BUDAYA POLITIK di INDONESIA yanspkn@gmail.com.

Presentasi berjudul: "BUDAYA POLITIK di INDONESIA yanspkn@gmail.com."— Transcript presentasi:

1 BUDAYA POLITIK di INDONESIA

2 SK. Menganalisis budaya politik di Indonesia
KD. 1. Mendeskripsikan pengertian budaya politik Mendeskripsikan pengertian budaya politik Mengidentifikasikan ciri-ciri budaya politik Mendeskripsikan macam-macam budaya politik Menjelaskan faktor penyebab berkembangnya budaya politik di daerahnya Menyimpulkan budaya politik yang berkembang di masyarakat

3 KD 2. Menganalisis tipe-tipe budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonsia
Mendeskripsikan tipe-tipe budaya politik Mengidentifikasi tipe budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia Menganalisis dampak perkembangan tipe budaya politik sesuai dengan perkembangan sistem politik yang berlaku

4 KD 3. Mendeskripsikan pentingnya sosialisasi pengembangan budaya politik
Mendeskripsikan makna sosialisasi kesadaran politik Menguraikan mekanisme sosialisasi pengembangan budaya politik Mengidentifikasi fungsi partai politik

5 KD 4. Menampilkan peran serta budaya politik partisipan
Mendeskripsikan bentuk-bentuk budaya politik beserta contohnya Menunjukkan budaya politik yang sesuai dan bertentangan dengan semangat pembangunan politik bangsa Memberikan contoh budaya politik partisipan dalam kehidupan bermasayarakat, berbangsa dan bernegara Mendemonstrasikan budaya politik partisipan

6 Pengertian Budaya Politik
Sikap orientasi yg khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara yg ada di dalam sistem itu ( G. A. Almond dan S. Verba ) Sikap dan orientasi warga suatu negara terhadap kehidupan pemerintahan negara dan politiknya ( Mochtar Masoed dan Colin MacAndrews ) Sutu konsep yang terdiri dari sikap, keyakinan, nilai - nilai dan ketrampilan yang sedang berlaku bagi seluruh anggota masyarakat, termasuk pola - pola kecenderungan khusus serta pola - pola kebiasaan yang terdapat pada kelompok - kelompok dalam masyarakat ( Almond dan Powell )

7 Budaya politik menunjuk pada orientasi dari tingkahlaku individu/masyarakat terhadap sistem politik.
Orientasi politik tersebut terdiri dari 2 tingkat yaitu: di tingkat masyarakat dan di tingkat individu. Orientasi masyarakat secara keseluruhan tidak dapat dipisahkan dari orientasi individu. Menurut Almond dan Verba, masyarakat mengidentifikasi dirinya terhadap simbol-simbol dari lembaga-lembaga kenegaraan berdasarkan orientasi yang dimilikinya.

8 Sistem politik secara keseluruhan Proses input Proses output
Menurut Rusadi Kantaprawira, budaya politik adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh anggota dalam suatu sistem politik Obyek orientasi politik meliputi keterlibatan seseorang terhadap: Sistem politik secara keseluruhan Proses input Proses output Diri Sendiri

9 Menurut Almond dan Powel, orientasi individu terhadap sistem politik mencakup 3 aspek yaitu :
Orientasi kognitif, yaitu pengetahuan dan keyakinan tentang sistem politik. Misalnya : tingkat pengetahuan seseorang tentang jalannya sistem politik, tokoh pemerintahan dan kebijakan yang mereka ambil, simbol-simbol kenegaraan, dll. Orientasi afektif, yaitu aspek perasaan dan emosional seseorang individu terhadap sistem politik. Orientasi evaluatif, yaitu penilaian seseorang terhadap sistem politik, menunjuk pada komitmen terhadap nilai-nilai dan pertimbangan-pertimbangan politik terhadap kinerja sistem politik.

10 Ruang lingkup budaya politik:
Masalah legitimasi, Pengaturan kekuasaan, Proses pembuatan kebijakan pemerintah, Kegiatan partai-partai politik, Perilaku aparat negara, Gejolak masyarakat terhadap kekuasaan yang memerintah.

