PERENCANAAN PENATAAN KAWASAN KUMUH DESA HEGARMUKTI KECAMATAN CIKARANG PUSAT PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

Presentasi berjudul: "PERENCANAAN PENATAAN KAWASAN KUMUH DESA HEGARMUKTI KECAMATAN CIKARANG PUSAT PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI"— Transcript presentasi:

1 PERENCANAAN PENATAAN KAWASAN KUMUH DESA HEGARMUKTI KECAMATAN CIKARANG PUSAT PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan

2

3 BAB 1 PERSEPSI AWAL TERHADAP PEKERJAAN

4 LATAR BELAKANG  Pembangunan Infrastruktur Permukiman yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bekasi tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, namun juga bertujuan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.  Untuk mencapai target program 100-0-100 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bekasi berkomitmen membangun Infrastruktur Permukiman yaitu jalan lingkungan permukiman, drainase / sanitasi permukiman dan Sarana Air Bersih. Sehingga infrastruktur tersebut diperlukan Perencanaan Teknis untuk merencanakan kebutuhan anggaran yang dibutuhkan.100% Akses Sanitasi Layak 0% Kawasan Kumuh 100% Akses Air Minum

5 Maksud Membantu SKPD Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bekasi dalam membuat Perencanaan Penataan Kawasan Kumuh Desa Hegarmukti Kecamatan Cikarang Pusat. Tujuan Adanya Perencanaan Penataan Kawasan Kumuh di Desa Hegarmukti Kecamatan Cikarang Pusat yang memuat perencanaan Jalan, Drainase / Sanitasi dan Sarana Air Bersih. Sasaran Perencanaan terhadap penataan kawasan kumuh serta Infrastruktur Permukiman yang terdiri dari jalan lingkungan, saluran / drainase dan Sarana Air Bersih yang menjadi dasar penentuan anggaran pada tahun 2021. Dengan Kata Lain Penjabaran dari Sasaran Pekerjaan Tersebut adalah : 1.Teridentifikasinya kondisi lingkungan dan karakteristik di kawasan kumuh tersebut berdasarkan 7 indikator kumuh; 2.Tersusunnya perencanaan teknis (gambar dan RKS/Rencana Kerja dan syarat) di kawasan kumuh tersebut; 3.Estimasi biaya (RAB) yang dibutuhkan untuk penataan kawasan kumuh tersebut; MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

6 Tahapan Kegiatan 1)Menyusun Rencana Mutu Kerja (RMK) yang mencakup informasi/data pekerjaan, input dan output yang akan dihasilkan, metode kerja, organisasi kerja, waktu pelaksanaan serta standar teknis yang digunakan serta Survey yang dibutuhkan 2)Menyampaikan Daftar Komposisi Tim dan Penugasan Personil berikut Surat Penugasannya serta Jadwal Penugasan dan Jadwal Pelaksanaan 3)Pengumpulan Data Primer dan Sekunder terkait pekerjaan yang dilaksanakan 4)Melaksanakan Survey Pendahuluan dan Investigasi Lapangan/Studi Analisis terkait hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan 5)Membuat Pra Design (pra rencana) sesuai dengan kebutuhan ruang konstruksi dilapangan baik gambar pra rencana maupun hasil perhitungan sementara kebutuhan kuantitas 6)Standarisasi dan Metodologi yang digunakan sesuai dengan standar dan ketentuan teknis yang berlaku 7)Menyusun Detail Engineering Design (DED) baik Gambar Rencana Detail, Engineer Estimate (Daftar Kuantitas dan Harga) 8)Membuat peta sebaran kawasan kumuh secara 3D (tiga dimensi) berdasarkan citra drone dan 2D (dua dimensi) berdasarkan GPS. 9)Membuat laporan atas hasil pekerjaannya secara periodik/berkala sesuai dengan jadwal yang ditetapkan serta mempresentasikannya 10)Menyusun Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) untuk proses pengadaan barang/jasa serta mendampingi tim kepanitiaan berikut tim teknis dalam pemberian penjelasan pekerjaan kepada peserta lelang 11)Melaksanakan perbaikan dan/atau perubahan-perubahan yang terjadi terkait hasil pelaksanaan pekerjaanya sampai dengan pemberian penjelasan pekerjaan dan/atau jika diperlukan sampai dengan disahkannya Rencana Mutu Kontrak (RMK) untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi 12)Menyelenggarakan administrasi umum mengenai pelaksanaan kontrak kerja 13)Membina hubungan positif serta koordinasi intensif dengan Pengelola Kegiatan terkait pelaksanaan pekerjaan 14)Menjamin transparansi dan menyediakan data-data yang diminta dan/atau dibutuhkan oleh Pengelola Kegiatan terkait pelaksanaan pekerjaan serta menjamin kerahasiaan data dan etika profesi selama proses pengadaan barang/jasa berlangsung 15)Mengikuti arahan dan petunjuk PPK terkait pelaksanaan pekerjaan.

