PENYUSUNAN LAPORAN SURVEILANS GIZI KABUPATEN/KOTA NORMA, M.Kes.

Presentasi berjudul: "PENYUSUNAN LAPORAN SURVEILANS GIZI KABUPATEN/KOTA NORMA, M.Kes."— Transcript presentasi:

1 PENYUSUNAN LAPORAN SURVEILANS GIZI KABUPATEN/KOTA NORMA, M.Kes

2 JENIS – JENIS LAPORAN  Bina Gizi Masyarakat dalam waktu 1 x 24 jam dengan menggunakan formulir laporan KLB Gizi.  Pelaporan hasil pelacakan kasus gizi buruk dilakukan dalam waktu 2 x 24 jam.  Laporan rekapitulasi cakupan pemberian ASI Eksklusif 0-6 bulan, pemberian kapsul  vitamin A pada balita dan konsumsi garam beryodium di tingkat rumah tangga disampaikan ke Dinas Kesehatan Provinsi dan Direktorat Bina Gizi Masyarakat setiap 6 bulan (Maret dan September).

3 CONTOH FORMULIR

4 Laporan dapat disajikan dalam bentuk narasi, tabel, grafik, dan peta.

5

6

7

8

9

10 ALUR PELAPORAN

11 Puskesmas Tambakrejo Surabaya Dinas Kesehatan Kota Surabaya (2010) Pelaporan Kasus diare pada balita yang ditemukan cukup tinggi, pada tahun 2009 yaitu sebesar 1.125 kasus Berdasarkan profil kesehatan tahun 2008 di Jawa Timur terdapat 989.869 kasus diare dengan proporsi balita sebesar 39,49% (390.858 kasus). Ada 13 kabupaten/kota yang melaporkan kasus KLB diare dengan jumlah penderita 699 dan kematian 14 orang yang terjadi di 28 kecamatan dan 35 desa. Kota Surabaya merupakan kota di Jawa Timur dengan kasus diare yaitu sebesar 66.841 kasus 1.Belum adanya waspada dini diare 2.PHBS yang belum maksimal 3.Perubahan cuaca dan iklim 1.Meningkatkan sistem kewaspadaan dini diare (upaya promotif & preventif) 2.Meningkatkan kerja sama lintas program / sektor (kesehatan lingkungan dan promosi kesehatan) 3.Kunjungan, pengamatan prilaku masyarakat & inspeksi lingkungan secara berkala 1.Pengetahuan masyarakat meningkat sehingga lebih waspada akan bahaya diare 2.PHBS berjalan sesuai dan maksimal 3.Kasus diare dan angka kesakitan menurun Umpan Balik Perubahan yang diharapkan Hasil analisis & interpretasi data

12 Sistem pelaporan dari Suku Dinas Kab./Kota Ke Dinas Kesehatan Provinsi Suku Dinas Kab./Kota Provinsi DKI Jakarta Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Ditemukan kejadian kasus diare pada semua golongan umur di Kep. Seribu sebanyak 866 kasus, di Jakarta Timur sebanyak 110.719 kasus, Jakarta Selatan sebanyak 84.758 kasus, Jakarta Barat sebanyak 93.788 kasus, Jakarta Utara sebanyak 67.367 kasus serta Jakarta Pusat sebanyak 36.970 kasus. Pada tahun 2012, ditemukan dari sekitar 9,6 juta total penduduk DKI Jakarta, diperkirakan 390 ribu diantaranya menderita diare, perkiraan ini dihitung dengan berdasarkan angka morbiditas diare nasional, yaitu 411 per 1.000 jumlah penduduk. Kasus diare tertinggi ditemukan pada daerah Jakarta Timur dengan kasus terendah pada Kep. Seribu. Pelaporan 1.Belum memaksimalkan penggunaaan jamban sehatBelum memaksimalkan penggunaaan jamban sehat 2.PHBS yang belum maksimalPHBS yang belum maksimal 3.Minimnya ketersediaan air bersihMinimnya ketersediaan air bersih 1.Pembangunan jamban sehat berswadaya masyarakat 2.Menerapkan upaya promotif & preventif serta melakukan pengamatan prilaku masyarakat secara berkala 3.Pembangunan saluran air bersih dengan memanfaatkan bahan yang ada di masyarakat 1.Kejadian diare dan angka kesakitan menurun 2.Masyarakat beralih menggunakan jamban sehat 3.Ketersediaan air bersih yang memadai Hasil analisis & interpretasi data Umpan Balik Perubahan yang diharapkan

13 Data Jamban Sehat DirJen PP&PL Direktorat Penyehatan Lingkungan. Sekretariat STBM Nasional Meskipun laporan akses jamban sehat menembus angka 80% hampir dari total keseluruhan, namun penggunaan jamban sehat belum maksimal pada kenyataannya. Data menunjukkan bahwa kota Jakarta Barat memiliki presentase terendah dalam pengaksesan jamban sehat, yaitu sebesar 46%.

14 Data PHBS Jumlah rumah tangga ber-PHBS tertinggi yaitu Jakarta Pusat dengan 82,5 persen dan Jakarta Selatan 67,9 persen. Kebupaten Kepulauan seribu memiliki cakupan rumah ber-PHBS terendah tidak sampai setengah dari jumlah rumah yang dipantau, yaitu sebesar 37,6 persen.

15 Data Cakupan Air Bersih Penduduk Indonesia yang bisa mengakses air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, baru mencapai 20 persen dari total penduduk Indonesia. Itupun yang dominan adalah akses untuk perkotaaan. Artinya masih ada 82 persen rakyat Indonesia terpaksa mempergunakan air yang tak layak secara kesehatan. Di daerah perkotaan seperti Jakarta saja, masih banyak warga yang belum mendapatkan fasilitas air bersih. Pertengahan Februari 2007, warga di kawasan Jakarta Utara mengeluhkan kenaikan harga air yang gila-gilaan. Jakarta dialiri 13 sungai, terletak di dataran rendah dan berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Seiring dengan pertumbuhan penduduk Jakarta yang sangat pesat, berkisar hampir 9 juta jiwa, maka penyediaan air bersih menjadi permasalahan yang rumit. Dengan asumsi tingkat konsumsi maksimal 175 liter per orang, dibutuhkan 1,5 juta meter kubik air dalam satu hari. Neraca Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2003 menunjukkan, PDAM diperkirakan baru mampu menyuplai sekitar 52,13 persen kebutuhan air bersih untuk warga Jakarta. Sekitar 60 rumah di Jakarta memiliki sumur yang berjarak kurang dari 10 meter dari septic tank. Jumlah septic tank di Jakarta lebih dari satu juta. Melimpahnya jumlah septic tank yang terus bertambah tanpa ada regulasi yang baik mengakibatkan pencemaran air tanah dan membahayakan jutaan penduduk. Dari hasil penelitian oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi DKI Jakarta pada 2006, 13 sungai yang mengalir melewati ibukota sudah tercemar bakteri Escherchia coli (E-coli). Salah satu sungai yang tingkat pencemarannya paling parah adalah Sungai Ciliwung. Kadar bakteri E- coli pada sungai itu mencapai 1,6-3 juta individu per 100cc, jauh di atas baku mutu 2.000 individu per 100cc. Padahal sungai ini menjadi bahan baku air minum di Jakarta. Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Indonesia

16 Skema sistem pelaporan surveilans diare

17 KASUS DIARE YANG DITANGANI MENURUT JENIS KELAMIN, KAB/KOTA, DAN PUSKESMAS PROVINSI DKI JAKARTA TH 2012