11 BAGAIMANA PENGERTIAN BUDAYA POLITIK MENURUT ANDA ?

12 MACAM - MACAM BUDAYA POLITIK YANG BERKEMBANG DI MASYARAKAT
Menurut Benedict Anderson, Budaya politik di Indonesia di bagi menjadi budaya politik elit (terdiri dari kaum pelajar sehingga memiliki pengaruh dan lebih berperan dalam pemerintahan) dan budaya politik massa (kurang memahami politik sehingga mudah terbawa arus). Menurut Hebert Feith, sistem politik di Indonesia di dominasi oleh budaya politik aristokrat Jawa dan wiraswasta Islam. Menurut C. Geertz di Indonesia terdapat budaya politik priyayi, santri dan abangan.

13 Affan Gaffar, budaya politik Indonesia yg dominan berasal dari etnis Jawa, yaitu patronage dan neo patrimonialistik o Hildred, tiga pengelompokkan budaya politik masyarakat, yaitu petani pedalaman Jawa Bali, masyarakat Islam pantai, dan masyarakat pegunungan.

14 TIPE - TIPE BUDAYA POLITIK
Budaya politik parokial Budaya politik subjek/kaula Budaya politik partisipan Budaya politik subjek-parokial Budaya politik subjek-partisipan Budaya politik parokial-partisipan Civic Culture

15 BUDAYA POLITIK PAROKIAL ( PAROCHIAL POLITICAL CULTURE )
Tipe budaya politik yang orientasi politik individu dan masyarakatnya masih sangat rendah. Hanya terbatas pada satu wilayah atau lingkup yang kecil atau sempit. Individu tidak mengharapkan apapun dari sistem politik. Tidak ada peranan politik yang bersifat khas dan berdiri sendiri. Biasanya terdapat pada masyarakat tradisional. Yg paling menonjol adanya kesadaran anggota masyarakat akan adanya pusat kewenangan/kekuasaan politik dalam masyarakatnya.

16 BUDAYA POLITIK SUBJEK/KAULA ( SUBJECT POLITICAL CULTURE )
Masyarakat dan individu telah mempunyai perhatian, minat, dan kesadaran terhadap sistem politik secara keseluruhan terutama output (kebijakan pemerintah), menerima dengan pasrah apa adanya tanpa mau mengkritisi/menilai kebijakan tsb. Posisinya pasif, menganggap dirinya tidak berdaya untuk mempengaruhi atau mengubah sistem yg ada. Segala keputusan yg diambil oleh pemeran politik dianggap sebagai sesuatu yang tak dapat diubah, dikoreksi, atau ditentang, dan diterima apa adanya, patuh, setia, dan menerima anjuran para pemimpin politiknya. Orientasi yg nyata thd objek politik adalah dari pernyataannya, baik berupa kebanggaan, sikap mendukung, atau bermusuhan thd sistem.

17 BUDAYA POLITIK PARTISIPAN ( PARTICIPANT POLITICAL CULTURE)
Merupakan tipe budaya yang ideal. Individu dan masyarakatnya telah mempunyai perhatian, kesadaran dan minat yang tinggi terhadap politik pemerintah. Individu dan masyarakatnya mampu memainkan peran politik baik dalam proses input (berupa pemberian dukungan atau tuntutan terhadap sistem politik) maupun dalam proses output (melaksanakan, menilai dan mengkritik terhadap kebijakan dan keputusan politik pemerintah).

18 BUDAYA POLITIK SUBJEK PAROKIAL ( PAROCHIAL SUBJECT POLITICAL CULTURE )
Budaya politik yang sebagian besar telah menolak tuntutan masyarakat feodal atau kesukuan. Telah mengembangkan kesetiaan terhadap sistem politik yang lebih komplek dengan stuktur pemerintah pusat yang bersifat khusus. Cenderung menganut sistem pemerintahan sentralisasi.

19 BUDAYA POLITIK SUBJEK PARTISIPAN ( PARTICIPANT SUBJECT POLITICAL CULTURE )
Sebagian besar masyarakatnya telah mempunyai orientasi input yang bersifat khusus dan serangkaian pribadi sebagai seorang aktivis. Sementara sebagian kecil lainnya terus berorientasi kearah struktur pemerintahan yang otoriter dan secara relatif mempunyai serangkaian orientasi pribadi yang pasif.