7 Output/Keluaran Keluaran yang dihasilkan berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini adalah lebih lanjut akan diatur dalam surat perjanjian, yang minimal meliputi : 1.Peta Sebaran Kawasan kumuh secara 3D (tiga dimensi) berdasarkan citra drone dan 2D (dua dimensi) berdasarkan GPS. 2.Rencana Penataan Kawasan Kumuh 3.Gambar Rencana 4.Spesifikasi Teknis 5.Rencana Anggaran Biaya (RAB) 6.Rencana Kerja dan Syarat (RKS) 7.Tabel Identifikasi Resiko

8 Beberapa Permasalahan Kekumuhan Secara Umum 1.Status tanah milik pemerintah dengan kondisi sudah diperjualbelikan 2.Kepadatan bangunan relatif tinggi 3.Jalan gang dan lingkungan rusak 4.Saluran drainase/sungai di atasnya sudah ditempati bangunan 5.Prilaku masyarakat membuang sampah masih sembarangan 6.Kondisi pembuangan limbah rumah tangga perlu diremajakan 7.Rumah dengan kondisi non permanen dan semi permanen tidak layak huni dari segi keselamatan dan kesehatan 8.Terletak pada sempadan sungai/rel. 9.Kurangnya fasilitas sosial 10.Akses menuju lokasi tidak baik 11.Kondisi drainase tidak berfungsi dengan baik 12.Kondisi MCK umum tidak layak pakai 13.Kondisi sosial/mata pencaharian/penghasilan penduduk masih rendah; kurang dari Rp 1.000.000,- 14.Bantuan-bantuan yang bersifat penanganan permukiman tidak masuk karena status tanah bukan milik pribadi.

9 BAB 2 PENDEKATAN DAN METODOLOGI

10 Pendekatan Pekerjaan Perencanaan Penataan Kawasan Kumuh Desa Hegarmukti Kecamatan Cikarang Pusat PENDEKATAN PEKERJAAN

11 PENDEKATAN STRUKTURAL UNDANG- UNDANG/PERDA /SPM/SNI RTRW/ZONNING REGULATION/ RDTR/RTBL/ RP2KPKP Skema Pendekatan Design Pengembangan Kawasan

12 Metodologi Kegiatan

13

14

15 Skematis Alur Proses Substansi yang dihasilkan

16 Merupakan proses identifikasi untuk memahami kondisi permukiman kumuh berikut sebaran lokasi, konstelasinya terhadap ruang kota/perkotaan, mengidentifikasi tipologi permukiman kumuh, serta potensi dan permasalahan yang terkait dengan karakteristik sosial, ekonomi, budaya, fisik, dan kelembagaan. Identifikasi ini diperlukan sebagai dasar verifikasi lokasi dan pemutakhiran profil permukiman kumuh yang telah ditetapkan di dalam SK Walikota/Bupati. SURVEY DAN PENGOLAHAN DATA PERMUKIMAN KUMUH TUJUAN: Untuk mengidentifikasi kondisi permukiman kumuh berikut sebaran lokasi, konstelasinya terhadap ruang skala kota/perkotaan, mengidentifikasi tipologi permukiman kumuh, serta potensi dan permasalahan yang terkait dengan karakteristik sosial, ekonomi, budaya, fisik, dan kelembagaan. OUTPUT:  Daftar dan peta sebaran permukiman kumuh skala kota/perkotaan (termasuk permukiman kumuh yang berada diluar SK)  Matriks isu-isu strategis kawasan perkotaan dan permukiman kumuh perkotaan.  Karakteristik permukiman kumuh kota/perkotaan yang didalamnya memuat kesimpulan mengenai kondisi fisik, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan, konstelasi terhadap ruang kota/perkotaan;  Kesesuaian SK dengan profil kumuh hasil survey dan pengolahan data kumuh

