IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN OBAT RASIONAL (POR) DI INDONESIA

Presentasi berjudul: "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN OBAT RASIONAL (POR) DI INDONESIA"— Transcript presentasi:

1 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN OBAT RASIONAL (POR) DI INDONESIA
Dra. Nasirah Bahaudin, Apt, MM Direktur Bina Penggunaan Obat Rasional Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan RI

2 PENGERTIAN : PENGGUNAAN OBAT RASIONAL (POR)
Apabila pasien menerima pengobatan sesuai dengan kebutuhan klinisnya, dalam dosis yang sesuai dengan kebutuhan, dalam periode waktu yang adequate dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat banyak.

3 LATAR BELAKANG Lebih dari 50% obat-obatan di dunia diresepkan dan diberikan secara tidak tepat, tidak efektif, dan tidak efisien Terbalik dengan kondisi tersebut diatas, 1/3 penduduk dunia kesulitan mendapatkan akses memperoleh obat esensial harus dilakukan upaya untuk tercapainya “cost effective medical intervention”

4 PENGGUNAAN OBAT RASIONAL, WHY?
Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja obat sebagai salah satu upaya cost effective medical interventions Mempermudah akses masyarakat untuk memperoleh obat dengan harga terjangkau Mencegah dampak penggunaan obat yang tidak tepat yang dapat membahayakan pasien Meningkatkan kepercayaan masyarakat (pasien) terhadap mutu pelayanan kesehatan

5 POR MEMENUHI PRINSIP TEPAT DIAGNOSIS DAN TEPAT INDIKASI
SESUAI DENGAN INDIKASI PENYAKIT TEPAT PEMILIHAN OBAT TEPAT DOSIS TEPAT CARA PEMBERIAN TEPAT INTERVAL WAKTU PEMBERIAN TEPAT LAMA PEMBERIAN WASPADA TERHADAP EFEK SAMPING OBAT TEPAT INFORMASI TEPAT PENILAIAN KONDISI PASIEN OBAT YANG DIBERIKAN HARUS EFEKTIF DAN AMAN DENGAN MUTU TERJAMIN SERTA TERSEDIA SETIAP SAAT DENGAN HARGA TERJANGKAU TEPAT TINDAK LANJUT (FOLLOW UP) TEPAT PENYERAHAN OBAT (DISPENSING) PASIEN PATUH TERHADAP PERINTAH PENGOBATAN YANG DIBUTUHKAN MEMBUTUHKAN INFORMASI OBAT YANG BENAR DAN LENGKAP

6 PENGGUNAAN OBAT RASIONAL
TEPAT PENILAIAN KONDISI PASIEN INDIKASI JENIS OBAT DOSIS, CARA & LAMA PEMBERIAN INFORMASI DIAGNOSIS HARGA TERJANGKAU KEPATUHAN PASIEN WASPADA ESO

7 PENGGUNAAN OBAT DIKATAKAN TIDAK RASIONAL, APABILA :
Polypharmacy Penggunaan antibiotik secara tidak tepat dosis dan indikasinya Penggunaan injeksi yang berlebihan Pemberian resep yang tidak sesuai dengan indikasi klinis dan diagnosis Swamedikasi yang tidak tepat

8 STRATEGI PENINGKATAN POR
EDUKASI REGULASI/KEBIJAKAN MANAJERIAL FINANSIAL

9 UPAYA UNTUK MENDORONG POR
STRATEGI REGULASI Menyusun pedoman/standar klinis Menyusun Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) Menyusun peraturan/legislasi yang tepat dan dilaksanakan secara konsisten

10 UPAYA UNTUK MENDORONG POR
STRATEGI EDUKASI Informasi tentang obat yang diberikan secara independen dan transparan. Pelatihan farmakoterapi berbasis penyelesaian masalah (problem-based) bagi mahasiswa FK dan Farmasi Pelatihan berkelanjutan sebagai persyaratan kredit profesi.

