PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) KEUANGAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG AKUNTABEL.

Presentasi berjudul: "PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) KEUANGAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG AKUNTABEL."— Transcript presentasi:

1 PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) KEUANGAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG AKUNTABEL

2 DASAR HUKUM PELAKSANAAN ANGGARAN
Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Keputusan Menteri Keuangan nomor 259/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Diponegoro pada Kemndiknas sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan LayananUmum. Peraturan Menteri Keuangan Nonor 71 tahun 2013 tentang Pedoman standart biaya, standar struktur biaya, dan indeksasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga Peraturan Menteri keuangan Nomor 72 tahun 2013 tentang Standar Biaya Masukan Surat menteri keuangan Republik Indonesia Nomor S-168/MK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Lainnya di lingkup Perguruan Tinggi negeri kementerian Pendidikan dan Kebuidayaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 tahun 2012 tentang Tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara Surat Keputusan Rektor Nomor 05 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum Universitas Diponegoro.

3 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)
DIPA adalah sebagai dasar pelaksanaan pengeluaran negara setelah mendapatkan pengesahan dari menteri keuangan selaku BUN Alokasi dana yang tertuang dalam DIPA adalah batas tertinggi pengeluaran negara Jika alokasi dana tidak ada atau tidak mencukupi dalam DIPA maka pengeluaram negara tidak boleh dilakukan

4 ANGGARAN YANG DIKELOLA
Rupiah Murni (RM) Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

5 DIPA UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN ANGGARAN 2014= PNBP = RUPIAH MURNI = BOPTN =

6 PEJABAT PERBENDAHARAAN TAHUN 2014
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bendahara Pengeluaran Bendahara Penerima Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Bendahara Penerimaan Pembantu (BPP)

7 Ganti Uang Persediaan (GUP) Tambahan Uang Pesediaan (TUP)
MEKANISME PELAKSANAAN ANGGARAN SESUAI DENGAN PMK NO. 190/PMK.05/2012 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA Uang Persediaan (UP) Ganti Uang Persediaan (GUP) Tambahan Uang Pesediaan (TUP) Pembayaran Langsung (LS) Penihilan UP dan GUP Akhir Tahun

8 REALISASI PNBP TAHUN 2013 FAKULTAS PAGU REALISASI % SERAPAN HUKUM
73.06 EKONOMI 78.00 TEHNIK 85.16 KEDOKTERAN 71.61 PETERNAKAN 87.70 ILMU BUDAYA 75.95 FISIP 77.62 MIPA 85.79

9 REALISASI PNBP TAHUN 2013 FAKULTAS PAGU SERAPAN % SERAPAN FKM
81.43 FPIK 83.89 PSIKOLOGI 75.75 PPS 84.66 LPPM 86.07 LP2MP 68.61 KANTOR PUSAT 75.20 RS PENDIDIKAN 5.80 JUMLAH 76.90

10 REALISASI PNBP S.D BULAN APRIL TAHUN 2014
FAKULTAS PAGU REALISASI % SERAPAN HUKUM 2.56 EKONOMI 3.23 TEHNIK 3.01 KEDOKTERAN 1.80 PETERNAKAN 1.47 ILMU BUDAYA 2.12 FISIP 2.50 MIPA 1.69 FKM 3.34

11 REALISASI PNBP S.D BULAN APRIL TAHUN 2014
FAKULTAS PAGU REALISASI % SERAPAN FPIK 1.74 PSIKOLOGI 3.72 PPS 3.33 LPPM 5.10 LP2MP 0.12 KANTOR PUSAT 3.52 RS PENDIDIKAN JUMLAH 2.73

12 PAGU ANGGARAN RUPIAH MURNI BOPTN LPPM TAHUN 2014
Pelaksanaan Penelitian (BOPTN) Rp ,- 2. Penelitian Kompetitif Nasional Rp ,- 3. Program Pengabdian Kepada Masyarakat Rp ,-

13 DALAM PROSES PENGAJUAN :
Pelaksanaan Penelitian BOPTN (Proses pengajuan 70%) : Pelaksanaan kegiatan Penelitian Unggulan TA 2014 Rp ,- Pelaksanaan Program Penelitian Tim PPS TA Rp Pelaksanaan program penelitian fundamental Rp Pelaksanaan Program Penelitian Hibah Bersaing Rp ,- Pelaksanaan Penelitian kerjasama Antar PT TA 2014 Rp ,- Pelaksanaan Program Penelitian Desertasi TA 2014 Rp ,-

14 Pelaksanaan Pengabdian BOPTN (Proses pengajuan 70%) : a
Pelaksanaan Pengabdian BOPTN (Proses pengajuan 70%) : a. Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat Multi Tahun IPTEKS Bagi Inovasi dan Kreatifitas Kampus Rp ,- b. Pelaksanaan Program Pengabdian kepada masyarakat Mono Tahun IPTEKS bagi masyarakat (IbM) TA Rp ,- c. Pelaksanaan Program Pengabdian kepada masyarakat Multi Tahun bagi produk Ek (IbM) TA Rp ,- d. Pelaksanaan Program Pengabdian kepada masyarakat Multi Tahun IPTEKS bagi wilayah (IbW)_TA Rp ,-

15 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DI LPPM :
Ketua LPPM (sumber dana PNBP ) PPK BOPTN (sumber dana Rupiah Murni) PPK Belanja Rutin (sumber dana Rupiah Murni)

16 Pertanggungjawaban Keuangan Dana Penelitian dan Pengabdian
Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh PPK LPPM Surat permintaan pembayaran (SPP) yang ditandatangani PPK BOPTN Surat pernyataan tanggungjawab belanja (SPTB) yang ditandatangani oleh PPK BOPTN Perjanjian kontrak antara ketua LPPM dan rektor Undip Berita acara penyelesaian pekerjaan

17 Pertanggungjawaban Keuangan Dana Penelitian dan Pengabdian
Berita acara serah terima pekerjaan barang/jasa Berita acara pembayaran Daftar nama penerima dana penelitian/pengabdian Surat Setoran Pajak (SSP)

18 TERIMA KASIH