PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA ENERGI DIREKTORAT PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN.

Presentasi berjudul: "PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA ENERGI DIREKTORAT PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN."— Transcript presentasi:

1 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA ENERGI DIREKTORAT PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TAHUN ANGGARAN 2016

2 Sasaran Kegiatan  Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana bidang energi yang dibutuhkan oleh masyarakat  Meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah tertinggal untuk memperoleh akses terhadap penyediaan sarana dan prasarana energi  Meningkatkan rasio elektrifikasi daerah tertinggal

3 Ruang Lingkup Kegiatan  Pembangunan PLTS Terpusat 100 kWp dilaksanakan di 3 kabupaten

4 LOKASI IMPLEMENTASI  PLTS Terpusat 100 KWp 1. Kabupaten Sampang 2. Kabupaten Buru 3. Kabupaten Timor Tengah Selatan

5 Organisasi Pelaksana  Tim koordinasi Pusat - Menetapkan daerah penerima bantuan - Mengidentifikasi dan menganalisis proposal - Menyusun pedoman umum dan petunjuk teknis pelaksanaan bantuan - Melaksanakan sosialisasi dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan - Menerima hasil pengadaan pekerjaan pelaksanaan bantuan dari Pihak Ketiga - Menyerahkan bantuan yang telah selesai kepada OMS atau Pemerintah Daerah - Menyediakan jasa konsultan pengawas (supervisi) - Menetapkan panitia lelang di daerah yang diusulkan daerah (dalam hal Pemerintah Daerah meminta lelang di daerah)

6 Organisasi Pelaksana  Tim koordinasi Daerah - Memfasilitasi, menganalisa usulan/proposal dari masyarakat - Memfasilitasi terbentuknya OMS - Membentuk Tim Pengendali (SKPD terkait) - Bilamana pelelangan dilakukan didaerah maka membuat surat permintaan pelelangan daerah - Menetapkan lokasi, dan calon penerima bantuan - Membebaskan lahan untuk PLTS Terpusat - Melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan administrasi dan fisik - Memberikan pembinaan kepada OMS - Menyediakan dana penunjang melalui APBD yang dipergunakan untuk melakukan pembinaan kegiatan meliputi perencanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi

7 Kriteria Lokasi - Kabupaten yang mengajukan usulan masuk dalam daftar kabupaten daerah tertinggal - Lokasi yang diajukan untuk mendapatkan bantuan tidak akan mendapatkan aliran listrik PLN dalam kurun waktu 5 – 10 tahun kedepan (didukung dengan data RUKD) - Lokasi diusulkan secara resmi kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

8 Aspek Pengelolaan  Pemerintah Daerah membentuk OMS untuk mengelola bantuan yang telah dibangun  Pemerintah Daerah bersama OMS menetapkan: - iuran berdasarkan kesepatan bersama - menetapkan standar umum pengelolaan, pengoprasian, dan pemeliharaan - menyediakan anggaran biaya pemeliharaan dan pemantauan (jika bantuan diserahkan sebagai asset Pemerintah Daerah) - Melakukan pembinaan secara berkala kepada lembaga pengelola

9 Aspek Legalitas  Aspek legalitas meliputi segala bentuk fasilitas dan sarana yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah atau Masyarakat  Aspek legalitas meliputi: - Status lahan untuk lokasi pembangkit - Status kepemilikan bantuan

10 Aspek Teknis  PLTS Terpusat Sistem PLTS yang diperuntukkan bagi pola pemukiman penduduk yang mengumpul

11 SUPERVISI & KOMISIONING  Tujuannya adalah mendapatkan system PLTS yang handal dan sesuai dgn spesifikasi yang telah ditetapkan  Pelaksanaan akan dilakukan oleh konsultan supervisi  Laporan hasil supervisi dan komisioning akan menjadi acuan KPDT dalam menyetujui pencairan pembayaran

12 SERAH TERIMA  Berita Acara - Sosialisasi dan Pelatihan - Serah Terima Hasil Pekerjaan dari Kontraktor ke OMS - Serah Terima Garansi  Berita Acara Serah Terima Barang (Dirjen kepada OMS/Pemda)