\ KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH MELALUI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN.

Presentasi berjudul: "\ KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH MELALUI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN."— Transcript presentasi:

1 \ KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH MELALUI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Drs. Agus Uji Hantara, Ak.ME

2 Kerangka Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Evaluasi RB Evaluasi AKIP Pemerintah belum bersih, kurang akuntabel dan berkinerja rendah Pemerintah belum efektif dan efisien Pelayanan publik masih buruk Pemerintah yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi Pemerintah yang efektif dan efisien Pelayanan publik yang baik dan berkualitas From: Bad Governance To: Good Governance Hasil perubahan Area Perubahan Isu Strategis Area Perubahan Mindset (pola pikir) Culture set (budaya kerja) Nilai-nilai Organisasi Pelopor Penggerak perubahan Prinsip Pelaksanaan: Outcomes Oriented, Terukur, Efisien,Efektif, Realistik, Konsisten, Sinergi,Inovatif,Kepatuhan,Dimonitor

3 TAHAPAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI RULE BASED BUREAUCRACY PERFORMANCE BASED BUREAUCRACY DYNAMIC GOVERNANCE efektif, efisien dan ekonomis difokuskan pada upaya untuk mewujudkan outcomes (hasil) menerapkan manajemen kinerja yang didukung dengan penerapan sistem berbasis elektronik Setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja organisasi Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2010 - 2025

4 4 Sasaran dan Indikator Keberhasilan Reformasi Birokrasi SatuanTarget 2019Realisasi 2016 Capaian (terhadap Target 2019) Birokrasi yang bersih dan akuntabel 1. Opini WTP atas Laporan Keuangan a. K/L %95% 65%68% b. Provinsi %85% 100% c. Kabupaten/Kota %65%57% 88% 2. Tingkat Kapabilitas APIP (level 3) a. K/L %85% 9,09%11% b. Provinsi %85% 8,82%10% c. Kabupaten / Kota %85% 2,36%3% 3. Tingkat Kematangan Implementasi SPIP (level 3) a. K/L %85%3,41% 4% b. Provinsi %85%8,82% 10% c. Kabupaten / Kota %85%3,15% 4% 4. Instansi Pemerintah yang akuntabel (Skor B atas SAKIP) a. K/L%85%84,15%99% b. Provinsi%75%67,65%90% c. Kabupaten / Kota%50%14,74%29% 5. Penggunaan e-Procurement terhadap belanja pengadaan Penggunaan e-Procurement terhadap belanja pengadaan %80%34%42% Capaian Keberhasilan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

5 5 BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN 1. Indeks Reformasi Birokrasi Rata-rata Nasional a. K/L Skor 1-1007569,58 93 % b. Provinsi Skor 1-1006056,69 94% c. Kabupaten / Kota Skor 1-1004555,94 124% 2. Indeks Profesonalitas ASN Indeks Profesonalitas ASN Skor 1-10086N/ANA 3. Indeks E-Government Nasional a. K/L Skor 0-43.4N/ANA b. Provinsi Skor 0-43.4N/ANA c. Kabupaten / Kota Skor 0-43.4N/ANA BIROKRASI YANG MEMILIKI PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS 1. Indeks Integritas Aparatur a. K/LSkor 0-1096,2469,33% b. Prov/Kab/Kota4,7352,56% 2. Persentase Kepatuhan Pelaksanaan UU Pelayanan Publik (Zona Hijau) a. Kementerian / Lembaga %100% 44% (Kementerian) 66,67% (Lembaga) b. Pemerintah Provinsi %100%39.39% c. Pemerintah Kabupaten / Kota %80%18.00%22.500% Capaian Keberhasilan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

6 ARAHAN PRESIDEN TERKAIT MASALAH EFISIENSI BIROKRASI Money Follow Program Alokasi anggaran harus digunakan untuk program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat, misalnya infrastruktur, pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. (pemerintahan berorientasi hasil) e- Government Dalam sistem pemerintahan elektronik, rakyat bisa mengakses dokumen-dokumen pemerintah dan semua hal dapat dilihat secara transparan, termasuk soal anggaran publik. Stop Pemborosan Anggaran Seberapapun anggaran yang diberikan kepada K/L/Pemda pasti habis, tetapi tujuan (hasil) tidak tercapai. Fokus Kinerja, bukan SPJ ASN jangan terlalu banyak menghabiskan waktu dan tenaga hanya untuk mengurusi SPJ. Menghemat jumlah anggaran yang dibelanjakan dari kegiatan-kegiatan yang tidak penting. Anggaran digunakan hanya untuk membiayai program/kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Anggaran yang digunakan menghasilkan manfaat besar untuk masyarakat. EFISIENSI

