KKNI dan Sertifikasi Profesi untuk meningkatkan Daya Saing Lulusan PTS

Presentasi berjudul: "KKNI dan Sertifikasi Profesi untuk meningkatkan Daya Saing Lulusan PTS"— Transcript presentasi:

1 KKNI dan Sertifikasi Profesi untuk meningkatkan Daya Saing Lulusan PTS
Indonesia Kompeten KKNI dan Sertifikasi Profesi untuk meningkatkan Daya Saing Lulusan PTS Disampaikan oleh: Ir. Surono MPhil Ketua Komisi Harmonisasi dan Kelembagaan BNSP RAKERDA PIMPINAN PTS, Jakarta

2 ISU-ISU SERTIFIKASI Profesi Standar Kompetensi dan peta kompetensi
Sistem asesmen: formatif, sumatif, holistik Skema sertifikasi: KKNI, Kualifikasi Okupasi, Klaster, Unit  pencapaian pendidikan vokasi. Link and match CBT & CBA. Kurikulum berbasis kompetensi. Kelembagaan sertifikasi. TUK (Tempat Uji Kompetensi)  dimensi kompetensi RPL Rekrutmen SDM industri berbasis kompetensi

3 Ciri-ciri Profesi Terlatih Memberi jasa utk umum Anggota ogranisasi
bersertifikat profesi merupakan kelompok lapangan kerja yang khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan ketrampilan dan keahlian tinggi guna memenuhi kebutuhan yang rumit dari manusia.

4 KETERPADUAN PEMBANGUNAN KOMPETENSI
PENDIDIKAN & PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI SERTIFIKASI KOMPETENSI MENGEMBANGKAN KOMPETENSI  MENDIDIK/MELATIH SAMPAI KOMPETEN MEMASTIKAN DAN MEMELIHARA KOMPETENSI SKKNI

5 Competent Qualified to perform the process of a job

6 Collin Powell on Leadership
Mgt Winter 2001 KOMPETENSI : Spesifikasi dari pengetahuan dan keterampilan serta sikap dalam penerapan dari pengetahuan dan keterampilan tersebut dalam suatu pekerjaan atau perusahaan atau lintas industri, sesuai dengan standar kinerja yang disyaratkan. David Lewin

7 kompetensi Knowledge in the workplace Skills in the workplace
attitude Knowledge in the workplace Skills in the workplace Attitude in the workplace

8 MANFAAT SERTIFIKASI KOMPETENSI PROFESI
BAGI INDUSTRI: Membantu industri meyakinkan kepada kliennya bahwa produk/jasanya telah dibuat oleh tenaga-tenaga yang kompeten. Membantu dan memastikan industri dalam rekruitmen dan mengembangkan karir tenaga berbasis kompetensi  meningkatkan efisensi HRD efisiensi nasional. BAGI TENAGA DAN CALON TENAGA KERJA Membantu tenaga profesi meyakinkan kepada organisasi/industri/kliennya bahwa dirinya kompeten dalam bekerja atau menghasilkan produk atau jasa. Membantu memastikan dan memelihara kompetensi untuk meningkatkan percaya diri tenaga profesi merencanakan karirnya. Membatu tenaga profesi dalam mengukur tingkat pencapaian kompetensi dalam proses belajar di lembaga formal maupun secara mandiri

9 MANFAAT SERTIFIKASI KOMPETENSI PROFESI
BAGI LEMBAGA PENDIDIKAN DAN LEMBAGA PELATIHAN Membantu memastikan link and match antara kompetensi lulusan dengan tuntutan kompetensi dunia industri. Membantu memastikan tercapainya efisiensi dalam pengembangan program pendidikan. Membantu memastikan pencapain hasil pendidikan yang tinggi. Membantu Lemdiklat dalam sistem asesmen baik formatif, sumatif maupun holistik yang dapat memastikan dan memelihara kompetensi peserya didik selama proses diklat.

