oleh Wakil Perdana Menteri I Dr. Soebandrio dan Wakil Perdana Menteri III Chaerul Saleh. Mereka berangkat ke Bogor dengan menggunakan helikopter.

9 Sidang Kabinet 11 Maret 1966 1 Sidang kabinet kemudian ditutup oleh Wakil Perdana Menteri II Dr. J. Leimena. Setelah sidang ditutup, tiga orang Perwira Tinggi TNI AD, yaitu Mayor Jenderal Basuki Rahmat, Brigadir Jenderal M. Yusuf, dan Brigadir Jenderal Amir Machmud menyusul Presiden ke Istana Bogor. Maksud mereka untuk meyakinkan Presiden bahwa pasukan yang disebut liar dan berada di sekitar istana sebenarnya Pasukan Kostrad yang sengaja ditempatkan untuk mengamankan jalannya sidang.

10 Surat Perintah11 Maret 1966 1 Di Istana Bogor, ketiga perwira tinggi itu mengadakan pembicaraan dengan Presiden Soekarno yang didampingi oleh Waperdam Soebandrio, Leimena, dan Chaerul Saleh. Akhirnya, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah surat perintah yang ditujukan kepada Letjen Soeharto agar mengambil segala tindakan yang dianggap perlu guna mengatasi keadaan. Surat Perintah 11 Maret 1966 yang telah mengantarkan Soeharto menjadi Presiden selama 32 tahun, keabsahannya mulai diperdebatkan banyak pihak, setelah pemerintahan Orde Baru berakhir.

11 Surat Perintah11 Maret 1966 1 Sementara itu, menurut Mukhlis Paeni Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), ada dua copy naskah Supersemar yang disimpan pihaknya. Naskah pertama diterbitkan oleh Pusat Penerangan Angkatan Darat dan naskah kedua oleh Setneg yang termuat dalam buku 30 Tahun Indonesia Merdeka. Dari kedua naskah itu, terdapat 23 macam perbedaan, mulai dari isi naskah, titik, koma, j.enis huruf, dan tanda tangan.

12 Politik 2

13 2 1. Pembentukan Kabinet Pembangunan Kabinet awal pada masa peralihan kekuasaan (28 Juli 1966) adalah Kabinet AMPERA dengan tugas yang dikenal dengan nama Dwi Darma Kabinet Ampera yaitu untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai persyaratan untuk melaksanakan pembangunan nasional.

14 Politik 2 2. Pembubaran PKI dan Organisasi masanya Suharto sebagai pengemban Supersemar guna menjamin keamanan, ketenangan, serta kestabilan jalannya pemerintahan maka melakukan : ●Pembubaran PKI pada tanggal 12 Maret 1966 yang diperkuat dengan dikukuhkannya Ketetapan MPRS No. IX Tahun 1966.. ●Dikeluarkan pula keputusan yang menyatakan bahwa PKI sebagai organisasi terlarang di Indonesia. ●Pada tanggal 8 Maret 1966 dilakukan pengamanan 15 orang menteri yang dianggap terlibat Gerakan 30 September 1965.

15 Politik 2 3. Penyederhanaan dan Pengelompokan Partai Politik Setelah pemilu 1971 maka dilakukan penyederhanakan jumlah partai tetapi bukan berarti menghapuskan partai tertentu sehingga dilakukan penggabungan (fusi) sejumlah partai. Sehingga pelaksanaannya kepartaian tidak lagi didasarkan pada ideologi tetapi atas persamaan program. Diantaranya : ●Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan fusi dari NU, Parmusi, PSII, dan Partai Islam Perti yang dilakukan pada tanggal 5 Januari 1973 (kelompok partai politik Islam) ●Partai Demokrasi Indonesia (PDI), merupakan fusi dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo (kelompok partai politik yang bersifat nasionalis). ●Golongan Karya (Golkar)

16 Politik 2 5. Peran Ganda ABRI 6. Pemasyarakatan P4 7. Mengadakan Penentuan Pendapat Rakyat (Perpera) di Irian Barat dengan disaksikan oleh wakil PBB pada tanggal 2 Agustus 1969. 8. Indonesia kembali menjadi anggota PBB dikarenakan adanya desakan dari komisi bidang pertahanan keamanan dan luar negeri DPR GR terhadap pemerintah Indonesia. 9. Normalisasi hubungan dengan beberapa negara. 10. Pendirian ASEAN(Association of South-East Asian Nations) 11. dan Integrasi Timor-Timur ke Wilayah Indonesia.

17 Ekonomi 3

18 3 1. Program Jangka Pendek Pemerintah berhasil menekan iflasi yang semula 650% menjadi 120 % pada tahun 1967. Kemudian ekonomi terus membaik sampai tahun 1969 dan Indonesia siap menjalankan pembangunan jangka panjang.

19 Ekonomi 3 2. Program Jangka Panjang a. Hasil Pada Pelita I Pemerintah berhasil meningkatkan produksi beras dari 11.320.000 ton menjadi 14.000.000 ton, terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi 6,7 %, selain itu juga terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi US$ 170/tahun dan inflasi juga turun menjadi 47,8% b. Hasil Pada Pelita II Pada tahap ini ada kenaikan pertumbuhan ekonomi mencapai 7 % per tahun. Selanjutnya inflasi mampu diturunkan menjadi di bawah 10% yaitu 9,5% per tahun.

20 Ekonomi 3 c. Hasil Pada Pelita III Pada pelita ini pemerintah mengeluarkan kebijakan Trilogi Pembanguan dengan delapan jalur pemerataan. Indonesia sudah menuju keberhasilan swasembada pangan dengan produksi beras sebanyak 20.600.000 ton pada tahun 1983. d. Hasil Pada Pelita IV Indonesia berhasil mendapatkan Penghargaan dari Lembaga Pangan Dunia atau FAO tahun 1985 karena mampu swasembada pangan dengan jumlah produksi beras sebesar 25.800.000 ton pada tahun 1984.

21 Ekonomi 3 e. Hasil dari Pelita V Pemerintah sudah berhasil meningkatkan hasil industri untuk ekpor, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap ekspor migas, selain itu swasembada pangan masih terus dipertahankan keberhasilnya pada pelita V. Pelita VI tidak menampakan keberhasilan karena terjadi krisis moneter di Indonesia pada tahun 1997/1998.

22 Kesimpulan Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indoneisa. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Orde Baru hadir dengan semangat "koreksi total" atas penyimpangan yang dilakukan Orde Lama Soekarno. Orde Baru berlangsung dari tahun 1968 hingga 1998. Disamping memiliki kekurangan, orde baru juga memiliki beberapa kelebihan salah satunya sukses memerangi buta huruf.

23 Thanks! Any questions?