7 7 Permasalahan Pengelolaan Anggaran di Indonesia Jumlah Anggaran Terbatas vs Instansi Pemerintah Terlalu Banyak & Gemuk Jumlah Program / Kegiatan Semakin Banyak Kebutuhan Anggaran Meningkat

8 8 Permasalahan Pengelolaan Anggaran di Indonesia Banyak program / kegiatan yang dibiayai tidak sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah Pemborosan Anggaran

9 Bagaimana Mengatasinya ? 9 Tetapkan Anggaran Tentukan ukuran keberhasilan (outcomes) dan targetnya Tentukan hasil (outcomes) prioritas yang ingin dicapai Rancang program & kegiatan untuk mencapai outcomes tersebut “Performance management and efficiency have a very straightforward relationship. The very purpose of performance management is improvement in use of resources which leads to efficiency.” (Homayounizadpanah & Baqerkord, 2012) Manajemen Kinerja

10 EFISIENSI BIROKRASI MELALUI PENERAPAN MANAJEMEN KINERJA (SAKIP) 10 RENCANA STRATEGIS SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) MEMASTIKAN SASARAN K/L DAN PEMERINTAH DAERAH SESUAI DENGAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL PERJANJIAN KINERJA MEMASTIKAN UPAYA PENCAPAIAN TARGET-TARGET DIPERJANJIKAN KEPADA PEJABAT YANG BERKOMPETEN PENGUKURAN KINERJA MEMASTIKAN KEMAJUAN PENCAPAIAN TARGET DIUKUR DENGAN TEPAT PENGELOLAAN DATA KINERJA MEMASTIKAN DATA KINERJA DIKELOLA DENGAN BAIK UNTUK MENGETAHUI PENCAPAIAN DARI TAHUN KE TAHUN PELAPORAN KINERJA MEMASTIKAN PENCAPAIAN KINERJA DILAPORKAN KEPADA PEMBERI AMANAH SECARA JUJUR REVIU DAN EVALUASI KINERJA MEMASTIKAN PENCAPAIAN KINERJA TELAH DIRIVIU DAN DIEVALUASI MEMASTIKAN TERDAPAT PERBAIKAN BERKELANJUTAN UNTUK PENINGKATAN KINERJA UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN Azas akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Kewajiban melaporkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Asas pengelolaan keuangan negara adalah akuntabilitas berorientasi hasil Penerapan anggaran berbasis prestasi kinerja Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SAKIP diperlukan untuk meningkatkan efektifitas penggunaan anggaran berorientasi pada hasil

11 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 11

12 Mandat Berakuntabilitas Kinerja

13 Dasar Hukum Berakuntabilitas Kinerja  Akuntabilitas adalah salah satu tonggak penting era reformasi. UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menyatakan Akuntabilitas sebagai salah satu asas umum dalam penyelenggaraan negara.  UU Nomor 17/2003 menegaskan bahwa salah satu asas best practices dalam pengelolaan keuangan negara adalah akuntabilitas berorientasi pada hasil atau dengan kata lain manajemen pemerintahan kita telah memasuki era performance-based management.  UU Nomor 1/2004 dan UU Nomor 15/2014 menyatakan bahwa salah asas pengelolaan keuangan negara adalah akuntabilitas berorientasi pada hasil. Laporan pertanggungjawaban meliputi laporan keuangan dan laporan kinerja. Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah diatur dengan peraturan pemerintah.  PP 8 /2006. Laporan Kinerja dihasilkan dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diselenggarakan oleh masing- masing Entitas Pelaporan dan/atau Entitas Akuntansi. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ditetapkan dalam Peraturan Presiden.  Perpres Nomor 29/2014 penyelenggaraan SAKIP untuk penyusunan laporan kinerja dan dilaksanakan selaras dengan sistem akuntansi, tatacara pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan  UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menegaskan bahwa kinerja instansi pemerintah menjadi dasar dari pengukuran kinerja individu. (pengukuran kinerja pegawai mengacu pada pengukuran kinerja instansi