10 Acuan Undang-Undang 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.
UU NO 20/2003 tentang Sisdiknas, UU 12/12 tentang pendidikan Tinggi PP 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional PP 23/2004 tentang BNSP. PERPRES 8/2012 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Permenakertrans nomor 5/2012 tentang Sistem Standardisasi kompetensi Kerja Nasional Permenakertrans nomor 8/2012 tentang Tata Cara Penetapan Standardisasi kompetensi Kerja Nasional Indonesia Guidelines for Development of Regional Model Competency Standards – International Labor Organization, 2006.

11 Skema sertifikasi: Persyaratan sertifikasi spesifik yang berkaitan dengan kategori profesi yang ditetapkan dengan menggunakan standar dan aturan khusus yang sama, serta prosedur yang sama.

12 JENIS SKEMA-SKEMA SERTIFIKASI PROFESI
Skema Sertifikasi Kualifikasi Kerja Nasional Indoensia Skema Sertifikasi Kualifikasi Okupasi Nasional Skema Sertifikasi berdasar Paket Kompetensi (cluster) Skema Sertifikasi Unit Kompetensi Skema Sertifikasi Profisiensi

13 KKNI DAN KERANGKA KESETARAANNYA JENJANG PENDIDIKAN FORMAL
JENJANG PENDIDIKAN NONFORMAL, INFORMAL, PELATIHAN, PENGALAMAN JENJANG PENDIDIKAN FORMAL KKNI 1 2 3 4 5 7 8 9 6 AHLI TEKNISI/ANALIS OPERATOR S2 S1 S3 Sekolah Menengah Umum Profesi Spesialis D I D IV D III D II Sekolah Menegah Kejuruan Subspesialis PROGRAM AKADEMIK KEJURUAN, VOKASI, PROFESI

14 Skema sertifikasi KKNI
SKKNI 6 + Pre-requisites KKNI 1 2 3 4 5 7 8 9 6 Sertifikat 6

15 Judul Unit Deskripsi unit Elemen KUK Batasan Veriabel
PENERAPAN SKKNI KEMAMPUAN TELUSUR DAN EKIVALENSI DENGAN SISTEM DIKLAT, SERTIFIKASI DAN SOP INDUSTRI PENERAPAN PADA ORGANISASI/INDUSTRI Judul SOP Ruang lingkup SOP Langkah-langkah proses Instruksi kerja Spesifikasi sesuai dengan konteks QA Judul Unit Deskripsi unit Elemen KUK Batasan Veriabel Panduan Penialaian PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN KERJA Judul Learning material Ruang lingkup diklat Pencapaian hasil pembelajaran (LO) Kriteria evaluasi belajar Kontektualisasi diklat evaluasi SERTIFIKASI Skema sertifikasi unit kompetensi Ruang lingkup asesmen Elemen asesmen Kriteria pencapaian Kompetensi Kontektualisas asesmen dan spesifikasi Penduan asesmen

16 Skema sertifikasi OKUPASI
Skema Sertifikasi Kualifikasi Okupasi Nasional SKKNI 6 SKKNI 3 SKKNI 7 SKKNI 4 + Pre-requisites

17 Skema sertifikasi Klaster/paket
SKKNI 2 SKKNI 3 SKKNI 5 SKKNI 4 + Pre-requisites SKKNI 6 Skema sertifikasi klaster

18 Skema Sertifikasi Unit Kompetensi
Pre-requisite

19 Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Standar Kompetensi lainnya: Standar Kompetensi Internasional Standar Kompetensi Khusus

20 Standar Kompetensi Menggambarkan pengetahuan, keterampilan maupun sikap yang disyaratkan dalam pekerjaan di industri Dibuat oleh industri Merupakan pedoman dasar pelatihan, untuk menentukan kualifikasi maupun penilaian Merupakan pedoman bagi pelatih maupun evaluator terhadap penyelenggaraan dan penilaian pelatihan

