SISTEM DAN STRUKTUR POLITIK-PEREKONOMIAN INDONESIA MASA ORDE BARU ( ) XII MIPA 1 ANGGOTA KELOMPOK 4 : 1.AVINDA DEVIANA(03) 2.DICKY HERDA(07) 3.FAHREZA.

Presentasi berjudul: "SISTEM DAN STRUKTUR POLITIK-PEREKONOMIAN INDONESIA MASA ORDE BARU ( ) XII MIPA 1 ANGGOTA KELOMPOK 4 : 1.AVINDA DEVIANA(03) 2.DICKY HERDA(07) 3.FAHREZA."— Transcript presentasi:

1 SISTEM DAN STRUKTUR POLITIK-PEREKONOMIAN INDONESIA MASA ORDE BARU (1996-1998) XII MIPA 1 ANGGOTA KELOMPOK 4 : 1.AVINDA DEVIANA(03) 2.DICKY HERDA(07) 3.FAHREZA PUTRA (09) 4.FITRA ADINIA(13) 5.SALSABILA HAPPY(26) 6.ZHAFIRA RAHMA(32) 1

2

3 POLITIK-PEREKONOMIAN PADA MASA ORDE BARU (1966-1998) / 32 TAHUN Sistem dan Struktur Politik - Ekonomi Indonesia Masa Orde Baru (1966-1998). Orde Baru adalah suatu sistem pemerintahan yang hendak menerapkan tatanan kehidupan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Orde ini lahir setelah terjadinya tragedi nasional pada tahun 1965. Orde baru mampu bertahan selama 32 th Karena Orde Baru mampu menciptakan dan memelihara stabilitas sosial politik dengan mewujudkan pembangunan nasional yang dirancang secara bertahap dan berkesinambungan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita).

4 A. MASA TRANSISI (1966-1967 ) 1)Aksi Tritura  Naiknya Letnan Jenderal Soeharto ke kursi kepresidenan tidak dapat dilepaskan dari peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30 S PKI. Ini merupakan peristiwa yang menjadi titik awal berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno dan hilangnya kekuatan politik PKI dari percaturan politik Indonesia.  Peristiwa tersebut telah menimbulkan berbagai aksi. Diantaranya aksi TRI TURA. Isi Tritura : Pada 12 Januari 1966 dipelopori oleh KAMI dan KAPPI, kesatuan- kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila mendatangi DPR-GR mengajukan tiga buah tuntutan yaitu: (1) Pembubaran PKI, (2) Pembersihan kabinet dari unsur-unsur G30S PKI, dan (3) Penurunan harga/perbaikan ekonomi.

5 2) Surat Perintah Sebelas Maret  Kekacauan politik yang terjadi membuat presiden sukarno memerintahkan komandan resimen cakrabirawa, brigjen subur untuk membuat konsep surat perintah kepada Letjen Soeharto untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah. Setelah dibahas bersama, akhirnya Presiden Soekarno menandatangani surat perintah yang kemudian terkenal dengan nama Surat Perintah 11 Maret, atau SP 11 Maret, atau Supersemar.  Supersemar berisi pemberian mandat kepada Letjen. Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat dan Pangkopkamtib untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah.  Mandat itu kemudian dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret (Supersemar). Keluarnya Supersemar dianggap sebagai tonggak lahirnya Orde Baru. Faktor yang melatar belakangi lahirnya Supersemar, diantaranya: Situasi negara secara umum dalam keadaan kacau dan genting. Untuk mengatasi situasi yang tak menentu akibat pemberontakan G 30 S/PKI. Menyelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memulihkan keadaan dan wibawa pemerintah. 5

6 3)Dualisame kepemimpinan Nasional  Memasuki tahun 1966 terlihat gejala krisis kepemimpinan nasional yang mengarah pada dualisme kepemimpinan. Disatu pihak Presiden Soekarno masih menjabat presiden, namun pamornya telah kian merosot. Soekarno dianggap tidak aspiratif terhadap tuntutan masyarakat yang mendesak agar PKI dibubarkan. (2 kali pertanggungjawabannya ditolak oleh MPRS).  Dalam pemerintahan yang masih dipimpin oleh Soekarno, Soeharto sebagai pengemban Supersemar, diberi mandat oleh MPRS untuk membentuk kabinet, yang diberi nama Kabinet Ampera.  Sebuah kabinet baru telah terbentuk dan diberi nama Kabinet Ampera (Amanat Penderitaan Rakyat). Kabinet tersebut diresmikan pada 28 Juli 1966.  Kabinet ini mempunyai tugas pokok untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi. Program kabinet tersebut antara lain adalah memperbaiki kehidupan rakyat, terutama di bidang sandang dan pangan, dan melaksanakan pemilihan umum sesuai denganKetetapan MPR RI No. XI/MPRS/1966.  Sesuai dengan UUD 1945, Presiden Soekarno adalah pemimpin Kabinet. Akan tetapi pelaksanaan pimpinan pemerintahan dan tugas harian dilakukan oleh Presidium Kabinet yang diketuai oleh Letnan Jenderal Soeharto.

