Dan Kewarganegaraan Demokrasi Reformasi Katarina U'un Katarina U'un Abraham Sambo Lestari Indah Sari Romini Danau Tang.

Presentasi berjudul: "Dan Kewarganegaraan Demokrasi Reformasi Katarina U'un Katarina U'un Abraham Sambo Lestari Indah Sari Romini Danau Tang."— Transcript presentasi:

1 Dan Kewarganegaraan Demokrasi Reformasi Katarina U'un Katarina U'un Abraham Sambo Lestari Indah Sari Romini Danau Tang

2 APA ITU DEMOKRASI???  Demokasi berasal dari bahasa Yunani “Demokratio” yang berarti kekuasaan rakyat.  Demokrasi berasal dari kata “Demos” yang berarti rakyat dan “kratos” yang berarti kekuasaan.  Menurut KBBI demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. BACKNEXT

3 Demokrasi Menurut Para Ahli  Demokrasi menurut Montesque, kekuasaan negara harus dibagi dan dilaksanakan oleh tiga lembaga atau institusi yang berbeda dan terpisah satu sama lainnya, yaitu lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.  Demokrasi menurut Abraham Lincoln yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. BACKNEXT

4 Kesimpulan-kesimpulan dari beberapa pendapat ahli diatas adalah 1.Pemerintahan dari rakyat (government of the people) 2.Pemerintahan oleh rakyat (government by the people) 3.Pemerintahan untuk rakyat (government for the people) BACKNEXT

5 Demokrasi Sebagai Pandangan Hidup Tujuh norma-norma dan pandangan hidup demokratis yang dikemukakan oleh Nurcholis Madjid (Cak Nun), sebagai berikut:  Pentingnya kesadaran akan pluralisme.  Musyawarah  Pertimbangan moral  Permufakatan yang jujur dan sehat  Pemenuhan segi- segi ekonomi  Kerjasama antar warga untuk mempercayai iktikad baik masing- masing.  Pandangan hidup demokratis harus dijadikan unsur yang menyatu dengan pendidikan demokrasi. BACKNEXT

6 Prinsip Demokrasi  Prinsip Demokrasi Sebagai Sistem Politik 1.Pembagian kekuasaan (kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif) 2.Pemerintahan konstitusional 3.Partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya 4.Pers yang bebas 5.Perlindungan terhadap hak asasi manusia 6.Pengawasan terhadap administrasi negara 7.Peradilan yang bebas dan tidak memihak 8.Pemerintahan yang diskusi 9.Pemilihan umum yang bebas 10.Pemerintahan berdasarkan hukum BACKNEXT

7 Prinsip Non-demokrasi (Kediktatoran) 1.Pemusatan kekuasaan 2.Pemerintahan tidak berdasarkan konstitusional 3.Rule of Power 4.Pembentukan pemerintah tidak berdasarkan musyawarah tetapi melalui dekrit 5.Pemilihan umum yang tidak demokratis. 6.Manajemen dan kepemimpinan yang tertutup dan tidak bertanggung jawab 7.Tidak ada dan atau dibatasinya kebebasan berpendapat, berbicara dan kebebasan pers. 8.Penyelesaian perpecahan atau perbedaan dengan cara kekerasan dan penggunaan paksaan. 9.Tidak ada perlindungan terhadap hak asasi manusia bahkan sering terjadi pelanggaran hal asasi manusia. 10.Menekan dan tidak mengakui hak-hak minoritas warga negara. BACK

8 Jenis-jenis Demokrasi  Demokrasi menurut cara aspirasi rakyat 1.Demokrasi Langsung 2.Demokrasi Tidak langsung  Demokrasi Berdasarkan Prinsip Ideologi 1.Demokrasi Liberal 2.Demokrasi Rakyat 3.Demokrasi pancasila  Berdasarkan Titik Perhatian 1.Demokrasi formal 2.Demokrasi material 3.Demokrasi gabungan BACKNEXT

9 Ciri-Ciri Demokrasi  Pemerintahan didasarkan kehendak dan kepentingan semua rakyat.  Ciri konstitusional  Ciri Perwakilan  Ciri pemilihan umum  Ciri kepartaian  Ciri kekuasaan  Ciri tanggung jawab BACKNEXT

10 SYARAT-SYARAT NEGARA DEMOKRASI  Perlindungan konstitusional  Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak  Pemilu yang bebas  Kebebasan untuk menyatakan pendapat  Kebebasan berserikat  Pendidikan Kewarganegaraan BACKNEXT

11 Nilai-Nilai suatu masyarakat Demokrasi  Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga.  Menjamin terselenggaranya perubahan dalam masyarakat secara damai atau tanpa gejolak.  Menyelenggarakan pergantian kepemimpinan secara teratur.  Menekan penggunaan kekerasan seminimal mungkin.  Mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman.  Menjamin tegaknya keadilan. BACKNEXT

12 UNSUR PENEGAK DEMOKRASI  Negara Hukum (Rechtsstaat dan Rule Of Law)  Masyarakat Madani (Civil Society)  Insfrastruktur Politik BACKNEXT

13 SEJARAH DAN PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI BARAT  Lahirnya Magna Charta (piagam besar) sebagai suatu piagam yang memuat perjanjain antara kaum bangsawan dan Raja John di Inggris merupakan tonggak baru kemunculan demokrasi empirik.  Gerakan renaissance dan reformasi BACKNEXT

14 SEJARAH DAN PERKEMBANGAN DEMOKRASI INDONESIA  Masa Republik Indonesia I, yaitu masa demokrasi (konstitusional)  Masa Republik Indonesia II, yaitu masa demokrasi terpimpin  Masa Republik Indonesia III, yaitu masa demokrasi pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensil  Masa Republik Indonesia IV, yaitu masa demokrasi pasca reformasi 1988 sampai sekarang. BACKNEXT