14 UU NO. 28 TAHUN 1999 TTG PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KKN UU NO. 25 TAHUN 2004 TTG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Asas-asas umum penyelenggaraan negara: Kepastian Hukum Tertib Penyelenggaraan Negara Kepentingan Umum Keterbukaan Proporsionalitas Profesionalitas Akuntabilitas ASAS UMUM PENYELENGGARAAN NEGARA PENYELENGGARAAN NEGARA

15 UU NO. 17 TAHUN 2003 TTG KEUANGAN NEGARA UU NO. 1 TAHUN 2004 TTG PERBENDAHARAAN NEGARA UU N0. 15 TAHUN 2003 TTG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KN Asas-asas umum pengelolaan keuangan negara: Akuntabilitas berorientasi pada hasil; Profesionalitas Proporsionalitas Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. ASAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

16 Apa itu Akuntabilitas Kinerja

17 setiap program dan kegiatan dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kinerja atau hasil akhir kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (TAP MPR XI/98 dan UU No. 28 Th. 1999) Makna Asas Akuntabilitas

18 Akuntabilitas Kinerja Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung- jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan target kinerja yang ditetapkan melalui laporan kinerja yang disusun secara periodik (Perpres 29/2014)

19 Bagaimana mewujudkan Akuntabilitas Kinerja

20 20 SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP) (Sistem manajemen Kinerja berorientasi Hasil Organisasi Aparatur Input (Berapa besar dana yang telah dan akan dihabiskan) Kinerja ( berapa besar pencapaian kinerja (Output & Outcome yang dihasilkan) Instrumen mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

21 Apa itu Sistem Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

22 SAKIP Adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan kinerja dan pengukuran pengumpulan data, pengklasifikasian,pengikhisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. (Perpres 29 Tahun 2014)

23 SIKLUS SAKIP Secara sederhana dapat digambarkan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah satu rangkaian siklus manajemen yaitu:  Merencanakan kinerja;  Merencanakan program/ kegiatan;  Menyusun anggaran;  Melaksanakan program/ kegiatan;  Mengukur dan monitoring capaian  melaporkan keberhasilan pencapaian kinerja; serta  Melakukan Reviu & Evaluasi internal. SAKIP 1.Penetapan Tujuan/Sasaran 2.Hubungan Program – Tujuan / Sasaran 3.Indikator Kinerja 4.Target Kinerja 1.Penetapan Tujuan/Sasaran 2.Hubungan Program – Tujuan / Sasaran 3.Indikator Kinerja 4.Target Kinerja Proses Perencanaan kinerja Proses Penganggaran Proses Pengukuran & Monev Proses Pelaporan Pertanggungjawaban Proses Reviu & Evaluasi 1.Penyediaan Anggaran Sesuai Target Kinerja 2.Standar Biaya Untuk Output 1.Penyediaan Anggaran Sesuai Target Kinerja 2.Standar Biaya Untuk Output 1.Pengukuran Kinerja 2.Pengelolaan data kinerja 1.Pengukuran Kinerja 2.Pengelolaan data kinerja 1.Capaian Kinerja 2.Akuntabilitas Kinerja vs Akunbilitas Keuangan 1.Capaian Kinerja 2.Akuntabilitas Kinerja vs Akunbilitas Keuangan 1.Penilaian Kinerja 2.Perbaikan Kinerja 3.Perbaikan Perencanaan 4.Redistribusi Anggaran 1.Penilaian Kinerja 2.Perbaikan Kinerja 3.Perbaikan Perencanaan 4.Redistribusi Anggaran Plan Do Check Action

24 24 I Komponen SAKIP IK& IKU DIPA & POK

25 RENCANA STRATEGIS RENCANA KERJA & ANGGARAN LAP KEUANGAN Kinerja ( Pencapaian target Kinerja) Keuangan (Standar penyajian laporan Keuangan) RENCANA KINERJA TAHUNAN PERJANJIAN KINERJA DIPA LAPORAN KINERJA LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBN LAPORAN KINERJA PEMERINTAH LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH RPJM AKUNTABILITAS KINERJA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN (PP 8/2006)  Sistem Akuntansi  Sistem AKIP  Sistem Perencanaan  Sistem Penganggaran (Capaian Target-target Kinerja & Kewajaran Penyajian Laporan Keuamgan)

