PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL DI INDONESIA

Presentasi berjudul: "PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL DI INDONESIA"— Transcript presentasi:

1 PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL DI INDONESIA
PURWANTO A. NUGROHO SEKRETARIAT TNP2K Yogyakarta, 28 November 2012

2 OUTLINE Kondisi Kemiskinan di Indonesia
Program Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia Tantangan yang dihadapi Isu Kebijakan Lainnya

3 OUTLINE Kondisi Kemiskinan di Indonesia
Program Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia Tantangan yang dihadapi Isu Kebijakan Lainnya

4 Tingkat kemiskinan (konsumsi) di Indonesia terus menurun

5 Namun kerentanan masih tinggi
Profil Konsumsi Penduduk Indonesia, Maret 2012 ▪ Garis Kemiskinan (GK) - 11,96 % di bawah GK ▪ 1.2 X GK - 22,79 % di bawah 1,2x GK ▪ 1.5 X GK - 38,49 % di bawah 1,5x GK

6 OUTLINE Kondisi Kemiskinan di Indonesia
Program Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia Tantangan yang dihadapi Isu Kebijakan Lainnya

7 Evolusi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia
Order Baru: Hampir semua upaya tidak diarahkan kepada masyarakat miskin Krisis Keuangan Asia: Dampak sosioekonomi dari krisis parah. Pemerintah mencanangkan program jaring pengaman sosial (JPS) di bidang ketahanan pangan, pendidikan, dan penciptaan lapangan kerja Setelah Krisis: Pengurangan subsidi dan peluncuran BLT, ekspansi program bersasaran saat krisis, program pemberdayaan masyarakat dan peluncuran program bantuan tunai bersyarat

8 Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia
Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Untuk melindungi masyarakat miskin, meningkatkan taraf hidup dan memperluas penciptaan kerja Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Sangat Miskin Miskin Hampir Miskin Klaster 1 (Berbasis RT) - RASKIN - JAMKESMAS BLT PKH Lainnya (JLSU, JSPACA, PKSA) Klaster 2 (Berbasis Masyarakat) - PNPM Klaster 3 (Berbasis Usaha Mikro dan Kecil) KUR Klaster 4 (Program Pro- rakyat lainnya) Rumah murah Listrik murah Pamsimas Peningkatan kehidupan nelayan

9 Proporsi Pengeluaran Pemerintah untuk Program Perlindungan Sosial masih Rendah
Pengeluaran pemerintah untuk program perlindungan sosial meningkat dari tahun ke tahun … …akan tetapi tetap rendah dibandingkan dengan negara dengan tingkat pembangunan ekonomi yang sama Milyar Rp % Pengeluaran nominal % dari total pengeluaran % dari PDB Sumber: Bank Dunia, mimeo 2011 Sumber: Bank Dunia, mimeo, 2011

10 Gambaran Program Bantuan Sosial (Klaster 1) di Indonesia (1/2)
Kelompok Sasaran Cakupan Manfaat yang diberikan K/L Pelaksana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Miskin & hampir miskin 18.7 juta RT Rp. 100,000/bulan Kemensos Beras untuk Rakyat Miskin (Raskin) 17.5 juta RT 15 kg beras/bulan Tim Kor Raskin Bulog Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) 76.4 juta orang Tidak terbatas Kemenkes Bantuan untuk Siswa Miskin (BSM) Siswa miskin 8 juta siswa Rp 360, juta per tahun (berdasarkan tingkat pendidikan) Kemendikbud Kemenag

11 Gambaran Program Bantuan Sosial (Klaster 1) di Indonesia (2/2)
Kelompok Sasaran Cakupan Manfaat yang diberikan K/L Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) Sangat miskin 1.5 juta RT Rp 1.3 juta/tahun Kemensos Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) Anak-anak rentan 4,187 anak Rp 1.8 juta/tahun Jaminan Sosial Penyandang Cacat Berat (JSPACA) Penyandang cacat berat 17,000 orang Rp 3.6 juta/tahun Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU) Lanjut usia yang rentan 10,000 orang Rp 3.6 juta/tahun

12 Gambaran PKH Conditionalitas RT Sangat Miskin Memenuhi Menerima Transfer Dana Pendidikan Kesehatan Uang Demand-side Program yang memberikan dana tunai kepada RT miskin, berdasarkan syarat tertentu di bidang pendidikan dan kesehatan Dana tunai hanya sebagai “insentif” untuk mengakses layanan publik (supply-side) Dimulai sebagai program pilot di 2007 Menjadi program nasional dengan penerima manfaat 1,5 juta RT di 33 propinsi (2012) and 3 juta RT (2014)

13 Tujuan PKH Jangka Pendek: Membantu RT miskin dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (terutama di masa krisis) Jangka panjang: Memutus rantai kemiskinan dengan melakukan investasi modal manusia si anak untuk menjadi warga yang berpendidikan, sehat dan produktif

14 Evaluasi PKH Peningkatan dalam jumlah kunjungan ibu dan balita ke fasilitas kesehatan Peningkatan pastisipasi kehadiran anak di kelas Dana digunakan untuk keperluan pendidikan dan kesehatan Dalam kasus tertentu, dana digunakan untuk perbaikan aset, misal perbaikan rumah, perbaikan warung, pembayaran hutang and menabung Perempuan dalam RT memegang keputusan atas pemanfaatan dana yang diterima