21 PEMETAAN KOMPETENSI RMCS Regional Model Competency Standards
FUNGSI DASAR (basic function) ELEMEN KUK BATASAN VARIABEL + PANDUAN PENILAIAN + KOMPETENSI KUNCI FUNGSI UTAMA (major functions) TUJUAN BISNIS (Bisnisn Purpose) AREA FUNGSI KUNCI (key function area) FUNGSI DASAR (basic function) ELEMEN KUK BATASAN VARIABEL + PANDUAN PENILAIAN + KOMPETENSI KUNCI PERMENAKERTRANS 8/2012. RMCS 2006

22 PETA FUNGSI PENGEMBANGAN ASURANSI
KLAIM REASURANSI UNDERWRITING Penerimaan Klaim Pengumpulan & Verifikasi Dokumen Penempatan Reasuransi Treaty Penyelesaian Klaim Penilaian Risiko Pemulihan Klaim Penempatan Reasuransi Fakultatif Pembuatan Keputusan dan Penetapan T/C & premi Pengadministrasian Dukumen Klaim Klaim dan Reasuransi Administrasi Penilaian dan Perhitungan Manfaat Penyusunan Pedoman Underwriting Pricing Reasuransi Memelihara Dokumen Klaim dan Pelaporan Pembuatan Laporan Penjualan (Selling) CONTOH BISNIS ASURANSI Pengumpulan Data Konsultasi (Consultating) Penentuan ada tidaknya tanggung jawab policy Penetapan Tarif Premi dan Keuntungan Penangan Klaim (Claims Handling) Penetapan Kewajiban Aktuaria Penghitungan nilai kerugian Studi Pengalaman Penerbitan Laporan Pemenuhan Kebutuhan (Complying) Laporan ke Regulator Proyeksi Rencana Kerja PENIALAIAN KERUGIAN PIALANG AKTUARIA

23

24 CONTOH

25 CONTOH

26 Tabel KKNI LEVEL KOMPETENSI UMUM KOMPETENSI INTI KOMPETENSI PILIHAN 9
8 7 6 5 DIPLOMA III  SERTIFIKAT 5 KKNI 4 3 2 1

27

28

29 Dimensi Kompetensi TUK Melaksanakan tugas individu
Task Skill Mengelola sejumlah tugas yang berbeda dalam satu pekerjaan Task Management Skills Kemampuan merespon dan mengelola kejadian ireguler dan masalah Contingency Management Skills Kemampuan menyesuaikan dengan tanggung jawab dan harapan lingkungan kerja Job/Role Environment Skills Kemampuan untuk mengdaptasi pesyaratan baru/ standar baru/ regulasi baru (*beberapa negara menyatukan dimensi ini dengan skills for employability) Transfer Skills TUK

30 Harmonization on Conformity assessment and its traceability
International Labour Organization ILO: Guidelines on Competency Standard and certification development International Organization for Standardization (ISO): Standard for QMS Mutual Recognition Arrangement on Competency Standardization and Certification Accreditation Authority Give accreditation to Vocational Education and training organisations ISO Technical regulations Accreditation/Certification Authority Give accreditation to Certtification organisations ISO technical regulations Vocationa Education and Training Bodies ILO- CBT+ technical regulations Personel Certification Bodies Certify personel ILO-CBA, ISO technical regulations PERSONEL (have an assurance) STANDARDS OF COMPETENCE (RMCS)

31 Bagaimana KKNI dan sertifikasi profesi meningkatkan daya saing PTS
KKNI memberikan pedoman penjaminan mutu pencapaian pembelajaran. KKNI dan sertifikasinya membantu PTS meyakinkan kepada masayarakat industri dan masyarakt pada umumnya bahwa pencapaian pembelajarannya adalah sesuai standar. KKNI memastikan kesetaraan atau lebih pencapaian pembelajaran dengan kulifikasi yang dibutuhkan industri. KKNI memberikan kepastian kepada para calon mahasiswa bahwa PTS mempunyai daya saing. KKNI dan sertifikasi profesi memberikan jenjang karir (career path) yang pasti bagi mahasiswa sesuai dengan pilihannya. KKNI dan sertifikasinya memastikan pencapaian kualifikasi profesi sejak di pendidikan tinggi.