17  Beberapa kemungkinan hasil verifikasi lokasi diantaranya (1) luas permukiman kumuh bertambah/berkurang; (2) letak administrasi/lokasi RT/RW dan batas-batas kawasan (deliniasi kawasan) berubah.  Apabila dari hasil verifikasi ada ketidaksesuaian dengan SK penetapan lokasi permukiman kumuh yang telah terbit, maka perlu disepakati ditingkat Kabupaten/Kota, data permukiman yang disepakati untuk didayagunakan. Dari hasil kesepakatan ini, Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menerbitkan SK revisi penetapan lokasi permukiman kumuh yang dilengkapi dengan profil permukiman kumuh. VERIFIKASI LOKASI DAN PEMUTAKHIRAN PROFIL PERMUKIMAN KUMUH

18 Merupakan tahapan untuk menilai lokasi permukiman kumuh berdasarkan kriteria, indikator dan parameter kekumuhan yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. PENILAIAN LOKASI BERDASARKAN KRITERIA, INDIKATOR DAN PARAMETER KEKUMUHAN TUJUAN: Untuk mendapatkan klasifikasi tingkat kekumuhan dan daftar urutan (rangking) permukiman kumuh berdasarkan hasil penilaian terhadap kompleksitas permasalahan sebagai landasan penetapan strategi dan pola penanganan. OUTPUT:  Daftar kawasan permukiman kumuh prioritas  Peta kawasan permukiman kumuh prioritas  Profil detail permukiman kumuh prioritas

19 Merupakan bagian dari proses perumusan untuk memberikan kejelasan distribusi peran dan peluang program penanganan permukiman kumuh perkotaan sesuai dengan cakupan skala penanganan permukiman kumuh. DISTRIBUSI POLA KOLABORASI PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH TUJUAN: Untuk mendapatkan kejelasan distribusi peran dan peluang program penanganan permukiman kumuh perkotaan sesuai dengan cakupan skala penanganan permukiman kumuh. Distribusi peran penanganan dapat dikategorikan berdasarkan penanganan kawasan permukiman kumuh berat/masiv, kumuh sedang, dan kumuh ringan. Penanganan kumuh berat dilakukan melalui pendekatan keterpaduan program dan pendanaan dengan melibatkan pemerintah pusat, provinsi, kab/kota, dan pelaku lainnya. Sedangkan penanganan kumuh sedang dan ringan (berbasis kawasan/kelurahan) dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota atau memanfaatkan peluang dan skema program yang telah ada (P2KKP, NUSP-SIAP, SISHA, dan lainnya. OUTPUT:  Daftar lokasi permukiman kumuh yang akan ditangani melalui kontribusi program skala kawasan  Daftar lokasi permukiman kumuh yang akan ditangani melalui kontribusi program skala kelurahan/lingkungan  Berita acara penyepakatan

20 Merupakan proses identifikasi untuk memperkirakan kebutuhan penanganan dalam konteks pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh baik itu pada skala kota/perkotaan maupun skala kawasan berdasarkan rumusan isu, potensi, permasalahan, dan hasil pemutakhiran profil permukiman kumuh. PERUMUSAN KEBUTUHAN PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH TUJUAN: Untuk memperoleh daftar kebutuhan penanganan dalam konteks pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh baik itu pada skala kota/perkotaan maupun skala kawasan berdasarkan rumusan isu, potensi, permasalahan, dan hasil pemutakhiran profil permukiman kumuh pada tahapan sebelumnya. Kebutuhan penanganan pada skala kota/perkotaan dirumuskan berdasarkan kondisi faktual dan isu strategis serta kebijakan penanganan permukiman kumuh hasil overview yang telah teridentifikasi pada tahap sebelumnya. Kebutuhan penanganan pada skala kawasan dirumuskan berdasarkan profil dan permasalahan permukiman kumuh yang telah dimutakhirkan dan diverifikasi sesuai dengan 7 (tujuh) indikator kekumuhan. OUTPUT:  Tabel kebutuhan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman skala kota/perkotaan.  Tabel kebutuhan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh skala kawasan.