15 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri
MODAL SOSIAL (kohesi, trust , gotong royong,) MASYARAKAT MANDIRI, MAJU, DAN SEJAHTERA Proses partisipatif dengan fasilitasi pemberdayaan penduduk miskin / marjinal Alokasi dana langsung kepada kelompok masyarakat berbasis manajemen lokal Sistem yang transparan, terbuka, dengan pembinaan dan pengawasan/audit oleh masyarakat KELOMPOK SOSIAL (UPK, BKM, BumDes) AKSES (Layanan dasar, informasi, keuangan) PNPM merupakan kemitraan Pemerintah dan Kelompok Masyarakat

16 Evaluasi PNPM Mandiri Dampak positif dalam meningkatkan konsumsi, akses kepada layanan kesehatan dan pendidikan, serta penciptaan lapangan kerja. Meningkatnya infrastruktur dasar dengan kualitas baik, bernilai ekonomi tingga, dan dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan pembangunan melalui kontrak pemerintah. Dana bergulir telah menggantikan sumber kredit informal, namun sumber pendanaan masih berasal dari block grants. Partisipasi masyarakat meningkatkan kapasitas komunitas

17 Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Program Kredit Mikro dengan skema Jaminan Pemerintah Masyarakat mengajukan permohonon kredit melalui bank pelaksana KUR (33 bank) KUR sampai dengan Rp 20 juta diberikan tanpa agunan Realisasi KUR Tahun 2010 : Rp 17,23 triliun, tahun 2011 : Rp 29 triliun Target KUR tahun 2012: Rp 30 triliun (per September 2012 : Rp 21,6 triliun) Penyaluran KUR didominasi oleh (kumulatif per September 2012; Sektor Perdagangan Rp 50,7 triliun dengan 4,8 juta debitur Sektor Pertanian 13,8 triliun dengan debitur Penyaluran KUR masih terkonsentrasi di Pulau Jawa (Jawa Tengah dan jawa Timur)

18 OUTLINE Kondisi Kemiskinan di Indonesia
Program Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia Tantangan yang dihadapi Isu Kebijakan Lainnya

19 Kinerja Penetapan Sasaran beberapa Program Utama
Non-target Target Sumber: Susenas 2009 dan perhitungan oleh staf Bank Dunia

20 Penetapan Sasaran di Indonesia adalah hal yang sangat kompleks dan menantang
240 juta penduduk 18,000 pulau 500 kabupaten/kota Kemiskinan yg dinamis Migrasi tinggi Keterbatasan kapasitas pemerintah

21 Sistem Penetapan Sasaran Nasional menggunakan Basis Data Terpadu
Basis Data Terpadu di TNP2K berisikan informasi sosio ekonomi 40% penduduk termiskin (sekitar 24 juta RT) di Indonesia Berdasarkan metodologi survei dan analisa penentuan status kesejahteraan yang lebih akurat Data tersedia untuk beragam pengguna: pelaksana program sosial, pengambil kebijakan, peneliti dan masyarakat umum untuk beragam kebutuhan. Beneficiary List of Social Protection Program Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial Kriteria Kepesertaan Program Daftar Penerima Manfaat Program Perlindungan Sosial

22 Inisiatif yang sedang Dilaksanakan
JAMKESMAS Jamkesmas sebagai asuransi sosial dengan penghitungan aktuaria yang tepat Integrasi Jamkesda ke dalam Jamkesmas RASKIN Uji coba penggunaan kartu Raskin Pengiriman Poster Daftar Penerima Manfaat PKH Implementasi sebagai program nasional Uji coba kondisionalitas baru Resertifikasi peserta PKH BSM Penggunaan kartu BSM Pengiriman kartu BSM langsung ke RT PNPM Peta jalan pemberdayaan masyarakat Penggunaan Basis Data Terpadu

23 Tantangan lainnya Meningkatkan pendanaan dan cakupan program perlindungan sosial Meningkatkan pengetahuan akan program melalui kegiatan sosialisasi yang lebih baik Meningkatkan governance dengan melibatkan masyarakat Memastikan desentralisasi dapat bermanfaat bagi masyarakat miskin

24 OUTLINE Kondisi Kemiskinan di Indonesia
Program Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia Tantangan yang dihadapi Isu Kebijakan Lainnya

25 Masih diperlukan… Program padat karya permanen dengan minimum jam kerja tertentu (misal melalui PNPM) Ekspansi program pengembangan anak usia dini Strategi khusus untuk menjangkau kelompok tertentu, anak terlantar, gelandangan, dan lainnya Sistem respon darurat untuk melindungi RT Sistem pensiun untuk lanjut usia dan difabel dengan pendapatan dibawah garis kemiskinan Bantuan untuk pekerja yang kehilangan pekerjaan untuk mendapatkan pekerjaan baru

26 Pertanyaan Kebijakan yang masih ada
Bagaimana meningkatkan efektifitas program in-kind dalam jangka pendek menyiapkan perpindahan dari program berbasis in-kind menjadi program berbasis cash dalam jangka panjang? Bagaimana mencapai kombinasi optimal antara kondisionalitas dan dana tunai? Bagaimana mengalokasikan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan efektifitas program dan dukungan politik? Bagaimana pemerintah dapat secara efektif mengatasi isu ketersediaan layanan kesehatan dan pendidikan? Bagaimana memotivasi penyedia jasa layanan untuk memperkuat peran dan kualitas mereka?

27 KONDISI TERKINI PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
Terima Kasih KONDISI TERKINI PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)