Upload presentasi
Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu
Diterbitkan olehHartanti Lie Telah diubah "5 tahun yang lalu
1
SOSIALISASI INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI (IAPS) 4.0
Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Naili Farida, 8 Agustus 2019 Yogyakarta
2
Garis Besar Presentasi
1 PENDAHULUAN 2 TUJUAN AKREDITASI 3 PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI 4 INTI SPMI dan SPME
3
PENDAHULUAN UNDANG-UNDANG NO 12/2012 PENDIDIKAN TINGGI
PASAL 28 PADA AYAT 3 dan 4: 3. GELAR AKADEMIK DAN GELAR VOKASI DINYATAKAN TIDAK SAH DAN DICABUT OLEH MENTERI APABILA DIKELUARKAN OLEH : Perguruan Tinggi dan/atau Program studi yang tidak terakreditasi dan /atau Perseorangan, organisasi atau penyelenggaraga Pendidikan Tinggi yang tanpa hak mengeluarkan gelasr akademik dan gelar vokasi 4. GELAR PROFESI DINYATAKAN TIDAK SAH DAN DICABUT OLEH MENTERI APABILA DIKELUARKAN OLEH: Perguruan Tinggi dan atau Program Studi yang tidak terakreditasi : dan/ atau Perseorangan,organisasi atau lembaga lain yang tanpa hak mengeluarkan gelar profesi Source: Badan Akreditas Perguruan Tinggi (BAN-PT)
4
Tujuan Akreditasi MENENTUKAN KELAYAKAN PROGRAM STUDI DAN PERGURUAN TINGGI BERDASARKAN KRITERIA YANG MENGACU PADA STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI MENJAMIN MUTU PROGRAM STUDI DAN PERGURUAN TINGGI SECARA EKSTERNAL BAIK BIDANG AKADEMIK MAUPUN NONAKADEMIK UNTUK MELINDUNGI KEPENTINGAN MAHASISWA DAN MASYARAKAT Source: Badan Akreditas Perguruan Tinggi (BAN-PT)
5
PERMENRISTEKDIKTI NO 32 TAHUN 2016
Pasal 47 (2) Pemimpin perguruan Tinggi wajib mengajukan permohonan akreditsi ulang paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program studi dan/atau Perguruan Tinggi berakhir. (Sugiono, BANPT,2019) Source: Badan Akreditas Perguruan Tinggi (BAN-PT)
6
Pelaksanaan Akreditasi
PERMENRISTEKDIKTI NOMOR 32 TAHUN 2016; Perban-pt Nomor 2 Tahun 2017 INDEPENDEN AKURAT OBYEKTIF TRANSPARAN AKUNTABEL KETIDAKBERPIHAKAN KREDIBEL MENYELURUH EFEKTIF EFISIEN Source: Badan Akreditas Perguruan Tinggi (BAN-PT)
7
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI
DALAM UU NO.12 TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI (UU DIKTI) Pasal Ayat (3) c Tugas dan wewenang Menteri atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi meliputi c. Peningkatan Penjaminan Mutu, relevansi, keterjangkauan, pemerataan yang berkeadilan dan Akses Pendidikan Tinggi secara keberlanjutan: BAB III : PENJAMINAN MUTU Bagian kesatu : Sistem Penjaminan Mutu Bagian kedua : Standar Pendidikan Tinggi Bagian Ketiga : Akreditasi Bagian Keempat : Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Bagian Kelima :Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Source: Badan Akreditas Perguruan Tinggi (BAN-PT)
8
Struktur 9 Standar VISI,MISI,TUJUAN ,SASARAN DAN STRATEGI
TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA MAHASISWA SUMBERDAYA MANUSIA KEUANGAN,SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN PENELITIAN PENGABDIAN KEPADA MASYRAKAT LUARAN DAN CAPAIAN TRIDHARMA Source: Badan Akreditas Perguruan Tinggi (BAN-PT)
9
INTI SPMI PASAL 52 AYAT (2) Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Penjaminan mutu dilakukan melalui Penetapan Pelaksanaan Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi yaitu: PENETAPAN STANDAR DIKTI PELAKSANAAN STANDAR DIKTI EVALUASI (PELAKSANAAN) STANDAR DIKTI PENGENDALIAN (PELAKSANAAN) STANDAR DIKTI PENINGKATAN STANDAR DIKTI Source: Badan Akreditas Perguruan Tinggi (BAN-PT)
10
INTI SPME (AKREDITASI)
PASAL 45 AYAT (2) PERMENRISTEKDIKTI NO,32 TAHUN 2016 TAHAPAN AKREDITASI SEBAGAI BERIKUT: TAHAP EVALUASI DATA DAN INFORMASI TAHAP PENETAPAN STATUS AKREDITASI DAN PENINGKATAN TERAKREDITASI TAHAP PEMANTAUAN DAN EVALUASI STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI Source: Badan Akreditas Perguruan Tinggi (BAN-PT)
11
Terima Kasih Danke schön
Presentasi serupa
© 2025 SlidePlayer.info Inc.
All rights reserved.