KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA

Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA"— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA
MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE dengan Implementasi Government Resources Management System Sistem Manajemen Sumber Daya Pemerintah (SiMaSDaP)

2 Good Governance Back ground Akuntabilitas Publik
Masyarakat sejahtera Partisipasi masyarakat dalam pembangunan Public trust Back ground Good Governance Follow-up leadership balance clarity Akuntabilitas Publik consistency equity Transparansi dalam pemerintahan, efisiensi, efektifitas reciprocation ownership eGovernment Sistem Manajemen Sumber Daya Pemerintah “ Melalui keterpaduan dan konsistensi langkah mulai perencanaan kegiatan/anggaran – pelaksanaan - proses pengadaan barang/jasa, pengendalian & monitoring serta evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan/personil ”

3 Pada saat perencanaan kegiatan dan anggaran
Tujuan & sasaran Pada saat perencanaan kegiatan dan anggaran Dapat meningkatkan tertib administrasi penatausahaan keuangan & agar penggunaan sumber dana dan daya bisa efektif - efisien Pada saat pelaksanaan Dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah; mempercepat & tingkatkan akurasi pembuatan ikatan (kontrak) yang disusun oleh KPA/ PPKm dalam arti tidak melampaui batas alokasi anggaran & sesuai rekening yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); memudahkan informasi atas keadaan/ kondisi perkembangan pelaksanaan fisik pekerjaan dan permasalahannya; memudahkan mengetahui akumulasi pengeluaran biaya untuk setiap kegiatan yang sedang dalam pengerjaan & pelaksanaan kegiatan/ pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.

4 Pada saat monitoring dan evaluasi
Tujuan & sasaran Pada saat monitoring dan evaluasi Untuk mengetahui realisasi Perbandingan antara rencana dan pelaksanaan kegiatan, ketepatan waktu, dan efisiensi anggaran (mencapai/ melebihi target); sebagai bahan analisa kinerja instansional terhadap aktifitas-nya & kinerja personil pengelola kegiatan. Pelaksanaan e-Gov Perencanaan Keg & Anggaran Monitoring & Pengendalian Evaluasi

5 DASAR HUKUM Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diuabh keenam kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006; Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Penyusunan APBD Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah; Peraturan Walikota Surabaya No. 14 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pengendalian Belanja Daerah.

6 Apakah SiMaSDaP/ GRMS itu ?
“Government Resources Management System” Sistem pengelolaan sumber daya pemerintahan yang terintegrasi dari aktifitas birokrasi hulu s/d hilir (dalam konteks belanja) yang telah dikembangkan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam rangka menunjang pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari : e-Budgeting; e-Project Planning; e-Procurement; e-Delivery; 5. e-Controlling; 6. e-Performance

7 BAGAN ALUR PROSES PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PENGENDALIAN & MONEV KEGIATAN/ PROYEK DI PEMERINTAH KOTA SURABAYA YANG TELAH BERJALAN ISO 9001 : QMS ISO : ISMS Hasil Kegiatan dr masing-masing PA, KPA, PPTK dibandingkan dgn Renc. e-Project Planning IKP (digital signature) e-Contracting Pembuatan Kontrak dgn Standar Kontrak - SHSD - HSPK - ASB Data Pelaksanaan Tugas Personil (DSS) Proses Pengadaan Barang/Jasa L - CA e-Project Planning e-Budgeting e-Procurement System e-Delivery e-Controlling e-Performance Proses Penyusunan APBD Renc.Pelaksanaan Kegatan Renc.Penyerapan Renc.Pemilihan Penyedia B/J Supply Chain Management (SCM) e-Sourcing Pelatihan Bantuan Modal Bantuan Alat Sertifikasi Produk Proses Pencairan Keuangan Pengukuran Kinerja personil Pengukuran Kinerja Instansional: 1. Target & Realisasi 2. Ketepatan Waktu 3. Efisiensi Anggaran Catatan : form LAKIP Score Kinerja personil BPKD-Kasda Tambahan Penhasilan Score Kinerja instansional FEED BACK

8 INDIKASI PENCAPAIAN HASIl PELAKSANAAN KEBIJAKAN
e-Budgeting : “ efisiensi anggaran 5 sampai dengan 10 % karena standarisasi harga & analisa standar belanja “ e-Procurement : “ Efisiensi terhadap alokasi anggaran paket pekerjaan dari pagu anggaran yang telah ditetapkan 20 – 25% “ e-Project Planning : “ Terencananya proses pengadaan barang jasa & pengelolaan keuangan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan paket pekerjaan, waktu mulai & selesai pekerjaan, jenis & metode pekerjaan serta alokasi anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai yang ada di DPA”

9 e-Delivery “bentuk kontrak/SPK dan/atau KPBJ di lingkungan pemerintah kota Surabaya terstandar dan dibuat dalam hitungan menit setelah penentuan pemenang lelang/ pengadaan“ e-Controlling “aktivitas pelaksanaan kegiatan & penyerapan anggaran serta permasalahan yang timbul dalam proses adminitrasi, fisik pekerjaan dan realisasi keuangan dapat diketahui oleh pimpinan dari mana saja by internet“ e - Performance “ terukurnya pencapaian kinerja aktivitas pelaksanaan kegiatan & penyerapan anggaran sesuai dengan rencana, target, tolak ukur, belanja dan jadwal secara otomatis & didapatnya informasi kinerja personil dalam melaksanakan tugas-tugasnya”

10 Terima kasih