OM OM SWASTYASTU 1. Kajian Terhadap Kebijakan Pemberian Bantuan Perlindungan Sosial Lanjut Usia di Kabupaten Badung Dewa Ayu Raka Dewi, SE.,M.Si Analis.

Presentasi berjudul: "OM OM SWASTYASTU 1. Kajian Terhadap Kebijakan Pemberian Bantuan Perlindungan Sosial Lanjut Usia di Kabupaten Badung Dewa Ayu Raka Dewi, SE.,M.Si Analis."— Transcript presentasi:

1 OM OM SWASTYASTU 1

2 Kajian Terhadap Kebijakan Pemberian Bantuan Perlindungan Sosial Lanjut Usia di Kabupaten Badung Dewa Ayu Raka Dewi, SE.,M.Si Analis Kebijakan Ahli Madya Badan Litbang Kab. Badung Focus Group Discussion Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Badung Mangupura, 23 Mei 2019

3 Pendekatan Kajian Sosiologi s Pancasila (Sila ke 2 dan 5) Respons Masyarakat dan Dukungan DPRD UU No. 11/2009 Ttg. Kes. Sos PP. No. 43/2004 Ttg. Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kes. Sos Lansia Perbup Badung No. 38/2018 Ttg. Bantuan Perlindungan Sosial Lanjut Usia Yuridis

4 Perbup Badung No. 38/2018 Ttg. Bantuan Perlindungan Sosial Lanjut Usia a. Tidak Potensial Paling Rendah 72 Tahun b. 60 Tahun ke atas dan Tidak Berdaya (Bedridden) c. Bukan Lanjut Usia yang Sedang Menerima Pensiunan/Santunan dari Pemerintah/Lembaga Sosial d. Bukan Lanjut Usia yang Menjadi Binaan dan Tanggung Jawab Panti Sosial Tresna Werdha/Panti Sosial Lanjut Usia Tidak Potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain Lanjut Usia Bedridden adalah Lanjut Usia yang hidupnya sangat bergantung dari bantuan orang lain atau hidupnya hanya bisa berbaring di tempat tidur 4

5 DATA LANSIA 71 TAHUN KE ATAS SEMESTER II TAHUN 2018 Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Badung

6 DATA LANSIA 72 TAHUN KE ATAS SEMESTER II TAHUN 2018 Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Badung

7 Perkembangan Jumlah Penerima Bantuan Sosial Lanjut Usia dan Anggarannya Tahun 2018-2020 Sumber: Dinas Sosial Kab. Badung dan BPKAD. Kab. Badung *Data perkiraan Dinas Sosial Kab. Badung Catatan: Dalam APBD Induk 2019 baru teranggarkan Rp.164.976.000.000, sehingga masih terdapat kekurangan sebesar Rp 30.816.000.000 yang harus dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 NoTahun Sasaran (jiwa) Peningkatan Jiwa Kebutuhan Anggaran (Rp) Peningkatan Anggaran Jumlah%Rp% 1. 201813.104--54.000.000.000-- 2. 201916.3013.19724,40195. 612.000.000141.612.000.000262.00 3. 202020.000*3.69922,69240.000.000.00044.388.000.00022.70

8 a.Sumber Data : (Disdukcapil atau Desa?) c. Pola Validasi Data Berdasarkan Uraian Tersebut Dapat Dirumuskan Dua Permasalahan Pokok: 1.Akurasi Data 1. Kelengkapan Persyaratan Administrasi 2. Cara Penghitungan Umur 72 Tahun (Tanggal Kelahiran di KTP/Pembulatan?) 1. Benarkah penerima BEDRIDDEN? 2. Benarkah penerima NON POTENSIAL? b. Pola Verifikasi Data

9 a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) c. Belanja Langsung b. Belanja Tidak Langsung * Angka APBD Perubahan 2018 1. Kemampuan keuangan daerah Struktur APBD Kab. Badung Tahun Anggaran 2018 dan 2019 1. Kemampuan keuangan daerah c. Belanja Langsung b. Belanja Tidak Langsung 1. Kemampuan keuangan daerah a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) c. Belanja Langsung b. Belanja Tidak Langsung 1. Kemampuan keuangan daerah c. Belanja Langsung b. Belanja Tidak Langsung a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) c. Belanja Langsung b. Belanja Tidak Langsung 2. Kemampuan keuangan daerah

10 Beberapa catatan yang perlu diwaspadai/dicermati: 1.Apakah lansia penerima program benar-benar berdomisili di Kabupaten Badung? 2.Penerbitan E-KTP harus benar-benar cermat dan selektif. 3.Apakah penerima sudah tepat sasaran? (penerima benar-benar dalam kondisi bedridden dan Non Potensial) 4.Apakah pemanfaatan dana ini sudah tepat guna? (mencegah terjadinya kerawanan sosial bagi lansia) 5.Harus diwaspadai moral hazard (jebakan moral). upaya secara sengaja untuk meningkatkan resiko yang dialami dirinya karena resiko tersebut akan ditanggung oleh pihak lain (Pemerintah Kabupaten Badung). Dalam konteks ini lebih dilandasi oleh motivasi untuk memperoleh bantuan dengan cara sengaja membuat anggota keluarganya berstatus kondisi bedridden atau TIDAK POTENSIAL. 10

11 Rekomendasi 1.Akurasi Data a)Melakukan sanding data antar instansi terkait. Dinas Sosial : data lansia usulan masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil: data kependudukan berbasis e-KTP Dinas Kesehatan : data lansia bedridden yang divalidasi tenaga medis Dinas P2KBP3A : data lansia dari kader Bina Keluarga Lansia (BKL) BPS Kab. Badung : data proyeksi lansia Kab. Badung PKK : data lansia dari kader Posyandu b)Verifikasi dan validasi data. Verifikasi dokumen administrasi diperkuat dengan validasi data lapangan melibatkan aparat terdepan, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Taruna Siaga Bencana (Tagana), kader PKK dan kader posyandu, kader Bina Keluarga Lansia (BKL), Jumantik, dll. 11

12 c)Bangun Basis Data Program Perlindungan Sosial Basis data by name by address berguna untuk memudahkan proses pengecekan setiap saat diperlukan. Pembangunan basis data dibahas bersama Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Bappeda. d)Melaksanakan musdes/muskel. Tujuan musdes/muskel ini adalah untuk memverifikasi usulan masyarakat yang kemudian dituangkan dalam berita acara musdes/muskel untuk memberikan jaminan atas kebenaran status pemohon. 12

13 2.Pengendalian Anggaran a)Perlu segera dihitung proyeksi kemampuan keuangan daerah tahun 2020 dan seterusnya. Untuk mengetahui sejauhmana kemampuan daerah melaksanakan program ini pada tahun 2020 dan seterusnya. b)Batas usia lansia penerima program ditingkatkan menjadi lansia Non Potensial usia 75 tahun ke atas. Mengingat umur harapan hidup di Kabupaten Badung telah mencapai rata-rata 74,53 tahun pada tahun 2017. c)Membuat “Pakta Integritas”. Ditandatangani keluarga penerima program untuk cegah moral hazard, dan kebocoran anggaran. 13

14 14