21 Merupakan proses identifikasi terhadap konsep serta strategi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh untuk skala kota/perkotaan dan skala kawasan pada seluruh lokasi permukiman kumuh yang telah diverifikasi. TUJUAN: Untuk memperoleh rumusan konsep serta strategi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh berdasarkan kebutuhan yang telah teridentifikasi pada tahapan sebelumnya, baik itu skala perkotaan maupun skala kawasan pada lokasi permukiman kumuh yang telah diverifikasi. OUTPUT:  Matriks rumusan konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh skala kota/perkotaan dan skala kawasan;  Peta konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh skala kota/perkotaan dan skala kawasan. PERUMUSAN KONSEP SERTA STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

22 Skema Umum Perumusan Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2016

23 Contoh Matriks Perumusan Strategi Skala Kota/Perkotaan Contoh Matriks Perumusan Strategi Skala Kawasan PERUMUSAN KONSEP SERTA STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

24 KOORDINASI PERAN MASYARAKAT DALAM PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH Merupakan kegiatan diskusi dalam rangka koordinasi peran masyarakat terhadap pola kolaborasi penanganan permukiman kumuh. TUJUAN: Untuk mengkoordinasikan peran serta masyarakat dalam kontribusi penanganan permukiman kumuh perkotaan sesuai dengan cakupan skala penanganan permukiman kumuh, baik itu kontribusi program untuk pengananan permukiman kumuh yang massif ataupun kontribusi program untuk kategori kumuh sedang dan ringan. OUTPUT:  Matriks peran serta masyarakat terhadap kontribusi penanganan permukiman kumuh  Matriks sinkronisasi data primer/sekunder terkait peran serta masyarakat: Data permasalahan kekumuhan Data identifikasi legalitas lahan Data demografi Data karakteristik masyarakat lokal

25 TAHAPAN PERUMUSAN RENCANA PENANGANAN Merupakan kegiatan untuk merumuskan skenario dan konsep desain kawasan permukiman kumuh, merumuskan rencana aksi penanganan, memorandum keterpaduan program skala kota dan kawasan berdasarkan pada hasil perumusan kebutuhan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh. B.11 Perumusan Skenario Penanganan dan konsep Desain Kawasan Permukiman Kumuh B.12 Perumusan Rencana Aksi dan Memorandum Keterpaduan Program Skala Kota dan Kawasan B.13 Penentuan Kawasan Prioritas Penanganan Permukiman Kumuh A.5 Focus Group Discussion 3 C.4 Perencanaan Partisipatif di Kawasan Prioritas TAHAP PERUMUSAN RENCANA PENANGANAN

26 PERUMUSAN SKENARIO PENANGANAN DAN KONSEP DESAIN KAWASAN Merupakan kegiatan untuk menurunkan rumusan konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh ke dalam skenario pencapaian 0% kumuh dalam langkah-langkah strategis hingga tahun 2019. Konsep Desain kawasan permukiman yang didasarkan pada perumusan kebutuhan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh. TUJUAN:  Merumuskan skenario pentahapan pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh yang aplikatif, riil dan terukur sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah dalam skala kota dan kawasan untuk mencapai target 0% kumuh;  Menyusun konsep tematik pengembangan kawasan dan strategi penanganan kawasan kumuh; dan  Menyusun konsep desain kawasan pada seluruh lokasi permukiman kumuh. OUTPUT:  Skema dan tabel skenario pentahapan penanganan permukiman kumuh dalam pencapaian target 0% kumuh;  Peta konsep tematik pengembangan kawasan; dan  Peta konsep desain kawasan yang berisi rencana desain 7 (tujuh) indikator kekumuhan.  Ploting komponen infrastruktur kedalam peta tematik 2 D dan 3 D

27 Kegiatan penyusunan desain teknis adalah penerjemahan dari rencana penanganan kawasan permukiman prioritas yang telah disusun pada tahap sebelumnya ke dalam bentuk rancangan/desain teknis untuk diimplementasikan pada tahun pertama. TAHAP PERUMUSAN DESAIN TEKNIS

