PENGADMINISTRASIAN BPHTB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SESI-5 UNIVERSITAS TERBUKA.

Presentasi berjudul: "PENGADMINISTRASIAN BPHTB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SESI-5 UNIVERSITAS TERBUKA."— Transcript presentasi:

1 PENGADMINISTRASIAN BPHTB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SESI-5 UNIVERSITAS TERBUKA

2 Tata Cara Pembayaran BPHTB  (How) Self-assessment system! WP BPHTB yang menerima perolehan hak atas tanah dan atau bangunan untuk membayar atau melunasi sendiri BPHTB terutang. Penyetoran dilakukan dengan menggunakan surat setoran BPHTB (SSB)  (Where) Pembayaran dilakukan pada tempat yang telah ditentukan: Kantor pos dan atau Bank BUMN/D di wilayah Kabupaten/Kota yang meliputi letak tanah dan atau bangunan yang dimaksud. 2

3 BPHTB – Official Assessment  Dalam jangka waktu 5 tahun sesudah saat terutangnya pajak (setelah dilakukan pemeriksaan/ berdasarkan keterangan lainnya) DJP dapat menerbitkan SK BPHTB Kurang Bayar.  Sanksi administrasi: 2% sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan, dihitung mulai saat terutangnya pajak s.d. diterbitkannya SKBKB  Dalam jangka waktu 5 tahun sesudah saat terutangnya pajak (setelah diterbitkannya SKBKB ditemukan data baru/ belum terungkap) DJP dapat menerbitkan SK BPHTB Kurang Bayar Tambahan.  Sanksi administrasi: kenaikan 100% dari jumlah kekurangan pajak, kecuali WP melaporkan sendiri sebelum dilakukan pemeriksaan. 3

4 BPHTB – Official Assessment  DJP menerbitkan Surat Tagihan BPHTB jika:  Pajak yang terutang tidak/kurang dibayar  Berdasarkan hasil pemeriksaan SSB terdapat kekurangan pembayaran akibat salah tulis dan atau salah hitung.  WP dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga.  Sanksi administrasi : 2% sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan, dihitung mulai saat terutangnya pajak.  Pajak yang terutang berdasarkan SKBKB, SKBKBT, ST BPHTB, SK Pembetulan, SK Keberatan atau Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah harus dilunasi paling lama satu bulan sejak surat diterima oleh WP.  Jika hal tersebut di atas tidak dilakukan pada waktunya maka pajak yang terutang dapat ditagih dengan Surat Paksa. 4

5 PENGURANGAN Wajib pajak mengajukan pengurangan dengan alasan sbb:  Kondisi wajib pajak yang ada hubungan dgn objek pajak:  Wajib pajak orang pribadi yang memperoleh hak melalui program pemerintah di bidang pertanahan dan tidak mampu secara ekonomis  Wajib pajak orang pribadi yang memperoleh hibah dari orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis lurus satu derajat ke atas dan ke bawah.  Wajib pajak memperoleh hak baru selain hak pengelolaan. Besarnya pengurangan 50% dari BPHTB terhutang.  Sebab-sebab tertentu:  Memperoleh hak atas tanah dari hasil ganti rugi yang nilai ganti ruginya dibawah NJOP.  Memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh pemerintah sepanjang tidak bersifat ruislaag. Besarnya pengurangan 50% dari BPHTB terhutang. 5

6 PENGURANGAN …(contd.)  Wajib pajak melakukan penggabungan usaha dan sudah disetujui oleh Dirjen Pajak.  Memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan yang tidak berfung-si karena bencana alam yang terjadi paling lama 3 bulan sejak penanda tanganan akta.  Veteran, PNS, TNI/Polri, pensiunan PNS, purnawirawan TNI/Polri, janda dan dudanya yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan rumah dinas. Besarnya pengurangan 50% dari BPHTB terhutang.  Wajib pajak karena sebab-sebab tertentu seperti terkena dampak krisis ekonomi yang berdampak secara nasional. Besarnya pengurangan 75% dari BPHTB terhutang.  Tanah atau bangunan utk kepentingan sosial, pendidikan, panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, pesantren, sekolah, rumah sakit swasta. Besarnya pengurangan 50% dari BPHTB terhutang. 6

7 Lain-lain Pemberian pengurangan BPHTB:  Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah di bidang pertanahan dan tidak mempunyai kemampuan secara ekonomis (75%)  Wajib Pajak Badan yang memperoleh hak baru selain Hak Pengelolaan dan telah menguasai tanah dan atau bangunan secara fisik lebih dari 20 (dua puluh) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan Wajib Pajak dan keterangan dari Pejabat Pemerintah Daerah setempat (50%)  Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan Rumah Sederhana (RS), dan Rumah Susun Sederhana serta Rumah Sangat Sederhana (RSS) yang diperoleh langsung dari pengembangan dan dibayar secara angsuran (25%)  Wajib Pajak orang pribadi yang menerima hibah dan orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah (50%) 7