32 REPOSISI PENDIDIKAN PTS UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING
MEMASTIKAN LINK AND MATCH ANTARA KOMPETENSI LULUSAN DENGAN KOMPETENSI KERJA DENGAN PENERAPAN KKNI DAN SERTIFIKASI PROFESI MENUJU PENDIDIKAN VOKASI  PROFESI  SPESIALIS PENDIDIKAN BERBASIS KOMPETENSI  MENDIDIK SAMPAI KOMPETEN. MENGHASILKAN PROFESI DENGAN BERSERTIFIKAT KOMPETENSI: KUALIFIKASI KKNI, KUALIFIKASI OKUPASI NASIONAL, KLASTER ATAUPUN UNIT KOMPETENSI. MEMASTIKAN LINK AND MATCH PENDIDIKAN DAN DUNIA KERJA DENGAN PENGEMBANGAN SERTIFIKASI KOMPETENSI DALAM SISTEM MANAJEMEN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI. RPL  MULTI EXIT MULTI ENTRY

33 POTENSI PENGEMBANGAN SERTIFIKASI PADA PENDIDIKAN
Pengembangan LSP dan Sertifikasi Kompetensi Pihak 1 pendidikan: Tetap memastikan dan menjaga impartiality. Asesmen dilakukan secara formatif, sumatif dan holistik, yg dapat diterapkan pada ujian reguler ataun terpisah Skema sertifikasi sesuai sistem skema sertifikasi nasional. Sertifikasi dapat dilakukan pada setiap unit kompetensi, klaster, KKNI, dan atau Kualifikasi okupasi. Kompetensi setelah sertifikasi dipelihara oleh LSP PIHAK 1 melalui surveilan selama dalam proses pendidikan. Kompetensi dan kualifikasi setelah lulus dapat langsung link and match dilanjutkan dalam LSP pihak ke 2 dan 3.

34 LANGKAH-LANGKAH PENGEMBANGAN SERTIFIKASI PADA PENDIDIKAN TINGGI
Pemetaan kompetensi sesuai fungsi bisnis/disiplin. Identifikasi dan pengembangan standar kompetensi. Identifikasi Standar kompetensi dalam KKNI Pemetaan dan Pengembangan skema sertifikasi profesi. Pengembagan SDM pengembangan sertifikasi profesi (Perumus standar Pelatih/ pengajar berbasis kompetensi, Asesor kompetensi, pengelola manjemen LSP, auditor LSP, pengembang skema sertifikasi). Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Pengembangan LSP pihak 1 pendidikan. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi peserta didik pendidikan. Sosialisasi dan komunikasi, serta me-link-kan dengan sistem rekrutmen dan pengembangan SDM industri. RPL

35 ALTERNATIF LANGKAH-LANGKAH PENGEMBANGAN SERTIFIKASI 2013
NO KEGIATAN BULAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pemetaan kompetensi Pengembangan standar Kompetensi Identifikasi SKKNI kedalam KKNI Pemetaan skema sertifikasi Pengembangan SDM pengembangan KKNI dan sertifikasi profesi (Perumus standar, pendidik berbasis kompetensi, asesor kompetensi, pengelola dan auditor LSP, pengembang skema sertifikasi) Penembangan kurikulum berbasis kompetensi Pengembangan LSP Pihak 1 Pelaksanaan sertifikasi kompetensi Sosialisasi komunikasi dengan industri dalam link and match pengembangan SDM berbasis komnpetensi (RCC, rekrutmen, asesmen, appraisasl, remunerasi berbasis kompetensi) RPL

36 Terima kasih atas perhatian anda