26 26 S istem Perencanaan Pembangunan Nasional Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) RKP/D RKA- k/l/ SKPD PENGUKURAN & PENGelolaan DATA KINERJA RENSTRA k/l/skpd PERJANJIAN KINERJA (PK) Berjenjang LKJ Berjenjang RPJMN/D Sistem Penganggaran RKT Dan RENJA k/l/SKPD DIPA & POK Reviu/ EVALUASI RPJP Keterkaitan 3 sistem LAP KEUANG AN

27 Bagaimana Kualitas Akuntabilitas Kinerja yang baik

28 Ciri Instansi Pemerintah yang Akuntabilitas Kinerjanya Baik KINERJA YANG DIRENCANAKAN KINERJA YANG DIPERJANJIKAN KINERJA YANG DILAKSANAKAN KINERJA YANG DILAPORKAN KINERJA YANG DIEVALUASI Ada Keselarasan (Aligment) Berorientasi Hasil (Outcomes) Clarity about objectives (Outcomes) 1.Link between objectives and means (Outputs, processes and inputs) 2.Information on results (Performance indicators) Targets for results (Measurable & Logic) RPJMD Renstra RKPD Renja RKA Perjanjian Kinerja DIPA Monev Berkala (3bln) Lap Kinerja Evaluasi Kinerja

29 PERENCANAAN KINERJA YANG BAIK

30 Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah

31 Kerangka Umum Penyusunan Logic Model 31 Hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian outcome Apa yang ingin diubah IMPACT / DAMPAK Manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficieries tertentu sebagai hasil dari output Apa yang ingin dicapai OUTCOME / HASIL Produk/barang/jasa akhir yang dihasilkan Apa yang dihasilkan (barang) atau dilayani (jasa) OUTPUT / KELUARAN Proses/kegiatan menggunakan input untuk menghasilkan output yang diinginkan Apa yang dikerjakan PROSES / KEGIATAN Sumberdaya yang memberikan kontribusi dalam menghasilkan output Apa yang digunakan dalam bekerja (4M) INPUT PROBLEMS / NEEDS

32 Tidak ada perubahan strategi/kebijaka n pemerintah Stabilitas politik Kerangka kerja institusi yang sesuai Stabilitas peraturan Cukup menguntungkan utk menarik minat investor swasta Asumsi Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi Impact Outcomes Outputs Activities Inputs Alokasi APBN Rp 5 triliun Membangun 4 hubs dan 54 pusat T&I di daerah Membangun 1,500 km kabel fiber optik Membangun 25,000 sambungan telephone dan 20,000sambungan internet Meningkatnya produktifitas dan akses ke/dari pasar Menurunnya biaya transaksi bagi dunia usaha Meningkatnya usaha baru/pemula di daerah yang dibangunteknologi IT Meningkatnya penggunaan telpon dan internet Ter bangun nya 4 hubs dan 54 pusat IT di daerah Terbangunnya 1,500 km kabel fiber optik Terbangunnya 25,000 sambungan telephone dan 20,000 sambungan internet Rendahnya penggunaan TIK di daerah dlm mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Problems / Needs CONTOH PENYUSUNAN LOGIC MODEL (Contoh: Membangun jaringan telekomunikasi di daerah)

33

34 LOGIC: HUBUNGAN SEBAB AKIBAT HUBUNGAN ANTARA: -WHAT WE PUT IN (INPUTS), with -WHAT WE DO (OUTPUTS), and -WHAT RESULTS (OUTCOMES) RANTAI LOGIKA DARI HUBUNGAN : IF-THEN (JIKA …., KEMUDIAN: …….).