28 PENYUSUNAN DESAIN TEKNIS Penerjemahan konsep dan desain penanganan kawasan yang telah dirumuskan ke dalam rencana teknis penanganan yang lebih terukur dan presisi baik secara lokasi, besaran/volume, dan terpetakan secara visual, serta menyusun dan menyepakati daftar komponen infrastruktur pembangunan tahap 1 yang akan ditindaklanjuti dengan penyusunan DED, dilanjutkan dengan pengukuran detail TUJUAN:  Memperoleh list/daftar komponen infrastruktur prioritas yang akan ditindaklanjuti dengan penyusunan gambar kerja serta diimplementasikan pada tahun pertama penanganan  Melakukan pengukuran teknis untuk menentukan komponen-komponen dari infrastruktur permukiman yang masih bermasalah  Menyusun peta rinci sebagai acuan untuk pelaksanaan pembangunan di lapangan;  Menyusun visualisasi pendukung perancangan dan pembuatan komponen penanganan kawasan secara visual  Memperoleh gambaran visual kawasan kumuh prioritas secara komperhensif  Memperoleh detail kebutuhan perancangan komponen infrasruktur (volume dan dimensi) serta kondisi lapangan teraktual pada kawasan permukiman kumuh prioritas OUTPUT:  Peta rencana rinci pembangunan tahap pertama yang disusun dengan memperhatikan berbagai acuan yang ada (peta kebutuhan infarstruktur skala 1:1.000 untuk penanganan tahun pertama dan skala 1:5.000 untuk jangka waktu tahun 2017-2019)  Visualisasi 3 dimensi (3D) dari rencana yang disusun  Animasi (video/flim yang memperlihatkan kondisi eksisting dan rencana)  Kesepakatan daftar rencana komponen infrastruktur pembangunan tahap 1; dan  Dimensi dan volume pekerjaan komponen infrastruktur pembangunan tahap 1

29 Contoh Daftar Komponen Pembangunan Tahap 1 ( By Name by Address ) Contoh Siteplan Kawasan Prioritas

30 Contoh Ilustrasi Before-After Contoh ilustrasi 3D Kawasan

31 PENYUSUNAN DETAILED ENGINEERING DESIGN (GAMBAR KERJA, RAB, RKS) Penyusunan rencana teknis rinci/gambar kerja (detailed engineering design/DED) disertai dengan analisa harga satuan, RAB, dan RKS untuk komponen infrastruktur pembangunan tahap 1 yang telah disepakati TUJUAN:  Menyusun rencana teknis rinci (DED) infrastruktur permukiman perkotaan pada kawasan pembangunan tahap pertama; dan  Menyusun Dokumen Lelang yang memuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan daftar kuantitas harga OUTPUT:  Gambar kerja/DED untuk setiap komponen infrastruktur yang disepakati (skala 1:100, 1:50, 1:20, 1:10, 1:5) yang terdiri atas: a)Peta lokasi komponen (keyplan); b)Gambar potongan/denah/tampak 2D; c)Gambar perspektif 3D; dan d)Detail pengukuran dan analisa biaya (tabel).  Dokumen lelang meliputi: a)Peta Rinci / Site Plan dan Gambar Detail; b)Data Hasil Pengukuran dan Kondisi Lapangan; c)Data survey investigasi lahan dan utilitas d)Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dari paket-paket pekerjaan yang disusun (OE); e)Rincian Volume Pekerjaan (BQ); f)Rencana Kerja dan syarat-syarat (RKS); g)Dokumen persyaratan umum dan dokumen persyaratan administrasi; dan h)Spesifikasi teknis dari masing-masing item komponen rencana

32 BAB 3 MOBILISASI TIM

33

34 BAB 4 RENCANA KERJA

35 JADWAL KERJA NoKEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN BULAN IBULAN IIBULAN III 123412341234 A.TAHAP PERSIAPAN 1Survai pengenalan awal (preliminary survey) dan identifikasi data-data 2Pemantapan rencana kerja dan metodologi pelaksanaan kegiatan 3Penyusunan desain survai pengumpulan data primer dan data sekunder B.TAHAP PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI 1Pengumpulan data primer 2Pengumpulan data sekunder 3Pengolahan data sekunder dan data primer C.TAHAP PENYUSUNAN FAKTA DAN ANALISIS 1Identifikasi kawasan 2Analisis kondisi 3Analisis lingkungan dan infrastruktur 4Analisis sosial budaya masyarakat 5Analisis kebijakan dan peraturan terkait D.TAHAP PENYUSUNAN DRAFT RENCANA 1pendahuluan, berdasarkan uraiannya 2kesimpulan hasil ukur 3hasil analisis 4konsep desain dan pengembangan rencana pembangunan E.TAHAP PENYUSUNAN RENCANA 1Penyempurnaan Draft Rencana 2Finalisasi Kegiatan F.TAHAP PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN LAPORAN 1Penyusunan Laporan Pendahuluan 2Pembahasan Laporan Pendahuluan 3Penyusunan Laporan Antara 4Pembahasan Laporan Antara 5Penyusunan Laporan Akhir 6Pembahasan Laporan Akhir 7Penyempuranaan Laporan Akhir 8Serah Terima Pekerjaan