8 Pemberian Pengurangan BPHTB Sebab Tertentu :  Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya di bawah Nilai Jual Objek Pajak (50%)  Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum (50%)  Wajib Pajak Badan yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga Wajib Pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan atau utang usaha sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah (75%)  Wajib Pajak Bank Mandiri yang memperoleh hak atas tanah yang berasal dari Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Pembangunan Indonesia, dan Bank Ekspor Impor dalam rangkaian proses penggabungan usaha (merger) (100%)  Wajib Pajak Badan yang melakukan Penggabungan Usaha (merger) atau Peleburan Usaha (konsolidasi) dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidasi dan telah memperoleh keputusan persetujuan penggunaan Nilai Buku dalam rangka penggabungan atau peleburan usaha dari Direktur Jenderal Pajak (50%) 8

9 Pemberian Pengurangan BPHTB Sebab Tertentu :  Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula disebabkan bencana alam atau sebab-sebab lainnya seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, dan huru- hara yang terjadi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan akta; (50%)  Wajib Pajak orang pribadi Veteran, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia (POLRI), Pensiunan PNS, Purnawirawan TNI, Purnawirawan POLRI atau janda/duda-nya yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan rumah dinas Pemerintah; (75%)  Wajib Pajak Badan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan dalam rangka pengadaan perumahan bagi anggota KORPRI/PNS; (100%)  Wajib Pajak Badan anak perusahaan dari perusahaan asuransi dan reasuransi yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan yang berasal dari perusahaan induknya selaku pemegang saham tunggal sebagai kelanjutan dari pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi; (100%)  Tanah dan atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata- mata tidak untuk mencari keuntungan antara lain untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah yang tidak ditujukan mencari keuntungan, rumah sakit swasta milik institusi pelayanan sosial masyarakat. (50%) 9

10 Pajak Pengalihan Tanah dan Bangunan  Penghasilan dari pengalihan tanah dan atau bangunan dikenai PPh sebesar 5% dari JUMLAH BRUTO NILAI PENGALIHAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN. (yang lebih besar antara NJOP PBB atau nilai akta pengalihan)  Pajak pengalihan tanah dan bangunan adalah pajak final 10

11 KEBERATAN  Keberatan diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak atas:  SKBKB, SKBKBT, SKBLB, dan SKBN.  Syarat-syarat keberatan:  Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yg terhutang menurut perhitungan wajib pajak.  Diajukan paling lambat 3 bulan sejak tanggal diterimanya surat kete-tapan, kecuali dengan alasan yang tepat dan dapat diterima.  Hal yang harus diperhatikan:  Keberatan yang tidak memenuhi syarat tidak dianggap keberatan.  Pengiriman dengan cara langsung datang ke kantor pelayanan PBB atau melalui pos tercatat.  Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan.  Dirjen pajak harus menerbitkan SK Keberatan paling lambat 12 bulan sejak pengajuan keberatan diterima. 11

12 BANDING  Banding diajukan ke Badan Peradilan Pajak atas SK Keberatan.  Syarat-syarat banding:  Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia.  Diajukan paling lambat 3 bulan sejak SK Keberatan diterima.  Dilampirkan SK Keberatan.  Hal yang harus diperhatikan:  Pengajuan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan.  BPP harus membuat putusan banding paling lambat 12 bulan sejak pengajuan keberatan diterima.  Apabila permohonan keberatan dan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, maka wajib pajak dapat imbalan bunga sebesar 2% perbulan maksimal 24 bulan. 12

13 SANKSI DAN IMBALAN BUNGA  Sanksi STB dan SKBKB:  Sanksi administrasi berupa bunga 2% perbulan maksimal 24 bulan dari pajak yang kurang dibayar.  Sanksi SKBKBT:  Sanksi kenaikan sebesar 100% dari pajak yang kurang dibayar.  Imbalan bunga SKBLB:  Imbalan bunga sebesar 2% perbulan maksimal 24 bulan dari pajak yang lebih dibayar.  SKBLB harus diterbitkan oleh Dirjen Pajak paling lambat 12 bulan sejak permohonan kelebihan bayar dari wajib pajak diterima.  Jika jangka waktu tersebut dilampaui, maka permohonan kelebihan bayar wajib pajak harus dikabulkan seluruhnya.  Pengembalian kelebihan pembayaran pajak haruds dilakukan paling lama 2 bulan sejak diterbitkannya SKBLB. 13

14 SANKSI BAGI PEJABAT  Yang dimaksud pejabat dalam hal BPHTB adalah:  Pejabat pembuat akta tanah (PPAT)/Notaris PPAT.  Pejabat lelang negara.  Pejabat yang berwenang menandatangani dan menerbitkan surat keputusan pemberian hak atas tanah.  Pejabat pertanahan kabupaten/kota.  Sanksi bagi pejabat:  Jika PPAT/Notaris menandatangani akta pemindahan hak atau pejabat lelang menandatangani risalah lelang sebelum BPHTB-nya dilunasi oleh wajib pajak, dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp 7.500.000,- untuk setiap pelanggaran.  Jika PPAT/Notaris dan pejabat lelang tidak melaporkan bukti pem-buatan akta/risalah lelang paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dikenakan sanksi administrasi Rp 250.000 untuk setiap laporan.  Bagi pejabat yang berstatus pegawai negeri sipil yang melanggar aturan dalam menerbitkan surat pemberian hak, dikenakan sanksi sesuai dengan PP Nomor 30 Tahun 1980. 14

15 15