35 KEBIJAKAN SKPD PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS PROGRAM LINTAS STRUKTUR PERENCANAAN SASARAN STRATEGIS SKPD (IMPACT/ OUTCOME) SASARAN STRATEGIS SKPD (IMPACT/ OUTCOME) SASARAN PROGRAM (OUTCOME) SASARAN PROGRAM (OUTCOME) SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET TUJUAN/SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH (IMPACT/OUTCOME) INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN PEMBANGUNAN TARGET STRUKTUR KINERJA PEMDA S K P D BIDANG SEKSI BAGIAN ANGGARAN/ ORGANISASI PROGRAM KEGIATAN SUB-FUNGSI FUNGSI STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR ANGGARAN PEMDA Kerangka Arsitektur Kinerja Organisasi Pemerintah (Daerah) RENSTRA RENJA RKA DPA PK SASARAN PROGRAM (OUTCOME) I NDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET RPJMD RKPD PK

36 Kerangka Kerja Logis Kinerja Organisasi (Daerah) TUJUAN/SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH (Outcome - impact) PEMDA TUJUAN/SASARAN STRATEGIS SKPD (Outcome - impact) SKPD SASARAN PROGRAM (Outcome) SASARAN PROGRAM (Outcome) SASARAN KEGIATAN (output) SASARAN KEGIATAN (output) SASARAN KEGIATAN (output) SASARAN KEGIATAN (output) SKPD BIDANG SEKSI inputinput inputinput Proses inputinput inputinput inputinput inputinput inputinput inputinput inputinput inputinput inputinput inputinput inputinput inputinput inputinput inputinput inputinput inputinput inputinput inputinput inputinput inputinput inputinput inputinput inputinput inputinput inputinput inputinput inputinput inputinput inputinput inputinput Proses Pencapaian Output Sumberdaya yang digunakan HUBUNGAN SEBAB-AKIBAT SASARAN PROGRAM (Outcome ) Penjabaran (cascading) harus dilakukan secara jelas, terkait dengan tugas dan fungsi unit, secara logis memiliki keterkaitan sebab akibat (causality), serta memiliki keterkaitan sinergitas (aligment) RPJMD RKPD PK RENSTRA RENJA RKA DPA PK

37 BEBERAPA HAL PENTING TENTANG INDIKATOR KINERJA

38 FUNGSI INDIKATOR KINERJA  Memperjelas apa, berapa & kapan suatu program/kegiatan dilaksanakan.  Memperjelas siapa yang bertanggungjawab dan yang melaksanakan indikator dimaksud.  Menciptakan konsensus yg dibangun bersama oleh pihak terkait utk menghindari kesalahan interprestasi selama pelaksanaan kegiatan dan dalam menilai kinerjanya.  Membangun dasar utk pengukuran, analisis & evaluasi kinerja organisasi/unit kerja.

39 Kriteria Indikator Kinerja yang baik  Spesifik (Spesific)> IK dapat menggambarkan sesuai dengan kespesifikan dari hasil program dan kegiatan yang akan diukur ( Kualitas pendidikan diukur dengan Angka Kelulusan, APK,APM)  Dapat diukur (Measurable) > IK dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Jika ada dua pihak atau lebih mengukur hasilnya akan sama  Dapat dicapai ( Attainable)> IK dalam lingkup kendali sesuai tupoksi dan mampu menyediakan datanya secara tepat dan akurat  Sesuai dengan kinerja atau hasil yang diukur (Relevan) > IK harus menggambarkan sedekat mungkin kesesuaiannya dengan hasil apa yang akan diukur. ( Input- IK Input, Output-IK Output, Outcome- IK Outcome)  Berjangka waktu tertentu (Time bound)> IK mempertimbangkan periode waktu tertentu pencapaiannya  Dapat dipantau dan dikumpulkan (Trackable) > Dapat ditelusur secara jelas sumber datanya.

40 Tipe Indikator Kinerja  Kualitatif: menggunakan skala (misal: baik, cukup, kurang)  Kuantitatif absolut: menggunakan angka absolut (misal: 30 orang, 80 unit)  Persentase: menggunakan angka persentase (misal: 50%, 100%)  Rasio: membandingkan angka absolut dengan angka absolut lain yang terkait (misal: rasio jumlah guru dibandingkan jumlah murid)  Rata-rata: angka rata-rata dari suatu populasi atau total kejadian (misal: rata-rata biaya pelatihan per peserta dalam suatu diklat)  Indeks: angka patokan dari beberapa variabel kejadian berdasarkan suatu rumus tertentu (misal: indeks harga saham, indeks pembangunan manusia)