20 BUDAYA POLITIK PAROKIAL PARTISIPAN ( PARTICIPANT PAROCHIAL POLITICAL CULTURE )
Berlaku di negara-negara berkembang yang masyarakatnya menganut budaya dalam stuktur politik parokial. Tetapi untuk keselarasan diperkenalkan norma-norma yang bersifat partisipan.

21 Perhatikan gambar - gambar di bawah ini !
Termasuk tipe budaya politik yang manakah gambar - gambar tersebut ?

22 PERKEMBANGAN BUDAYA POLITIK MASYARAKAT INDONESIA
Sub budaya di Indonesia masih beraneka ragam Indonesia menganut budaya politik yang bersifat parokial-kaula di satu pihak dan budaya politik partisipan di pihak lain. Sikap ikatan primordialisme (sentimen kesukuan, keagamaan, kedaerahan,dsb) masih sangat mengakar dalam masyarakat Indonesia. Masih kuatnya sikap paternalisme (hub. ayah dan anak) dan sifat patrimonial (abs, bapakisme) dalam budaya politik Indonesia. Adanya dilema interaksi antara modernisasi dengan pola budaya/tradisi masyarakat.

23 MAKNA SOSIALISASI KESADARAN POLITIK
Menurut M. Taopan, Kesadaran politik (political awwarnes) merupakan proses batin yang menampakkan keinsyafan dari setiap warga negara akan pentingnya urusan kenegaraan dalam kehidupan bernegara. Masyarakat harus mendukung pemerintah, mengingat kompleks dan beratnya beban yang harus dipikul para penyelenggara negara. Kesadaran politik dapat terwujud salah satunya melalui sosialisasi politik.

24 PENGERTIAN SOSIALISASI POLITIK ( POLITICAL SOCIALIZATION )
Proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang dan bagaimana seseorang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik (Michael Rush dan Phillip Althoff). Suatu proses perkembangan seseorang untuk mendapatkan orientasi-orientasi politik dan pola-pola tingkah lakunya (David Easton dan Jack Dennis). Proses pembentukan sikap dan orientasi politik anggota masyarakat (Ramlan Surbakti).

25 Suatu proses belajar dimana setiap individu memperoleh orientasi-orientasi berupa keyakinan, perasaan dan komponen-komponen nilai pemerintahan dan kehidupan politik. Dari sudut pandang masyarakat, sosialisasi politik adalah cara memelihara atau mengubah kebudayaan politik (Jack Plano). Proses dimana sikap-sikap dan nilai-nilai politik ditanamkan kepada anak-anak sampai mereka dewasa dan orang-orang dewasa tersebut direkrut ke dalam peranan-peranan politik tertentu (Almond dan Powell).

26 Pada hakekatnya sosialisasi politik Adalah
proses untuk memasyarakatkan nilai -nilai atau budaya politik ke dalam suatu masyarakat.

27 MEKANISME SOSIALISASI BUDAYA POLITIK
Menurut Robert Le Vine ada 3 (tiga) mekanisma pengembangan budaya politik: Imitasi, proses sosialisasi melalui peniruan terhadap perilaku yang ditampilkan individu-individu lain. Sosialisasi pada masa kanak-kanak merupakan hal amat penting. Instruksi, mengacu pada proses sosialisasi melalui proses pembelajaran formal, informal maupun nonformal. Motivasi, proses sosialisasi yang berkaitan dengan pengalaman individu.

28 Metode Sosialisasi Politik dapat berupa:
Pendidikan Politik, yaitu proses dialog antara pemberi dan penerima pesan sehingga masyarakat mengenal dan memperoleh nilai, norma dan simbol politik negaranya. Indoktrinasi politik, yaitu proses sepihak ketika penguasa memobilisasi dan memanipulasi warga masyarakat untuk menerima nilai, norma, dan simbol yang dianggap baik dan ideal oleh penguasa

29 Fungsi Partai Politik menurut UU No. 2/2008, merupakan sarana:
Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi wn yang sadar akan hak dan kewajibannya, Penciptaan iklim yg kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa, Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara, Partisipasi politik warga negara, Rekruitmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dgn memperhatikan kesetaraan dan keadilan jender,