7 B. STABILITASI POLITIK DAN REHABILITASI EKONOMI 1)Stabilitasi Politik dan Keamanan Sebagai Dasar Pembangunan. Orde Baru mencanangkan berbagai konsep dan aktivitas pembangunan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Langkah pertama melaksanakan pembangunan nasional tersebut adalah dengan membentuk Kabinet Pembangunan I pada 6 Juni 1968. Program Kabinet Pembangunan I dikenal dengan sebutan Pancakrida Kabinet Pembangunan, yang berisi: i.Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat mutlak berhasilnya pelaksanakan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) dan Pemilihan Umum (Pemilu). ii.Menyusun dan merencanakan Repelita. iii.Melaksanakan Pemilu selambat-lambatnya pada Juli 1971. iv.Mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengikis habis sisa-sisa G 30 S/PKI dan setiap bentuk rongrongan penyelewengan, serta pengkhianatan terhadap Pancasila dan UUD 1945. v.Melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh aparatur negara baik di pusat maupun di daerah dari unsur-unsur komunisme. Dalam rangka menciptakan kondisi politik yang stabil dan kondusif bagi terlaksananya amanah rakyat melalui TAP MPRS No.IX/MPRS/1966, yaitu melaksanakan pemilihan umum (pemilu), pemerintah Orde Baru melakukan ‘pelemahan’ atau mengeliminasi kekuatan-kekuatan yang secara historis dinilai berpotensi mengganggu stabilitas dan merongrong kewibawaan pemerintah.

8 2)Stabilitasi Penyeragaman Depolitisasi parpol dan ormas juga dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru melalui cara penyeragaman ideologis melalui ideologi Pancasila. Dengan alasan Pancasila telah menjadi konsensus nasional, keseragaman dalam pemahaman Pancasila perlu disosialisasikan. Gagasan ini disampaikan oleh Presiden Soeharto pada acara Hari Ulang Tahun ke-25 Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, 19 Desember 1974. Presiden Soeharto mengajukan nama Eka Prasetia Pancakarsa dengan maksud menegaskan bahwa penyusunan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dipandang sebagai janji yang teguh, kuat, konsisten, dan tulus untuk mewujudkan lima cita-cita yaitu (1)takwa kepada Tuhan YME dan menghargai orang lain yang berlainan agama/kepercayaan. (2)mencintai sesama manusia dengan selalui ingat kepada orang lain, tidak sewenang-wenang (3)mencintai tanah air, menempatkan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi. (4)demokratis dan patuh pada putusan rakyat yang sah (5)suka menolong orang lain, sehingga dapat meningkatkan kemampuan orang lain

9 3)Penerapan Dwi Fugsi ABRI Konsep Dwifungsi ABRI sendiri dipahami sebagai “jiwa, tekad dan semangat pengabdian ABRI, untuk bersama-sama dengan kekuatan perjuangan lainnya, memikul tugas dan tanggung jawab perjuangan bangsa Indonesia, baik di bidang hankam negara maupun di bidang kesejahteraan bangsa dalam rangka penciptaan tujuan nasional, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.” Berangkat dari pemahaman tersebut, ABRI memiliki keyakinan bahwa tugas mereka tidak hanya dalam bidang hankam namun juga non-hankam. Sebagai kekuatan hankam, ABRI merupakan suatu unsur dalam lingkungan aparatur pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.” Sebagai kekuatan sosial, ABRI adalah suatu unsur dalam kehidupan politik di lingkungan masyarakat yang bersama-sama dengan kekuatan sosial lainnya secara aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan nasional. Dwifungsi ABRI, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya diartikan bahwa ABRI memiliki dua fungsi, yaitu fungsi sebagai pusat kekuatan militer Indonesia dan juga fungsinya di bidang politik. Dalam pelaksanaannya pada era Soeharto, fungsi utama ABRI sebagai kekuatan militer Indonesia memang tidak dapat dikesampingkan, namun pada era ini, peran ABRI dalam bidang politik terlihat lebih signifikan seiring dengan diangkatnya Presiden Soeharto oleh MPRS pada tahun 1968.