41 41 Masukan/Inputs: adalah segala sesuatu yang dibutuhkan dalam rangka menghasilkan keluaran/outputs. IK Input: Alat Ukur yang mengindikasikan keberhasilan penggunaan inputs Keluaran/ Outputs: adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan. IK Keluaran/ Output: Alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan Hasil/ Outcomes: adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran/outputs atau manfaat dari keluaran/outputs kegiatan/program. Outcome dapat dikelompokkan dalam terdiri dari (i) immediate outcome/jk pendek, (ii) intermediate outcome/jk menengah, (iii) Ultimate outcome/jk panjang IK Outcome: Alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari suatu program atau beberapa program karena adanya outputs kegiatan. Jenis Indikator Kinerja

42 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi Impact Outcomes Outputs Activities Inputs Alokasi APBN Rp 5 triliun Membangun 4 hubs dan 54 pusat T&I di daerah Membangun 1,500 km kabel fiber optik Membangun 25,000 sambungan telephone dan20,000 sambungan internet Meningkatnya produktifitas dan akses ke/dari pasar Menurunnya biaya transaksi bagi dunia usaha Meningkatnya usaha baru/pemula di daerah yangdibangun teknologi IT Meningkatnya penggunaan telpon dan internet Ter bangun nya 4 hubs dan 54 pusat IT di daerah Terbangunnya 1,500 km kabel fiber optik Terbangunnya 25,000 sambungan telephone dan 20,000 sambungan internet Rendahnya penggunaan TIK di daerah dlm mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Problems / Needs CONTOH Jumlah pusat TI yang terbangun Panjang kabel fiber optik yang terpasang Jumlah sambungan telepon Jumlah sambungan internet Jumlah pusat TI yang terbangun Panjang kabel fiber optik yang terpasang Jumlah sambungan telepon Jumlah sambungan internet % penyerapan anggaran Jumlah kegiatan pembangunan pusat TI yang dilaksanakan Jumlah kegiatan pemasangan kabel FO yang dilaksanakan Jumlah kegiatan pemasangan sambungan telepon dan internet yang dilaksanakan Jumlah kegiatan pembangunan pusat TI yang dilaksanakan Jumlah kegiatan pemasangan kabel FO yang dilaksanakan Jumlah kegiatan pemasangan sambungan telepon dan internet yang dilaksanakan Angka produktivitas masyarakat Jumlah /volume transaksi masyarakat % penurunan biaya transaksi Jumlah umkm baru Jumlah pengguna telpon dan internat produktif Angka produktivitas masyarakat Jumlah /volume transaksi masyarakat % penurunan biaya transaksi Jumlah umkm baru Jumlah pengguna telpon dan internat produktif Angka pertumbuhan PDRB sektor Angka income perkapita masyarakat Angka pertumbuhan PDRB sektor Angka income perkapita masyarakat INDIKATOR KINERJA TARGET...%..rp...%..rp..x...Rp...%..orang..x...Rp...%..orang Pst TI...KM..SST...SSI Pst TI...KM..SST...SSI...keg....%

43 Contoh RPJMD Renstra SKPD Program Kegiatan SKPD Anggaran Meningkatkan Industri Pariwisata PDRB sektor pariwisata Target : 10% Keamanan wisatawan Angka kriminalitas Target : 5% Daya saing UKM % UMKM yang sehat Target 70% Daya saing pariwisata Kunjungan wisatawan Target : 6 juta Konektifitas antar daerah Indeks aksesibilitas Target : 8 Kualitas lingkungan hidup Indeks LH Target: 80 Pencegahan kriminalitas % potensi kriminalitas yang dicegah Target : 90% Iklim usaha kondusif Jumlah UMKM baru Target : 2000 Pemasaran pariwisata % peningkatan wisatawan Target : 5% Layanan angkutan % penumpang yang dilayani Target : 90% Kesehatan lingkungan hidup % destinasi wisata kategori bersih Target : 90% 1.Patroli keamanan 2.Sosialisasi pencegahan 1.Pelatihan usaha baru 2.Bantuan koperasi 1.Penyelenggaraan promosi 2.Penyelenggaran travel dialog 1.Pemantauan angkutan jalan 2.Uji KIR Kendaraan 1.Pengelolaan sampah 2.Sosialisasi hidup sehat Sat Pol PP Dinas Koperasi dan UKM Dinas Pariwisata Dinas Perhubungan Dinas Lingkungan Hidup Rp.4.000.000.000 Rp.2.000.000.000 Rp.3.000.000.000 Rp.1.500.000.00 0 Rp.900.000.000 Jumlah wilayah cakupan patroli Jumlah penduduk yang tersosialisasi Jumlah wilayah UMKM yang dilatih Jumlah Koperasi yang mendapat fasilitas kredit permodalan Jumlah kegiatan promosi Jumlah kegiatan forum dialoh biro jasa travel Jumlah kegiatan pemantauan angkutan umum Jumlah Kendaraaan angkutan umum yang lulus KIR Jumlah volume sampah yang terangkut Jumlah kelompok masyarakat yang tersosialisasi