30 AGEN - AGEN SOSIALISASI POLITIK
Keluarga Sekolah Kelompok pergaulan Lingkungan kerja Media masa Partai politik

31 PENGERTIAN PARTISIPASI POLITIK
1. Miriam Budiardjo: Kegiatan seseorang/kelompok untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung/tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. 2. Kegiatan yang dilakukan oleh warga negara baik secara individu maupun secara kolektif, atas dasar keinginan sendiri maupun atas dorongan dari pihak lain yang tujuannya untuk mempengaruhi keputusan politik yang akan diambil oleh pemerintah, agar keputusan tersebut menguntungkan.

32 BENTUK – BENTUK PARTISIPASI POLITIK
Samuel Huntington dan Joan M. Nelson mengidentifikasi 4 (empat) bentuk partisipasi politik: Kegiatan pemilihan Lobbying Kegiatan organisasi Mencari koneksi (contacting) Tindakan kekerasan (violence)

33 Menurut Milbrath dan Goel.
Bentuk partisipasi politik meliputi: Apatis, menarik diri dari proses politik, Spektator, pernah ikut dalam pemilu, Gladiator, terlibat aktif dalam proses politik (komunikator), Pengkritik, berpartisipasi dalam bentuk tidak konvensional.

34 Menurut Muller, partisipasi politik dilihat dari jumlah pelakunya:
Partisipasi individual, kegiatan individu seperti menulis surat tuntutan/keluhan kepada pemerintah. Partisipasi kolektif, kegiatan warga negara secara serentak untuk mempengaruhi penguasa (pemilu)

35 Ramlan Surbakti, partisipasi politik dibedakan:
Partisipasi aktif, kegiatan warga negara untuk mengajukan usul, kritik, saran kepada pemerntah ttg kebijakan tertentu. Partisipasi pasif, kegiatan mentaati, menerima dan melaksanakan keputusan pemerintah.

36 Almond, bentuk partisipasi politik:
Konvensional, meliputi: o pemberian suara o diskusi politik o kampanye o membentuk/bergabung dalam kelompok kepentingan o komunikasi individual dengan pejabat politik/administratif

37 Lanjutan ….. 2. Non Konvensional, meliputi: o pengajuan petisi, o demonstrasi, o konfrontasi, o mogok, o tindakan kekerasa fisik terhadap harta benda: perusakan, pembakaran, dsb. o tindakan kekerasan politik thd manusia: pembunuhan, penculikan, perang gerilya, dsb.

38 Faktor Penyebab Timbulnya Gerakan Ke Arah Partisipasi Politik, menurut Myron Weiner:
Modernisasi, tingkat kesejahteraan penduduk meningkat dan menuntut berperan dalam politik, Perubahan struktur kelas sosial, Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modern, Konflik diantara kelompok pemimpin politik, Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan.

39 Karakter individu dan publik yg merupakan budaya partisipan, menurut Bronson meliputi:
Menjadi anggota masyarakat yg independen, Memenuhi tanggung jawab personal kewargaan di bidang ekonomi dan politik, Menghormati harkat dan martabat manusia setiap individu, Berpartisipasi dalam urusan kewarganegaraan secara efektif dan bijaksana, Mengembangkan fungsi demokrasi konstitusional secara sehat.

40 CONTOH PERAN AKTIF DALAM KEHIDUPAN POLITIK
Lingkungan keluarga, misal : musyawarah keluarga; pemesang atribut kenegaraan pada hari besar nasional; membaca dan mengikuti berbagai berita di media masa dan elektronik. Lingkungan sekolah, misal : pemilihan ketua kelas, ketua osis, dan lain - lain; pembuatan AD - ART dalam setiap organisasi yang diikuti; forum-forum diskusi atau musyawarah; membuat artikel tentang aspirasi siswa. Lingkungan masyarakat, misal : partisipasi dalam forum warga; pemilihan ketua RT, RW, dsb. Lingkungan bangsa dan bernegara, misal : menggunakan hak pilih dalam pemilu; menjadi anggota aktif dalam partai politik; ikut aksi unjuk rasa dengan damai, dan sebagainya.