Demokrasi Terpimpin (1959–1965).

Presentasi berjudul: "Demokrasi Terpimpin (1959–1965)."— Transcript presentasi:

1 Demokrasi Terpimpin (1959–1965)

2 Anggota Kelompok 1 2 3 Ahmad Hutri Albert Nugroho Andre Adisty
14 Jonathan Samuel 15 Joy Sensanne 25 Mira Yuliarti

3 Demokrasi Terpimpin Adalah
Pengertian sebuah sistem demokrasi dimana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara, kala itu presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin pertama kali diumumkan oleh presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956. Adalah

4 Ciri-ciri Demokrasi Terpimpin
Kekuasaan presiden mendominasi Partai politik pergerakannya dibatasi Menguatkan peran militer Paham komunis yang kian berkembang Keberadaan pers terkekang

5 Demokrasi Terpimpin Segi keamanan nasional: Segi perekonomian:
Latar belakang dicetuskannya sistem demokrasi terpimpin Segi keamanan nasional: terdapat banyak gerakan separatis terjadi pada masa demokrasi liberal, menyebabkan ketidakstabilan negara. Segi perekonomian: sering terjadinya pergantian masa demokrasi liberal yang menyebabkan program yang dirancang oleh kabinet tidak bisa dijalankan secara utuh,hingga pembangunan ekonomi menjadi tersendat Segi politik: Konstituante gagal dalam menyusun undang undang dasar baru untuk menggantikan UUDS 1950

6 Demokrasi Terpimpin Masalah-masalah politik demokrasi terpimpin. Pembentukan MPRS. MPRS yang seharusnya dipilih melalui pemilu (pemilihan umum) malah dibentuk oleh presiden sendiri melalui penetapan Presiden No. 3 Tahun 1959. Pembentukan DPR dan Pembentukan DPR GR (Gotong Royong) Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilu Tahun 1955 dibubarkan karena DPR menolak RAPBN Tahun 1960 yang diajukan pemerintah. Presiden selanjutnya menyatakan pembubaran DPR dan sebagai gantinya presiden membentuk DPR-GR. Lagi-lagi pembentukan parlemen dengan kehendak presiden sendiri. Kekuasaan Presiden. Pada masa demokrasi terpimpin, Majelis Permusyarawatan Rakyat Sementara (MPRS) mengangkat Presiden Soekarno menjadi presiden seumur hidup. Hal ini sangat bertentangan dengan UUD 1945 Bab III Pasal 7. Kekuasaan Presiden. Pada masa demokrasi terpimpin, Majelis Permusyarawatan Rakyat Sementara (MPRS) mengangkat Presiden Soekarno menjadi presiden seumur hidup. Hal ini sangat bertentangan dengan UUD 1945 Bab III Pasal 7. Kekuasaan Presiden. Pada masa demokrasi terpimpin, Majelis Permusyarawatan Rakyat Sementara (MPRS) mengangkat Presiden Soekarno menjadi presiden seumur hidup. Hal ini sangat bertentangan dengan UUD 1945 Bab III Pasal 7. Pembentukan MPRS. MPRS yang seharusnya dipilih melalui pemilu (pemilihan umum) malah dibentuk oleh presiden sendiri melalui penetapan Presiden No. 3 Tahun 1959.

7 dengan partai-partai politik
Demokrasi Terpimpin Masalah-masalah politik demokrasi terpimpin. Pembentukan DPR DPR parlemen dengan kehendak presiden sendiri. Pembentukan MPRS. MPRS yang seharusnya dipilih melalui pemilu (pemilihan umum) malah dibentuk oleh presiden sendiri melalui penetapan Presiden No. 3 Tahun 1959. Pembentukan MPRS. MPRS yang seharusnya dipilih melalui pemilu (pemilihan umum) malah dibentuk oleh presiden sendiri melalui penetapan Presiden No. 3 Tahun 1959. Pembentukan DPAS ( Dewan Pertimbangan Agung Sementara) DPAS dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden No.3 Tahun Lembaga ini diketuai oleh Presiden sendiri. Keanggotan DPAS adalah memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan mengajukan usul kepada pemerintah. Padalah, pemerintah dipegang sepenuhnya oleh Presiden. Pembentukan Front Nasional Front Nasional dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden No. 13 Tahun 1959. Front Nasional merupakan sebuah organisasi massa yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam UUD 1945 Pembentukan ABRI. Pada tahun 1964 TNI dan Polisi dipersatukan menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Mereka kembali pada peran sosial politinya seperti selama zaman perang kemerdekaan. ABRI diakui sebagai salah satu golongan fungsional yang mempunyai wakil dalam MPRS. Pada masa demokrasi terpimpin itu. Presiden Soekarno melakukan politik perimbangan kekuatan (balance of power) bukan hanya antarangkatan dalam ABRI, melainkan juga antara ABRI dengan partai-partai politik yang ada

8 Demokrasi Terpimpin di Indonesia. Demokrasi Terpimpin di Indonesia.
berjalan berdasarkan Dekrit Presiden Soekarno 5 Juli 1959 dan Tap MPRS No.VIII/MPRS/1959 Tujuan dikeluarkan dekrit adalah untuk menyelesaikan masalah negara yang semakin tidak menentu dan untuk menyelamatkan negara. Demokrasi Terpimpin di Indonesia. Demokrasi Terpimpin di Indonesia.

9 Demokrasi Terpimpin di Indonesia.
Dekrit Presiden Isi Dekrit Presiden adalah sebagai berikut. 1 Pembubaran konstituante 2 Tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945 3 Pembentukan MPRS dan DPAS

10 Dampak Dekrit Presiden
UUD 1945 tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen. UUD 45 yang harusnya menjadi dasar hukum konstitusional penyelenggaraan pemerintah pelaksanaannya hanya menjadi slogan-slogan kosong belaka. Memberi kekuasaan yang besar pada Presiden, MPR, dan lembaga tinggi negara. Hal itu terlihat pada masa Demokrasi terpimpin dan berlanjut sampai Orde Baru. Memberi peluang bagi militer untuk terjun dalam bidang politik. Sejak Dekrit,militer terutama Angkatan Darat menjadi kekuatan politik yang disegani. Hal itu semakin terlihat pada masa Orde Baru. Menyelamatkan negarta dari perpetahan dan krisis politik berkepanjangan Memberikkan pedoman yang jelas, yaitu UUD 1945 bagi kelangsungan negara Merintis pembentukan lembaga tertinggi negara, yaitu MPRS dan lembaga tinggi negara berupa DPAS yang selama masa Demokrasi Parlemen tertunda pembentukannya

11 Thank you For your attention