44 Kelemahan Penerapan Akuntabilitas Kinerja

45 KOMPONEN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA Perencanaan Kinerja Perencanaan Kinerja Pengukuran Kinerja Pengukuran Kinerja Pelaporan Kinerja Pelaporan Kinerja Evaluasi FORMAL KUALITAS PEMANFAATAN 6%15%9% 5%12,5%7,5% 3%7,5%4,5% 2%5%3% Sistem AKIP TOTAL 30% 25% 15% 10% 80% CAPAIAN KINERJA OUTPUT OUTCOMES LAINNYA TOTAL Kinerja 5%5%5%10%20%

46 Skala nilai Kementerian/ Lembaga Pemerintah Provinsi Kabupaten / Kota KategoriRange Nilai 201520162015201620152016 AA90-100 000000 A80-90 442312 BB70-80 21282876710 B60-70 36378133157 CC50-60 161010131010174199 C30-50 0332239193 D0-30 001014 HASIL EVALUASI SAKIP K/L & PEMDA TAHUN 2015-2016 46 Efisien Inefisiensi Semakin tinggi nilai akuntabilitas kinerja semakin tinggi tingkat efisiensi penggunaan anggaran 1.Tidak jelas hasil yang akan dicapai (tujuan/sasaran tidak berorientasi hasil). 2.Ukuran kinerja tidak jelas. 3.Tidak ada keterkaitan antara Program/Kegiatan dengan Sasaran. 4.Rincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan. INEFISIENSI TERJADI KARENA :

47 Kelemahan kualitas Akuntabilitas Kinerja (Daerah) TUJUAN/SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH (Outcome - impact) PEMDA DAERAH TUJUAN/SASARAN STRATEGIS SKPD (Outcome - impact) SKPD SASARAN PROGRAM (Outcome) SASARAN PROGRAM (Outcome) SASARAN KEGIATAN (output) SASARAN KEGIATAN (output) SASARAN KEGIATAN (output) SASARAN KEGIATAN (output) SKPD BIDANG SEKSI inputinput inputinput Pro ses inputinput inputinput inputinput inputinput inputinput inputinput inputinput inputinput inputinput inputinput inputinput inputinput inputinput inputinput inputinput inputinput inputinput inputinput inputinput inputinput inputinput inputinput inputinput inputinput inputinput inputinput inputinput inputinput inputinput inputinput Proses Pencapaian Output Sumberda ya yang digunakan HUBUNGAN SEBAB-AKIBAT SASARAN PROGRAM (Outcome ) Penjabaran (cascading) harus dilakukan secara jelas, terkait dengan tugas dan fungsi unit, secara logis memiliki keterkaitan sebab akibat (causality), serta memiliki keterkaitan sinergitas (aligment) 1,2,3 4 4 3 Tujuan/sasaran tidak jelas, antar dokumen perencanaan berbeda-beda dan tidak menjawab isu strategis atau kebutuhan Daerah/masyarakat Tujuan/sasaran Tidak orientasi hasil (outcomes), tetapi hanya orientasi kegiatan Ukuran kinerja tidak dapat terukur dan kurang relevan Tidak ada Keterkaitan antara Program/Kegiatan dengan Tujuan/ Sasaran Rincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan 1,2,3 2 1 4 4 5 5 Tidak jelas hasil/kinerja yang akan dicapai Tidak efektif dan efisien

48