11 Lanjutan strategi edukasi
Pemberdayaan kepada Tenaga Kesehatan dan Masyarakat tentang peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam penggunaan obat dengan metode CBIA (Cara Belajar Ibu Aktif). Program ini telah dilakukan di 9 propinsi sejak tahun 2008 – 2009 yaitu di propinsi Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Banten, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

12 KEGIATAN METODE CBIA

13 UPAYA UNTUK MENDORONG POR
3. STRATEGI MANAJERIAL Membangun sistem : lintas program dan lintas sektoral untuk mengkoordinasikan kebijakan POR Membentuk komite farmasi dan terapi di rumah sakit dan tingkat kabupaten Supervisi, audit dan umpan balik Mengurangi praktik pemberian insentif berlebihan kepada petugas kesehatan

14 UPAYA UNTUK MENDORONG POR
4. STRATEGI FINANSIAL Analisis Biaya POR di Puskesmas Cost Effectivienes obat di Rumah Sakit 14

15 PENGGUNAAN AB YANG TIDAK RASIONAL
NASIONAL SARANA YANKES MASYARAKAT INDIVIDU CORE PROBLEM PENGGUNAAN AB YG TIDAK RASIONAL << pengetahuan ilmiah ttg AB Pengaruh ind farm (promosi) << komitmen dr manajemen Perilaku nakes utk diakui pasien Nakes mengikuti senior Pelatihan POR # mengubah perilaku Biaya kes relatif tinggi Pengawasan dist obat lemah Jenis AB tidak dibatasi (-) law enforcement thd pedoman pengobatan yg EBM Standar pengobatan yg ada (-) dikenal Belum ada standar pengbtn khusus AB Lemahnya monitoring thd indikator (-) kerjasama lintas sektor Kemudahan mendapat AB << info pd masyarakat Lemah pengawasan & sangsi hkm << pengetahuan masyarakat << info AB dari nakes Pengalaman empirik Faktor ekonomi masy

16 PENGGUNAAN OBAT ESENSIAL
NASIONAL SARANA YANKES MASYARAKAT INDIVIDU Konsepsi KONAS terbatas pd birokrat OE jarang diresepkan nakes OE tidak lengkap di IFRS & Aptk Kepercayaan (beliefs) : Obat murah = tdk bermutu Manfaat ONE lbh baik CORE PROBLEM : OBAT ESENSIAL (OE) KURANG DIMANFAATKAN (UNDER USED) Sosialisasi & implementasi SPM belum optimal Sosialisasi & implementasi SPM belum optimal Komiitmen Pemda tdk berpihak pd pelayanan (health care) tetapi pd sumber PAD (revenue) Obat NE dipromosi dg gencar (detailing)

17 Bentuk dan kontribusi Informasi Obat terhadap POR
Komunikasi/informasi ke media  cakupan luas, meningkatkan pddkan, kesadaran thdp resiko Penggunaan obat yg irrasional , resistensi obat, efek samping obat masyarakat dsb. Informasi melalui pedoman/standar mis: standar pengobatan, formularium, dsb. Sebagai acuan untuk memberikan resep bagi nakes kepada pasien sesuai dgn kondisi klinisnya  Mencegah terjadinya malpraktek Pusat informasi obat dan buletin  sebagai counter informasi bagi dokter thdp informasi dr pabrik obat. Dapat dilakukan pemerintah atau Universitas atau lembaga independen lainnya.

18 MANFAAT INFORMASI OBAT
TENAGA KESEHATAN INFORMASI OBAT PASIEN/ MASYARAKAT PENGAMBIL KEPUTUSAN

19 REKAPITULASI PROFIL PENGGUNAAN OBAT GENERIK DI 10 PROPINSI (2006)
19

20 JUMLAH ITEM OBAT DALAM FORMULARIUM
Evaluasi Implementasi DOEN di 15 RS Propinsi (2009) JUMLAH ITEM OBAT DALAM FORMULARIUM 20

21 PERSENTASE OE DALAM FORMULARIUM RS TERHADAP DOEN
Evaluasi Implementasi DOEN di 15 RS Propinsi 2009) lanjutan PERSENTASE OE DALAM FORMULARIUM RS TERHADAP DOEN 21

22 DATA MONITORING POR DI SUMATERA BARAT
22

23 DATA MONITORING POR DI SUMATERA BARAT
23

24 DATA MONITORING POR DI SUMATERA BARAT
24

25 DATA PERESEPAN DI KABUPATEN OKU – SUMSEL (2009)
25 25

26 PROFIL POR DI PUSKESMAS (2009)
26

27 PROFIL POR DI PUSKESMAS (2009)
27

28 KESIMPULAN Informasi obat yang tepat sangat diperlukan karena merupakan salah satu bentuk kontribusi terwujudnya POR Adalah menjadi kewajiban bagi tenaga kesehatan untuk menyediakan informasi obat Informasi obat perlu ditingkatkan terus secara lebih luas dan berkesinambungan 28

29 TERIMA KASIH