15 Pengertian Reformasi Reformasi ialah suatu gerakan untuk memformat ulang, menata kembali hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada format sesuai dengan nilai-nilai ideal yang dicita-citakan rakyat. BACKNEXT

16 Tujuan Reformasi  Melakukan perubahan secara serius dan bertahap untuk menemukan nilai-nilai baru dalam kehidupan berbangsaan bernegara.  Menata kembali seluruh struktur kenegaraan.  Melakukan perbaikan di segenap bidang kehidupan.  Mengapus dan menghilangkan cara-cara hidup dan kebiasaan dalam masyarakat bangsa yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan reformasi BACKNEXT

17 Syarat-syarat yang diperlukan agar gerakan reformasi berjalan dengan baik  Dilakukan karena adanya penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan penderitaan rakyat.  Dilakukan dengan cita-cita (landasan ideologis) yang jelas, yaitu Pancasila. Tanpa landasan Pancasila, gerakan reformasi akan mengarah kepada anarki dan disintegrasi bangsa.  Berdasarkan pada konstitusi, yaitu UUD 1945.  Menjunjung tinggi hakikat sistem negara demokrasi dan negara berdasar atas hukum.  Dilakukan ke arah suatu perubahan menuju kondisi yang lebih baik.  Dilakukan dengan suatu dasar moral dan etika sebagai manusia yang Berketuhanan yang Maha Esa, serta terjaminnya persatuan dan kesatuan bangsa. BACKNEXT

18 Latar Belakang Reformasi Gerakan reformasi merupakan gerakan masyarakat yang dipelopori oleh mahasiswa, sebagai reaksi atas praktik-praktik pemerintahan yang menyimpang dari harapan rakyat, misalnya:  Praktik pemerintahan di bawah Orde Baru (ORBA)  hanya membawa kebahagiaan semu, ekonomi rakyat terpuruk, nilai tukar rupiah terhadap dolar turun drastis.  Pembangunan nasional meninggalkan pinjaman luar negeri yang sangat membebani rakyat.  Kekuasaan ekonomi di Indonesia berada ditangan sebagian kecil penguasa dan konglomerat. BACKNEXT

19 Latar Belakang (Lanjutan)  Merajalelanya praktik KKN pada hampir semua instansi dan lembaga pemerintahan  DPR dan MPR mandul, tidak mampu mengemban amanat rakyat, justru menjadi kroni pemerintah.  Penegakan hukum lemah, demokrasi tertekan.  Pancasila yang seharusnya menjadi sumber nilai dan dasar moral bagi negara dan aparatur  pemerintah, dalam kenyataannya digunakan sebagai alat legitimasi politik dengan sekedar mengatasnamakan Pancasila. BACKNEXT

20 Keberhasilan Gerakan Reformasi  Gerakan reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa telah meluas ke berbagai daerah.  Awal keberhasilan gerakan reformasi ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998.  B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden pemerintahan transisi yang akan mengantarkan rakyat Indonesia untuk melakukan reformasi secara menyeluruh.  Untuk itu, pada tahun 1999 dilaksanakan Pemilu. BACKNEXT

21 Makna Reformasi Total  Reformasi total ialah gerakan menata kembali penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi di berbagai bidang.  Dilakukan secara hati-hati sembari berpegang kepada peraturan hukum yang berlaku.  Untuk mengejar perubahan ke arah yang lebih baik.  Bukan merupakan revolusi, karena revolusi itu gerakan perubahan yang dilakukan secara besar besaran, mengubah sistem, mengganti nilai lama dengan nilai baru. BACKNEXT

22 Dampak Reformasi  Dampak negatif  Dampak postif BACKNEXT

23 Pancasila sebagai Paradigma Reformasi Hukum  Produk hukum maupun penegakannya dirasakan banyak yang tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.  Tuntutan penataan kembali serta harapan untuk terjadinya pembaharuan hukum.  Penataan kembali tatanan negara mutlak perlu disertai dengan reformasi hukum.  Reformasi hukum tidak boleh dilakukan secara spekulatif, melainkan harus bersumber dari sumber hukum tertinggi, yaitu Pancasila. Jadi Pancasila sebagai paradigma reformasi hukum, artinya bahwa Pancasila sebagai cara pandang, sebagai sumber nilai perubahan, sekaligus sebagai cita-cita hukum. BACKNEXT

24 Tujuan Reformasi Hukum Tujuan reformasi hukum adalah agar hukum, peraturan, perundangan, senantiasa aktual atau sesuai dengan keadaan serta kebutuhan masyarakat. BACKNEXT

25 Reformasi hukum mengacu kepada dua hal  Pancasila sebagai tertib hukum tertinggi  Kenyataan empiris yang ada dalam masyarakat. BACKNEXT

26 Supremasi Hukum  Reformasi hukum mengarah kepada terciptanya supremasi hukum.  Arti supremasi hukum, ialah bahwa pelaksanaan hukum harus mampu mewujudkan jaminan tercapainya keadilan, tidak ada intervensi dari kekuasaan terhadap pelaksanaan hukum. BACKNEXT

27 Referensi Sulisworo.D, wahyuningsih.T, dan Arif D.B, 2012, Pendidikan kewarganegaraan, Universitas Ahmad Dahlan Supriatnoko, 2008, pendidikan kewarganegaraan, penerbit penaku, jakarta Trianto, 2007, model2 pembelajaran inovatif berorientasi kontruktivistik, prestasi pustaka, jakarta BACKNEXT