POLITIK LOKAL Aktor, Problem dan Konflik dalam Arus Domokratisasi Buku Karangan Dr. H. Abdul Halim, M.Ag. Terbitan Intrans Publishing Malang.

Presentasi berjudul: "POLITIK LOKAL Aktor, Problem dan Konflik dalam Arus Domokratisasi Buku Karangan Dr. H. Abdul Halim, M.Ag. Terbitan Intrans Publishing Malang."— Transcript presentasi:

1 POLITIK LOKAL Aktor, Problem dan Konflik dalam Arus Domokratisasi Buku Karangan Dr. H. Abdul Halim, M.Ag. Terbitan Intrans Publishing Malang

2 PENGERTIAN POLITIK LOKAL A. Dalam Kerangka Ilmu Politik Aspek aspek politik di tingkat mikro baik secara teritorial, sosial maupun administratif yang mendasari seluruh entitas bangunan politik ditingkat makro. Dengan demikian politik lokal adalah unsur utama politik nasional. B. Dalam Lokalitas Otonomi Daerah 1. Lokal secara Teritorial mengacu kepada ruang yaitu desa 2. Lokal secara Kontek Hukum mengacu kepada UU No. 32 tahun 2004 ttg otonomi daerah 3. Lokal Secara Sosiologi dan Antropologi mengacu kepada pluralisme dan multikulturalisme

3 PENGERTIAN POLITIK LOKAL C. Dialektika Kekuasaan di era Otonomi daerah 1. Pengertian dan Konsep a. Sentralisasi, kekuasaan terpusat b. Desentralisasi, menurut Dormiere Freire dan Maurer (2002) bahwa desentralisasi dpt di interprestasikan dalam 3 konsep : 1. Sbg delegasi tugas tugas tertentu kpd lembaga di luar struktur pemerintah 2. Dekosentrasi, mengacu pada penggeseran proses pengambilan keputusan (decision making) dalam sebuah negara yang tersentralisasi. 3. Devolusi, mengacu kepada transfer kekuasaan secara aktual ke tingkat tingkat yang lebih rendah. 4. Privatisasi / debirokratisasi, mengacu kepada perluasan semua tanggung jawab dan fungsi fungsi organisasi pemerintah dan perusahaan swasta. ( kutipan Triratnawati)

4 PENGERTIAN POLITIK LOKAL C. Dialektika Kekuasaan di era Otonomi daerah 2. Aktor, Strategi dan tujuan a. Aktor yaitu Elit Birokrasi, Parpol, ekonomi, agama, sipil b. Strategi bagaimana untuk memenangkan perebutan kekuasaan secara legal lewat pemilihan umum c. Tujuan yaitu Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah dan pembagian kekuasaan secara merata antara rakyat dan penguasa lokal.

5 PENGERTIAN POLITIK LOKAL C. Dialektika Kekuasaan di era Otonomi daerah 3. Desentralisasi melalui demokratisasi, Brian Smith berkomentar antara hubungan desentralisasi dan demokrasi : a. Semakin terdesentalisasi sistem kekuasaan maka semakin terbuka lebar peluang distribusi kekuasaan. b. Semakin terdesentralisasi sistem pemerintahan maka masyarakat akan semakin terdidik. c. Semakin terdesentralisasi sistem pemerintahan maka sistem itu akan semakin stabil d. Semakin besar desentralisasi yang di berikan maka negara semakin dekat dengan rakyatnya. e. Desentalisasi merupakan ajang latihan bagi kepemimpinan politik untuk mampu memobilisasi agenda politik dan artikulasi kepentingan. f. Semakin besar desentralisasi maka semakin besar partisipasi masyarakat. g. Semakin besar desentralisasi maka semakin besar konflik yang terjadi. h. Semakin besar desentralisasi maka semakin berkurang dukungan terhadap eksistensi persaingan bebas dan perlindungan hak pribadi. i. Semakin besar desentralisasi maka semakin besar pula akuntabilitas pejabat daerah.

6 POLITIK LOKAL DALAM TEORI POWER CUBE Geneologi Teori Power Cube 1.Kekuasaan Terlihat (Visible Power) 2.Kekuasaan Tersembunyi ( Hidden Power ) 3.Kekuasaan yang Tidak terlihat (Invisible Power) Bentuk Bentuk Kekuasaan Politik Lokal consectetur adipiscing elit Interaksi antara Bentuk, Ruang dan Level Kekuasaan 1.Kekuasaan di Level Global 2.Kekuasaan di Level Nasional 3.Kekuasaan di Level Lokal Level Level Kekuasaan Politik Lokal consectetur adipiscing elit Konsep Power Cube 1.Ruang Tertutup ( closed space) 2.Ruang Diperkenankan ( invited Space) 3.Ruang Diciptakan (claimed Space) Ruang Ruang Kekuasaan Politik Lokal Dicetuskan oleh Gaventa berakar dari gurunya Steven Lukes, menawarkan teori kekuasaan 3 dimensi yaitu level, ruang dan bentuk.

7 POLITIK LOKAL DALAM TINJAUAN TEORI MODAL DAN DRAMATURGI A. Tinjauan Teori Modal 1.Teori Modal oleh Pierre Bourdieu yaitu : 1.Jenis Jenis Modal Politik di daerah B. Tinjauan Teori Dramaturgi M D 1.Pengertian 2.Panggung Politik di daerah

8 PERAN ELIT Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque quis neque a ipsum egestas vulputate pellentesque ut arcu. Elit Golput Elit Sipil Elit Partai Politik Elit Ekonomi Elit Birokrasi Elit Agama

9 DRAMATIKA POLITIK LOKAL Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque quis neque a ipsum egestas vulputate pellentesque ut arcu Langgam Politik Daerah Sbg Background Dramatika Politik Lokal 1.Dinasti dan oligargi Politik Daerah 2.Kasus Pemekaran Wilayah Pola Dramatika Elit LP D PDE

10 PROBLEM POLITIK DI TINGKAT LOKAL Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque quis neque a ipsum egestas vulputate pellentesque ut arcu. Konflik Agraria dan SDA Mesuji Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque quis neque a ipsum egestas vulputate pellentesque ut arcu. Sektarianisme dan Sparatisme Papua Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque quis neque a ipsum egestas vulputate pellentesque ut arcu. Korupsi di beberapa daerah Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque quis neque a ipsum egestas vulputate pellentesque ut arcu. Sektarianisme dan Sparatisme Aceh Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque quis neque a ipsum egestas vulputate pellentesque ut arcu. Konflik Agraria dan SDA Bima

11 KRITIK & REFLEKSI Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque quis neque a ipsum egestas vulputate pellentesque ut arcu. Teori Power Cube Pembangunan Politik Lokal Teori Dramaturgi kritik

12 TIMELINE Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. LOREM IPSUM Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. LOREM IPSUM Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. LOREM IPSUM