10 4)Rehabilitasi Ekonomi Orde Baru Program rehabilitasi ekonomi Orde Baru dilaksanakan berlandaskan pada Tap MPRS No.XXIII/1966 yang isinya antara lain mengharuskan diutamakannya masalah perbaikan ekonomi rakyat di atas segala soal- soal nasional yang lain, termasuk soal-soal politik. Konsekuensinya kebijakan politik dalam dan luar negeri pemerintah harus sedemikian rupa hingga benar-benar membantu perbaikan ekonomi rakyat.Bertolak dari kenyataan ekonomi seperti itu, maka prioritas pertama yang dilakukan pemerintah untuk rehabilitasi ekonomi adalah memerangi atau mengendalikan hiperinflasi antara lain dengan menyusun APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) berimbang. Sejalan dengan kebijakan itu pemerintah Orde Baru berupaya menyelesaikan masalah hutang luar negeri sekaligus mencari hutang baru yang diperlukan bagi rehabilitasi maupun pembangunan ekonomi berikutnya. Untuk menanggulangi masalah hutang-piutang luar negeri itu, pemerintah Orde Baru berupaya melakukan diplomasi yang intensif dengan mengirimkan tim negosiasinya ke Paris, Perancis (Paris Club), untuk merundingkan hutang piutang negara, dan ke London, Inggris (London Club) untuk merundingkan hutang-piutang swasta.

11 5) Kebijakan Pembangunan Orde Baru Tujuan perjuangan Orde Baru adalah menegakkan tata kehidupan bernegara yang didasarkan atas kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sejalan dengan tujuan tersebut maka ketika kondisi politik bangsa Indonesia mulai stabil untuk melaksanakan amanat masyarakat maka pemerintah mencanangkan pembangunan nasional yang diupayakan melalui Program Pembangunan Jangka Pendek dan Pembangunan Jangka Panjang. Pembangunan Jangka Pendek dirancang melalui pembangunan lima tahun (Pelita) yang di dalamnya memiliki misi pembangunan dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan bangsa Indonesia. Pada masa ini pengertian pembangunan nasional adalah suatu rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Pembangunan nasional dilakukan untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.Dalam usaha mewujudkan tujuan nasional maka Majelis Permusyawaratan Rakyat sejak tahun 1973-1978-1983- 1988-1993 menetapkan garis-garis besar haluan negara (GBHN). GBHN merupakan pola umum pembangunan nasional dengan rangkaian program-programnya yang kemudian dijabarkan dalam rencana pembangunan lima tahun (Repelita).

12 C. INTEGRASI TIMOR TIMUR  Di wilayah koloni Portugis (Timor-Timur) yang berbatasan dengan Indonesia sedang mengalami krisis politik Di Timor-Timur muncul 3 parpol besar yang memanfaatkan kebebasan yang diberikan pemerintah Portugas : i.Persatuan Demokratik rakyat Timor (Timor-Timur ingin menjadi bagian dari Portugal. ii.Front Revolusioner Kemerdekaan Timor-Timur (pemerintahan yang radikal yang ingin merdeka). iii.Ikatan Demokratik Popular Rakyat Timor (ingin bergabung dengan Indonesia)  31 Agustus 1974, Arnaldo Dos Reis Araujo menyatakan partainya bergabung dengan Indonesia sebagai provinsi ke 27 atas dadar persamaan dan hubungan erat baik historis, etnis dan geografis. Indonesia menanggapi positif karena takut kalau Timor jatuh ke komunis, tetapi juga Indonesia tidak menerima begitu saja. Keterlibatan Indonesia pada Timor terjadi setelah adanya permintaan dari pendukung proklamasi Balibo yang terdiri dari UDT bersama Apodeti, kota dan Trabalista. Keempat partai tersebut meminta bergabung dengan Indonesia.  31 Des 1976, DPR Timor meminta agar Indonesia secepatnya menerima dan mengesahkan rakyat dan wilayah Timor kedalam NKRI. Akhirnya Indonesia bersama AS menerapkan Operasi Seroja. Indonesia mengeluarkan UU No. 7 Tahun 1876 tentang pengesahan penyatuan Timor-Timur kedalam NKRI dan pembentukan daerah tingkat I Timor-Timur dan diperkuat oleh Tap MPR No, IV/MPR/1978 Timor-Timur secara resmi masuk wilayah NKRI dan menjadi Provinsi ke 27.Tetapi setelah wilayah tersebut masuk Indonesia menimbulkan banyak permasalahan apalagi setelah berakhirnya perang dingin dan runtuhnya US

13 D. DAMPAK KEBIJAKAN POLITIK DAN EKONOMI MASA ORDE BARU Pendekatan keamaan, Ekonomi yang dilakukan Orba memang berhasil menciptakan suasana aman Pembangunan Ekonomi berjalan baik (Indonesia menjadi negara swasembada pangan) Penurunan angka kematian bayi, kemiskinan meningkat. Kesehatan dan Pendidikan juga meningkat drastis